Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kemenko Perekonomian bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
1 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kementerian Koordinator) memiliki mandat fundamental untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam bidang perekonomian. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional berjalan terpadu, efektif, dan efisien, terutama dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi lintas kementerian/lembaga yang kompleks.
Ruang lingkup Kementerian Koordinator mencakup aspek regulasi melalui perumusan dan penetapan kebijakan, serta koordinasi penyusunan neraca komoditas non-pangan. Dalam aspek pelayanan, kementerian ini memberikan dukungan administrasi dan pengelolaan aset negara, sementara dalam aspek program, ia mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta mengawal program prioritas nasional.
Intervensi strategis Kementerian Koordinator meliputi sinkronisasi dan koordinasi perumusan kebijakan, penyelesaian permasalahan ekonomi antar kementerian/lembaga, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, kementerian ini juga menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
Dalam isu nasional, Kementerian Koordinator berperan sentral dengan mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kementerian ini juga menyelesaikan permasalahan ekonomi lintas sektor yang kompleks dan mengawal program prioritas nasional yang berkaitan dengan perekonomian.
Meskipun warga negara tidak berurusan langsung dengan Kementerian Koordinator untuk layanan publik sehari-hari, dampak kebijakan dan koordinasinya sangat memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Kebijakan terkait ketenagakerjaan, industri, perdagangan, energi, investasi, BUMN, dan pariwisata yang dikoordinasikan kementerian ini secara langsung berdampak pada ketersediaan lapangan kerja, harga barang, serta iklim investasi nasional.
Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perannya yang strategis memastikan bahwa berbagai sektor ekonomi dapat bergerak selaras menuju pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2019
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 4 Tahun 2015
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan kredit alsintan, penyaluran kredit alsintan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, forum pengawasan kredit alsintan dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 27 Tahun 2022
Pasal 9 Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Bidang I Sherpa Track Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, melalui Penanggung Jawab secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 2 Tahun 2019
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, hari kerja dan jam kerja, cuci pegawai dan ketentuan lainnya.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 3 Tahun 2020
Data Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianLihat semua
Indeks Harga Konsumen 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 02 Pakaian dan Alas Kaki
IHPB bahan mentah turun, produk akhir naik signifikan
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi perawatan pribadi menurun drastis sepanjang 2026
Inflasi Bulanan Indonesia Januari–Desember 2025
Inflasi · Satuan: Persen · Bulanan 2025
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi restoran naik signifikan pada April lalu melandai
Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 04 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi perlengkapan rumah tangga naik signifikan sejak April.
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Januari–Agustus 2026
Inflasi perawatan pribadi turun drastis sejak Februari
Inflasi Tahunan (Y-on-Y) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran Indonesia 2024 - 2025
Inflasi restoran naik tipis antara 2024 dan 2025.
Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 03 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga Indonesia Januari–Agustus 2026
Inflasi perumahan nasional menurun tipis sepanjang Januari hingga Agustus