DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 3 (1) RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian resistensi antimikroba. (2) RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba bertujuan untuk meminimalkan muncul dan menyebarnya mikroba resisten, memastikan ketersediaan antimikroba yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau, serta penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan rekomendasi hasil sidang Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) ke-68 Tahun 2017 setiap negara direkomendasikan memiliki strategi dan rencana implementasi pengendalian resistensi antimikroba;
c.bahwa untuk meningkatkan sinergi, kerjasama, dan kolaborasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dalam upaya meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau bencana nonalam akibat resistensi antimikroba, perlu disusun Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba; www.peraturan.go.id 2021, No. 1161
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2020-2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA TAHUN 2020-2024. www.peraturan.go.id 2021, No. 1161

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Resistensi Antimikroba adalah suatu keadaan dimana mikroorganisme mampu untuk bertahan pada dosis terapi senyawa antimikroba, sehingga mikroorganisme tersebut masih mampu berkembang, mengurangi keampuhan obat, meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperparah, dan menyebabkan kematian dalam tindakan pengobatan pada manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan.
2.Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba adalah dokumen yang memuat tujuan, ruang lingkup, sasaran, strategi, program dan kegiatan, mekanisme koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang digunakan sebagai acuan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja dalam melaksanakan pengendalian resistensi antimikroba.
3.Menteri Koordinator adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 2

(1)RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba berlaku sampai dengan 31 Desember 2024.
(2)Sistematika RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.rencana aksi nasional;
3. c.mekanisme koordinasi; www.peraturan.go.id 2021, No. 1161
4. d.pemantauan dan evaluasi;
5. e.klasterisasi kegiatan kelompok kerja pengendalian Resistensi Anti Mikroba; dan
6. f.proyeksi Pembiayaan RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba.
(3)RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

(1)RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian resistensi antimikroba.
(2)RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba bertujuan untuk meminimalkan muncul dan menyebarnya mikroba resisten, memastikan ketersediaan antimikroba yang aman, efektif, bermutu, dan terjangkau, serta penggunaan antimikroba secara bijak dan bertanggung jawab.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

Pasal 4

(1)Arah kebijakan nasional pengendalian Resistensi Antimikroba berpedoman pada rencana pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang. www.peraturan.go.id 2021, No. 1161
(2)Arah kebijakan daerah pengendalian Resistensi Antimikroba berpedoman pada rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 5

(1)RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba terdiri dari 6 (enam) strategi, yaitu:
1. a.meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pengendalian resistensi antimikroba melalui komunikasi, pendidikan, dan pelatihan;
2. b.meningkatkan pengetahuan dan bukti ilmiah melalui surveilans dan penelitian;
3. c.mengurangi kejadian infeksi melalui tindakan sanitasi, higiene, serta pencegahan dan pengendalian infeksi;
4. d.optimalisasi dan pengawasan serta penerapan sanksi tindak lanjut terhadap pelanggaran peredaran dan penggunaan antimikroba yang tidak sesuai standar pada manusia, hewan, ikan, dan tanaman;
5. e.meningkatkan investasi untuk menemukan tata cara pengobatan, metode diagnostik, dan vaksin baru dalam upaya mengurangi berkembangnya masalah resistensi antimikroba; dan
6. f.membangun tata kelola dan koordinasi terpadu dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba.

Pasal 6

(1)RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara www.peraturan.go.id 2021, No. 1161 terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melibatkan:
1. a.organisasi profesi;
2. b.organisasi internasional;
3. c.organisasi masyarakat;
4. d.asosiasi pelaku usaha;
5. e.institusi pendidikan; dan/atau
6. f.industri.

BAB III

GUGUS TUGAS PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIROBA

Pasal 7

(1)Dalam rangka koordinasi pelaksanaan RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba dibentuk gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba.
(2)Gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Koordinator.
(3)Struktur organisasi Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tim pengarah; dan
2. b.tim pelaksana.
(4)Struktur organisasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. www.peraturan.go.id 2021, No. 1161

Pasal 8

(1)Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3)huruf a bertugas:
1. a.memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan pengendalian resistensi antimikroba;
2. b.memberikan dukungan kebijakan terkait pengendalian resistensi antimikroba; dan
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b bertugas:
1. a.mengoordinasikan dan melaksanakan RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba;
2. b.mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba;
3. c.menjalin, melaksanakan, dan mengadministrasikan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba; dan
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan RAN Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada tim pengarah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengarah dapat dibantu oleh ahli yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Menteri Koordinator. www.peraturan.go.id 2021, No. 1161

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana dibantu kelompok kerja dan sekretariat.
(2)Susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kementerian/lembaga terkait dan dapat melibatkan pemangku kepentingan.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio yang secara fungsional dikoordinasikan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Kelompok kerja dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh ketua tim pelaksana gugus tugas pengendalian resistensi antimikroba.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…