Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Menirnbang MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH UNTUK BANTUAN SOSIAL MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNANMANUSIADAN KEBUDAYAANTENTANG PENGELOLAANCADANGANBERAS PEMERINTAHUNTUK BANTUANSOSIAL.
Menetapkan kementerian/Iembaga darr/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.
Pasa12 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN yang rnenyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat rnenunjang tercapainya rnaksud dan tujuan Perusahaan.
BAB II
BABIV MEKANISMEPENGGUNAAN
Pasa14 Pengelolaan CBP dilaksanakan oleh Perum BULOG berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII PENGELOLAAN luar negen dan kerja sarna internasional dalarn ketahanan pangan. Pasa17
Pasall0 ( 1) Biaya operasional pendistribusian CBP dari gudang Perum BULOGke lokasi tanggap darurat akibat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan kepada BABV BIAYAOPERASIONAL Pasa19 CBP dapat digunakan untuk kebutuhan selain penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. kerjasama dan perjanjian internasional untuk ketahanan pangan yaitu ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
rangka Pasa18 Penggunaan CBP untuk kerja sarna internasional bantuan sosial ditetapkan dengan ketentuan:
denganberkoordinasisetelahsosial Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh masing-masing kernenterian/Iembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaterr/ kota. BABVII KETENTUAN LAIN-LAIN
BABVI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN anggaran masing-masing kementeriarr/Iembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Salinan sesuai dengan aslinya, PIt. Kepala Biro Hukum, Inforrnasi, dan Persidangan, sornl~~~i BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1202 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2019 PLT. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDA YAAN ttd. DARMIN NASUTION Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 0kto ber 20 19 pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar
Peraturan Menteri irn mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)