DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, sekretariat kementerian koordinator, deputi bidang koordinasi tata niaga dan distribusi pangan, deputi bidang koordinasi usaha pangan dan pertanian, deputi bidang koordinasi keterjangkauan dan keamanan pangan, deputi bidang koordinasi sumber daya maritim, inspektorat, staf ahli, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat

(1)huruf b Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 www.peraturan.go.id &A =v i-. Pi K mm Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4.Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
2.Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator .

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

(1)Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.
(2)Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan www.peraturan.go.id agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda nasional di bidang pangan termasuk tata niaga, kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor komoditas pangan;
b.perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
c.pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang pangan;
d.pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
f.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh presiden dalam sidang kabinet;
g.penyelesaian permasalahan di bidang pangan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pangan;
i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
j.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 5

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri Koordinator juga menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan www.peraturan.go.id pelaksanaan neraca komoditas pangan.

Pasal 6

(1)Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
1. a.Kementerian Pertanian;
2. b.Kementerian Kehutanan;
3. c.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. d.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. e.Badan Pangan Nasional;
6. f.Badan Gizi Nasional; dan
7. g.instansi lain yang dianggap perlu.
(2)Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf g dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang pangan.
(3)Selain mengoordinasikan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Koordinator juga mengoordinasikan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sepanjang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang tata niaga, distribusi, ekspor dan impor, dan neraca komoditas pangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan;
c.Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian;
d.Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan;
e.Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
f.Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar-Lembaga;
g.Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas; dan
h.Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim. www.peraturan.go.id

BAB IV

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 8

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…