DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 4 Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu pada Kementerian Koordinator; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2021, No. 777 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 256);
4.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan www.peraturan.go.id 2021, No. 777 Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan :

1.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pimpinan tinggi non-Pegawai Negeri Sipil, staf khusus menteri, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri www.peraturan.go.id 2021, No. 777 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
5.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan.
6.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7.Laporan Kemajuan Kegiatan Bulanan yang selanjutnya disingkat LKKB adalah laporan realisasi kegiatan bulanan unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang disusun berdasarkan RKB.
8.Laporan Triwulan adalah laporan kinerja unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama 3 (tiga) bulan tahun berjalan.
9.Rencana Kegiatan Bulanan yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kegiatan unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan dilakukan setiap bulan berjalan.
10.Unit Kerja adalah unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama atau satuan kerja mandiri di lingkungan Kementerian Koordinator.
11.Pelaksana Harian adalah Pegawai/pejabat yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
12.Pelaksana Tugas adalah Pegawai/pejabat yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
13.Menteri Koordinator adalah menteri koordinator yang membidangi urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. www.peraturan.go.id 2021, No. 777
14.Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dan komponen penilaian kinerja Pegawai.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu pada Kementerian Koordinator;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan
d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun. www.peraturan.go.id 2021, No. 777

BAB III

KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 5

Komponen penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diukur berdasarkan:

a.capaian kinerja;
b.integritas; dan
c.kehadiran.

Pasal 6

(1)Komponen capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki bobot 50% (lima puluh perseratus).
(2)Komponen Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memiliki bobot 30% (tiga puluh perseratus).
(3)Komponen Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c memiliki bobot 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja dalam kelas jabatannya.

BAB IV

KOMPONEN CAPAIAN KINERJA

Pasal 7

(1)Komponen capaian kinerja dinilai berdasarkan nilai kinerja Unit Kerja. www.peraturan.go.id 2021, No. 777
(2)Nilai kinerja Unit Kerja dihitung berdasarkan nilai rata- rata dari subunsur:
1. a.orientasi pelayanan; dan
2. b.komitmen.
(3)Nilai kinerja Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dihitung setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua pada 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pasal 8

Penilaian komponen capaian kinerja bagi Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi dihitung berdasarkan hasil penilaian rata-rata pada Unit Kerja di bawahnya.

Pasal 9

Penilaian komponen capaian kinerja bagi staf ahli dan staf khusus Menteri Koordinator dihitung berdasarkan hasil komponen capaian kinerja yang dilakukan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 10

Penilaian komponen capaian kinerja Unit Kerja bagi Pegawai yang baru pindah atau baru ditugaskan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah ke Kementerian Koordinator mengikuti penilaian capaian kinerja pada Unit Kerja di tempat penugasan masing-masing pada Kementerian Koordinator.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018