DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Penyelenggaraan pembangunan MRT Koridor Timur - Barat Fase I , pelaksana, perjanjian pinjaman, peruntukan pinjaman, Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I dan Laporan pelaksanaan penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penyelenggaraan Mass Rapid Transit Koridor Timur - Barat Fase I; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
5.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
6.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENYELENGGARAAN MASS RAPID TRANSIT KORIDOR TIMUR - BARAT FASE I.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
2.Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT MRT Jakarta (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan untuk penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian MRT.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
5.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan MRT Koridor Timur - Barat Fase I terdiri atas:

a.tahap I meliputi:
1. 1.jalur/rute Tomang, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
2. 2.jalur/rute Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
3. 3.pembangunan depo di Rorotan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
b.tahap II meliputi:
1. 1.jalur/rute Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; dan
2. 2.jalur/rute Tomang, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I dilaksanakan oleh:
1. a.Kementerian Perhubungan sebagai instansi penanggung jawab (executing agency);
2. b.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi pelaksana (implementing agency); dan
3. c.PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai sub instansi pelaksana (sub-implementing agency).
(2)Dalam hal penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Provinsi Banten.

Pasal 4

(1)Jumlah pinjaman untuk penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disepakati dalam perjanjian pinjaman (loan agreement).
(2)Komposisi pembebanan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.Pemerintah Pusat sebesar 49% (empat puluh sembilan persen); dan
2. b.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 51% (lima puluh satu persen), dari total keseluruhan perjanjian pinjaman (loan agreement) yang disepakati.
(3)Jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman luar negeri.

Pasal 5

(1)Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui mekanisme:
1. a.anggaran Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga; dan
2. b.penerusan hibah (on-granting) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah daerah.
(2)Pinjaman yang menjadi beban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme penerusan pinjaman (on-lending) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
(3)Mekanisme penerusan hibah (on-granting) dan penerusan pinjaman (on-lending) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan tahap penerusan hibah (on-granting) terlebih dahulu.

Pasal 6

Jumlah pinjaman untuk penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)ditujukan untuk kegiatan, meliputi:
1. a.jasa konsultansi penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I;
2. b.pengadaan dan pembangunan MRT Koridor Timur - Barat Fase I paling sedikit terdiri atas:
  1. 1.infrastruktur dasar;
  2. 2.rollingstock;
  3. 3.sistem perkeretaapian;
  4. 4.depo; dan
  5. 5.fasilitas lainnya yang terkait, sampai dengan MRT Koridor Timur - Barat Fase I siap beroperasi; dan
3. c.pembiayaan lainnya, terdiri atas:
  1. 1.variation order (VO); dan
  2. 2.contract price adjustment (CPA).

Pasal 7

Pengadaan tanah untuk penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
b.Pemerintah Pusat untuk di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 8

(1)Kementerian/lembaga melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan pinjaman dan pembangunan MRT Koridor Timur - Barat Fase I.
(2)Koordinasi oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
1. a.pendanaan;
2. b.pembinaan;
3. c.perizinan;
4. d.pengawasan, dan/atau
5. e.penetapan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sesuai dengan kewenangan masing- masing.
(3)Dalam rangka mendukung koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dan menyusun:
1. a.kajian finansial yang komprehensif untuk menghitung nilai proyek yang akurat;
2. b.model bisnis yang dapat memperlihatkan keberlanjutan (sustainability) pembangunan dan pengoperasian layanan MRT Koridor Timur - Barat Fase I;
3. c.tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan membentuk unit khusus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I; dan
4. d.jadwal rencana pembangunan MRT Koridor Timur - Barat Fase I dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian program pembangunan transportasi umum dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 9

(1)Laporan pelaksanaan penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:
1. a.kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan
2. b.Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada:
  1. 1.menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian;
  2. 2.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
  3. 3.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, seluruh dokumen yang telah ada dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan MRT Koridor Timur - Barat Fase I tetap sah dan berlaku serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…