DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Peraturan ini merupakan pedoman dalam membentuk kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan acuan pembentukan kelompok kerja komite sektoral revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi pada kementerian/lembaga, perlu disusun pedoman pembentukan kelompok kerja komite sektoral revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOMITE SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Vokasi adalah adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
2.Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
3.Menteri Koordinator adalah menteri koordinator yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan selaku ketua pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
4.Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi adalah tim yang mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam membentuk kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 3

(1)Menteri/kepala lembaga sesuai sektor masing-masing membentuk kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
(2)Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.perwakilan kementerian/lembaga;
2. b.perwakilan asosiasi profesi;
3. c.perwakilan asosiasi industri;
4. d.profesional;
5. e.praktisi; dan/atau
6. f.akademisi.
(3)Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dapat mengikutsertakan:
1. a.perwakilan asosiasi pengusaha; dan/atau
2. b.perwakilan serikat pekerja/serikat buruh.
(4)Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan masukan kepada kementerian/lembaga terkait kebutuhan tenaga kerja di sektor industri saat ini dan masa depan yang meliputi informasi jumlah kebutuhan, lokasi kebutuhan, dan keterampilan yang dibutuhkan;
2. b.membantu mengembangkan peta okupasi dan kerangka kualifikasi dari sektor yang ditangani;
3. c.memberikan telaah dan masukan terhadap standar kompetensi yang diperlukan;
4. d.memberikan rekomendasi terkait desain program dan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
5. e.membantu pengembangan pemagangan/praktek kerja industri/pelatihan kerja lapangan;
6. f.menjembatani proses pemutakhiran dari lembaga penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan di industri; dan
7. g.berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sektor masing-masing dan ketua tim pelaksana.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi berpedoman pada strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua; dan
3. c.anggota.
(2)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama pada kementerian/lembaga pada sektor masing-masing.
(3)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh perwakilan asosiasi profesi atau perwakilan asosiasi industri.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di kementerian/lembaga pada sektor masing-masing.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga pada sektor masing-masing.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 7

Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

(1)Ketua kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi melaporkan kepada menteri/kepala lembaga pada sektor masing- masing paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.kondisi saat ini;
4. d.permasalahan;
5. e.capaian sasaran revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
6. f.hal lain yang disesuaikan dengan sektor masing- masing.
(3)Menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kepada ketua pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan tugas Kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN ttd. MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 487 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Dyah Tri Kumolosari

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…