DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan dan tata kelola, pelaksanaan survei bersama, penyelesaian konflik agraria, tata cara pemantauan, pengendalian dan pelaporan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria, Pelaksanaan Kegiatan Survei Bersama, Penyelesaian Konflik Agraria, Pemantauan dan Pengendalian Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
4.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA TIM PELAKSANA PERCEPATAN REFORMA AGRARIA DAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA, PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI BERSAMA, PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.
2.Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah.
3.Penataan Akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah.
4.Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.
5.Konflik Agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.
6.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7.Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
8.Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA.
9.Redistribusi Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembagian dan/atau pemberian Hak Atas Tanah yang bersumber dari TORA kepada Subjek Reforma Agraria disertai dengan pemberian sertipikat hak atas tanah.
10.Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat PPTPKH adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
11.Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi pertanahan.
12.Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional yang selanjutnya disebut Tim Percepatan adalah tim sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
13.Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

a.kelembagaan dan tata kelola;
b.pelaksanaan survei bersama;
c.penyelesaian Konflik Agraria; dan
d.tata cara pemantauan, pengendalian, dan pelaporan, dalam percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA

Pasal 3

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria, dibentuk Tim Percepatan yang mempunyai tugas, susunan keanggotaan, dan kedudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
(2)Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pelaksana dan gugus tugas Reforma Agraria daerah.

Pasal 4

(1)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)mempunyai tugas, susunan keanggotaan, dan kedudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
(2)Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan dapat didukung oleh tenaga ahli.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan unit pendukung Tim Pelaksana dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Tim Pelaksana.
(3)Dalam pelaksanaan tugas teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat dibantu oleh satuan tugas.
(4)Dalam pelaksanaan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat dibantu oleh:
1. a.tenaga pendukung; dan/atau
2. b.tenaga administrasi.

Pasal 6

(1)Sekretariat bersifat ex-officio yang secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang menangani urusan penataan ruang dan pertanahan pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
(2)Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 7

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

a.satuan tugas yang menangani Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA;
b.satuan tugas yang menangani inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria; dan
c.satuan tugas yang menangani percepatan Penataan Akses.

Pasal 8

Satuan tugas yang menangani Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA;
b.menyusun kebijakan di bidang Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas di bidang Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA dalam gugus tugas Reforma Agraria daerah;
d.melakukan koordinasi dengan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas di bidang Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA; dan
e.melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penataan Aset dan optimalisasi sumber TORA bersama dengan tenaga ahli.

Pasal 9

Satuan tugas yang menangani inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria;
b.menyusun kebijakan di bidang inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas di bidang inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria dalam gugus tugas Reforma Agraria daerah;
d.melakukan koordinasi dengan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas di bidang inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria; dan
e.melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi dan penyelesaian Konflik Agraria bersama dengan tenaga ahli.

Pasal 10

Satuan tugas yang menangani percepatan Penataan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas:

a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan Penataan Akses;
b.menyusun kebijakan di bidang percepatan Penataan Akses;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan tugas di bidang Penataan Akses dalam gugus tugas Reforma Agraria daerah;
d.melakukan koordinasi dengan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas di bidang percepatan Penataan Akses; dan
e.melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penataan Akses bersama dengan tenaga ahli.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, satuan tugas dapat:

a.berkoordinasi dengan tenaga ahli, gugus tugas Reforma Agraria Daerah, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing; dan
b.melakukan kerja sama antar satuan tugas dalam rangka percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…