DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, penerima tunjangan kinerja, pola perhitungan tunjangan kinerja, pembayaran tunjangan kinerja, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 49);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
2.Disiplin Kehadiran adalah ketaatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja yang berlaku.
3.Hari Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai.
4.Jam Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu operasional yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
5.Penilaian Kinerja adalah hasil penilaian kinerja periodik Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan setiap bulan.
6.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil.
7.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
10.Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
11.Kementerian Koordinator Bidang Pangan, yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
12.Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Koordinator.
(2)Staf khusus Menteri Koordinator diberikan Tunjangan Kinerja setara dengan Kelas Jabatan 16 (enam belas).
(3)Tunjangan Kinerja bagi Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Menteri Koordinator.
(4)Tunjangan Kinerja bagi staf khusus Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan terhitung sejak diangkat dalam jabatan yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

Pasal 3

(1)Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Jumlah Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai nama jabatan dan Kelas Jabatan ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan
4. d.Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.
(2)Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah di luar Kementerian Koordinator atau penugasan di luar instansi pemerintah;
2. b.Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
3. c.Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan
4. d.Pegawai yang sedang mengambil masa persiapan pensiun dan dibebaskan dari jabatan.
(3)Penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhitung sejak tanggal Pegawai ditetapkan sebagai Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4)Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan 100% (seratus persen) pada bulan berjalan bagi Pegawai yang dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang.

BAB III

POLA PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan komponen pemberian Tunjangan Kinerja.
(2)Komponen pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penilaian Kinerja; dan
2. b.Disiplin Kehadiran.
(3)Persentase komponen pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 6

(1)Dalam rangka Penilaian Kinerja, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menyusun sasaran kinerja pegawai.
(2)Pegawai Aparatur Sipil Negara menyusun rencana aksi untuk setiap rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu.
(3)Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pelaporan capaian hasil kerja.
(4)Terhadap pelaporan capaian hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat penilai kinerja.
(5)Evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara periodik; dan
2. b.hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahunan.
(6)Evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan setiap bulan.
(7)Evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan pada akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 7

Hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) digunakan untuk menetapkan predikat kinerja dengan kriteria:

a.sangat baik;
b.baik;
c.butuh perbaikan;
d.kurang; dan
e.sangat kurang.

Pasal 8

(1)Penyusunan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahapan:
1. a.penyusunan rencana aksi dengan batas waktu paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan;
2. b.pelaporan kinerja dengan batas waktu paling lambat hari kerja terakhir bulan berjalan; dan
3. c.Penilaian Kinerja oleh pejabat penilai kinerja dengan batas waktu paling lambat tanggal 2 (dua) pada bulan berikutnya.
(2)Penyusunan sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang:
1. a.menjalani cuti tahunan hingga 1 (satu) bulan kalender;
2. b.menjalani cuti besar;
3. c.menjalani cuti melahirkan;
4. d.menjalani cuti sakit;
5. e.menjalani cuti karena alasan penting hingga 1 (satu) bulan kalender;
6. f.menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
7. g.melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 9

(1)Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui aplikasi kinerja Badan Kepegawaian Negara.
(2)Pembayaran Tunjangan Kinerja dari komponen Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Penilaian Kinerja berpredikat sangat baik atau baik, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen);
2. b.Penilaian Kinerja berpredikat butuh perbaikan, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
3. c.Penilaian Kinerja berpredikat kurang, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen); dan
4. d.Penilaian Kinerja berpredikat sangat kurang, penghitungan komponen Penilaian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
(3)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja dalam 1 (satu) bulan, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 65% (enam puluh lima persen).
(4)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak membuat laporan Penilaian Kinerja pada bulan berikutnya, penghitungan komponen Penilaian Kinerja dibayarkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
(5)Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja bulanan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, penghitungan komponen Penilaian Kinerja sebesar 0% (nol persen).
(6)Kriteria Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara bulanan digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tahunan.
(2)Hasil evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian Tunjangan Kinerja.

Pasal 11

(1)Disiplin Kehadiran dihitung berdasarkan Hari Kerja dan Jam Kerja.
(2)Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(3)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan selama 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 zona waktu setempat; dan
2. b.hari Jumat, pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 zona waktu setempat.
(4)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bulan Ramadan ditentukan selama 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit di luar waktu istirahat dalam 1 (satu) minggu terhitung:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 12.30 zona waktu setempat; dan
2. b.hari Jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30 zona waktu setempat.
(5)Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.toleransi waktu kedatangan diberikan paling lama 60 (enam puluh) menit dari Jam Kerja dimulai dengan penggantian pada waktu pulang kerja di hari yang sama; dan
2. b.penggantian waktu pulang kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan waktu keterlambatan.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikecualikan apabila pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan tinggi pratama menginstruksikan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja pada jam tertentu sesuai kebutuhan organisasi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…