DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria perubahan daftar proyek strategis nasional, tata cara penyampaian usulan, verifikasi dan penilaian suatu proyek strategis nasional, tata cara penyampaian usulan, verifikasi dan penilaian perubahan suatu proyek strategis nasional, penetapan perubahan daftar proyek strategis nasional, pemantauan dan evaluasi daftar proyek strategis nasional, pelaporan suatu proyek strategis nasional dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan, dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas -2-
5.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
6.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
10.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 717);
11.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, EVALUASI, PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: -3-

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/kepala lembaga negara, gubernur, bupati/wali kota, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia dan/atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4.Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas.
5.Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
6.Tim Pelaksana KPPIP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:

a.kriteria perubahan daftar Proyek Strategis Nasional;
b.tata cara penyampaian usulan, verifikasi, dan penilaian suatu Proyek Strategis Nasional;
c.tata cara penyampaian usulan, verifikasi, dan penilaian perubahan suatu Proyek Strategis Nasional;
d.penetapan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional;
e.pemantauan dan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional; dan
f.pelaporan suatu Proyek Strategis Nasional.

BAB II

KRITERIA PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 3

(1)Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional memiliki kriteria bersifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)Kriteria bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; -4-
2. b.memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
3. c.memperhatikan rencana tata ruang;
4. d.membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur kerja sama pemerintah dan swasta; dan/atau
5. e.memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan/atau keamanan nasional.
(3)Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah.
(4)Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.infrastruktur yang saling mendukung atau saling melengkapi dengan inftrastruktur lainnya; dan/atau
2. b.intrastruktur yang memperhatikan persebaran antar wilayah.
(5)Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan/atau keamanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
1. a.infrastruktur yang selaras, memenuhi kaidah pengelolaan, atau mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. b.infrastruktur memiliki dampak peningkatan produk domestik bruto;
3. c.infrastruktur memiliki dampak peningkatan lapangan kerja;
4. d.infrastruktur mendukung atau melengkapi pusat kegiatan ekonomi disekitarnya;
5. e.infrastruktur yang mendukung kedaulatan wilayah; dan/atau
6. f.infrastruktur yang mendukung keamanan nasional.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 4

(1)Usulan suatu Proyek Strategis Nasional disampaikan kepada Menteri secara tertulis oleh:
1. a.PJPK; dan/atau
2. b.Badan Usaha.
(2)Penyampaian usulan suatu Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan dokumen: -5-
1. a.surat rekomendasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan dari menteri/kepala lembaga sesuai dengan kewenangannya;
2. b.rencana pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
3. c.kajian Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
4. d.rencana aksi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan
5. e.peta lokasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan.
(3)Surat rekomendasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan dari menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.nama Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
2. b.nama PJPK atau Badan Usaha pengusul;
3. c.lokasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan/atau
4. d.ringkasan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan.
(4)Rencana pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
1. a.sumber pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
2. b.skema pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan;
3. c.nilai investasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan/atau
4. d.nilai kebutuhan pengadaan tanah.
(5)Kajian Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.kajian pendahuluan;
2. b.kajian rencana induk;
3. c.kajian rencana strategis;
4. d.kajian perencanaan pengadaan tanah; dan/atau
5. e.kajian prastudi kelayakan.
(6)Rencana aksi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

(1)Berdasarkan dokumen usulan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Menteri menugaskan Tim Pelaksana KPPIP untuk melakukan verifikasi dan penilaian.
(2)Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. -6-
(3)Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha, dan/atau pihak lainnya dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana menyampaikan usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.
(5)Ketentuan teknis mengenai tata cara verifikasi dan penilaian atas usulan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua Tim Pelaksana KPPIP.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN PERUBAHAN SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 6

(1)Suatu Proyek Strategis Nasional dapat diubah berdasarkan usulan yang disampaikan secara tertulis oleh PJPK dan/atau Badan Usaha kepada Menteri.
(2)Usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perubahan nomenklatur suatu Proyek Strategis Nasional;
2. b.perubahan lingkup suatu Proyek Strategis Nasional; dan/atau
3. c.penghapusan dari daftar Proyek Strategis Nasional.
(3)Usulan perubahan nomenklatur suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan alasan perubahan.
(4)Usulan perubahan lingkup suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan kajian perubahan lingkup proyek.
(5)Usulan penghapusan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal:
1. a.proyek dimaksud telah selesai dan tidak memerlukan lagi fasilitas Proyek Strategis Nasional; dan/atau
2. b.berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Proyek Strategis Nasional.

Pasal 7

(1)Berdasarkan usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPPIP melakukan verifikasi dan penilaian. -7-
(2)Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pelaksana menyampaikan usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.
(5)Ketentuan teknis mengenai tata cara verifikasi dan penilaian atas usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua Tim Pelaksana KPPIP.

BAB V

PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Pasal 8

(1)Usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan/atau Pasal 7 ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Penyampaian usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan hasil verifikasi dan evaluasi.

Pasal 9

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan suatu Proyek Strategis Nasional berdasarkan arahan Presiden selain yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Pelaksana menyampaikan kepada PJPK dan/atau Badan Usaha untuk melengkapi dokumen usulan penambahan dan/atau perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.

Pasal 10

Berdasarkan persetujuan Presiden terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional, Menteri menugaskan Tim Pelaksana KPPIP untuk menyusun peraturan Menteri mengenai perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Proyek Strategis Nasional dan pembentukan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…