DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 1 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tata kerja tim terpadu pengendalian alih fungsi lahan sawah dan tim pelaksana pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
4.Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG TATA KERJA TIM TERPADU PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Lahan Sawah adalah areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
2.Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah Lahan Sawah eksisting yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
3.Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disebut LSD adalah Lahan Sawah yang tercantum dalam Peta LSD yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
4.Peta LSD adalah peta yang memuat informasi geospasial yang merupakan hasil verifikasi Lahan Sawah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum melalui sinkronisasi Tim Terpadu.
5.Alih Fungsi Lahan Sawah adalah perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
6.Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara.
7.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah tim yang beranggotakan menteri/kepala lembaga yang dibentuk dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
11.Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi madya pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk membantu Tim Terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
12.Satuan Tugas Satu, selanjutnya disebut Satgas 1 adalah tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk membantu Tim Pelaksana dalam melaksanakan verifikasi Lahan Sawah.
13.Satuan Tugas Dua, selanjutnya disebut Satgas 2 adalah tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk membantu Tim Pelaksana dalam pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
14.Satuan Tugas Tiga, selanjutnya disebut Satgas 3 adalah tim yang beranggotakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga yang dibentuk untuk membantu Tim Pelaksana dalam memberikan masukan teknis terkait pemberdayaan lahan sawah yang dilindungi.
15.Menteri Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

(1)Dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dibentuk Tim Terpadu yang susunan keanggotaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana.

Pasal 3

(1)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satuan tugas.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Satgas 1;
2. b.Satgas 2; dan
3. c.Satgas 3.

Pasal 4

Lingkup Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana terdiri atas:

a.verifikasi Lahan Sawah;
b.sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Sawah;
c.pengusulan dan Penetapan LSD;
d.penetapan bentuk pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
e.penetapan pemberdayaan LSD; dan
f.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah dilaksanakan oleh Satgas 1 dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
(2)Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Lahan Sawah yang akan dilindungi.
(3)Pelaksanaan verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.verifikasi data Lahan Sawah terhadap citra pengindraan jauh teraktual;
2. b.verifikasi data Lahan Sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang;
3. c.verifikasi data Lahan Sawah terhadap data Irigasi;
4. d.verifikasi data Lahan Sawah terhadap cetak sawah; dan
5. e.verifikasi data Lahan Sawah yang berada di kawasan hutan.
(4)Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berdasarkan LBS termutakhir.
(5)Verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan juga melalui:
1. a.verifikasi data LBS termutakhir dengan perizinan pada Lahan Sawah;
2. b.verifikasi data LBS termutakhir dengan proyek strategis nasional; dan
3. c.verifikasi data LBS termutakhir dengan kegiatan industri.

Pasal 6

(1)Hasil verifikasi Lahan Sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Tim Pelaksana oleh Satgas 1.
(2)Menindaklanjuti hasil verifikasi yang dilakukan oleh Satgas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana melaksanakan rapat koordinasi.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk penyelesaian permasalahan dalam memperoleh kesepakatan penetapan Peta LSD indikatif.

Pasal 7

(1)Rapat koordinasi Tim Pelaksana dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pelaksana atau pejabat yang mewakili dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
(2)Anggota Tim Pelaksana yang tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap menyepakati hasil rapat koordinasi.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi lain baik pusat maupun daerah di luar keanggotaan Tim Pelaksana.
(4)Hasil rapat koordinasi disampaikan oleh Tim Pelaksana kepada Tim Terpadu sebagai usulan penetapan LSD.

Pasal 8

(1)Tim Terpadu melaksanakan rapat koordinasi setelah menerima usulan penetapan Peta LSD dari Tim Pelaksana.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua/wakil ketua Tim Terpadu dan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Terpadu.
(3)Selain untuk membahas usulan penetapan Peta LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat koordinasi dilakukan untuk penyelesaian permasalahan yang belum disepakati di Tim Pelaksana serta untuk memperoleh kesepakatan Peta LSD.
(4)Dalam hal anggota Tim Terpadu berhalangan hadir maka dapat diwakilkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama menteri/kepala lembaga.
(5)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa penetapan Peta LSD.

Pasal 9

(1)Peta LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(2)Peta LSD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana tata ruang wilayah dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rencana detail tata ruang.

Pasal 10

(1)Pemberian insentif LSD diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemberian insentif melalui Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Tim Terpadu.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan identifikasi dan verifikasi.
(4)Pemberian insentif LSD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibahas dan diputuskan oleh Tim Terpadu.
(5)Pembahasan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana berdasarkan arahan Tim Terpadu.
(6)Tim Pelaksana mendapatkan masukan teknis dari Satgas 3 untuk bentuk pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(7)Tim Pelaksana melaporkan hasil pembahasan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Tim Terpadu sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pemberian insentif LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
(8)Pemberian insentif LSD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan negara.

Pasal 11

(1)Pemberdayaan LSD dapat dilakukan melalui penyusunan program prioritas dan pemberian insentif LSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tim Pelaksana berdasarkan arahan Tim Terpadu, melakukan pembahasan terkait bentuk konkret penetapan pemberdayaan LSD dengan melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.
(3)Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengajukan permohonan usulan penetapan pemberdayaan LSD kepada ketua Tim Terpadu melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
(4)Tim Pelaksana melaksanakan pembahasan terkait usulan penetapan pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mendapatkan masukan teknis dari Satgas 3 berdasarkan Peta LSD termutakhir.
(5)Indikator pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.peningkatan indeks pertanaman;
2. b.perbaikan jaringan Irigasi; dan
3. c.peningkatan produktivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Tim Pelaksana melaporkan hasil pembahasan terkait usulan penetapan pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Tim Terpadu.
(7)Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Tim Terpadu menetapkan pemberdayaan LSD.
(8)Pemberdayaan LSD diberikan kepada pemilik dan/atau penggarap lahan yang telah ditetapkan LSD berdasarkan data spasial dan administrasi pertanahan yang sah sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Penetapan pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar pertimbangan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
(10)Tim Pelaksana melaporkan hasil pelaksanaan pemberdayaan LSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Tim Terpadu secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…