DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 2 (1) Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2) Pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi: a. penyediaan data dan informasi publik; b. konsultasi dan audiensi; c. rapat koordinasi penanganan dan pendampingan isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan d. pengaduan pelayanan publik. (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) www.peraturan.go.id 2022, No.726 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pasal 2

(1)Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
(2)Pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meliputi:
1. a.penyediaan data dan informasi publik;
2. b.konsultasi dan audiensi;
3. c.rapat koordinasi penanganan dan pendampingan isu bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
4. d.pengaduan pelayanan publik.
(3)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

(1)Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a merupakan tanggung jawab pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan organisasi dan komunikasi.
(2)Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b dan c merupakan tanggung jawab pimpinan unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangannya. www.peraturan.go.id 2022, No.726
(3)Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d merupakan tanggung jawab dari:
1. a.pimpinan unit kerja pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan kewenangan; dan
2. b.pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan urusan organisasi dan komunikasi.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2022 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN ttd MUHADJIR EFFENDY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id 2022, No.726 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…