DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan yaitu tentang Susunan Organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825) diubah, sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi;
b.Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
c.Biro Hukum dan Kerja Sama;
d.Biro Umum dan Hubungan Masyarakat; dan
e.Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.
1. 2.Judul Bagian Keenam Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, layanan persidangan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator.

4.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator;
b.pelaksanaan urusan keprotokolan;
c.fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi;
d.pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
e.pelaksanaan urusan ketatausahaan;
f.pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
1. 5.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Biro Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

a.Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan;
b.Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat; dan
c.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
1. 6.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

7.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator;
b.pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
c.pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
d.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
e.pembinaan sumber daya manusia pengadaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
f.pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
g.pemantauan pelaksanaan kontrak kerja belanja modal dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa.
1. 8.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

9.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

10.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan urusan keprotokolan;
b.fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi;
c.pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
d.pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri Koordinator;
e.pengelolaan persuratan; dan
f.koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan bahan, serta pengelolaan dan pendokumentasian hasil persidangan Kementerian Koordinator.
1. 11.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

a.Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
b.Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli;
c.Subbagian Protokol dan Persidangan; dan
d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
1. 12.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…