DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, organisasi dan tata kerja komite kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, organisasi dan tata kerja unit kerja pendukung kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, organisasi dan tata kerja sekretariat kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite, Unit Kerja Pendukung, dan Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE, UNIT KERJA PENDUKUNG, DAN SEKRETARIAT KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Industri Hilir Kelapa Sawit, dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Komite Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang selanjutnya disebut Komite ISPO adalah komite yang melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan ISPO.
3.Unit Kerja Pendukung Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang selanjutnya disebut UKP ISPO adalah unit teknis operasional yang mendukung Komite ISPO dalam pelaksanaan tugasnya.
4.Sekretariat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat ISPO adalah unit pelaksana administrasi dan koordinasi yang memberikan dukungan administrasi atas pelaksanaan tugas Komite ISPO.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 2

(1)Komite ISPO merupakan lembaga nonstruktural.
(2)Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh UKP ISPO dan Sekretariat ISPO.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 3

(1)Organisasi Komite ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.Ketua Bidang merangkap anggota; dan
4. d.Anggota.
(2)Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang:
1. a.usaha perkebunan kelapa sawit;
2. b.industri hilir kelapa sawit; dan
3. c.bioenergi kelapa sawit.
(3)Anggota Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan Menteri selaku Ketua Komite ISPO.

Pasal 4

Komite ISPO bertugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Komite ISPO mempunyai tugas:

a.menetapkan kebijakan umum dalam penyelenggaraan ISPO;
b.melakukan pengawasan dan evaluasi kebijakan umum dalam penyelenggaraan ISPO;
c.melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pihak lain dalam penyelenggaraan ISPO; dan
d.melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite ISPO dapat melibatkan kementerian/lembaga atau badan terkait lainnya.

Pasal 7

(1)Komite ISPO bersidang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Sidang dipimpin oleh Ketua Komite ISPO.
(3)Dalam hal Ketua Komite ISPO berhalangan, Ketua Komite ISPO dapat menugaskan Wakil Ketua Komite ISPO untuk memimpin sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Anggota Komite ISPO yang berasal dari unsur kementerian/lembaga yang tidak dapat hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan pejabat paling rendah setingkat pimpinan tinggi madya untuk memutuskan dalam sidang Komite ISPO.
(5)Agenda sidang Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan secara tertulis oleh anggota Komite ISPO kepada Ketua Komite ISPO.
(6)Pengambilan keputusan pada sidang Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota Komite ISPO yang hadir dalam sidang Komite ISPO.
(7)Hasil sidang Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah sidang.
(8)Salinan risalah sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)disampaikan kepada seluruh anggota Komite ISPO.
(9)Komite ISPO dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan/ atau ahli dalam sidang Komite ISPO.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA PENDUKUNG KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 8

(1)UKP ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
1. a.bidang yang menangani pekebun; dan
2. b.bidang sistem informasi; dan
3. c.bidang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Komite ISPO.
(2)Tugas UKP ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.memberikan usulan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan sertifikasi ISPO kepada Komite ISPO;
2. b.memberikan hasil evaluasi kebijakan penyelenggaraan sertifikasi ISPO kepada ketua Komite ISPO;
3. c.mengelola data dan informasi;
4. d.melakukan promosi;
5. e.melakukan kerja sama dan hubungan kelembagaan terkait penyelenggaraan ISPO; dan
6. f.melaksanakan tugas terkait lainnya yang ditetapkan oleh ketua Komite ISPO.

Pasal 9

(1)Setiap bidang pada UKP ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua.
(2)Keanggotaan UKP ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berasal dari unsur:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan;
3. c.asosiasi pelaku usaha;
4. d.akademisi;
5. e.pemantau independen; dan/atau
6. f.tenaga profesional.
(3)UKP ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite ISPO melalui Sekretariat ISPO.

Pasal 10

Bidang, susunan keanggotaan, tugas, dan kedudukan UKP ISPO ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Komite ISPO.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Pasal 11

(1)Sekretariat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh Ketua.
(2)Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex- officio dijabat oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Keanggotaan Sekretariat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.tenaga profesional; dan
3. c.unsur lainnya.
(4)Sekretariat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite ISPO.
(5)Keanggotaan Sekretariat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Komite ISPO.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…