DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 186

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, sekretariat kementerian koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Deputi Bidang Koordinator Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata, inspektorat, staf ahli, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pengelolaan sumber daya dan pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
2.Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

(1)Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
(2)Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
b.perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
c.pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
d.pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
e.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
f.pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
g.penyelesaian permasalahan di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian;
i.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
j.pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
1. a.Kementerian Ketenagakerjaan;
2. b.Kementerian Perindustrian;
3. c.Kementerian Perdagangan;
4. d.Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral;
5. e.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. f.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. g.Kementerian Pariwisata; dan
8. h.instansi lain yang dianggap perlu.
(2)Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan isu di bidang perekonomian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
c.Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
d.Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital;
e.Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
f.Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
g.Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
h.Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa;
i.Staf Ahli Bidang Transformasi Digital;
j.Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
k.Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.

BAB IV

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 7

(1)Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(2)Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan data dan informasi; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 10

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

a.Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
b.Biro Hukum dan Organisasi;
c.Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan; dan
d.Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Isi peraturan

Teks186PDFHirarki

Memuat teks peraturan…