DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 4 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
4.Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG KETERLIBATAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disingkat Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.
2.Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Menteri Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan.
5.Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
6.Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Pasal 2

(1)Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG memiliki tugas mendukung penyelenggaraan Program MBG melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan Program MBG.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan penyelenggaraan Program MBG;
2. b.sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Program MBG;
3. c.monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program MBG;
4. d.fasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan Program MBG; dan
5. e.penyampaian rekomendasi kebijakan untuk segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program MBG.

Pasal 3

(1)Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program MBG.
(2)Keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
1. a.pelaksanaan; dan
2. b.dukungan pelaksanaan penyelenggaraan Program MBG.
(3)Keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penguatan kelembagaan dan infrastruktur Program MBG;
2. b.penjaminan dan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan, dan standar gizi, serta penjaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan;
3. c.penjaminan pasokan bahan baku pangan;
4. d.optimalisasi peran Pemerintah Daerah;
5. e.evaluasi, pemberdayaan, dan sinkronisasi data penerima manfaat;
6. f.penanganan sisa pangan, sampah, dan air limbah domestik;
7. g.evaluasi dan optimalisasi tata kelola SPPG; dan
8. h.penanganan isu strategis lainnya.
(4)Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG membentuk bidang tematik.
(5)Pembentukan bidang tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan fungsi penyusunan kebijakan penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG terlibat dalam perumusan:

a.regulasi; dan
b.petunjuk teknis atau pedoman di Badan Gizi Nasional dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan fungsi sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melakukan pengintegrasian, penyelerasan, dan pengaturan antarkementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.mengukur capaian tujuan dan sasaran Program MBG;
2. b.menilai efektivitas penyelenggaraan Program MBG;
3. c.mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Program MBG; dan
4. d.menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan dalam penyelenggaraan Program MBG.
(3)Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pengumpulan data dan informasi secara berkala melalui sistem informasi digital terintegrasi;
2. b.pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan/atau
3. c.pelaporan penyelenggaraan Program MBG oleh pelaksana di tingkat pusat dan daerah.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.analisis terhadap hasil monitoring;
2. b.penilaian capaian indikator kinerja; dan/atau
3. c.perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah penyelenggaraan Program MBG.
(5)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi antarkementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
(6)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar:
1. a.perumusan kebijakan;
2. b.penyempurnaan penyelenggaraan Program MBG; dan
3. c.pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan yang bersifat lintas sektoral.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan fungsi penyampaian rekomendasi kebijakan untuk segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan tata kelola dan kualitas.

Pasal 9

Dalam keterlibatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Daerah kepada Menteri Koordinator selaku Ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…