DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung peran pemerintah daerah dalam revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman atas pembentukan tim koordinasi daerah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi pembentukan bagi pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 235);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disingkat TKNV adalah tim yang mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.
2.Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang selanjutnya disingkat TKDV adalah tim yang mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi di daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut KADIN adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk TKDV.

Pasal 3

(1)Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk TKDV.
(2)TKDV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.TKDV provinsi; dan
2. b.TKDV kabupaten/kota.
(3)TKDV provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh gubernur dengan melibatkan KADIN tingkat provinsi.
(4)TKDV kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dibentuk oleh bupati/wali kota dengan melibatkan KADIN tingkat kabupaten/kota.

Pasal 4

(1)TKDV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di daerah masing-masing;
2. b.menyusun perencanaan strategis pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing yang mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
3. c.melakukan penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. d.menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang menjadi kewenangannya;
5. e.menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan
6. f.melaporkan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah yang menjadi kewenangannya kepada TKNV.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKDV mengacu pada strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Pasal 5

(1)Struktur TKDV terdiri atas:
1. a.penanggung jawab;
2. b.ketua;
3. c.wakil ketua;
4. d.anggota; dan
5. e.kelompok kerja.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TKDV dibantu oleh sekretariat yang dijabat oleh asisten sekretariat daerah.
(3)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala daerah.
(4)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh sekretaris daerah.
(5)Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.wakil ketua I yang dijabat oleh kepala perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.wakil ketua II yang dijabat oleh ketua umum atau ketua KADIN daerah.
(6)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.kepala perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
2. b.kepala perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
3. c.kepala perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah;
4. d.pimpinan KADIN provinsi atau kabupaten/kota;
5. e.kepala perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya; dan
6. f.perwakilan dari unsur akademisi.
(7)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri atas:
1. a.kelompok kerja pendidikan vokasi;
2. b.kelompok kerja pelatihan vokasi;
3. c.kelompok kerja kerja sama; dan
4. d.kelompok kerja inovasi dan sertifikasi kompetensi.

Pasal 6

(1)Kelompok kerja pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a memiliki anggota yang paling sedikit berasal dari unsur:
1. a.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
2. b.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. c.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu;
4. d.KADIN provinsi atau kabupaten/kota;
5. e.tenaga profesional;
6. f.perguruan tinggi vokasi dan/atau pendidikan menengah kejuruan;
7. g.asosiasi pelaku industri atau usaha; dan
8. h.asosiasi atau forum manajer sumber daya manusia perusahaan.
(2)Kelompok kerja pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b memiliki anggota yang paling sedikit berasal dari unsur:
1. a.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
2. b.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. c.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu;
4. d.KADIN provinsi atau kabupaten/kota;
5. e.tenaga profesional;
6. f.lembaga pelatihan vokasi;
7. g.asosiasi pelaku industri atau usaha; dan
8. h.asosiasi atau forum manajer sumber daya manusia perusahaan.
(3)Kelompok kerja kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c memiliki anggota yang paling sedikit berasal dari unsur:
1. a.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian;
2. b.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu;
3. c.KADIN provinsi atau kabupaten/kota;
4. d.asosiasi pelaku industri atau usaha;
5. e.perwakilan dunia industri atau usaha;
6. f.tenaga profesional; dan
7. g.asosiasi atau forum manajer sumber daya manusia perusahaan.
(4)Kelompok kerja inovasi dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d memiliki anggota yang paling sedikit berasal dari unsur:
1. a.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
2. b.perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau unsur pemerintah daerah lainnya yang dipandang perlu;
3. c.KADIN provinsi atau kabupaten/kota;
4. d.pihak di daerah yang terkait dengan sertifikasi kompetensi;
5. e.asosiasi profesi;
6. f.tenaga profesional;
7. g.asosiasi pelaku industri atau usaha; dan
8. h.asosiasi atau forum manajer sumber daya manusia perusahaan.
(5)Dalam hal TKDV membentuk kelompok kerja selain dari kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), keanggotaan kelompok kerja tersebut paling sedikit harus berasal dari unsur perangkat daerah terkait, KADIN daerah, dan tenaga profesional.

Pasal 7

(1)Ketua, wakil ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d mempunyai tugas:
1. a.menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi berdasarkan strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kewenangannya;
2. b.memberi arahan, pembinaan, dan bimbingan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kelompok kerja; dan
3. c.melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada TKNV secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKDV dalam melaksanakan tugasnya di daerah masing-masing;
2. b.menyusun bahan rencana kerja pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
3. c.menyiapkan bahan penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing;
4. d.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah masing-masing;
5. e.menyiapkan bahan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja; dan
6. f.tugas lain yang diberikan oleh ketua TKDV di daerah masing-masing.
(3)Kelompok kerja pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
1. a.menyempurnakan metode pembelajaran dan penyelarasan kurikulum;
2. b.menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
3. c.mengembangkan program pendidikan yang link and match antara pendidikan menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
4. d.mengembangkan program keahlian di lembaga pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
5. e.merekomendasikan pemenuhan kebutuhan guru kejuruan yang profesional dan kompeten;
6. f.memastikan ketersediaan sistem penjaminan mutu pada lembaga pendidikan vokasi;
7. g.mengembangkan penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan dengan keunggulan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan daerah; dan
8. h.melakukan koordinasi dengan pendidikan tinggi vokasi di daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
(4)Kelompok kerja pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyempurnakan metode pelatihan dan melakukan penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja;
2. b.menyusun kebutuhan sarana prasarana minimal pada setiap kompetensi;
3. c.menjamin pelaksanaan revitalisasi pelatihan vokasi termasuk kursus keterampilan sesuai norma standar prosedur dan kriteria;
4. d.menyusun program pelatihan vokasi berbasis kompetensi;
5. e.mewujudkan kelembagaan pelatihan vokasi yang inovatif dan transformatif serta meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas lembaga pelatihan vokasi;
6. f.menyediakan sumber daya manusia pelatih/instruktur pelatihan vokasi yang kompeten, adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing;
7. g.menyelenggarakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; dan
8. h.melaksanakan penjaminan mutu pelatihan vokasi.
(5)Kelompok kerja kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c mempunyai tugas:
1. a.membangun skema kerja sama antara lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
2. b.membangun jejaring kerja sama antar institusi terkait di daerah;
3. c.mengembangkan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
4. d.membangun kolaborasi dalam rangka penyediaan data untuk mendukung penyusunan informasi pasar kerja;
5. e.membangun kerja sama antar TKDV; dan
6. f.membangun kemitraan lembaga pelatihan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta pihak terkait lainnya.
(6)Kelompok kerja inovasi dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf d mempunyai tugas:
1. a.melakukan inovasi skema pendanaan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
2. b.melakukan inovasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
3. c.melakukan inovasi pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
4. d.memfasilitasi pengembangan skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan; dan
5. e.memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas, TKDV harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah.
(2)TKDV berkoordinasi dengan TKNV melalui tim pelaksana TKNV dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperkuat kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas TKDV dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah.
(4)Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah, TKDV provinsi dapat berkoordinasi dengan TKDV kabupaten/kota.

Pasal 9

TKDV melakukan pertemuan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah.

Pasal 10

(1)TKDV melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerahnya secara berjenjang kepada TKNV dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Laporan TKDV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perencanaan, pelaksanaan, kondisi saat ini, permasalahan, serta capaian sasaran revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…