LembagaKementerian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kemenko Perekonomian bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

KK

1 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu

Tautan resmiWebsite

Kepemimpinan

Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kementerian Koordinator) memiliki mandat fundamental untuk menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam bidang perekonomian. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan kebijakan ekonomi nasional berjalan terpadu, efektif, dan efisien, terutama dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi lintas kementerian/lembaga yang kompleks.

Ruang lingkup Kementerian Koordinator mencakup aspek regulasi melalui perumusan dan penetapan kebijakan, serta koordinasi penyusunan neraca komoditas non-pangan. Dalam aspek pelayanan, kementerian ini memberikan dukungan administrasi dan pengelolaan aset negara, sementara dalam aspek program, ia mengendalikan pelaksanaan kebijakan serta mengawal program prioritas nasional.

Intervensi strategis Kementerian Koordinator meliputi sinkronisasi dan koordinasi perumusan kebijakan, penyelesaian permasalahan ekonomi antar kementerian/lembaga, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, kementerian ini juga menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Dalam isu nasional, Kementerian Koordinator berperan sentral dengan mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kementerian ini juga menyelesaikan permasalahan ekonomi lintas sektor yang kompleks dan mengawal program prioritas nasional yang berkaitan dengan perekonomian.

Meskipun warga negara tidak berurusan langsung dengan Kementerian Koordinator untuk layanan publik sehari-hari, dampak kebijakan dan koordinasinya sangat memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Kebijakan terkait ketenagakerjaan, industri, perdagangan, energi, investasi, BUMN, dan pariwisata yang dikoordinasikan kementerian ini secara langsung berdampak pada ketersediaan lapangan kerja, harga barang, serta iklim investasi nasional.

Dengan demikian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perannya yang strategis memastikan bahwa berbagai sektor ekonomi dapat bergerak selaras menuju pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

DokumenLihat semua

Data Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianLihat semua

Indeks Harga Konsumen 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 02 Pakaian dan Alas Kaki

IHPB bahan mentah turun, produk akhir naik signifikan

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Indonesia Januari–Agustus 2026

Inflasi perawatan pribadi menurun drastis sepanjang 2026

Inflasi Bulanan Indonesia Januari–Desember 2025

Inflasi · Satuan: Persen · Bulanan 2025

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran Indonesia Januari–Agustus 2026

Inflasi restoran naik signifikan pada April lalu melandai

Inflasi Bulanan (M-to-M) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 04 Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Indonesia Januari–Agustus 2026

Inflasi perlengkapan rumah tangga naik signifikan sejak April.

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 11 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Januari–Agustus 2026

Inflasi perawatan pribadi turun drastis sejak Februari

Inflasi Tahunan (Y-on-Y) (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 10 Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran Indonesia 2024 - 2025

Inflasi restoran naik tipis antara 2024 dan 2025.

Inflasi Bulanan (M-to-M) 38 Provinsi (2022=100) Menurut Kelompok dan Sub Kelompok 03 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga Indonesia Januari–Agustus 2026

Inflasi perumahan nasional menurun tipis sepanjang Januari hingga Agustus