DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan format naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas, terutama yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik;
c.bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan di bidang kearsipan, sehingga perlu diganti; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
8.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini yang dimaksud dengan:

1.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka penyelenggaraan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
2.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4.Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional serta penggunaan lambang negara, logo, dan stempel dinas.
5.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
6.Unit Pengolah adalah unit kerja pada Pencipta Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip Aktif sebagai berkas kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lingkungannya;
7.Unit Kearsipan adalah unit kerja pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan;
8.Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Logo adalah gambar dan/atau huruf sebagai identitas Lembaga Negara.
10.Kop Surat Dinas adalah kepala surat yang menunjukan jabatan atau nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditempatkan dibagian atas kertas.
11.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang melekat pada pejabat yang berwenang untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
12.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
13.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
14.Aplikasi Bidang Kearsipan adalah sistem pengelolaan kearsipan yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.

Pasal 2

Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun dengan tujuan:

a.sebagai panduan dalam penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
b.memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun dengan pihak di luar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas dimaksud pada Pasal 2 meliputi:

a.jenis dan format Naskah Dinas;
b.pembuatan Naskah Dinas;
c.pengamanan Naskah Dinas;
d.kewenangan penandatanganan Naskah Dinas; dan
e.pengendalian Naskah Dinas.

BAB II

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

Pasal 4

(1)Jenis Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.Naskah Dinas arahan;
2. b.Naskah Dinas korespondensi;
3. c.Naskah Dinas khusus; dan
(2)Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a adalah Naskah Dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, dan penetapan, serta penugasan.
(3)Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Naskah Dinas yang memuat interaksi antar unit organisasi atau antar pejabat baik secara vertikal maupun horizontal.
(4)Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c adalah Naskah Dinas dengan format dan keabsahan yang diatur secara khusus untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan.
(6)Ketentuan penulisan dan Format Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 5

Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Naskah Dinas pengaturan;
b.Naskah Dinas penetapan; dan
c.Naskah Dinas penugasan.

Pasal 6

Jenis Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

a.peraturan perundang-undangan;
b.instruksi;
c.surat edaran; dan
d.standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.

Pasal 7

(1)Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disusun dalam bentuk keputusan.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani keputusan adalah pimpinan tertinggi atau pejabat lain yang menerima pendelegasian wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

a.surat perintah; atau
b.surat tugas.

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.Naskah Dinas korespondensi internal; dan
b.Naskah Dinas korespondensi eksternal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.nota dinas;
b.disposisi; dan
c.surat undangan internal.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…