DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang dilakukan dengan tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. penetapan; dan d. pengundangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5.Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
2.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan.
3.Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
4.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
5.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
6.Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian Koordinator adalah pimpinan unit sekretariat Kementerian Koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
7.Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Kepala Biro Hukum adalah pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyusunan Peraturan Perundang- undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator.
8.Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyusunan Peraturan Perundang- undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 2

(1)Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.penetapan; dan
4. d.pengundangan.
(2)Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 3

(1)Setiap tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Selain perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dapat mengikutsertakan pejabat fungsional analis hukum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator disusun dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.berdasarkan kewenangan;
3. c.putusan pengadilan; dan/atau
4. d.berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

(1)Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Pemrakarsa.
(2)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
(3)Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang memuat:
1. a.urgensi dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 6

(1)Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun.
(2)Pembahasan daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Pemrakarsa yang dilakukan paling lambat bulan Desember satu tahun sebelum tahun berjalan.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan prioritas rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
(4)Rapat koordinasi dilaksanakan melalui:
1. a.evaluasi program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada tahun sebelumnya;
2. b.penyampaian usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator oleh Pemrakarsa;
3. c.kesepakatan program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator; dan/atau
4. d.jadwal pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 7

Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a.judul;
b.ruang lingkup materi muatan;
c.perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan evaluasi; dan
d.Pemrakarsa.

Pasal 8

(1)Kepala Biro Hukum menyampaikan daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang telah disetujui oleh Sekretaris Kementerian Koordinator disusun menjadi program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
(3)Program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.

Pasal 9

(1)Rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dapat dilanjutkan penyusunannya pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
(2)Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator berdasarkan izin prakarsa dari Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.berdasarkan kebutuhan organisasi;
3. c.berdasarkan arahan Menteri Koordinator; dan/atau
4. d.pelaksanaan putusan pengadilan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…