DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perlakuan khusus kredit usaha rakyat, perlakuan khusus KUR periode pemetaan, perlakuan khusus KUR periode relaksasi bagi penerima KUR terdampak, perlakuan khusus KUR periode percepatan pemulihan melalui penyaluran baru KUR, pelaporan dan pemantauan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tanggal 16 Desember 2025 dan perkembangan terkait lainnya, perlu dibentuk pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat pascabencana alam di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT PASCABENCANA DI WILAYAH PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau kredit/pembiayaan investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Penerima KUR adalah individu/perseorangan, kelompok usaha, atau badan usaha yang menjadi debitur KUR.
3.Penerima KUR pada Wilayah Terdampak yang selanjutnya disebut Penerima KUR Terdampak adalah Penerima KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah terdampak bencana alam yang terjadi mulai tanggal 24 November 2025.
4.Penyalur KUR adalah lembaga keuangan atau koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
5.Penjamin/Asuransi KUR adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan untuk memberikan penjaminan/pertanggungan KUR.
6.Suku Bunga/Marjin KUR adalah tingkat bunga/marjin dalam pengertian keuangan konvensional atau keuangan syariah yang dibebankan kepada debitur KUR dalam penyaluran KUR.
7.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR adalah bagian tingkat bunga/marjin yang ditanggung oleh pemerintah yang dibayarkan kepada Penyalur KUR.
8.Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Marjin KUR adalah tambahan bagian tingkat bunga/marjin yang ditanggung oleh pemerintah yang dibayarkan kepada Penyalur KUR sehubungan dengan pemberian keringanan Suku Bunga/Marjin KUR.
9.Perlakuan Khusus KUR Pascabencana yang selanjutnya disebut Perlakuan Khusus KUR adalah paket kebijakan relaksasi pelaksanaan KUR di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah terdampak bencana alam yang terjadi mulai tanggal 24 November 2025.
10.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
11.Komite Kebijakan adalah komite yang mengoordinasikan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
12.Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan penyelenggaraan kementerian pemerintahan di bidang perekonomian.

BAB II

PERLAKUAN KHUSUS KREDIT USAHA RAKYAT

Pasal 2

Perlakuan Khusus KUR bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan KUR pascabencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;
b.memberikan dukungan bagi Penerima KUR Terdampak, Penyalur KUR, dan Penjamin/Asuransi KUR untuk menjaga keberlangsungan usahanya; dan/atau
c.mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja selama tahap tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 3

(1)Perlakuan Khusus KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pemberian grace period;
2. b.restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi;
3. c.relaksasi persyaratan agunan tambahan;
4. d.kemudahan administratif;
5. e.kebijakan klaim penjaminan/pertanggungan KUR;
6. f.percepatan penyaluran baru KUR;
7. g.keringanan Suku Bunga/Marjin KUR melalui pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Marjin KUR;
8. h.usulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR; dan/atau
9. i.pengaturan status kolektibilitas.
(2)Perlakuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.periode pemetaan, berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
2. b.periode relaksasi bagi Penerima KUR Terdampak, berlaku sejak tanggal 1 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027; dan
3. c.periode percepatan pemulihan bagi penyaluran KUR baru, berlaku pada tanggal diundangkannya peraturan menteri koordinator ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Marjin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB III

PERLAKUAN KHUSUS KUR PERIODE PEMETAAN

Pasal 4

(1)Perlakuan Khusus KUR periode pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi:
1. a.Penyalur KUR;
2. b.Penjamin/Asuransi KUR; dan
3. c.badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, untuk melakukan identifikasi dan/atau verifikasi dampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan KUR dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan tanggal diundangkannya peraturan menteri koordinator ini.
(2)Penyalur KUR melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.kondisi Penerima KUR;
2. b.kondisi usaha Penerima KUR;
3. c.kondisi agunan tambahan KUR; dan
4. d.status kolektibilitas Penerima KUR.
(3)Penjamin/Asuransi KUR melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.kondisi Penerima KUR;
2. b.kondisi agunan tambahan KUR; dan
3. c.status kolektibilitas Penerima KUR.
(4)Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bekerja sama dengan Penyalur KUR dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.kondisi Penerima KUR; dan
2. b.status kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(5)Identifikasi terhadap kondisi usaha Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penilaian prospek keberlanjutan usaha Penerima KUR berdasarkan:
1. a.hasil verifikasi lapangan;
2. b.kondisi usaha pascabencana; dan
3. c.kemauan dan kemampuan Penerima KUR untuk melanjutkan usaha.

Pasal 5

(1)Penyalur KUR, Penjamin/Asuransi KUR, dan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam melakukan identifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan:
1. a.pemerintah daerah setempat;
2. b.badan penanggulangan bencana daerah setempat; dan/atau
3. c.instansi terkait lainnya.
(2)Hasil identifikasi Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) didokumentasikan dan dilaporkan melalui SIKP oleh Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan.
(3)Dalam hal terdapat pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR, hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Penjamin/Asuransi KUR.
(4)Dalam hal terdapat pengajuan klaim pembayaran manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Penerima KUR peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 6

(1)Selama periode pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk angsuran pokok KUR dan pembayaran Bunga/Marjin KUR Penerima KUR Terdampak diberikan grace period dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi Penerima KUR Terdampak yang tidak memiliki kemampuan membayar KUR sehubungan bencana, berlaku sejak tanggal 24 November 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2026; atau
2. b.bagi Penerima KUR Terdampak yang masih memiliki kemampuan membayar KUR, berlaku sejak diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.
(2)Selama periode pemetaan, terhadap Penerima KUR Terdampak berlaku ketentuan kolektibilitas atas penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2025, status kolektibilitas Penerima KUR Terdampak ditetapkan berdasarkan posisi kolektibilitas terakhir yang tercatat di lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Penyalur KUR pada 31 Desember 2025
(3)Dalam hal status kolektibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mengalami perubahan dalam periode setelah tanggal 24 November 2025 sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, Penyalur KUR dapat melakukan penyesuaian status kolektibilitas pada laporan Januari 2026 yang disampaikan kepada lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan pada bulan Februari 2026.
(4)Dalam hal status kolektibilitas terakhir yang tercatat di Penyalur KUR pada 24 November 2025 menunjukkan kolektibilitas macet (kolektibilitas 5) atau kolektibilitas yang memenuhi syarat klaim penjaminan/pertanggungan KUR, Penyalur KUR menangguhkan proses pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR.
(5)Dalam hal proses pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR telah diajukan oleh Penyalur KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, tetap diproses oleh Penjamin/Asuransi KUR sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
(6)Dalam hal pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR yang telah dilakukan pembayaran oleh Penjamin/Asuransi KUR kepada Penyalur KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, tidak termasuk dalam ketentuan penangguhan proses pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR.
(7)Selama periode pemetaan, Penyalur KUR tetap melakukan:
1. a.penagihan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR atas Penerima KUR Terdampak kepada kuasa pengguna anggaran KUR; dan
2. b.pembayaran imbal jasa penjaminan/premi KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR.

BAB IV

PERLAKUAN KHUSUS KUR PERIODE RELAKSASI BAGI PENERIMA KUR TERDAMPAK

Pasal 7

(1)Perlakuan Khusus KUR periode relaksasi bagi Penerima KUR Terdampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini untuk melanjutkan usaha pascabencana.
(2)Berdasarkan hasil identifikasi Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perlakuan Khusus KUR periode Relaksasi bagi Penerima KUR Terdampak berupa:
1. a.pemberian grace period;
2. b.restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi;
3. c.relaksasi persyaratan agunan tambahan;
4. d.kemudahan administratif;
5. e.keringanan Suku Bunga/Marjin KUR melalui pemberian Tambahan Subsidi Bunga/Tambahan Subsidi Margin KUR; dan/atau
6. f.usulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR.

Pasal 8

(1)Perlakuan Khusus KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat diberikan kepada Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini yang berdasarkan hasil identifikasi Penyalur KUR masih dapat melanjutkan usaha.
(2)Perlakuan Khusus KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.grace period untuk angsuran pokok KUR, termasuk baki debet karena suplesi; dan
2. b.restrukturisasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi, dapat diberikan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR.
(3)Perlakuan Khusus KUR berupa relaksasi persyaratan agunan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dapat diberikan berdasarkan verifikasi status agunan tambahan Penerima KUR Terdampak, dengan ketentuan:
1. a.dalam hal agunan tambahan Penerima KUR Terdampak berstatus hilang, rusak, dan/atau berpindah posisi maka Penerima KUR Terdampak tidak diwajibkan menyediakan agunan tambahan baru;
2. b.dalam hal dokumen agunan tambahan bagi Penerima KUR Terdampak dengan plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berstatus hilang dan/atau rusak, maka dinilai tetap memenuhi persyaratan sebagai Penerima KUR Terdampak; dan
3. c.Penyalur KUR dapat bekerja sama dengan Penjamin/Asuransi KUR dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan kondisi agunan tambahan Penerima KUR Terdampak.
(4)Perlakuan Khusus KUR berupa kemudahan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dapat diberikan antara lain dalam bentuk:
1. a.permohonan aktivasi restrukturisasi oleh Penerima KUR Terdampak yang dapat dilakukan melalui telepon, surat elektronik, atau pesan singkat; dan
2. b.pemenuhan kelengkapan administrasi restrukturisasi dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan restrukturisasi.
(5)Perlakuan Khusus KUR berupa keringanan Suku Bunga/Marjin KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan:
1. a.Suku Bunga/Marjin KUR sebesar 0% (nol persen) efektif per tahun, dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara menyesuaikan, sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini sampai dengan 31 Desember 2026; dan
2. b.Suku Bunga/Marjin KUR sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun, dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara menyesuaikan, selama periode 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 9

(1)Perlakuan Khusus KUR berupa usulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dapat diberikan kepada Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usahanya.
(2)Proses penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penyalur KUR memberikan Perlakuan Khusus KUR berupa:

a.restrukturisasi KUR berupa grace period untuk angsuran pokok KUR, pemberian perpanjangan jangka waktu KUR dan/atau suplesi kepada Penerima KUR Terdampak yang dapat melanjutkan usaha, sesuai dengan kebijakan Penyalur KUR;
b.pengajuan klaim penjaminan/pertanggungan KUR kepada Penjamin/Asuransi KUR atas Penerima KUR Terdampak yang memenuhi syarat klaim penjaminan/pertanggungan KUR per 24 November 2025 dengan dapat memperhatikan kinerja keuangan Penjamin/Asuransi KUR; dan/atau
c.pengusulan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan KUR bagi Penerima KUR Terdampak yang sama sekali tidak dapat melanjutkan usaha, terhadap Penerima KUR Terdampak dengan akad kredit/pembiayaan KUR sampai dengan diundangkannya Peraturan Menteri Koordinator ini.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…