DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Ringkasan

Pasal 5 (1) Identifikasi ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap Zoonosis dan PIB. (2) Identifikasi ancaman Zoonosis dan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan: a. perkembangan penyakit endemik; dan/atau b. peringatan situasi penyakit dari organisasi kesehatan dunia dan/atau organisasi kesehatan hewan dunia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman tersebut diperlukan pedoman pencegahan dan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 342); www.peraturan.go.id 2022, No.1136
4.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSIUS BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
2.Penyakit Infeksius Baru (Emerging Infectious Diseases) yang selanjutnya disingkat PIB adalah penyakit infeksi yang muncul baru dan/atau berulang yang berpotensi menimbulkan wabah.
3.Sistem Informasi Zoonosis dan Emerging Infectious Diseases yang selanjutnya disebut SIZE adalah sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai data penyakit sektoral, peringatan suatu kejadian penyakit, pencatatan respon dan analisis terhadap Zoonosis dan PIB.
4.Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. www.peraturan.go.id 2022, No.1136
5.Surveilans Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat SBM adalah kegiatan pengamatan, pelaporan, dan respon dini oleh masyarakat secara terus menerus dan sistematis terhadap gejala penyakit dan faktor risiko yang menjadi tanda munculnya suatu permasalahan kesehatan di masyarakat.
6.Menteri Koordinator adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
7.Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 2

Pedoman pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB ini digunakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi/pakar, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB.

Pasal 3

Pedoman pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB meliputi:

a.penilaian risiko;
b.pemetaan risiko;
c.peningkatan cakupan dan kualitas Ssurveilans; dan
d.tindakan pengendalian dan penentuan mekanisme darurat.

BAB II

PENILAIAN RISIKO

Pasal 4

Penilaian risiko dilaksanakan melalui:

a.identifikasi ancaman;
b.penilaian tingkat risiko; dan
c.rekomendasi manajemen risiko.

Pasal 5

(1)Identifikasi ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap Zoonosis dan PIB.
(2)Identifikasi ancaman Zoonosis dan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
1. a.perkembangan penyakit endemik; dan/atau
2. b.peringatan situasi penyakit dari organisasi kesehatan dunia dan/atau organisasi kesehatan hewan dunia. www.peraturan.go.id 2022, No.1136

Pasal 6

Penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 7

Tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

a.risiko rendah;
b.risiko menengah; atau
c.risiko tinggi.

Pasal 8

(1)Rekomendasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dalam hal penilaian tingkat risiko menghasilkan risiko menengah dan risiko tinggi.
(2)Rekomendasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.situasi penyakit;
2. b.mitigasi; dan
3. c.intervensi.
(3)Situasi penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi:
1. a.kejadian luar biasa;
2. b.wabah; atau
3. c.keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

PEMETAAN RISIKO

Pasal 9

(1)Pemetaan risiko dilakukan untuk mengetahui potensi terjadinya eskalasi situasi penyakit pada suatu wilayah.
(2)Pelaksanaan pemetaan risiko dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 10

Pemetaan risiko dilaksanakan melalui pengembangan sistem informasi terpadu.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…