DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Pelaksana Harian adalah Pegawai/pejabat yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
3.Pelaksana Tugas adalah Pegawai/pejabat yang ditunjuk dan diberikan mandat untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
4.Hari Kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.
5.Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai selain penghasilan lain yang berhak diterimanya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sipil.
7.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil.
8.Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
9.Menteri Koordinator adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaran pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
10.Sekretaris Kementerian Koordinator adalah unsur pembantu Menteri Koordinator dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

BAB II

SYARAT PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 2

(1)Untuk menunjang dan menjaga kelancaran dalam hal pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan tugas dan fungsinya, dilakukan penunjukan:
1. a.Pelaksana Harian; atau
2. b.Pelaksana Tugas, dalam hal pejabat definitif berhalangan.
(2)Penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada seluruh Pegawai pada satuan kerja dan satuan kerja mandiri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 3

(1)Penunjukan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan sementara.
(2)Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah dalam hal suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas masih terisi namun karena sesuatu hal pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, yaitu berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti sakit, tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri atau keadaan tertentu lainnya, yang memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan, tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan.

Pasal 4

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal pejabat definitif berhalangan tetap.
(2)Berhalangan tetap sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal suatu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, yaitu ketika seorang pejabat memasuki masa pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang melebihi 3 (tiga) bulan, tugas belajar, atau cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 5

Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang akan didudukinya;
b.nilai SKP selama 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik; dan
c.tidak dalam keadaan menjalani Hukuman Disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MEKANISME PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 6

Penunjukan Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara:

a.menunjuk pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung dari pejabat yang berhalangan tetap atau pejabat yang berhalangan sementara;
b.menunjuk pejabat yang setingkat dengan pejabat yang berhalangan tetap atau pejabat yang berhalangan sementara;
c.menunjuk pejabat satu tingkat di bawah pejabat yang berhalangan tetap atau pejabat yang berhalangan sementara;
d.menunjuk pejabat pada jabatan fungsional yang setara dengan pejabat yang berhalangan tetap atau pejabat yang berhalangan sementara; atau
e.menunjuk pejabat pada jabatan pelaksana untuk jabatan Pengawas yang berhalangan tetap atau yang berhalangan sementara.

Pasal 7

Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas apabila menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas satu tingkat di atas jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas yang akan diduduki, yaitu:

a.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi pratama hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan pimpinan tinggi madya;
b.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi administrator hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan pratama; dan
c.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan administrator.

Pasal 8

Pejabat yang setingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas apabila menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas setingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas yang akan diduduki, yaitu:

a.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi madya hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan pimpinan tinggi madya;
b.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi pratama hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan pimpinan tinggi pratama;
c.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan administrator; dan
d.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan pengawas.

Pasal 9

Pejabat satu tingkat di bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas apabila menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas satu tingkat di bawah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas yang akan diduduki, yaitu:

a.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi madya hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan pimpinan tinggi pratama;
b.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi pratama hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan administrator; dan
c.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan pengawas.

Pasal 10

Pejabat pada jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas apabila menduduki jabatan fungsional yang setingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas yang akan diduduki, yaitu:

a.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan fungsional jenjang ahli utama;
b.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan administrator hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan fungsional jenjang ahli madya; dan
c.Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas jabatan pengawas hanya dapat diduduki oleh pejabat pada jabatan fungsional jenjang ahli muda dan pertama.

Pasal 11

Pejabat pada jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas untuk jabatan pengawas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…