DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, pemantauan dan evaluasi rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional, penyesuaian rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional, serta ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, serta Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
4.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 37);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI, SERTA PENYESUAIAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Aksi P3N adalah rencana program dan kegiatan dalam rangka Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
2.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan data dan informasi perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi P3N.
3.Evaluasi adalah kegiatan menganalisa dan melakukan penilaian secara sistematis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi P3N yang mencakup target, capaian, dan data dukung.
4.Penyesuaian Rencana Aksi P3N yang selanjutnya disebut Penyesuaian adalah kegiatan menyesuaikan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N dengan perubahan kebijakan nasional.
5.Indikator Kinerja adalah indikator keberhasilan pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
6.Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.

BAB II

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

Pasal 2

(1)Menteri Koordinator mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi P3N.
(2)Dalam mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri Koordinator menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N kepada Presiden.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi P3N.
(4)Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh tim pelaksana.
(5)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

(1)Pemantauan diselenggarakan untuk:
1. a.mendapatkan data dan informasi yang terukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N;
2. b.memastikan kementerian/lembaga melaksanakan Rencana Aksi P3N sesuai dengan Indikator Kinerja, program, kegiatan, target/output, dan waktu pelaksanaan;
3. c.mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Aksi P3N; dan
4. d.mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi P3N.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga kepada Menteri Koordinator.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.perkembangan capaian dan kendala pelaksanaan program, kegiatan, target/output, dan waktu pelaksanaan Rencana Aksi P3N; dan
2. b.data dukung terkait lainnya.

Pasal 4

(1)Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana.
(2)Dalam hal diperlukan validasi data di lapangan, verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.

Pasal 5

(1)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah diverifikasi dilakukan Evaluasi.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
1. a.mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N;
2. b.memberikan solusi dan rekomendasi tindak lanjut atas kendala pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; dan
3. c.melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab dan instansi terkait pelaksana Rencana Aksi P3N.

Pasal 6

(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui rapat koordinasi antarkementerian/lembaga.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tim pelaksana sampai dengan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
1. a.capaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N;
2. b.kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N; dan/atau
3. c.capaian target Indikator Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.
(4)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(5)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N oleh tim pelaksana.
(6)Tim pelaksana menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri Koordinator.

Pasal 7

(1)Menteri Koordinator menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) kepada Presiden.
(2)Menteri Koordinator menyampaikan hasil laporan pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 8

Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi P3N dan laporan kementerian/lembaga atas pelaksanaan Rencana Aksi P3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan secara elektronik.

BAB III

PENYESUAIAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL

Pasal 9

(1)Penyesuaian dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang berdampak terhadap program dan kegiatan Rencana Aksi P3N.
(2)Kriteria perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
1. a.tindak lanjut arahan Presiden;
2. b.perubahan arah kebijakan pemerintah; dan/atau
3. c.tindak lanjut dari rekomendasi hasil Evaluasi.

Pasal 10

(1)Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diusulkan oleh kementerian/lembaga penanggung jawab kegiatan Rencana Aksi P3N.
(2)Usulan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan melalui surat menteri/kepala lembaga penanggung jawab kegiatan Rencana Aksi P3N kepada Menteri Koordinator.
(3)Usulan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator.
(4)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dilakukan atau tidak dilakukan Penyesuaian.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 585), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…