Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029.
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029.
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6994);
mi ift 'I: ft mr
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN TAHUN 2025-2029.
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN Œ ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж SSVjfH 7*-- sm Ditandatangani Secara Elektronik*« V V. -%N* .*4 (MBF . §*•»»««»» J! LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN TAHUN 2025-2029 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya penting untuk keberlanjutan hidup, tetapi juga untuk mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, pada tahun 1952, saat peletakan Batu Pertama pembangunan Kampus IPB menegaskan “Kita kekurangan kader bangsa, terutama di lapangan pertanian dan peternakan. Aku bertanja kepadamu: sedangkan soal persediaan makanan (pangan) rakjat ini, bagi kita adalah soal hidup atau mati, ... Tjamkan, sekali lagi tjamkan, kalau kita tidak “aanpakken” soal makanan rakjat ini setjara besar-besaran, setjara radikal dan revolusioner, kita akan mengalami malapetaka!”. Dalam konteks Indonesia, sektor pangan mencakup berbagai bidang yang saling terkait, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada pangan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, berkat Revolusi Hijau yang mengandalkan intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, dan subsidi pupuk serta benih. Setiap pemimpin Indonesia memiliki fokus kebijakan yang berbeda sesuai dengan tantangan zaman, meskipun sektor pangan tidak selalu menjadi prioritas utama. Namun, setiap kebijakan tetap membawa dampak positif bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Gambar 2 Pertanian dan pangan kini menjadi isu utama pemerintah Gambar 1 Ir. Soekarno saat menghadiri acara Upacara Peletakan Batu Pertama Gedung Fakultas Pertanian UI (cikal bakal IPB) di Bogor pada tanggal 27 April 1952 i i 9I * § i i ain « r*» » •1 / i 1' A\\> t r fPf*Pjpraai-icr. [ jPwwdan KS Pn-jorr tl Pn~j«;er fcl P’MtOan K1 PfaÿCnn iisoaturto M&IHabfeia HouaDi* W M««j«Btl ||| SBV Kil Jokowl pN I 5 8 s ProviderP'» M'lM Soakamo -• •- *024 •2014-20342004-20141945-1966 1966-1996 1*98-2005 Ooinkriro PwnMOQ JWi Pa daman Car •rfraatruktur S«Mmtadi ynng mm* Fangan Konnoicas Pavea Kamaniakaan Pmriaangiman, Ptrtanlan dan Pangan Roeomy Paaca Ratormaal Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama pemerintahannya untuk periode 2024-2029. Dalam pidato perdananya, ia menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dalam waktu empat hingga lima tahun ke depan dan bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini sejalan dengan potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan lahan pertanian yang luas. Kementerian Koordinator Bidang Pangan terbentuk di era Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Pembentukan kementerian ini didorong oleh kebutuhan untuk mengoordinasikan berbagai sektor terkait pangan. Dasar hukum pembentukan Kementerian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan kebijakan pangan nasional melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Instansi lain yang dianggap perlu. Dengan fokus pada sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan, kementerian ini bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan, mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan strategi dikelompokkan dalam mendukung Agenda Pembangunan sebagaimana tercantum pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dan Asta Cita di dalam RPJMN 2025-2029. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program, selanjutnya akan diimplementasikan melalui berbagai Program Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Sasaran strategis dan program yang pada hakikatnya merupakan pilar- pilar Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin, manajemen sumber daya manusia, pengembangan informasi, dan teknologi menuju good governance. Kondisi ketahanan pangan nasional saat ini menunjukkan tren peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2024. Ini berarti secara umum, ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan di Indonesia mengalami perbaikan selama periode tersebut. Meskipun ada tren peningkatan, terdapat fluktuasi kecil dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geopolitik, cuaca ekstrem, perubahan harga pangan global, atau kebijakan pemerintah. Produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis di Indonesia dalam enam tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 3 Tren luas panen dan produksi padi menurun, produktivitas stagnan Pada periode sebelumnya, koordinasi sektor pertanian berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan koordinasi sektor kehutanan, lingkungan hidup serta kelautan dan perikanan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dengan melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait. Dalam Rencana strategis dari dua Kementerian tersebut, telah disusun target dan capaian rencana strategis, seperti pada tabel berikut. Tabel 1 Target dan capaian Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Indikator Target pada Renstra 2024 Capaian 2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sepanjang tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah berhasil menginisiasi sejumlah kebijakan penting yang menjadi fondasi awal penguatan sektor pangan nasional. Beberapa regulasi strategis yang telah diterbitkan antara lain Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang bertujuan menciptakan distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran dan efisien, serta Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas yang memperkuat integrasi perencanaan kebutuhan pangan strategis nasional. 60 54,7554,6554,6 54,42 53,98 53,14 50 40 30 20 10,68 10,66 10,4510,41 10,21 10,05 10 5,295,23 5,24 5,245,11 5,13 0 2019 2020 2021 2022 Luas Panen (juta ha) Produktivitas (ton/ha) Produksi (juta ton) 2023 2024 Catatan: Konversi gabah menjadi beras sebesar 62,74% Sumber: BPS 2024 (Diolah Kemenko Pangan) Di samping itu, telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan yang menegaskan peran vital sumber daya manusia pertanian dalam peningkatan produktivitas. Dalam hal stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Dasar Manajemen Pangan (KDMP) yang menjadi kerangka acuan terpadu dalam pengelolaan sistem pangan nasional. 1.2 Potensi, Permasalahan, dan Tantangan 1.2.1 Potensi 1.2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Pangan Sektor pangan di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi, mulai dari ketimpangan pasokan antardaerah, fluktuasi harga, ketergantungan impor komoditas strategis, hingga tumpang tindih kebijakan antar instansi. Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan memperparah inefisiensi, menghambat ketahanan pangan, dan mengurangi dampak program pemerintah. Kondisi ini memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor pangan merupakan kunci menciptakan sistem pangan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. Tanpa integrasi kebijakan, program seperti stabilisasi pasokan, diversifikasi pangan, dan penguatan logistik akan berjalan parsial, bahkan saling bertolak belakang. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan harus berperan sebagai sektor andalan yang memastikan keselarasan agenda, alokasi sumber daya, dan implementasi di lapangan. 1.2.1.2 Keanekaragaman Hayati Indonesia Indonesia dikenal sebagai salah satu negara megabiodiversity terbesar di dunia. Namun, potensi luar biasa ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Padahal, keanekaragaman hayati tidak hanya menjadi fondasi ekosistem yang sehat, tetapi juga menyediakan sumber pangan lokal yang beragam, bergizi, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Gambar 4 Jumlah spesies keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan kategori utama (tumbuhan, mamalia, burung, reptil, amfibi, dan ikan) Sumber: Budiharta et al. 2011, Maryanto et al. 2020, Exoticbirding 2020 38000 773 1802 600 270 8500 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Tumbuhan Mamalia Burung Reptil Amfibi Ikan Jumlah Spesies Ketergantungan pada komoditas pangan utama seperti beras, gandum, dan kedelai telah mengurangi keberagaman konsumsi pangan dan mengancam kelestarian sumber daya genetik lokal di Indonesia. Data Kementerian Pertanian
Untuk mengatasi hal ini, koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi krusial, dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan perlu memastikan sinkronisasi antara Kementerian Pertanian (pengembangan benih), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan (konservasi), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (keanekaragaman sumber daya hayati perairan). Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat adat, seperti Suku Dayak yang melestarikan padi gogo dan Suku Bugis dengan jagung Toraja, harus menjadi bagian dari strategi nasional, mengingat 80% varietas pangan tradisional Indonesia dilestarikan oleh komunitas adat berdasarkan rekomendasi IPB (2023). Dengan pendekatan holistik, keanekaragaman hayati bukan hanya menjadi aset ekologis, tetapi juga tulang punggung ketahanan pangan yang inklusif dan berdaulat. Langkah ini sejalan dengan komitmen global dalam Convention on Biological Diversity (CBD) dan SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs 14 (Kehidupan di bawah air), serta SDGs 15 (Ekosistem Darat). Jika diimplementasikan secara konsisten, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan, meningkatkan gizi masyarakat, dan sekaligus memitigasi dampak perubahan iklim melalui sistem pangan yang resilien. 1.2.1.3 Sumber Daya lahan, Perikanan, dan Kelautan, Serta Hutan Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya lahan, perikanan, kelautan, dan hutan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menurut data Kementerian ATR/BPN (2023), luas lahan pertanian mencapai sekitar 570.000 km², dengan 60% di antaranya memerlukan intensifikasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, Pulau-Pulau Kecil berpotensi sebagai sumber daya lahan untuk pengembangan pangan di wilayah kepulauan. Di sektor kelautan dan perikanan, potensi produksi ikan dari perikanan budidaya dan tangkap, serta hasil kelautan seperti rumput laut dan garam, sangat besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tabel 2 Potensi sektor kelautan dan perikanan Sektor Metrik Nilai Keterangan Budidaya Perikanan Lahan potensial 17 juta hektar Pemanfaatan 15-20% Dari potensi total Kontribusi produksi nasional (2023) 66% Termasuk komoditas unggulan Komoditas unggulan Udang, bandeng, nila, lele, lobster, rumput laut Perikanan Tangkap Potensi lestari ikan laut 12,01 juta ton per tahun Berdasarkan Komnaskajiskan 2022 Rumput Laut Lahan potensial >1,2 juta hektar Produksi (2024) >9 juta ton (berat basah) Terutama di Indonesia Timur Jenis utama Kappaphycus alvarezii (karaginan), Gracilaria sp. (agar, ekspor) Garam Produksi (2024) 2,04 juta ton Kebutuhan nasional 4,5-5 juta ton per tahun Produksi masih di bawah kebutuhan Dari tabel di atas, diperlukan perhatian khusus pada sektor garam melalui transformasi sistem produksi dengan adopsi teknologi, integrasi lahan, pengolahan pasca panen, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Reformasi tata niaga yang mencakup pembatasan impor, penyerapan garam rakyat, dan stabilisasi harga juga penting agar potensi sektor ini dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, luas tutupan hutan Indonesia, yang mencakup luas wilayah sebesar 95,5 juta hektare (Kementerian Kehutanan, 2025), merupakan salah satu aset strategis negara yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Di samping perannya sebagai penyerap karbon dan pelindung keanekaragaman hayati, hutan juga menyimpan potensi signifikan sebagai sumber pangan alternatif dan pelengkap, yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan nasional. Sumber daya hutan mencakup beragam hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai pangan, antara lain: sagu, madu, buah-buahan hutan (seperti durian hutan, duku liar, dan rambutan hutan), jamur, serta tanaman obat dan rempah-rempah. Beberapa di antaranya, seperti sagu, telah menjadi bahan pangan pokok masyarakat di wilayah timur Indonesia dan memiliki potensi pengembangan sebagai sumber karbohidrat nasional. Madu hutan dan rempah- rempah juga berkontribusi terhadap diversifikasi pangan bergizi dan potensi ekspor bernilai tinggi. Melalui kebijakan Perhutanan Sosial, negara telah membuka akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Per Juni 2025, tercatat 8.300.116 hektare kawasan hutan telah dialokasikan untuk skema ini dari target Perhutanan Sosial seluas 12.700.000 Ha, dengan pembentukan 15.612 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang aktif menjalankan kegiatan produksi berbasis hutan. Aktivitas yang dikembangkan meliputi agroforestri, budidaya tanaman pangan tumpang sari, pemanfaatan HHBK, serta pengembangan perikanan dan peternakan skala kecil di sekitar kawasan hutan. Gambar 5 Sebaran perhutanan sosial berdasarkan provinsi (dalam ribu hektar) Sumber: goKUPS Kementerian Kehutanan 2025 Penguatan peran hutan dalam sistem pangan nasional tidak hanya mendukung ketersediaan dan diversifikasi pangan, tetapi juga berkontribusi Afiih Sunrui £ nil1 li-j ' feuu Jamb! Burrÿei BerÿjKijk! I. J!~ip-jra_| Batrffi H*p to-yo Jaibu-i J-AMISLJ VaH i " lebm BunlUi nail NT B NTT KMIEM.: K rillLi'-i.; *:-5itcl K ill! II . KLaliju-ji SuNt S-jiUil'U| Su'Ei-u Gor-Dntato iuit-k-i Mu Lw M*lpfc Phÿuu PaDoa- Bar-si. -'KLJU. -Bÿi uL Liyjj Papua Sdvtvi P-upun Tÿi BJÿI i t PupiJA i'L |L >iur -:| dai - 0 200 400 t'JL» KUU I-J'IIL- pada pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 2 yang berfokus pada penghapusan kelaparan dan SDG 15 yang menekankan kehidupan di darat. Dengan demikian, pengelolaan hutan oleh masyarakat tidak hanya menjaga sumber daya alam, tetapi juga memperkuat tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, tekanan lahan pertanian, dan fluktuasi pasar pangan global. 1.2.1.4 Tenaga Kerja Pertanian Dalam lima tahun terakhir (2019–2024), sektor pertanian Indonesia masih didominasi petani kecil dengan produktivitas rendah dan adopsi teknologi yang terbatas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 28 juta petani di Indonesia sebagian besar berusia di atas 45 tahun dan kurang menguasai teknologi pertanian modern. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani melalui pelatihan teknologi pertanian, penyuluhan praktik pertanian berkelanjutan, dan perluasan akses pasar menjadi krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Gambar 6 Profil petani Indonesia Peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian, perikanan, dan pangan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penyuluhan, pelatihan keterampilan teknis, serta kebijakan yang memudahkan akses terhadap teknologi, pasar, dan pembiayaan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem yang mendukung pengembangan kapasitas SDM, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan, serta mendorong keberlanjutan ketahanan pangan di Indonesia. 1.2.1.5 Inovasi dan Teknologi Inovasi dan teknologi pangan, terutama dalam bidang bioteknologi, menjadi kunci utama untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun penelitian dan pengembangan bioteknologi pangan telah menunjukkan kemajuan signifikan, tantangan seperti rendahnya adopsi teknologi, regulasi yang kompleks, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menghambat. Salah satu capaian penting adalah pengembangan varietas unggul tanaman pangan yang tahan terhadap perubahan iklim, hama, dan penyakit, yang ditandai dengan produktivitas tinggi serta adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Menurut data Kementerian Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) secara rutin melepas varietas baru a Persentase jumlah Angkatan kerja sektor pertanian menurun dari 55/1% (1990) menjadi 28,6% (2023) Jumlah Petani 29,3 Juta orang menurun dari tahun 2013 sebesar 31,7 juta orang 66,4% Petani Berusia di Atas 45 Tahun Rata-rata Pendapatan Bersih Perbulan Rp 1,0 Juta 60,78 % Petani Memiliki Lahan £0,5 Hektar 83 % Petani Berpendidikan SMP Ke Bawah Padi Merupakan Komoditas Utama Pertanian (33,38 %) Hanya 46,84% Petani Menggunakan Teknologi 1. Persentase Angkatan Kerja Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (1986-2024) 2. 60,0% WJ 55,1% 3.55,0% 4. 50,0% 45,0% 5. 40,0% 6. 35,0% 28,6% 30,0% 7. 25,0% 8. 20,0% A Sumber: BPS, 2024 (diolah) Sumber: Sensus Pertanian 2023, SAKERNAS 2023, KKP 2023 Ket: penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modem, dan/atau penggunaan teknologi digital internet, smartphone, drone; kecerdasan buatan setiap triwulan, seperti yang dilakukan pada triwulan IV 2023, untuk mendukung produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Tabel 3 Varietas unggulan pada triwulan IV 2023 di Indonesia Kategori Jenis Nama Varietas Pemohon Nomor Dokumen Tanaman Pangan Jagun g BISI 234 PT. BISI International, Tbk. 3289/HK.540/C/ 10/2023 Tanaman Pangan Padi Sawah IPB 12S Dekan Fakultas Pertanian, IPB University 3571/HK.540/C/ 11/2023 Hortikult ura Alpu- kat GM Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat 355/Kpts/PV.240 /D/VIII/2023 Hortikult ura Cabe Rawit HLB CR 69 CV. Halbanero 357/Kpts/PV.240 /D/VIII/2023 Sumber: PPVTPP, 2023 Teknologi alat dan mesin pertanian di Indonesia mencakup berbagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tabel 4 Teknologi alat dan mesin pertanian Kategori Contoh Alat Fungsi Utama Penggerak Utama Traktor, Traktor Mini, Traktor Besar Menggantikan tenaga hewan, mengolah tanah Alat Pengolah Tanah Rotavator, Kultivator, Bajak Subsoil Memotong, mengaerasi, dan membersihkan tanah Alat Tanam Mesin Penanam Padi, Mesin Penanam Jagung Menanam benih secara otomatis, mengatasi kekurangan tenaga kerja Alat Pemupukan dan Hama Alat Semprot, Mesin Penebar Pupuk Mempercepat penyiraman dan pengendalian hama Alat Pemanenan Combine Harvester, Mesin Pemanen Tebu Memanen dengan efisiensi tinggi, mengurangi waktu Inovasi seperti Indo Combine Harvester, yang dapat menyelesaikan panen dalam 4-6 jam dengan tingkat kebersihan 99%, dan Transplanter yang meningkatkan produktivitas hingga 30%. Teknologi lain seperti drone Equinox untuk pemantauan lahan dan sensor IoT untuk memantau kondisi tanah juga mulai diterapkan, terutama di daerah dengan akses teknologi tinggi. Digitalisasi dan inovasi teknologi menjadi pendorong utama keberlanjutan dan efisiensi sektor perikanan dan pangan di Indonesia, membuka peluang besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam sektor perikanan, teknologi pemantauan berbasis satelit dan sensor bawah air untuk memantau kualitas air dan lokasi ikan telah mengurangi pemborosan serta meningkatkan akurasi penangkapan ikan oleh nelayan. Studi World Bank (2023) menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dapat meningkatkan hasil tangkapan hingga 15% dan mengurangi biaya operasional hingga 20%. Selain itu, sistem traceability berbasis blockchain memastikan transparansi dan keamanan produk perikanan, sehingga meningkatkan daya saing di pasar global. Pada sektor pangan hewani, penelitian dalam bidang bioteknologi juga berkembang, dengan fokus pada pengembangan vaksin untuk hewan ternak yang dapat mengurangi ketergantungan pada antibiotik. Hal ini sejalan dengan tren global yang semakin mengutamakan keberlanjutan dalam produksi pangan, mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan kimia. Menurut laporan Food and Agriculture Organization, FAO (2023), penerapan teknologi vaksin pada peternakan Indonesia dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi kerugian akibat penyakit pada ternak hingga 20%. Di sisi pasca-produksi, Indonesia tengah berada pada momen krusial dengan adopsi teknologi cerdas seperti sensor IoT pada gudang dan kemasan, yang memungkinkan pemantauan real-time suhu, kelembaban, dan kontaminasi pangan, sehingga mengurangi food loss dan menjaga kualitas produk hingga sampai ke konsumen. Teknik pengeringan otomatis, pengemasan vakum, dan atmosfer termodifikasi dengan pendekatan ramah lingkungan, seperti penggunaan nitrogen, berhasil memperpanjang masa simpan produk. Dalam distribusi, pemanfaatan drone, Sistem Informasi Geografis (SIG), dan aplikasi pelacakan berbasis mobile telah meningkatkan efisiensi logistik dan transparansi rantai pasok. Sektor perkebunan, seperti kelapa sawit, kakao, dan kopi, juga mengadopsi IoT untuk memantau kondisi lahan, drone untuk pemetaan dan penyemprotan presisi, serta varietas unggul tahan iklim, yang mampu meningkatkan hasil panen hingga 15%. Kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan BRIN telah mendorong pengembangan teknologi iradiasi pangan untuk komoditas seperti bawang merah, cabai, dan telur, yang dapat memperpanjang ketahanan pangan dan mengurangi kerugian hingga 31% (setara Rp550 triliun per tahun). Selain itu, pengemasan cerdas dan rantai pasok berbasis blockchain mulai diterapkan untuk menjamin pelacakan transparan, deteksi kesegaran, dan keamanan data. Lebih lanjut, sektor agroindustri bergerak menuju pengembangan pangan fungsional terpersonalisasi dan fermentasi presisi, didukung analisis genomik, kecerdasan buatan, dan big data, untuk menciptakan produk bernilai tambah yang sesuai dengan preferensi nutrisi individu. Hilirisasi juga meluas ke produk turunan seperti biodiesel B40, bioetanol, bioplastik, dan minyak kelapa murni (VCO) dari kelapa sawit, memperkuat nilai ekonomi dan keberlanjutan sistem pangan nasional. Dengan integrasi teknologi ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, berkualitas, dan berkelanjutan. 1.2.1.6 Ekonomi Pangan dan Pertanian Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk memiliki tantangan besar dalam menciptakan sistem pangan yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Sektor pangan Indonesia mencakup beberapa sub-sektor utama, seperti pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pangan olahan. Sektor pertanian Indonesia berkontribusi signifikan terhadap produk Gambar 7 Vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan ternak sapi perah di Cilembu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat r i / I ) M # domestik bruto (PDB) negara, meskipun kontribusinya terus menurun seiring dengan perubahan struktur ekonomi. Gambar 8 Pertumbuhan PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu lebih rendah dari PDB Nasional dan trennya menurun Sumber: BPS (diolah MKDI Kemenko Pangan) Meskipun demikian, nilai riil PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus meningkat. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Sumber daya perikanan di Indonesia sangat beragam, mulai dari ikan, udang, rumput laut, hingga garam. Meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen ikan terbesar di dunia, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan peningkatan nilai tambah produk perikanan menjadi isu penting dalam sektor ini. Peternakan juga merupakan sub-sektor penting dalam sektor pangan Indonesia, dengan fokus pada produksi daging sapi, ayam, kambing, telur ayam, serta produk susu. Begitu juga dengan sektor pertanian yang juga memegang peranan penting, dimana komoditas utama pertanian Indonesia antara lain beras, jagung, gula, tebu, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, sukun, singkong, sagu, ubi kayu, bawang merah, cabai, dan hortikultura. Indonesia adalah salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia. Gambar 9 Nilai riil PDB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus meningkat Sumber: BPS (diolah Kemenko Pangan) 1.2.2 Potensi 1.2.2.1 Lahan Tekanan terhadap lahan pertanian produktif di Indonesia semakin mengkhawatirkan akibat alih fungsi lahan untuk infrastruktur, kawasan industri, dan permukiman, yang didorong oleh dinamika pembangunan 12 10,52 11 10 9 8 7 6 g 5 - £ £ 4,59 4,2 4,24 3 3,95 3,92 3,883,75 3,613,37 2 2,251 1,77 / 1,87 Ijl0 W -1 -2 -3 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Q1 2025 -O-Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -O-PDB Nasional 1.600.000 1.464.3311.454.5871.435.8531.404.1911.378.3991.354.399 1.307.2531.400.000 1.258.376 1.210.9561.171.446 1.129.0531.200.000 1.000.000 L- •3 5 800.000 Q. DC 600.000 400.000 200.000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Tahun Kehutanan dan Penebangan Kayu Perikanan -O-Pertanian, Kehutanan, dan PerikananPertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian ekonomi. Tingginya nilai ekonomi lahan non-pertanian mendorong pemilik lahan untuk mengonversi lahan pertanian, diperparah oleh lemahnya penegakan regulasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan kurangnya mekanisme kompensasi yang memadai bagi pemilik lahan. Gambar 10 Lahan baku sawah 2019-2024 Fragmentasi lahan pertanian di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan rata-rata kepemilikan lahan petani hanya 0,25–0,5 hektar per keluarga, jauh di bawah skala ekonomis untuk usaha tani yang menguntungkan. Proses fragmentasi ini terus berlanjut akibat sistem pewarisan yang membagi lahan kepada seluruh ahli waris, menghasilkan unit usaha tani yang semakin tidak ekonomis. Akar masalah ini menghambat modernisasi pertanian, karena lahan kecil tidak memungkinkan penggunaan mekanisasi modern secara efisien, memaksa petani bertahan dengan metode tradisional yang padat karya namun rendah produktivitas. Menurut data BPS (2023), sekitar 40 persen lahan pertanian berada dalam kondisi kurang subur, dengan kandungan bahan organik tanah yang terus menurun hingga di bawah 2 persen, jauh dari standar ideal 3-5 persen. Fenomena ini tercermin dari peningkatan luas lahan bera, yang naik dari 0,88 juta hektar pada April 2024 menjadi 1,01 juta hektar pada Mei 2024, menunjukkan ketidakmampuan lahan untuk berproduksi secara optimal. Penurunan kualitas lahan ini dipicu oleh praktik pertanian intensif yang tidak berkelanjutan selama beberapa dekade. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan tanpa diimbangi input organik telah merusak struktur dan biologi tanah, sementara monokultur yang terus-menerus menguras nutrisi spesifik tanpa rotasi yang memadai semakin memperparah kondisi. Selain itu, erosi tanah akibat pengolahan lahan yang tidak sesuai kaidah konservasi menyebabkan hilangnya lapisan tanah subur, ditambah lagi dengan pencemaran tanah dari residu pestisida dan limbah industri serta perubahan iklim dengan pola curah hujan ekstrem yang mempercepat degradasi melalui erosi dan pencucian hara. Implikasi dari penurunan kualitas lahan ini sangat serius bagi ketahanan pangan nasional. Kondisi lahan yang tidak sehat juga membuat tanaman lebih rentan terhadap hama dan penyakit, sehingga menambah beban petani. Jika dibiarkan berlanjut, degradasi ini mengancam keberlanjutan produksi pangan dan berpotensi memicu krisis pangan dalam jangka panjang. 2019 (Ha) 2024 (Ha) Detail perubahan lahan baku sawah 2019-2024 untuk 16 provinsi Jawa Timur * -6932 1.661Jawa Tengah 4 -62193987.468 928.218 916.798 654.818 660.638 470.602 519.484 291.145 343.373 361.699 337.284 IT Jawa Barat -11420 Sulawesi Selatan 5820 Sumatera Selatan t 48882 Ik . r ' i Kalimantan Selatan f 52228 Lampung V -24415 * *308.668 311.834 234.542 237.341 £2 242.972 200.499 204.335 197.845 194.282 188.521 155.520 176.693 116.828 126.985 136.486 100.963 I I Sumatera Utara 1* 3166 I 1Wfctl* NTB * 2799 Aceh -11186 bersumber dari Keputusan Menterl ATR/Kepala BPN No.686/SK- P0.03.03/XII/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapon Luos Lohon Baku Sowoh Nasional Tahun 2019 bersumber dori Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No.446.1/SK- PO.03.03/V/2024 Tanggal 31 Mel 2024 tentang Penetapon Luos Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024 Kalimantan Barat 4 -42473 t Banten IV -6490 Sumatera Barat IV -5761 JJ7 463 948 Ha 7 384 341 Ha NTT H* 21173 1 79 607 Ha dalam 5 tahun Sulawesi Tengah * 10157 Update peta lahan baku sawah 2024 akan memperbarui dasar penghltungan KSA padi dari LBS 2019 menjodi LBS 2024. KSA saat ini masih menggunakan LBS 2019. Sumber: BPS (Diolah Kemenko Bidang Pangan) Kalimantan Tengah 4 -35523 Gambar 11 Perbandingan Target dan Sektor ENDC Dalam konteks ini, sektor pertanian menjadi sektor strategis, baik dalam agenda mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Sektor ini masuk dalam limasektor prioritas Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC), bersama energi, limbah, industri, dan FOLU ( Forest and Other Land Use ). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sektor pertanian berkontribusi sekitar 60% terhadap emisi gas rumah kaca dan termasuk dalamlima sektor prioritas mitigasi dan adaptasi, bersama energi, limbah, industri,dan FOLU. Praktik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik, agroforestry , serta penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pengendalian hama dan pemupukan, mulai diadopsi oleh sebagian petani untuk mengurangidampak negatif terhadap lingkungan.1.2.2.2 Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang laut Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar, mencakup 70 persen wilayah nasional, namun pengelolaannya belum optimal untuk mendukungketahanan pangan. Tata ruang laut yang belum terintegrasi sering kali memicukonflik pemanfaatan antara sektor perikanan tangkap, budidaya, pariwisata,dan konservasi. Akibatnya, tanpa perencanaan tata ruang laut yang komprehensif, beberapa wilayah mengalami eksploitasi berlebihan, sementarapotensi di wilayah lain justru tidak termanfaatkan. Gambar 12 Ilustrasi Pemanfaatan Ruang Laut Sumber: Kemenko Marves 2021 SIM - *ÿ * - I \ * M P 3 5 £ = 5 9 S - > * -- u! 5 ; t ' F l 1 - I Ell It 5 M :", a m E n 1 i i i i s IK I" |1 ‘ h [ 1 1 ! II E i 1 I 1 i s - - i - r T W JJl Mi I i _ : \
- ~ In 3 I I!1 3 " | ![|> if. 5|!5 £.h i * h a! n*s it* h I ‘ ! I iu i i - r = I S i Permasalahan utama pengelolaan ruang laut terletak pada fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antar sektor. Tumpang tindih perizinan antara perikanan, pertambangan, dan transportasi laut menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Selain itu, data spasial kelautan yang tidak terintegrasi menyulitkan perencanaan berbasis ekosistem, ditambah lagi kapasitas pemerintah daerah yang masih terbatas dalam merancang tata ruang laut. Lemahnya penegakan hukum juga memperparah situasi, membiarkan praktik penangkapan ikan ilegal dan perusakan ekosistem pesisir berlangsung. Di sisi lain, partisipasi masyarakat pesisir dalam proses perencanaan masih sangat minim. Tata ruang laut yang tidak optimal membawa dampak serius bagi sektor perikanan dan ketahanan pangan. Penangkapan ikan berlebih di wilayah tertentu telah menyebabkan penurunan stok ikan hingga 40 persen dalam satu dekade terakhir. Konflik ruang antara perikanan tangkap dan budidaya menghambat pengembangan akuakultur yang produktif, sementara degradasi ekosistem pesisir, seperti terumbu karang dan mangrove, mengurangi produktivitas perikanan hingga 30 persen. Akibatnya, potensi ekonomi biru senilai USD 1,3 triliun per tahun tidak dapat terealisasi secara maksimal, dan nelayan tradisional semakin terpinggirkan dari wilayah tangkapan tradisional mereka. Gambar 13 Urgensi penataan ruang terintegrasi dari sudut pandang kelautan Sumber: Kemenko Marves 2021 Pengembangan sistem informasi geospasial kelautan yang mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan menjadi langkah penting, diikuti dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Selain itu, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem perlu diterapkan untuk menyeimbangkan konservasi dan pemanfaatan produktif. Terakhir, skema co-management yang melibatkan masyarakat pesisir dalam pengelolaan ruang laut dapat menjadi solusi untuk memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat. 1.2.2.3 Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagai Sentra Produksi Pangan Indonesia memiliki lebih dari 17.380 pulau dengan beberapa pulau kecil yang berpotensi dikembangkan sebagai sentra produksi pangan. Namun hingga saat ini, belum ada pemetaan komprehensif tentang potensi pulau-pulau kecil untuk pengembangan pangan. Keterbatasan data biofisik, sosial ekonomi, dan ckPMMm ffrn iluKiMMJidiiali vljn i,da- jr.MjB.. urnMihk'i CT' Jij'j;-*: s p-uub-ahm Iblh * n Bii-'l l#| i , AÿnLiiiai L«iLfiirÿiriuiy a *ri in-dahin Inc-dun -jwi[ wr«#( dirai _H jl n«r(id Mi *y«Ji Pa*ng rÿwipje .w t*yagjn li JJ JU ' lu-x-iri dlbw riuwntih WWtft|WUV iÿlMDJ.L !<>ÿ* afep;i»l!» fci«#frW-5 =ÿ " - r J i if* -i vTT uj-jue i- m -3m >ÿ i -ar IX I >-r-Tii-d u j air ii wfMPPyta tÿwÿi W’WTMMW W'drl 60% i' L.' ll-.-I U“a t« is i- P"ÿr'i" iM-mu i. m.1 rJil Ihdmt '«Uii BUlilfaW W'i'W K ***ÿ rrP.ÿHl-ÿh *nn*r t* »4-l h-ftÿy- il I -!pl Strti FKsn + ickkir#M.i riÿ>r. riu »ÿra4ia in i vLi iJIJJi W|.ÿ“T *.-»! 'KMU I..' *tv d.wiM#B9 ±a- - — EB4IV. M [
r Jt, I.Ja a u.-a ic LU IJ! 4 7fi e.oL -E0! 5,7? 53 r.itf 7JJ r.w tM K li Mi i.n 5.3 t.M i.U 7.IU 1 :-v 4.™ *?ÿ ?,» >ÿ*» MIZ TJJ 3.]Z £.?S ?.*3 7.4] T,« 7.43 7.14 It) ID 10 10 K LO W It: 10 ToulikurlUJ ?=.&] 7.irlE- 7S.49 74.7S J5.5U 7 l,tA ».]? 74,71 7B.W Gambar 14 Luas lahan baku sawah menurut ketersediaan irigasi Sumber: Kementerian PUPR Permasalahan kerusakan jaringan irigasi bersifat sistemis dan berlapis. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan rehabilitasi yang hanya 30 persen dari total anggaran infrastruktur pertanian tidak sebanding dengan kebutuhan. Sistem pengelolaan irigasi yang terfragmentasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan luasan menciptakan gap dalam pemeliharaan. Kapasitas kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang lemah dalam operasi dan pemeliharaan tingkat tersier. Sedimentasi yang tinggi akibat kerusakan DAS mengurangi kapasitas saluran hingga 30 persen. Konversi lahan sawah beririgasi menjadi non-pertanian mengurangi efektivitas investasi irigasi. Dampak kerusakan irigasi terhadap produktivitas pertanian sangat signifikan. Penurunan luas tanam padi akibat kekurangan air mencapai 500 ribu hektar per tahun. Produktivitas lahan sawah dengan irigasi rusak turun 30-40 persen dibandingkan irigasi baik. Konflik air antar-pengguna meningkat terutama pada musim kemarau. Biaya produksi meningkat karena petani harus menggunakan pompa air dengan biaya operasional tinggi. Secara agregat, kerugian ekonomi akibat kerusakan irigasi diperkirakan mencapai Rp 15-20 triliun per tahun. Modernisasi irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Konsep modernisasi irigasi tidak hanya perbaikan fisik tetapi transformasi sistem pengelolaan yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, dan manajemen. Peningkatan alokasi anggaran untuk rehabilitasi dan modernisasi dengan target 300 ribu hektar per tahun. Penerapan teknologi irigasi hemat air seperti System of Rice Intensification (SRI) dan alternate wetting and drying. Penguatan kelembagaan P3A melalui capacity building dan pendampingan intensif. Pengembangan sistem monitoring berbasis IoT untuk optimalisasi distribusi air. Integrasi pengelolaan irigasi dengan konservasi DAS untuk keberlanjutan sumber air. 1.2.2.5 Akses Pupuk Bersubsidi Keterbatasan akses petani terhadap pupuk subsidi menjadi kendala kritis dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang besar, namun berbagai permasalahan sistemis menyebabkan pupuk tidak sampai kepada petani yang berhak dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat harga. Kelangkaan pupuk di tingkat petani terjadi berulang setiap tahun terutama pada musim tanam. Permasalahan distribusi pupuk subsidi berakar pada sistem yang tidak efisien dan rentan penyimpangan. Database petani yang tidak akurat menyebabkan alokasi tidak sesuai kebutuhan riil. Rantai distribusi yang panjang dan melibatkan banyak pihak menciptakan peluang kebocoran dan penyimpangan. Sistem pengawasan yang lemah membiarkan praktik Luas Lahan Baku Sawah 2024 7.384.341 Ha Lahan Sawah Tadah Hujan Dalam Luas Baku D.I./D.I.R. 4.727.588 Ha Luar Luas Baku D.I./D.I.R. 2.656.753 Ha Sawah di luar luas baku adalah sawah yang memerlukan kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) atau Daerah Irigasi Rawa (D.I.R) baru, agar dapat meningkatkan Indeks Pertanaman. penyelundupan dan penjualan pupuk subsidi ke sektor non-pertanian. Disparitas harga pupuk subsidi dan non-subsidi yang besar menciptakan insentif untuk penyimpangan. Kapasitas produksi pupuk domestik yang terbatas menyebabkan ketergantungan impor yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Gambar 15 Regulasi pengadaan pupuk bersubsidi telah dipangkas, sehingga dapat cepat dan langsung diterima petani Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mengambil langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pupuk bersubsidi melalui koordinasi lintas sektor yang menghasilkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong implementasi prinsip 7 Tepat, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. 1.2.2.6 Susut dan Sisa Pangan 1.2.2.6.1 Susut Pangan Akibat Penanganan Pasca Panen Permasalahan susut dan sisa pangan (SSP) – Food Lost and Waste (FLW) akhir-akhir ini menjadi perhatian karena luasnya dampak buruk yang ditinggalkan. Sisa susut pangan merujuk pada jumlah pangan yang hilang atau terbuang sepanjang rantai pasok pangan, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun konsumsi. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga lingkungan, karena berkontribusi terhadap pemborosan sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi pangan yang pada akhirnya tidak sampai ke tangan konsumen. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki tantangan besar dalam mengelola produksi pangan secara efisien. Menurut data dari Food and Agriculture Organization (FAO), sekitar 13- 15 persen dari total produksi pangan global mengalami susut dan sisa pangan sepanjang rantai pasok. Di Indonesia, meskipun data pasti mengenai sisa susut pangan masih terbatas, namun berbagai studi menunjukkan bahwa angka ini bisa lebih tinggi dalam beberapa komoditas utama, seperti beras, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk olahan pangan. Gambar 16 Proporsi timbulan FLW dibandingkan total suplai domestik 2000- 2019 pada 5 sektor pangan Sumber: Bappenas 2020 Distribusi ke Titik SerahPerencanaan Kebutuhan Pupuk (e-RDKK) Alokasi Kepmentan Produksi Uni I PUPUK INDONESIA 0 HOLDING COMP ANV 100% n 90% - 80% - 70% - 68,2 76,660% 85,8 94,2 98,650% - 40% 30% - 20% - 31,8 23,410% - 14,2 5,80% Tanaman Pangan Tanamanan Hortikultura Perkebunan Petemakan Perikanan Suplai Domestik yang termanfaatkan 2000-2019FLW 2000-2019 Gambar 17 Proporsi timbulan FLW dibandingkan total suplai domestik 2000- 2019 pada 11 Kategori Pangan Sumber: Bappenas 2020 Pada tingkat produksi, banyak hasil pertanian yang tidak dapat diambil atau dibuang karena kerusakan akibat bencana alam, perubahan iklim, atau kurangnya teknologi pascapanen yang memadai. Selain itu, di tingkat distribusi, ketidakseimbangan infrastruktur dan sistem distribusi pangan yang belum merata, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan, menyebabkan banyak pangan rusak atau tidak sampai ke konsumen dengan kualitas yang baik. 1.2.2.6.2 Susut dan Sisa Pangan Akibat Kebiasaan dan Pola Konsumsi Fenomena susut dan sisa pangan di tingkat konsumsi telah mencapai skala yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan tahap konsumsi menyumbang kehilangan terbesar dengan 5-19 juta ton per tahun, didominasi oleh padi-padian sebesar 12-21 juta ton per tahun. Sektor hortikultura menunjukkan inefisiensi tertinggi dengan kehilangan mencapai 62,8 persen dari total pasokan domestik sayuran. Susut dan sisa pangan ini mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin konsumtif namun kurang bijaksana. Gambar 18 Tahap rantai pasok pangan penyebab sisa dan susut pangan Dampak susut dan sisa pangan menciptakan beban berganda (triple burden) yang merugikan. Secara ekonomi, nilai makanan yang terbuang setara dengan triliunan rupiah per tahun yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Dari perspektif sosial, susut dan sisa pangan terjadi bersamaan dengan masih tingginya angka kelaparan dan gizi buruk, mencerminkan ketimpangan akses pangan. Dampak lingkungan sangat signifikan karena makanan yang terbuang menghasilkan emisi metana di tempat pembuangan 100% 90% 37,280% 54,570% 69,3 70,176,660% 80,586,6 50% SHE 40% 62,830% 45,520% 30,7 29,923,510% 19,513,4 0% £ & & 8 8P & & •iÿMT IP * 10•l I4P fea*i 0 'l MENCECAH TERJADINYA FOOD LOSS « WASTE Prmnnffl#tnn (rbogai paogitn MENDONASIKAN PANCAN BERLEBIH I /ÿ tkononr* Wkulftf ) Umbah Pingin Jawa dengan wilayah konsumen di Indonesia Timur dapat mencapai tingkat yang sangat merugikan konsumen akhir. Akar permasalahan terletak pada belum optimalnya integrasi sistem distribusi dari hulu ke hilir yang menyebabkan setiap mata rantai mengambil margin keuntungan secara berlapis. Tingginya biaya transaksi ini diperparah oleh lemahnya posisi tawar petani dalam sistem perdagangan serta belum efektifnya peran kelembagaan ekonomi petani seperti koperasi dan kelompok tani dalam memotong rantai distribusi yang panjang. Gambar 21 Peta disparitas harga beras medium [A] dan cabai merah keriting [B] Tahun 2025 Sumber: SP2KP, kementerian Perdagangan Kondisi ini membawa dampak multidimensi yang merugikan berbagai pihak. Petani sebagai produsen mengalami penurunan margin keuntungan karena harus menjual dengan harga rendah kepada tengkulak, sementara konsumen harus membayar mahal di tingkat retail. Secara makro, situasi ini mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan nasional serta menurunkan daya saing komoditas pangan Indonesia di pasar regional. Pembangunan food hub yang terintegrasi di sentra-sentra produksi menjadi prioritas untuk mengkonsolidasikan produk petani dan meningkatkan efisiensi distribusi. Penguatan kelembagaan petani melalui koperasi modern dan implementasi sistem resi gudang akan memberikan petani alternatif dalam memasarkan produknya. Pengembangan sistem informasi pasar yang transparan dan real-time juga menjadi kunci agar seluruh pelaku dapat mengakses informasi harga secara adil. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah untuk menghilangkan hambatan regulasi dalam distribusi pangan antardaerah. 1.2.2.7.2 Distribusi Hasil Pangan Ketimpangan infrastruktur distribusi pangan menjadi tantangan krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merata di seluruh Indonesia. A B .Vfifi , V ' -*.y bn:U> *+ÿ? ' m'*-ai3£>*+» 3~~ /' J «% 0 * 0 Rendah Konsentrasi infrastruktur di wilayah perkotaan telah menciptakan kesenjangan aksesibilitas yang signifikan, dimana daerah perdesaan, terpencil, dan kepulauan mengalami keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas. Situasi ini diperparah dengan tingginya angka susut hasil pascapanen yang mencapai 20-35 persen untuk komoditas hortikultura, menunjukkan inefisiensi sistem yang sangat merugikan. Keterbatasan infrastruktur transportasi dan pergudangan di daerah sentra produksi menjadi bottleneck utama dalam sistem distribusi. Mayoritas petani tidak memiliki akses terhadap fasilitas penyimpanan yang memadai, memaksa mereka untuk segera menjual hasil panen dengan harga rendah. Kondisi ini diperburuk dengan belum memadainya fasilitas rantai dingin untuk komoditas yang mudah rusak seperti sayuran, buah-buahan, dan produk perikanan. Ketiadaan cold chain yang terintegrasi dari farm to table menyebabkan penurunan kualitas produk secara drastis selama proses distribusi. Dampak dari kondisi ini sangat merugikan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kehilangan hasil pangan yang tinggi tidak hanya merugikan petani secara finansial, tetapi juga mengurangi ketersediaan pangan bagi konsumen. Kualitas dan nilai gizi pangan yang sampai ke konsumen menurun signifikan, terutama untuk produk-produk segar. Terbatasnya jangkauan distribusi juga menyebabkan banyak wilayah mengalami kelangkaan pangan segar, memaksa masyarakat mengonsumsi pangan olahan yang kurang bergizi. Semua ini berujung pada meningkatnya biaya distribusi yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Gambar 22 Upaya meningkatkan distribusi pangan Mengatasi permasalahan distribusi memerlukan pendekatan komprehensif dan investasi yang signifikan. Pembangunan infrastruktur distribusi harus dilakukan secara merata dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Pengembangan sistem rantai dingin terintegrasi menjadi keharusan untuk menjaga kualitas produk dari sentra produksi hingga ke tangan konsumen. Modernisasi transportasi dan pergudangan dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dapat meningkatkan efisiensi monitoring dan kontrol kualitas. Program peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam penanganan pascapanen juga krusial untuk mengurangi susut hasil di tingkat on-farm. Pengembangan skema kemitraan yang melibatkan UMKM dan koperasi akan memperkuat jaringan distribusi hingga ke tingkat masyarakat. 1.2.2.7.3 Logistik Pangan Kompleksitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menciptakan tantangan unik dalam pembangunan sistem logistik pangan A Pengembangan sistem rantai i £A Modernisasi transportasi Pembangunan mfrastruktur di«trrtHisi yang dan pergudangan MENINGKATKAN DISTRIBUSI KOMODITAS PANG AN Program peningkatan kapaxitaa dalam penanganan pascapanen Pengembangan skema kemitraan UMKMdan koperasi yang efisien. Dengan lebih dari 17.380 pulau dan disparitas pembangunan antarwilayah yang masih tinggi, sistem logistik pangan nasional dituntut untuk mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan di seluruh wilayah. Namun kenyataannya, sistem yang ada saat ini masih jauh dari optimal dengan biaya logistik yang mencapai 24 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Gambar 23 Perbandingan biaya logistik Indonesia dengan negara tetangga Berdasarkan sumber Bank Dunia (2020), biaya logistik Indonesia tertinggi di kawasan negara ASEAN yaitu sebesar 24%. Bahkan jika dibandingkan negara China (14%), India (13%), dan Jepang (8%). Hal tersebut, dapat menjadi motivasi kuat bagi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja logistik Indonesia. Salah satu tantangan utama yang terus menjadi perhatian adalah tingginya biaya logistik nasional. Pemerintah telah menetapkan target penurunan biaya logistik hingga kisaran 12.5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 5 tahun ke depan dengan baseline 14,29% di tahun 2022. Gambar 24 Perhitungan biaya logistik Sumber: Bappenas 2025 Fragmentasi pengelolaan logistik pangan di berbagai kementerian dan lembaga telah menciptakan inefisiensi sistemik. Tidak adanya single authority yang mengkoordinasikan seluruh aspek logistik pangan menyebabkan tumpang / j *2o% * r I. |Qonarasl Z lahlr Tattun 1997-2012 ikliaan uan n milenlel I w laltir Tnhun 1981 1996 25.61%Oaby Bi 27-42 tahunf hi m lUlt-Nuw a M>luku-P«(MVUUIMHI OMmancanimmm x ;r Luÿi HmWu- 13A m rv-111 r> Mhiu-i- dMiÿ-fr-ura* XTT z 'Frrv md ri i.hnf f VdU f r ftnjnfrngift ,±v, Fv- i/j+jj £ÿ>'ÿ J mno i l-i#u alli \ /or U I- . ’1 rr-ipxhn Li ill i LIJF -1ÿ flfprkfy nctGu c im i _ KiH-ÿnjn .-I. rÿTtuvr, L-4*> LW>I1ÿL> UtPp »M& hrfrt, Srrtttfft Wart imp n mi cn.' fKT«ui: n «*ÿ: i M«V we- iiampc-riii httuswai 1 Ml 1 t J1 V Il l I ao ••1/ W -- - i IKJ4XI-. *«-.*,ÿ .Ml - --- R**"**iTi*#p4i FfraiaWsh?£j1S WO S?1 M?* M3 T ufiini.'Yhsil dan Rp1,65 juta pada Agustus. Untuk petani individu, pendapatan bervariasi menurut komoditas dan luas lahan; misalnya, petani padi dengan 1 hektar dapat memperoleh sekitar Rp11,08 juta per siklus (4 bulan), atau Rp2,78 juta per bulan. Petani tanaman pangan, seperti padi dan jagung, khususnya di wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, mengalami fluktuasi pendapatan yang besar, yang dipengaruhi oleh harga komoditas yang tidak stabil, hasil panen yang tergantung pada kondisi cuaca, serta biaya produksi yang meningkat akibat harga bahan bakar dan pupuk yang terus naik. Penurunan harga hasil pertanian, terutama pada masa panen raya, seringkali menyebabkan pendapatan petani menurun drastis. Gambar 28 Perbandingan nilai rata-rata NTP dan NTP Pangan 2008 – 2025 Sumber: BPS 2025 Di sisi lain, nelayan juga menghadapi kesulitan serupa. Meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan petani, namun pendapatan ini masih tergolong rendah, mengingat tantangan yang mereka hadapi, seperti ketidakpastian hasil tangkapan ikan, harga bahan bakar untuk kapal, serta akses terbatas terhadap teknologi perikanan yang efisien. Nelayan tradisional, khususnya di daerah pesisir terpencil, seringkali tidak memiliki alternatif mata pencaharian dan bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan yang berfluktuasi. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) per Provinsi dari 2019-2024 menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah, mencerminkan ketimpangan kesejahteraan petani di berbagai wilayah Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan nelayan adalah kurangnya akses terhadap pembiayaan yang terjangkau, pendidikan yang memadai, serta kurangnya infrastruktur yang mendukung produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Pembangunan infrastruktur irigasi, fasilitas pasca- panen, dan pelabuhan perikanan yang lebih baik dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan kelompok ini. Gambar 29 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2019 – 2024Sumber: BPS 2024 (diolah Suhana) Akses terhadap modal bagi petani dan nelayan seringkali terhambat oleh rendahnya tingkat inklusi keuangan, dengan banyak petani dan nelayan yang belum terjangkau oleh layanan perbankan formal. Sebagian besar petani dan nelayan bergantung pada pinjaman rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, yang semakin memperburuk kondisi finansial mereka. Selain itu, tingkat literasi keuangan di kalangan petani dan nelayan juga relatif rendah, yang menghambat mereka untuk memanfaatkan berbagai produk keuangan yang dapat mendukung usaha mereka. Petani dan nelayan di Indonesia menghadapi dampak langsung perubahan iklim, seperti cuaca ekstrem, perubahan pola hujan, dan kenaikan suhu yang mempengaruhi hasil pertanian dan tangkapan ikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024), tercatat bahwa sektor pertanian, yang mencakup tanaman pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai, mengalami penurunan produktivitas akibat ketidakpastian iklim. Selain itu, sektor perikanan juga turut terdampak, dengan nelayan menghadapi penurunan hasil tangkapan akibat perubahan suhu air laut yang mempengaruhi populasi ikan dan ancaman abrasi pantai yang merusak ekosistem pesisir. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap mengalami penurunan 4-5% pada periode yang sama, sementara kerugian ekonomi akibat bencana alam seperti banjir dan angin topan diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. 1.2.3.4 Transformasi Tata Kelola Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pangan yang terintegrasi. Koordinasi antar kementerian sangat penting untuk mencapai tujuan ketahanan pangan. Penting bagi semua pihak untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah untuk memperbaiki mekanisme koordinasi, serta memperbarui kebijakan pangan sesuai dengan tantangan global dan domestik. Strategi tersebut harus mencakup penguatan data dan sistem informasi pangan yang lebih terintegrasi, intensifikasi, ekstensifikasi, pengembangan infrastruktur pangan, serta penyelarasan program-program antara kementerian untuk menjamin ketahanan pangan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tata kelola pangan yang baik ( Good Food Governance ) menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Implementasi kebijakan pangan yang efektif memerlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil, dengan memperhatikan berbagai faktor I* tmm tn * mat s t l£H3|flIIIX2Sffifxf||| seperti ketersediaan pangan, keberlanjutan, dan keamanan pangan. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk peningkatan ketergantungan pada impor pangan strategis, seperti beras, gandum, dan kedelai, yang dapat berisiko terhadap ketahanan pangan domestik. Oleh karena itu, kebijakan pangan harus dirancang untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dengan teknologi pertanian modern, memperkuat distribusi pangan yang efisien, dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui akses yang lebih baik terhadap pasar dan sumber daya. 1.2.3.5 Keterjangkauan dan Distribusi Pangan Keterjangkauan dan distribusi pangan di Indonesia merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada stabilitas harga pangan pokok dan keamanan pangan. Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara dalam edisi GFSI tahun 2022. Di kawasan Asia-Pasifik, Indonesia berada di peringkat ke-10 dari 23 negara. Indonesia menunjukkan kinerja terbaik pada pilar Keterjangkauan dengan skor 81,4, dan kinerja terlemah pada pilar Keberlanjutan dan Adaptasi dengan skor 46,3. Indonesia unggul dalam memastikan ketersediaan makanan yang terjangkau di sisi konsumen melalui program jaring pengaman pangan yang kuat. Gambar 30 Skor ketahanan pangan Indonesia tahun 2022 Sumber: Global Food Security Indeks 2022 Terkait stabilitas harga pangan pokok, volatilitas harga pangan masih menjadi tantangan besar, dipengaruhi oleh fluktuasi harga global, cuaca ekstrem, dan kebijakan perdagangan yang tidak konsisten. Pada Januari 2025 misalnya, terjadi deflasi, berbeda dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun 2024 yang mengalami inflasi. Dalam konteks ini, stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor kunci untuk menjamin akses yang adil terhadap pangan yang bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, distribusi pangan masih menghadapi kendala akibat gangguan rantai pasok yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan konflik global yang mempengaruhi kestabilan pasokan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan sistem rantai pasok yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian terbaru dari World Food Programme (WFP) merekomendasikan pengembangan platform sistem informasi untuk memantau dan mengevaluasi rantai pasok pangan secara efektif. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi, sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang diamanatkan dalam agenda SDG 2030. Indonesia menargetkan tahapan perubahan bisa dicapai sesuai target SDG 2030 guna mencapai Indonesia Emas 2045. Jalur strategis transformasi sistem pangan mengamanatkan 3 elemen utama, yaitu efisiensi, keberlanjutan dan inklusivitas. 81,4 60,2 56,2 50,9 46,3 Kondisi Ketahanan Keterjangkauan Pangan Ketersediaan Kualitas dan Keberlanjutan dan Keamanan Pangan Adaptasi 1.2.4 Struktur Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Pembangunan Pangan Nasional Kementerian Koordinator Bidang Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 sebagai respons terhadap kebutuhan koordinasi yang lebih efektif dalam pengelolaan sektor pangan nasional. Gambar 31 Kementerian/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Pengendalian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan SDA Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Perpres 147 Tahun 2024 # D m Kementerian Lingkungan Hidup% Kementerian Kehutanan kebijakan bidang kehutanan: / kawasan hutan dan pengelolakonservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, S daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, S hutan lestari dan perhutanan sosial, S Perlindungan kehutanan,. kebijakan bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan: S pencemaran dan kerusakan lingkungan, S sampah, B3 dan limbah, S perubahan iklim, S ekonomi karbon,. Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Kementerian Pertanian Ketahanan dan Keamanan Pangan serta Pemenuhan Gizi Nasional 0 D Kebijakan bidang pertanian: S tanaman pangan, S hortikultura, S perkebunan, * petemakan, dan kesehatan hewan. Badan Pangan Nasional kebijakan di bidang pangan: S ketersediaan pangan, S stabilisasi pasokan dan harga pangan, S penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan,. Badan Gizi Nasional kebijakan di bidang pemenuhan gizi nasional: S Program makan bergizi gratis © Kementerian Kelautan dan ; Perikanan S Melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pangan, S Kementerian Perdagangan sepanjang berkaitan tata niaga, ekspor dan impor, dan neraca komoditas pangan KemendagBarantin Instansi iain yang dianggap perlu kebijakan bidang kelautan & perikanan: S sektor kelautan dan perikanan, S kesejahteraan masyarakat pesisir, * kedaulatan maritim Indonesia. El BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN 2.1 Visi Kementerian Koordinator Bidang Pangan Visi yang dijabarkan dalam dokumen Renstra merupakan rumusan mengenai keadaan yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Berdasarkan Visi tersebut, Visi Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) adalah “Bersama Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Mendukung Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencakup ketahanan dan kemandirian pangan yang terintegrasi dengan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi nasional, serta memastikan keseimbangan neraca komoditas pangan melalui pengendalian stok, distribusi, dan harga yang efektif. Visi tersebut selaras dengan peran Kemenko Pangan sebagai lembaga utama yang berperan dalam menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan secara komprehensif dan berkelanjutan. 2.2 Misi Kementerian Koordinator Bidang Pangan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 akan dicapai dengan 8 (delapan) Misi yang disebut dengan Asta Cita sebagai berikut:
Dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita khususnya Asta Cita 2, Asta Cita 5, dan Asta Cita 6 telah dirumuskan Misi Kemenko Pangan tahun 2025-2029 untuk mendukung pencapaian visi Kementerian, sebagai berikut:
2.3 Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Berdasarkan Visi dan Misi dimaksud, dirumuskan tujuan Kemenko Pangan sebagai berikut:
Indikator Sasaran Strategis:
Indikator Sasaran Strategis:
Secara ringkas, kondisi yang akan dicapai oleh Kemenko Pangan disajikan pada Tabel berikut: Tabel 6 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target 2025 2029
2.1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan 70,01 75,00 Tabel 7 Kerangka Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Visi “Bersama Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan Mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Misi
Indikator 1.1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pangan (Pertanian, Kehutanan, Perikanan) 1.3. Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tabel 8 Indikasi Risiko No Sasaran Strategis Indikasi Risiko
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang pangan mengacu pada Arah Kebijakan dan Strategi Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dan RPJMN 2025-2029. 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pangan Nasional Berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Asta Cita kedua yaitu “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”, Asta Cita kelima yaitu “Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri”, dan Asta Cita keenam yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan” berkaitan erat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Berdasarkan delapan program hasil terbaik cepat, terdapat dua program yang berkaitan dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yaitu:
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 17 program prioritas, dengan fokus pada bidang pangan sebagai berikut;
Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan ruang lingkup koordinasi di bidang Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 9 Agenda Pembangunan Nasional dalam Visi-Misi Presiden dan RPJMN 2025-2029 untuk mencapai swasembada pangan. No. Agenda Pembangunan Nasional 1 Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. 2 Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. 3 Menjamin Ketersediaan Pangan Pokok yang berkelanjutan melalui BUMN holding pangan, menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen. No. Agenda Pembangunan Nasional 4 Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani. 5 Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian. 6 Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian. 7 Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian. 8 Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio. 9 Menjadikan pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio. 10 Memperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya. 11 Memperkuat program di BUMN, Universitas, lembaga penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih. 12 Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif, perlindungan lahan pertanian bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional. 13 Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (Public Private People Partnership) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat. 14 Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi BAPANAS, BULOG, bersama BUMN holding pangan sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya. 15 Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha. 16 Modernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi. 17 Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. 18 Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut (marine aquaculture) dan perikanan budidaya pantai (coastal aquaculture) serta perikanan laut dalam (deep see fishing). 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang pangan Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang pangan merupakan penjabaran dan realisasi peran yang diamanatkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta RPJMN 2025-2029. Sebagai penjabaran dari strategi nasional, arah kebijakan, dan strategi Kementerian Koordinator Bidang pangan mengacu pada tugas spesifik, yaitu menjadi lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden secara inklusif dan terintegrasi. Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan sebagai pengarah, koordinator, dan fasilitator untuk memastikan keamanan pangan, ketersediaan pangan yang terjangkau, dan keseimbangan antara aspek produksi, distribusi, konsumsi, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor pangan. Arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil presiden dan RPJMN 2025-2029 yang rumusannya mencerminkan bidang tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Oleh karena itu, Arah Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan dari peran, proses bisnis, teknologi dan kapasitas, serta sistem dalam lingkup sektor pangan. Arah kebijakan ini perlu didukung melalui partisipasi aktif Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dan Swasta/Pelaku Usaha Pangan. Tabel 10 Arah Kebijakan, dan Strategi Kemenko Pangan adaptasi dari buku asta cita presiden dan wakil presiden terpilih. Sasaran Arah Kebijakan Strategi
Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan bergizi melalui media sosial, sekolah, dan pusat-pusat kesehatan masyarakat.
Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
Sasaran Arah Kebijakan Strategi
Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
Melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan:
Berdasarkan arah kebijakan Kementerian sebagaimana Tabel 6, diterjemahkan pada level kementerian dan program, antara lain:
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) (%); dan Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan (%)
xi. Pengembangan kolaborasi internasional untuk penguatan ketahanan pangan nasional
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penjabaran atas peran Kemenko Pangan dibutuhkan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang memadai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Regulasi yang dibutuhkan tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam pencapaian sasaran strategis, melainkan juga regulasi yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis di bidang pangan. 3.3.1 Kerangka Regulasi Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 telah menunjukkan prioritas revisi regulasi yang dikelompokkan sesuai dengan program prioritas nasional kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Begitu juga dengan program prioritas nasional keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi zelenial), dan penyandang disabilitas. Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa prioritas revisi regulasi yang termasuk dalam domain Kementerian Koordinator Bidang pangan serta Kementerian/Lembaga terkait, yaitu:
3.3.2 Kerangka Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang pangan, maka diusulkan beberapa regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang pangan. Regulasi yang diusulkan berupa perbaikan/amandemen dari regulasi yang sudah ada, atau usulan regulasi baru yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Tabel 11 Regulasi dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan NO JENIS JUDUL UNIT PEMRAKARSA
05/M.PANGAN/KEP/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Kemenko Bidang Pangan NO JENIS JUDUL UNIT PEMRAKARSA
04/SES.M.PANGAN/KEP/3/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029 Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi, Kemenko Bidang Pangan
05/SES.M.PANGAN/KEP/3/2025 tentang Tim Pembangunan Dashboard Pangan Nasional Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi, Kemenko Bidang Pangan Tabel 12 Rencana Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan No. JENIS JUDUL UNIT PEMRAKARSA
Tugas Kementerian Koordinator Bidang Pangan dilaksanakan untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden secara inklusif dan terintegrasi. Mempertimbangkan tantangan tugas dan fungsi sebagai Kementerian Koordinator yang mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar, khususnya kewenangan dalam penanganan isu-isu strategis di bidang pangan, maka diperlukan penguatan kelembagaan agar Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kerangka kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan tahun 2024-2029 mencakup tiga hal penting, yaitu struktur organisasi, tatalaksana, dan sumber daya manusia. 3.4.1 Struktur Organisasi Pada prinsipnya, struktur organisasi berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks Mekanisme Pengantaran (delivery mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program- program pembangunan. Dalam penyusunan kerangka kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dasar penyusunan mengacu pada isu strategis bidang pangan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dan RPJMN 2025-2029. Hal ini bertujuan agar arah koordinasi tidak lagi bersifat sektoral namun multi-sektor, sehingga mempercepat pencapaian sasaran dan target nasional di bidang pangan. Sejalan dengan hal tersebut kerangka kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 147 tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Gambar 32 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan Menteri Koordinator Bidang Pangan
Tabel 13 Tugas dan Fungsi unit Eselon I NO. UNIT KERJA TUGAS DAN FUNGSI
Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Fungsi:
Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian /lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang tata niaga dan distribusi pangan. Fungsi:
Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang usaha pangan dan pertanian. Fungsi:
4 Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Tugas: Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang keterjangkauan dan keamanan pangan. Fungsi:
5 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tugas: Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang sumber daya maritim. Fungsi:
dan
6 Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar-Lembaga Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang transformasi digital dan hubungan antar lembaga. 7 Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang manajemen konektivitas. 8 Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Memberikan rekomendasi terhadap isu- isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang ekonomi maritim. 3.4.2 Tata laksana Tata laksana berfungsi untuk:
Terkait dengan penataan tata laksana, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, antara lain akan melakukan penyusunan peta bisnis proses level nol sampai dengan tiga, dan pengembangan e-government. Selain itu Terkait risiko, sesuai Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan pasal 32 dimana Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN), dan transformasi digital nasional. Mengingat tugas Kementerian Koordinator Lintas Sektor maka penerapan MRPN Lintas Sektor menjadi penting (selain MRPN Organisasi). Dengan adanya tata laksana yang jelas, diharapkan organisasi dapat mencapai tujuannya dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir. Dalam pencapaian sasaran strategis Kemenko Pangan; Terwujudnya Ketahanan Pangan, Nilai Tambah Sektor Pangan, dan Peningkatan Koordinasi Pembangunan Nasional Bidang Pangan. Dengan Indikator Sasaran Strategis: Indeks Ketahanan Pangan, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pangan (Pertanian, Kehutanan, Perikanan), dan Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Akan diampu oleh SDM yang berada pada asisten deputi yang berada pada Deputi 1 hingga Deputi 4. Sedangkan Sasaran Strategis; Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang Efektif dan Efisien, dengan Indikator Sasaran Strategis Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, menjadi tanggung jawab dari inspektur, biro-biro dan sekretariat deputi. 3.4.3 Sumber Daya Manusia Pada Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2025- 2029 diperlukan upaya peningkatan Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas Sumber daya manusia bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu utamanya melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung pencapaian sasaran organisasi, baik berupa pelatihan wajib ASN, tugas belajar, pelatihan keahlian tertentu, serta pelatihan atau pendidikan lain yang diperlukan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mendapat persetujuan formasi dan peta jabatan dari Kementerian PAN dan RB melalui Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/1723/M.SM.01.00/2025 tentang Persetujuan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan tanggal 30 April 2025. Dalam surat tersebut terdapat jumlah total pegawai yang dibutuhkan sebanyak 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) Pegawai yang terdiri dari 634 (enam ratus tiga puluh empat) Fungsional dan 129 (seratus dua puluh Sembilan) Pelaksana. Proyeksi Kebutuhan Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sebagaimana tabel berikut. Tabel 14 Proyeksi kebutuhan pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Pangan Pegawai Saat ini 2025 2026 2027 2028 2029 Tambah Total Tambah Total Tambah Total Tambah Total Tambah Total Pejabat Pimpinan Tinggi 36 1 37 0 37 0 37 0 37 0 37 Pejabat Administrasi 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 Pejabat Fungsional 94 70 164 90 254 120 374 110 484 150 634 Pelaksana 43 23 66 15 81 23 104 20 124 5 129 Tenaga Ahli 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 Staf Khusus 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 Tim Ahli 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 Jumlah 205 94 299 105 404 143 547 130 677 155 832 Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan kondisi di tahun 2025 sebagai berikut:
Jumlah prediksi kami lebih besar dari Kemenpan RB, dikarenakan persetujuan tersebut sesuai peta jabatan Tahun 2025, organisasi Kemenko Pangan akan berkembang karena mengampu program prioritas presiden. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1 Target Kinerja Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, telah dirumuskan 2 (dua) sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis akan dinilai melalui pengukuran indikator kinerja secara berkala dan akan dievaluasi setiap triwulanan dan tahunan. Tujuan, sasaran strategis dan target kinerja disusun sebagai berikut: Tabel 15. Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025-2029 Program Target Kinerja 2025 2026 2027 2028 2029 Sasaran Strategis (SS.1): Terwujudnya Ketahanan Pangan, Nilai Tambah Sektor Pangan, dan Peningkatan Koordinasi Pembangunan Nasional Bidang Pangan Indikator Kinerja Program
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang Efektif dan Efisien. Indikator Kinerja Utama
Tabel 16 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Indikator Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Target 2025 2026 2027 2028 2029 WA. Program Dukungan Manajemen 7457. Dukungan Manajemen Internal Sasaran Program 1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel Indikator Sasaran Program 1.
Terwujudnya Budaya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan BerAKHLAK dengan ASN Profesional Indikator Sasaran Program 2.
7458. Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Sasaran Program 1. Terwujudnya Tata Niaga dan Distribusi Pangan yang Mendukung Swasembada Pangan Indikator Sasaran Program 1.
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pangan yang berkualitas Indikator Sasaran Program 2.
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan yang Efektif dan Efisien Indikator Sasaran Program 3.
7459. Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Sasaran Program 1. Terwujudnya Usaha Pangan dan Pertanian yang Mendukung Swasembada Pangan Indikator Sasaran Program 1.
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Usaha Pangan dan Pertanian yang berkualitas Indikator Sasaran Program 2.
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian yang Efektif dan Efisien Indikator Sasaran Program 3.
7460. Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Sasaran Program 1. Terwujudnya Keterjangkauan dan Keamanan Pangan yang Mendukung Swasembada Pangan Indikator Sasaran Program 1.
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Keterjangkauan dan Keamanan Pangan yang berkualitas Indikator Sasaran Program 2.
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan yang Efektif dan Efisien Indikator Sasaran Program 3.
7461. Koordinasi Sumber Daya Maritim Sasaran Program 1. Terwujudnya Sumber Daya Maritim yang Mendukung Swasembada Pangan Indikator Sasaran Program 1.
Persentase Kinerja PembangunanBidang Pangan padaKementerian/Lembaga di bawahkoordinasi Deputi Bidang KoordinasiSumber Daya Maritim KementerianKoordinator Bidang Pangan (%) 70,00 71,25 72,50 73,75 75,00 a. Volume Produksi Garam (juta ton) 2,25 2,50 2,75 2,85 3,00 b. Volume Produksi Rumput Laut (jutaton) 11,64 12,22 12,83 13,47 14,14 c. Volume Produksi Olahan Perikanan(juta ton) 3,71 3,83 4,05 4,16 4,37 d. Persentase PenyelenggaraanPenataan Ruang Laut dan ZonasiPesisir (%) 13,60 34,69 55,78 77,55 100 Sasaran Program 2.Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Sumber Daya Maritimyang berkualitasIndikator Sasaran Program 2.5. Persentase Rekomendasi KebijakanBidang Koordinasi Sumber DayaMaritim yang ditindaklanjuti (%) 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 6. Persentase Isu-Isu Strategis yangDiselesaikan (%) 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 Sasaran Program 3.Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Indikator Sasaran Program 3.7. Indeks Reformasi Birokrasi DeputiBidang Koordinasi Sumber DayaMaritim 70,01 71,25 72,50 73,75 75,00 Keterangan:* ) Indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diampu selama Kementerian Koordinator Bidang Pangan ditugaskan sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau terdapat Peraturan lanjutan dari KeppresNo.9 Tahun 2025.Adapun cascading dan pohon kinerja Kemenko Pangan adalah sebagai berikut: lili dllll I ] 1 t II i jj fpiilPBiUll i if Mil It \ n i id '! « Mii f ?f l I l It rh ; A ,iHir Gambar 33 Pohon Kinerja Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan Penjelasan atas Indikator Kinerja pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan beserta turunan atas indikator kinerja tersebut di level unit Deputi adalah sebagai berikut:
Tabel 17 Perbandingan indikator penilaian IKP NO ASPEK/INDIKATOR Eksisting Baru A ASPEK KETERSEDIAAN 1 Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu) + stok/CPPD+ Bantuan Pangan Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang) 2 - Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan 3 - Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan 4 - Rasio cadangan pangan (CPPD) yang dimiliki terhadap CPPD minimal B ASPEK KETERJANGKAUAN 5 Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 6 Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran Koefisien Varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng) Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Kemenko Bidang Pangan Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Kemenko Bidang Pangan yang Efektif dan Efisien Indikator Sasaran Strategis Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan: 70,01% t I I T V Terwujudnya Budaya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan BerAKHLAK dengan ASN Profesional Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordlnasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordlnasi Usaha Pangan dan Pertanian yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordlnasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan yang Efektif dan Efisien Terwujudnya Tata Kelola Kemenko Bidang Pangan yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang Efektif dan Efisien Opini BPK atas Laporan Keuangan: WTP Indeks RB Kemenko Pangan 70,01 Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan: 70,01 Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan: 70,01 Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim: 70,01 Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian: 70,01 Persentase Pembangunan Keterbukaan Informasi Publik: 80% Persentase Penyelesaian Dokumen Manajemen SDM, dan Organisasi dan Tatalaksana yang dapat disedlakan tepat waktu: 100% Persentase Pembangunan Penyelenggaraan Pelayanan Publik: 80%Persentase Pemenuhan Variabel Penilaian SPBE: 80% Persentase Pemenuhan Variabel Penilaian SPIP Terintegrasi: Level 1 Persentase Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan: 80% NO ASPEK/INDIKATOR Eksisting Baru 7 Persentase rumah tangga tanpa akses listrik Prevalence of Undernourishment (PoU) C ASPEK PEMANFAATAN 8 Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun Rata-rata lama sekolah perempuan umur >15 tahun 9 Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 10 Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 11 Prevalensi balita stunting Prevalensi Balita stunting 12 Angka harapan hidup Persentase keamanan pangan yang memenuhi standar (segar dan siap saji) terhadap total sampel Sumber: Badan Pangan Nasional (2025) Keterangan warna: Ketersediaan Pangan: Mengacu pada jumlah pangan yang tersedia untuk konsumsi, yang dipengaruhi oleh produksi lokal, impor, dan penyimpanan. Keterjangkauan Pangan: Berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh pangan yang cukup, baik dari segi ekonomi maupun fisik. Pemanfaatan Pangan: Merupakan cara pangan dikonsumsi dan diproses dalam tubuh, termasuk faktor kesehatan dan nutrisi yang mempengaruhi bagaimana pangan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. Di samping itu juga ada stabilitas pangan: Menyoroti pentingnya ketahanan pangan dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti bencana alam, fluktuasi harga, dan masalah lainnya yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan akses pangan. Indeks ini sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk menetapkan kebijakan dan melakukan perencanaan dalam sektor pertanian dan pangan, serta untuk memantau kemajuan dalam pencapaian ketahanan pangan di suatu wilayah. Adanya indeks ini juga membantu dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan perhatian lebih dalam hal perbaikan akses dan ketersediaan pangan, serta dalam menciptakan program-program yang mendukung ketahanan pangan bagi masyarakat. Ketahanan pangan sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung perkembangan ekonomi. Berbagai program dan kebijakan sering kali dibuat untuk meningkatkan ketahanan pangan, termasuk peningkatan produksi pertanian, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan akses ke pasar. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pangan juga merupakan faktor penting dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Adapun turunan atas indikator ini pada tiap Deputi adalah sebagai berikut:
Indeks Aspek Ketersediaan Pangan (Rasio cadangan pangan (CPPD) yang dimiliki terhadap CPPD minimal), Indeks Aspek Akses Pangan (Prevalence of Undernourishment (PoU)), Indeks Aspek Pemanfaatan Pangan (Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Persentase keamanan pangan yang memenuhi standar (segar dan siap saji) terhadap total sampel) DihapusTetap Baru
Gambar 34 Pertumbuhan sektor pertanian Sumber: Data BPS, diolah (2024) Selama 6 (enam) dekade terakhir, pertumbuhan PDB sektor Pangan selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, ketika perekonomian mengalami kontraksi, hanya sektor pertanian yang masih tumbuh. Sektor pangan terbukti mampu resilience dalam masa krisis, termasuk pada saat terjadi resesi dan krisis, seperti tahun 1998 (krisis finansial global) dan 2020 (krisis pandemi Covid-19). Gambar 35 Perbandingan pertumbuhan PDB sektor pangan dengan PDB Nasional Sumber: Data BPS, diolah (2024) Pertumbuhan ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang:
Pertumbuhan PDB Sektor Pangan sangat penting untuk menjamin keamanan pangan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebagai respons terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan pertumbuhan populasi, sektor pangan harus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Gambar 36 Kondisi eksisting pertumbuhan PDB pangan terhadap target 2025 Sumber: Data BPS, diolah (2024) Pertumbuhan PDB Sektor Pangan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di sub sektor pertanian (arti sempit), kehutanan, perikanan. Dengan Target pertumbuhan 2,2% (YoY) di Tahun 2025, maka PDB Pangan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2025 harus mencapai angka Rp1.496.546,38 Miliar atau terdapat gap sebesar Rp32.215,28 Miliar. Perlambatan pertumbuhan sektor pertanian tahun 2024 mayoritas disebabkan dampak iklim. Pada tahun 2025 diperkirakan produksi pertanian akan membaik namun perlu mitigasi dampak peningkatan curah hujan hingga akhir semester I 2025 (BMKG) di daerah sentra produksi. ]_5 2 a.000,0 ] 50D.ODUC 1 4HD fXQ I -lull OfiA >_ÿ ] .<1JD.IIOO.CIHp.VJjar 1 lJ'll ttHl '< 1 4DD.QQQ, '? im i iMU.Ciiiic- ] JCn.ÿxir- Cnnfioh P# t -«.nrjnnPrirrMnni.iian FftB Tshyp- 71123 " PDi HAigi IfaMiirt »I4-PPflJtegi Ken*!*. Tifcun.2EU HWi PUD Hangs Kcnitin 1 ahun i'OJJ j 3jQ.™.e» T.jryn 2G1S I 3DDJMJ.0 P£HL P»ni;jn Hjrna KonstM l.HSmE.9 l.Wlffl.S Ui'&.SSXi lAÿm.2 IMA.lll.l i49&S4tf,33 JUill son JUZJl 2UJ3 2Cl±.1 Gambar 37 Kontributor per sub sektor PDB pangan tahun 2020-2024 Sumber: Data BPS, diolah (2024) Berdasarkan capaian pertumbuhan per Sub Sektor, kontributor terbesar ada di Sub Sektor Tanaman Perkebunan, Tanaman Perkebunan, dan Perikanan. Adapun turunan atas indikator Pertumbuhan PDB Sektor Pangan pada tiap Deputi adalah sebagai berikut:
Kementerian/Lembaga yang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Badan Karantina Indonesia. Indikator di Kementerian/Lembaga pada RPJMN yang dipilih merupakan indikator selain pembentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koordinator Bidang Pangan yaitu selain pembentuk IKU Indeks Ketahanan Pangan dan PDB Sektor Pangan. Adapun turunan atas indikator kinerja pembangunan bidang pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan, dibagi berdasarkan Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
PlULPK awn Hr ill i mine inmI*PI r« r i ir ivn i -ÿ«: i ra M U Bi ill j'i'h. L ir r- nuHi- rVW« +.p lira at is- i PHIW m in ra DC iKM rt rnninirjrj •nn n4i win ire -TJL
Persentase Faktor Risiko Ketidaksesuaian Standar Keamanan Pangan asal Hewan dan Tumbuhan).
Pada tahun 2024, Reformasi Birokrasi terdiri dari 2 ruang lingkup yaitu meliputi: (1) Reformasi Birokrasi General; dan (2) Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi Birokrasi General adalah upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan. Reformasi Birokrasi Tematik adalah upaya penyelesaian permasalahan hilir terkait masalah yang muncul di masyarakat sehubungan dengan agenda prioritas. Reformasi Birokrasi General terdiri atas:
Reformasi Birokrasi Tematik terdiri atas : 1. Tema Peningkatan Investasi;
4.2 Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akan dilaksanakan melalui 2 (dua) Program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan indikasi kebutuhan pendanaan bersumber dari APBN (Rupiah Murni) sebagai berikut: Tabel 18 Prakiraan Maju Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025- 2029 (dalam ribu rupiah) PROGRAM ALOKASI TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 Total Kemenko Bidang Pangan 199.498.773 410.000.000 417.644.512 483.822.256 550.000.000 WA. Program Dukungan Manajemen 150.862.699 250.000.000 252.144.512 281.072.256 310.000.000 CL. Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 48.636.074 160.000.000 165.500.000 202.750.000 240.000.000 BAB V PENUTUP Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan tahun 2025- 2029, disusun sebagai penjabaran dari UU No. 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025-2025, UU No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan, Perpres No. 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029 yang berisi rencana Prioritas Nasional, Program Prioritas, yang akan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Perpres No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga serta Peraturan Presiden No. 147 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan Bidang Pangan untuk 5 tahun ke depan tersebut di atas, dokumen Rencana Strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang menghasilkan kebijakan Pembangunan bidang Pangan melalui penjabaran dalam Rencana Kerja tahunan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Ketahanan Pangan; Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pangan (Pertanian, Kehutanan, Perikanan); Persentase Kinerja Pembangunan Bidang Pangan pada Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan; dan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pada tahun ketiga dan tahun kelima akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan muatan Rencana Strategis. Rencana Strategis ini agar menjadi arah dan pedoman perencanaan bersama bagi seluruh unit kerja lingkup Kementerian Koordinator Bidang Pangan dalam membangun kerja sama dan sinergitas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diturunkan menjadi Visi Kementerian Koordinator Bidang Pangan Mewujudkan Swasembada Pangan yang Berkelanjutan Mendukung Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN ttd. ZULKIFLI HASAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN TAHUN 2025-2029 Lampiran 1 Matriks kinerja dan pendanaan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Kementerian Koordinator Bidang Pangan 199.498 410.000 417.644 483.822 550.000 Sasaran Strategis 1. Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3, dan Deputi 4 Terwujudnya Ketahanan Pangan, Nilai Tambah Sektor Pangan, dan Peningkatan Koordinasi Pembangunan Nasional Bidang Pangan Indikator Sasaran Strategis 1.
Sekretariat Kementerian Koordinator dan Sekretariat Deputi Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang Efektif dan Efisien Indikator Sasaran Strategis 2.
7457. Dukungan Manajemen Internal 150.862 250.000 252.144 281.072 310.000 Sekretariat Kementerian Koordinator dan Sekretariat Deputi Sasaran Program 1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel Indikator Sasaran Program 1.
Terwujudnya Budaya Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan BerAKHLAK dengan ASN Profesional Indikator Sasaran Program 2.
7458. Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan 12.549 30.000 36.375 43.187 50.000 Deputi 1 Sasaran Program 1. Terwujudnya Tata Niaga dan Distribusi Pangan yang Mendukung Swasembada Pangan Indikator Sasaran Program 1.
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pangan yang berkualitas Indikator Sasaran Program 2.
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan yang Efektif dan Efisien Indikator Sasaran Program 3.
7459. Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian 12.051 60.000 46.375 58.187 70.000 Deputi 2 Sasaran Program 1. Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Terwujudnya Usaha Pangan dan Pertanian yang Mendukung Swasembada Pangan Indikator Sasaran Program 1.
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Usaha Pangan dan Pertanian yang berkualitas Indikator Sasaran Program 2.
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian yang Efektif dan Efisien Indikator Sasaran Program 3.
7460. Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan 11.615 35.000 38.875 46.937 55.000 Deputi 3 Sasaran Program 1. Terwujudnya Keterjangkauan dan Keamanan Pangan yang Mendukung Swasembada Pangan Indikator Sasaran Program 1. Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Keterjangkauan dan Keamanan Pangan yang berkualitas Indikator Sasaran Program 2.
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan yang Efektif dan Efisien Indikator Sasaran Program 3.
7461. Koordinasi Sumber Daya Maritim 12.419 35.000 43.875 54.437 65.000 Deputi 4 Sasaran Program 1. Terwujudnya Sumber Daya Maritim yang Mendukung Swasembada Pangan Indikator Sasaran Program 1. Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Lokasi Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang berkualitas Indikator Sasaran Program 2.
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Indikator Sasaran Program 3.
*) Indikator Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diampu selama Kementerian Koordinator Bidang Pangan ditugaskan sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau terdapat Peraturan lanjutan dari Keppres No.9 Tahun 2025. Lampiran 2 Matriks pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah terhadap kegiatan prioritas/proyek prioritas Kementerian/Lembaga Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Penugasan Indikator Target Alokasi APBN (dalam juta rupiah) Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) Total (dalam juta rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Pertumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (%) - 10% 10% 10% 10% - 5.000 5.000 5.000 5.000 - - - - - - 5.000 5.000 5.000 5.000 L mp M s s No Judul Rancangan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Unit Unit/Instansi terkait Target Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
2025-2029 Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres)
2025-2029
2025-2029 No Judul Rancangan Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Unit Unit/Instansi terkait Target Penyelesaian menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kedaruratan sampah terutama di perkotaan
2025-2029
ZULKIFLI HASAN
Membuka PDF…