DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 7 Kode Perilaku dari nilai berorientasi pelayanan tercermin dalam perilaku ASN sebagai berikut: a. memberikan layanan kepada publik secara transparan, unggul, nyaman, tangkas, akurat, dan santun; b. melaksanakan layanan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan; c. berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya; d. menggunakan atribut seperti tanda pengenal ASN selama melaksanakan tugas; dan e. menggunakan logo organisasi dalam setiap presentasi mewakili organisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 2022, No.812 Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 2022, No.812 Kebudayaan yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2.Nilai Dasar adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3.Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4.Kode Perilaku adalah peraturan mengenai perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan serta dihindari oleh ASN dalam menjalankan tugas-tugas organisasi dan kehidupan pribadi yang mempunyai konsekuensi pengenaan sanksi bagi ASN yang melanggar peraturan tersebut.
5.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar, dan/atau perbuatan ASN yang bertentangan dengan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku.
6.Majelis, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat tidak tetap (ad hoc) yang dibentuk di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan bertugas melakukan penegakan atas Pelanggaran.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di intansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan Pelanggaran.
10.Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang terkait adanya Pelanggaran yang sedang dan/atau telah terjadi.
11.Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan Pelanggaran.
12.Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran yang diperoleh dari hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan/ atau inspektorat.
13.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh ASN secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh atasan langsung.
14.Inspektur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani urusan pengawasan internal di Lingkungan 2022, No.812 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II

NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 2

(1)Dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak setiap ASN harus berlandaskan pada:
1. a.Nilai Dasar;
2. b.nilai BerAKHLAK; dan
3. c.Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB III

PENETAPAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU ASN

Pasal 3

Nilai Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.memegang teguh ideologi Pancasila;
b.setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
c.mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d.menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e.membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f.menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g.memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h.mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
i.memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j.memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
k.mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l.menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m.mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja ASN;
n.mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o.meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

Pasal 4

Nilai BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
b.akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
c.kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas; 2022, No.812
d.harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
e.loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
f.adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
g.kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 5

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan berdasarkan pada nilai BerAKHLAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Kode Etik dari nilai berorientasi pelayanan meliputi:

a.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
b.ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan; dan
c.melakukan perbaikan tiada henti.

Pasal 7

Kode Perilaku dari nilai berorientasi pelayanan tercermin dalam perilaku ASN sebagai berikut:

a.memberikan layanan kepada publik secara transparan, unggul, nyaman, tangkas, akurat, dan santun;
b.melaksanakan layanan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan;
c.berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya;
d.menggunakan atribut seperti tanda pengenal ASN selama melaksanakan tugas; dan
e.menggunakan logo organisasi dalam setiap presentasi mewakili organisasi.

Pasal 8

Kode Etik nilai akuntabel meliputi:

a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
b.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
c.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Pasal 9

Kode Perilaku dari nilai akuntabel tercermin dalam perilaku ASN sebagai berikut:

a.tidak menyalahgunakan tanda pengenal ASN saat jam kerja atau keperluan dinas;
b.menjaga citra, harkat, dan martabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri; dan
c.bersikap jujur, tulus, dapat dipercaya, menjaga integritas dan bertanggung jawab di lingkungan kerja;
d.berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sesuai ketentuan yang berlaku; 2022, No.812
e.tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra pegawai dan/atau organisasi;
f.tidak melakukan perbuatan asusila;
g.tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
h.tidak memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi dan perjudian, kecuali karena penugasan; dan
i.tidak menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi.
j.tidak menemui pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, kecuali karena penugasan.

Pasal 10

Kode Etik nilai kompeten meliputi:

a.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
b.membantu orang lain belajar; dan
c.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…