DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 13 Divisi riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b mempunyai tugas: a. melakukan riset dan inovasi informasi pasar kerja; b. melakukan riset dan inovasi skema pendanaan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; c. melakukan riset dan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi; d. melakukan riset dan inovasi penyelenggaraan pelatihan vokasi; e. mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; f. melakukan analisis hasil pemantauan dan evaluasi sebagai bahan laporan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan g. menyusun rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 2022, No.927 Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI NASIONAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disebut TKNV adalah tim yang mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
2.Pendidikan Vokasi adalah adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/ atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
3.Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/ atau berwirausaha.
4.Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
5.Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

BAB II

TIM KOORDINASI NASIONAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI

Pasal 2

TKNV berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2022, No.927

Pasal 3

TKNV mempunyai tugas:

a.mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah; dan
b.menyusun strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKNV menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
b.penyinergian seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
c.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Pasal 5

TKNV terdiri atas:

a.pengarah; dan
b.anggota.

Pasal 6

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.ketua : menteri koordinator yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. b.wakil ketua :
  1. 1.menteri koordinator yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perekonomian; dan
  2. 2.menteri koordinator yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
(2)Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
3. c.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; 2022, No.927
4. d.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
5. e.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
6. f.Ketua Umum KADIN Indonesia.
(3)Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
1. a.memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
2. b.memastikan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi diselenggarakan secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan daerah.
(4)Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
2. b.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kepada Pengarah;
3. c.menyusun pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
4. d.melakukan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
5. e.melakukan hubungan kerjasama nasional maupun internasional.

BAB III

SEKRETARIAT

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKNV dibantu oleh sekretariat
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada deputi yang mengkoordinasikan bidang pendidikan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengarah TKNV.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKNV dan Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya;
2. b.menyiapkan bahan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 2022, No.927
3. c.menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
4. d.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
5. e.tugas lain yang diberikan oleh TKNV.

BAB IV

TIM PELAKSANA

Pasal 8

(1)Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dibentuk tim pelaksana.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
(3)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua pengarah TKNV.
(4)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.membantu pengarah dalam menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan;
2. b.memberikan pertimbangan kepada pengarah dalam menentukan arah kebijakan;
3. c.melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam implementasi program pengembangan vokasi di kementerian/lembaga terkait mengacu pada strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
4. d.melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
(5)Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua; dan
3. c.anggota.
(6)Anggota tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf c terdiri dari beberapa divisi yaitu:
1. a.divisi standar;
2. b.divisi riset dan inovasi;
3. c.divisi kelembagaan; dan
4. d.divisi kerja sama industri dan internasional.

Pasal 9

(1)Ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a bertugas memimpin tim pelaksana TKNV.
(2)Ketua tim pelaksana adalah pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mengoordinasikan bidang pendidikan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
(3)Ketua tim pelaksana bertanggung jawab kepada ketua pengarah TKNV. 2022, No.927

Pasal 10

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:

a.membantu ketua tim pelaksana dalam menjalankan tugasnya;
b.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua tim pelaksana; dan
c.melaksanakan tugas dan fungsi ketua tim pelaksana apabila berhalangan.

Pasal 11

Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dipimpin oleh seorang tenaga profesional yang bertanggung jawab kepada ketua tim pelaksana.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…