Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Kementerian yang bertugas mengoordinasikan dan menyinkronkan kebijakan di bidang pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan
Kementerian Koordinator Bidang Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024, menandai pentingnya sektor pangan sebagai agenda pembangunan nasional yang krusial. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang pangan, menjawab kebutuhan akan tata kelola pangan yang lebih terintegrasi dan efektif.
Ruang lingkup tugas Kementerian Koordinator ini meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program yang luas. Dalam hal regulasi, kementerian ini mengoordinasikan perumusan kebijakan terkait tata niaga, ekspor, impor, serta penyusunan neraca komoditas pangan. Sementara itu, aspek pelayanan mencakup dukungan dan penyelesaian permasalahan di bidang pangan yang melibatkan lintas kementerian/lembaga.
Intervensi program strategis lembaga ini berfokus pada sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pangan, pengendalian implementasi kebijakan antar-kementerian, serta pengelolaan isu-isu krusial di bidang pangan. Kementerian Koordinator juga berperan penting dalam mengawal program prioritas nasional dan kebijakan Presiden terkait pangan, termasuk sebagai mediator penyelesaian permasalahan yang tidak dapat disepakati antar kementerian.
Dalam isu nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki peran sentral dalam mencapai ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga pangan, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Melalui koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, lembaga ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi dan penerapan transformasi digital dalam pengelolaan sektor pangan.
Warga negara tidak secara langsung berinteraksi dengan Kementerian Koordinator ini dalam layanan publik sehari-hari, mengingat fungsi utamanya sebagai koordinator antar-lembaga. Namun, dampak dari kinerja lembaga ini akan dirasakan secara langsung melalui ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan yang tersedia di pasar.
Secara keseluruhan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan hadir sebagai pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. Dengan mandat yang kuat dan ruang lingkup yang komprehensif, lembaga ini diharapkan mampu mengintegrasikan upaya berbagai pihak untuk menjamin ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, pemantauan dan evaluasi rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional, penyesuaian rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional, serta ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang Piagam Pengawasan Intern di Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang tata kerja tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah dan tim pelaksana pengendalian alih fungsi lahan sawah.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang Keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas, dan fungsi, susunan organisasi, sekretariat kementerian koordinator, deputi bidang koordinasi tata niaga dan distribusi pangan, deputi bidang koordinasi usaha pangan dan pertanian, deputi bidang koordinasi keterjangkauan dan keamanan pangan, deputi bidang koordinasi sumber daya maritim, inspektorat, staf ahli, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, penerima tunjangan kinerja, pola perhitungan tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan kinerja, dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas Pangan.
Data Kementerian Koordinator Bidang PanganLihat semua
NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) Menurut Subsektor Indonesia 2019 - 2025
NTPP nasional terus meningkat signifikan sejak 2019
NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) Menurut Provinsi Indonesia 2015 - 2016
NTPP nasional menurun 0,9 poin pada 2015-2016
NTPP (Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan) Menurut Provinsi
NTPP bervariasi antarprovinsi, Maluku Utara tertinggi, Papua terendah