DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan ketentuan relaksasi restrukturisasi KUR, pelaporan pelaksanaan restrukturisasi KUR, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta menjaga pertumbuhan ekonomi, berdasarkan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna tanggal 24 Juni 2024, perlu memberikan relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit usaha rakyat berupa penambahan perpanjangan waktu restrukturisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Relaksasi Restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat; : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); -2-
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEREKONOMIAN TENTANG KOORDINATOR PEDOMAN BIDANG RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
3.Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR.
4.Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
5.Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri- sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
6.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. - 3 -
7.KUR Super Mikro adalah pembiayaan KUR yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
8.KUR Mikro adalah pembiayaan KUR yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
9.KUR Kecil adalah pembiayaan KUR yang diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
10.KUR Khusus adalah pembiayaan KUR yang diberikan kepada Penerima KUR yang merupakan anggota kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha dengan plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
11.Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan adalah komite sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden mengenai komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
12.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Relaksasi restrukturisasi KUR bagi Penerima KUR bertujuan untuk:

a.memberikan kemudahan berupa fasilitas penambahan perpanjangan waktu pembayaran angsuran bagi Penerima KUR;
b.menjaga keberlangsungan usaha Penerima KUR; dan
c.mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada usaha Penerima KUR.

BAB II

PELAKSANAAN KETENTUAN RELAKSASI RESTRUKTURISASI KUR

Pasal 3

(1)Penerima KUR yang mendapatkan relaksasi restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
1. a.Penerima KUR Super Mikro;
2. b.Penerima KUR Mikro;
3. c.Penerima KUR Kecil; dan
4. d.Penerima KUR Khusus, yang usahanya mengalami penurunan pendapatan atau omzet akibat ketidakpastian kondisi usaha. - 4-
(2)Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Penerima KUR sebagai berikut:
1. a.dengan kualitas kredit kolektibilitas 2 atau kolektibilitas 3 pada saat pemberian fasilitas restrukturisasi KUR;
2. b.masih memiliki prospek usaha;
3. c.bersikap kooperatif dan memiliki itikad baik;
4. d.dengan akad KUR sampai dengan tanggal 30 Juni 2024; dan
5. e.belum pernah mendapatkan fasilitas restrukturisasi.
(3)Penentuan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penerima KUR yang mendapatkan relaksasi restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria yang terdiri atas Penerima KUR:
1. a.kriteria 1;
2. b.kriteria 2;
3. c.kriteria 3; dan
4. d.kriteria 4.
(2)Penerima KUR kriteria 1 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan Penerima KUR yang memiliki tunggakan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) Hari sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
(3)Penerima KUR kriteria 2 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan Penerima KUR yang memiliki tunggakan dengan jangka waktu paling singkat 31 (tiga puluh satu) Hari sampai dengan paling lama 60 (enam puluh) Hari.
(4)Penerima KUR kriteria 3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan Penerima KUR yang memiliki tunggakan dengan jangka waktu paling singkat 61 (enam puluh satu) Hari sampai dengan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.
(5)Penerima KUR kriteria 4 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d merupakan Penerima KUR yang memiliki tunggakan dengan jangka waktu paling singkat 91 (sembilan puluh satu) Hari sampai dengan paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari. -5-

Pasal 5

(1)Penyalur KUR dalam memberikan relaksasi restrukturisasi KUR kepada Penerima KUR harus:
1. a.melakukan pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha;
2. b.melakukan analisis kondisi faktual usaha Penerima KUR;
3. c.mengupayakan penagihan yang intensif;
4. d.melakukan analisis terkait kondisi potensi perkembangan usaha Penerima KUR;
5. e.melakukan analisis mitigasi risiko; dan/atau
6. f.melakukan analisis perhitungan kemampuan pembayaran kembali setelah dilakukan relaksasi kebijakan restrukturisasi KUR.
(2)Terhadap Penerima KUR kriteria 1, Penyalur KUR melakukan langkah paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(3)Terhadap Penerima KUR kriteria 2, Penyalur KUR melakukan langkah paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
(4)Terhadap Penerima KUR kriteria 3, Penyalur KUR melakukan langkah paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
(5)Terhadap Penerima KUR kriteria 4, Penyalur KUR melakukan langkah paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Relaksasi restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa penambahan perpanjangan jangka waktu pembayaran KUR paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung dari ketentuan restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
(2)Jangka waktu relaksasi restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.paling lama 6 (enam) bulan bagi Penerima KUR kriteria 1;
2. b.paling lama 9 (sembilan) bulan bagi Penerima KUR kriteria 2; dan
3. c.paling lama 12 (dua belas) bulan bagi Penerima KUR kriteria 3 dan Penerima KUR kriteria 4. - 6 -
(3)Pemberian relaksasi restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan penilaian obyektif dari Penyalur KUR.
(4)Pemberian relaksasi restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencatatan oleh Penyalur KUR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset.
(5)Relaksasi restrukturisasi KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 7

(1)Penjaminan restrukturisasi KUR dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama restrukturisasi KUR antara Penjamin KUR dan Penyalur KUR.
(2)Penyalur KUR dapat mengajukan klaim kepada Penjamin KUR dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PELAPORAN PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KUR

Pasal 8

(1)Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan restrukturisasi KUR kepada Komite Kebijakan secara periodik setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Komite Kebijakan melalui deputi bidang koordinasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi makro dan keuangan pada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
1. a.direktur jenderal yang menyelenggarakan pemerintahan kementerian urusan di bidang perbendaharaan pada yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
2. b.deputi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. -7-
(4)Dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP maka Komite Kebijakan dapat meminta laporan tambahan pelaksanaan relaksasi restrukturisasi KUR kepada Penyalur KUR dan Penjamin KUR.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur KUR melalui SIKP sesuai dengan format laporan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

(1)Penyalur KUR menyusun petunjuk teknis relaksasi restrukturisasi yang paling sedikit meliputi:
1. a.pelaksanaan langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
2. b.tata cara pemberian relaksasi restrukturisasi KUR.
(2)Penjamin KUR menyusun petunjuk teknis pemberian penjaminan terhadap relaksasi restrukturisasi KUR.
(3)Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku penyelenggara SIKP melakukan:
1. a.penyesuaian SIKP sesuai dengan kebijakan relaksasi restrukturisasi KUR; dan
2. b.penyusunan petunjuk teknis penggunaan SIKP guna pengelolaan data Penerima KUR.
(4)Forum koordinasi pengawasan KUR menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi kebijakan relaksasi restrukturisasi KUR.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. -8- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 721 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ktut Hadi Priatna NIP 197405071999031002 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN RESTRUKTURISASI RAKYAT KREDIT RELAKSASI USAHA RELAKSASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KUR Relaksasi perpanjangan waktu pembayaran angsuran bagi Penerima KUR yang menerima relaksasi Restrukturisasi KUR:

a.Penerima KUR kriteria 1: (paling lama sampai dengan 6 bulan) Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan Super Mikro Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 7 tahun 6 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 6 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Super Mikro Kredit Modal Kerja 3 tahun 4 tahun 4 tahun 6 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 6 bulan dari perpanjangan restrukturisasi - 10 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan <3 tahun 4 tahun 4 tahun sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Mikro Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 7 tahun 6 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 6 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 Tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Mikro Kredit Modal Kerja 3 tahun 4 tahun 4 tahun 6 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 6 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya - 11 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan <3 tahun 4 tahun 4 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Kecil/Khusus Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 7 tahun 6 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 6 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Kecil/Khusus Kredit Modal Kerja 4 tahun 5 tahun 5 tahun 6 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 6 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <4 tahun 5 tahun 5 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko - 12 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan 1/2022 dan perubahannya
b.Penerima KUR kriteria 2: (paling lama sampai dengan 9 bulan) Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan Super Mikro Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 7 tahun 9 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 9 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Super Mikro Kredit Modal Kerja 3 tahun 4 tahun 4 tahun 9 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 9 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <3 tahun 4 tahun 4 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai - 13 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan Permenko 1/2022 dan perubahannya Mikro Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 7 tahun 9 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 9 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Mikro Kredit Modal Kerja 3 tahun 4 tahun 4 tahun 9 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 9 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <3 tahun 4 tahun 4 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Kecil/Khusus Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 7 tahun 9 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 9 bulan dari - 14 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Kecil/Khusus Kredit Modal Kerja 4 tahun 5 tahun 5 tahun 9 bulan Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 9 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <4 tahun 5 tahun 5 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya
c.Penerima KUR kriteria 3: (paling lama sampai dengan 12 bulan) Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan Super Mikro Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 8 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari - 15 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Super Mikro Kredit Modal Kerja 3 tahun 4 tahun 5 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <3 tahun 4 tahun 4 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Mikro Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 8 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya - 16 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Mikro Kredit Modal Kerja 3 tahun 4 tahun 5 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <3 tahun 4 tahun 4 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Kecil/Khusus Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 8 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya - 17 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan Kecil/Khusus Kredit Modal Kerja 4 tahun 5 tahun 6 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <4 tahun 5 tahun 5 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya
d.Penerima KUR kriteria 4: (paling lama sampai dengan 12 bulan) Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan Super Mikro Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 8 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko - 18 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan 1/2022 dan perubahannya Super Mikro Kredit Modal Kerja 3 tahun 4 tahun 5 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <3 tahun 4 tahun 4 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Mikro Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 8 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Mikro Kredit Modal Kerja 3 tahun 4 tahun 5 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai - 19 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <3 tahun 4 tahun 4 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Kecil/Khusus Kredit Investasi 5 tahun 7 tahun 8 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya <5 tahun 7 tahun 7 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Kecil/Khusus Kredit Modal Kerja 4 tahun 5 tahun 6 tahun Penambahan jangka waktu paling lama sampai dengan 12 bulan dari perpanjangan restrukturisasi sesuai dengan Permenko 1/2022 dan perubahannya - 20 - Skema KUR Jangka Waktu Awal Perpanjangan sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya Relaksasi Kebijakan Restrukturisasi KUR Keterangan <4 tahun 5 tahun 5 tahun Jangka waktu perpanjangan paling lama sesuai Permenko 1/2022 dan perubahannya MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ktut Hadi Priatna NIP 197405071999031002 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN RELAKSASI RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA RAKYAT LAPORAN REALISASI RESTRUKTURISASI KUR - 22 - KODE LBU PROV PROVINSI TOTAL PENERIMA KUR BAKI DEBET KUR (Rp) PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KUR KUR SUMI KUR MIKRO KUR KECIL KUR KHUSUS (Plafon s.d. Rp10 Juta) KUR KHUSUS (Plafon >Rp10 Juta s.d. Rp100 juta) KUR KHUSUS (Plafon >Rp100 Juta s.d. Rp500 juta) KUR PENEMPATAN PMI Mengikuti format pada kolom total 0011 ACEH 01 PERTANIAN, PERBURUAN, DAN KEHUTANAN 0011 02 PERIKANAN 0011 03 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 0011 04 INDUSTRI PENGOLAHAN 0011 05 LISTRIK, GAS DAN AIR 0011 06 KONSTRUKSI 0011 07 PERDAGANGAN 0011 08 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN 0011 09 TRANSPORTASI - PERGUDANGAN - DAN KOMUNIKASI 0011 10 PERANTARA KEUANGAN 0011 11 REAL ESTATE - USAHA PERSEWAAN - JASA PERUSAHAAN 0011 12 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN, DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB 0011 13 JASA PENDIDIKAN 0011 14 JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 0011 15 JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN, PERORANGAN LAINNYA 0011 16 JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA 0011 17 BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA 0011 18 KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA 0011 19 PARIWISATA SUMATERA UTARA Mengikuti format Provinsi Aceh, seterusnya sampai dengan Provinsi Papua PAPUA TOTAL - 23 - MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ktut Hadi Priatna NIP 197405071999031002

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…