Peraturan ini mengubah Lampiran Peraturan Menteri Koordinatro Bidang Perckonornian Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraruran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. -3- Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2025 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna NIP. 197405071999031002 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KODE KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN FUNGSI FASILITATIF PR PERENCANAAN 01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan 01 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Master Plan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP. 02 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM. 03 Rencana Strategis (Renstra) Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Renstra. 04 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Naskah terkait penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. 02 Perencanaan Kinerja dan Anggaran 01 Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai dari pengumpulan bahan, pemrosesan dan penetapan Pagu Indikatif, Pagu Definitif Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 02 Rencana Kinerja Tahunan Naskah yang berkaitan dengan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Inisiatif Baru Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Program dan Anggaran berdasar Inisiatif Baru. 03 Penetapan Kinerja 01 Menteri Naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Pimpinan Unit Kerja Naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 04 Revisi Dokumen Anggaran 01 Revisi Dokumen Anggaran Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran. -5- 02 Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya ABT. 03 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya APBNP. 05 Analisis Kebijakan Pembangunan 01 Analisis dan Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan dan penyusunan rencana analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian. 02 Pengembangan Kajian Kebijakan Naskah yang berkaitan dengan pengembangan kajian kebijakan di bidang perekonomian. 03 Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. 06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. DI DATA DAN SISTEM INFORMASI 01 Pengelolaan Data 01 Pengumpulan Data Naskah yang berkaitan dengan proses pengumpulan data di bidang perekonomian. 02 Pengelolaan dan Penyajian Data Naskah yang berkaitan dengan pengolahan dan penyajian data di bidang perekonomian. 02 Sistem Informasi Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 01 Rencana strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi meliputi penyusunan dan penetapan rencana strategis (master plan) pembangunan manajemen sistem informasi. 02 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen arsitektur dan implementasi aplikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta infrastrukturnya termasuk pengelolaan website. 03 Perekaman dan Pemutakhiran Data Naskah yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data. 04 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data Naskah yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan migrasi. -6- 05 Dokumen Hosting Naskah yang berkaitan dengan dokumen hosting. 06 Layanan Back Up Data Digital Naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan Back Up Data Digital. AK AKUNTABILITAS KINERJA 01 Perencanaan Kinerja 01 Penyusunan Indikator Kinerja, Rencana Aksi dan Manual Indikator Kerja Utama (IKU) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan indikator kinerja, rencana aksi dan manual Indikator Kerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual Indikator Kerja Utama (IKU) Naskah yang berkaitan dengan penetapan Perencanaan Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU antara pimpinan dan bawahan (Menteri, Eselon I, dan Eselon II). 03 Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Aksi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja 01 Pengumpulan Data Capaian Kinerja Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data capaian kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Pengukuran Capaian Kinerja Naskah yang berkaitan dengan pengukuran capaian kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Pengembangan Manajemen Kinerja Naskah yang berkaitan dengan pengembangan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Naskah yang berkaitan dengan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 01 Laporan Capaian Kinerja Berkala Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja periode bulanan, triwulan, dan semesteran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan pada unit Menteri, Eselon I, dan Eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Laporan Insidental/Capaian Kinerja Lainnya Naskah yang berkaitan dengan publikasi data kinerja dari perencanaan kinerja sampai pada laporan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 04 Monitoring dan Evaluasi Kinerja -7- Naskah yang berkaitan dengan analisis, monitoring, dan evaluasi kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 01 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Naskah yang berkaitan dengan Pedoman dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Laporan Hasil Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan Hasil Evaluasi Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Pemanfaatan Hasil Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. EP EVALUASI DAN PELAPORAN 01 Pemantauan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pelaksanaan program-program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Evaluasi Program 01 Evaluasi Program Unit Kerja Naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program unit kerja. 02 Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan seluruh program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Laporan 01 Laporan Berkala Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja seperti laporan harian, laporan mingguan, bulanan, triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. 02 Laporan Khusus/Laporan Insidental Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: pidato Presiden dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 03 Laporan Perkembangan (Progress Report) Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun). PS PERPUSTAKAAN 01 Pengadaan Bahan Pustaka 01 Pembelian Bahan Pustaka Naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui pembelian mulai dari penyusunan daftar pemesanan buku, pengajuan -8- usulan sampai dengan pembelian termasuk berita acara serah terima buku. 02 Hibah Naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui hibah. 03 Sumbangan Naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan dari instansi lain. 04 Kerjasama Naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga lain. 02 Pengolahan Bahan Pustaka 01 Inventarisasi Naskah terkait proses penginputan data bahan pustaka ke buku induk, katalogisasi, penyusunan data bibliografi, penentuan abstrak dan labelisasi bahan pustaka. 02 Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka Naskah terkait kegiatan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka. 03 Stock Opname Naskah terkait kegiatan stock opname. 04 Penyiangan Naskah terkait kegiatan penyiangan bahan pustaka. 03 Layanan Perpustakaan 01 Sirkulasi Bahan Pustaka Naskah terkait sirkulasi bahan pustaka meliputi peminjaman bahan pustaka, layanan rujukan, dan literasi informasi termasuk penyusunan kartu buku. 02 Keanggotaan Perpustakaan Naskah terkait dengan keanggotaan perpustakaan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberhentian. PH PRODUK HUKUM 01 Program Legislasi Naskah yang berkaitan dengan program legislasi yang dilakukan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 02 Produk Hukum 01 Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur. 02 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan). 03 Instruksi/Surat Edaran Naskah yang berkaitan dengan Instruksi/Surat Edaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 04 Surat Perintah Naskah yang berkaitan dengan Surat Perintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Perjanjian Kerja Sama 01 Perjanjian Dalam Negeri -9- Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, administrasi kerja sama, dan naskah perjanjian kerja sama dalam negeri. 02 Perjanjian Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, administrasi kerja sama, dan naskah perjanjian kerja sama luar negeri. 04 Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum 01 Dokumentasi Produk Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan dan kegiatan dokumentasi produk hukum. 02 Publikasi Produk Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan dan kegiatan publikasi produk hukum seperti kegiatan sosialisasi produk hukum dan penyebarluasan produk/instrumen hukum kepada lembaga, masyarakat, dan/atau perorangan. 05 Telaah Produk Hukum/Perjanjian/Akta Naskah yang berkaitan dengan penelaahan produk hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian termasuk telaah perjanjian dan akta dan penelaahan produk hukum di Bidang Perekonomian. 06 Pemberian Pertimbangan Hukum Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan fasilitasi pemberian pertimbangan hukum. 07 Advokasi Hukum 01 Advokasi Hukum Kasus Perdata Naskah terkait dengan bantuan hukum kasus perdata yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Advokasi Hukum Kasus Pidana Naskah terkait dengan bantuan hukum kasus pidana yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Advokasi Hukum Kasus Tata Usaha Negara Naskah terkait dengan bantuan hukum kasus Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 04 Uji Materil (Judicial Review) Naskah terkait dengan bantuan hukum dalam permohonan pengujian formil dan materil peraturan perundang- undangan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 01 Organisasi Naskah yang berkaitan dengan penataan organisasi. 02 Penataan Instrumen Jabatan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan instrumen jabatan meliputi antara lain analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, peta jabatan, dan evaluasi jabatan Aparatur Sipil Negara. -10- 03 Tata Laksana Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi antara lain proses bisnis, mekanisme kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP). RB Manajemen Reformasi Birokrasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kemajuan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian termasuk penetapan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 01 Perencanaan Reformasi Birokrasi Naskah yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan reformasi birokrasi. 02 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. 03 Evaluasi Reformasi Birokrasi Naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan reformasi birokrasi. 04 Pelaporan Reformasi Birokrasi Naskah yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan reformasi dan birokrasi. SD PERSIDANGAN 01 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 01 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri) Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 02 Rapat Terbatas Tingkat Menteri (Ratas Tingkat Menteri) Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Terbatas Tingkat Menteri, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 03 Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 02 Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan -11- penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 03 Rapat Internal Staf 01 Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 02 Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 04 Penyiapan Naskah Menteri Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, penyiapan, pengolahan, harmonisasi, penyampaian informasi perkembangan kebijakan di bidang perekonomian, penatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan Menteri. 01 Pengumpulan Bahan Naskah Menteri Naskah terkait pengumpulan dan penyiapan bahan naskah kegiatan Menteri, serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan di bidang perekonomian. 02 Pengolahan dan Harmonisasi Bahan Naskah Menteri Naskah terkait pengolahan dan harmonisasi bahan naskah Menteri serta penyajian dokumen naskah kegiatan Menteri. 03 Dokumentasi Naskah Menteri Naskah terkait penatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan Menteri. HM KEHUMASAN 01 Peliputan dan Dokumentasi Naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti foto, video, rekaman suara, dan multimedia. 02 Penyajian Informasi 01 Publikasi Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya, serta pengelolaan dokumentasi. -12- 02 Sayembara/Lomba Pembuatan Logo Lembaga Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sayembara/lomba pembuatan logo lembaga. 03 Penerbitan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan bulletin/majalah/jurnal/surat kabar/naskah sumber/karya ilmiah dan popular serta kegiatan lain semacamnya mulai dari perencanaan sampai penyebaran. 04 Pers/Media Massa Naskah yang berkaitan dengan masalah penerangan yang dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain semacamnya berupa wawancara dan konferensi pers/press release dari pemberitaan lain. 03 Keterbukaan Informasi Publik Naskah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk didalamnya pengelolaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 04 Hubungan Antar Lembaga 01 Lembaga Negara Naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Kementerian/Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah. 02 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat. 03 Perusahaan/Badan Usaha Naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perusahaan/badan usaha. 04 Perguruan Tinggi/Sekolah Naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/sekolah. 05 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan dan/atau forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. 05 Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan 01 Penghargaan/tanda kenang-kenangan Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda penghargaan dan kenang-kenangan kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara yang memiliki jasa prestasi besar. 02 Ucapan duka/terima kasih/permohonan maaf Naskah yang berkaitan dengan ucapan (terima kasih, bela sungkawa, atau permohonan maaf) kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara. 06 Dokumen Hosting Naskah yang terkait dengan pengelolaan website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 07 Dengar Pendapat/Hearing DPR Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Dengar pendapat/Hearing dengan DPR. 08 Edukasi Publik -13- Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan edukasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian. 09 Manajemen Strategi Komunikasi Naskah yang berkaitan dengan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 10 Monitoring dan Analisis Berita Naskah yang berkaitan dengan pemantauan, penelaahan, dan pengendalian berita di bidang perekonomian. 11 Layanan Pengaduan dan Informasi Publik Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik. RT RUMAH TANGGA 01 Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 01 Gedung dan Bangunan Naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan gedung, auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, dan wisma. 02 Kendaraan Dinas Naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas termasuk kendaraan dinas yang dilaksanakan dengan sewa. 03 Instalasi/jaringan Naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan sarana instalasi air/ listrik/telekomunikasi, Local Area Network (LAN), penerangan, dan peralatan kantor lainnya. 02 Keamanan dan Ketertiban Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor, termasuk pengelolaan parkir. 03 Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan rapat dan urusan dalam seperti permintaan pelayanan, proses pelayanan rapat, konsumsi rapat termasuk pertanggungjawabannya. 04 Pertamanan dan Kebersihan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengelolaan kebersihan gedung dan taman. TU KETATAUSAHAAN 01 Persuratan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan persuratan. 01 Pengelolaan Persuratan Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan persuratan. 02 Pembinaan Persuratan Naskah yang berkaitan dengan pembinaan persuratan termasuk pengurusan surat masuk dan surat keluar. 02 Permintaan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan permintaan ijin perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Kearsipan -14- Naskah yang terkait dengan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 01 Pengelolaan Arsip Dinamis Naskah yang berkaitan dengan penciptaan, penggunaanm pemeliharaan, penataan, penyimpanan, dan layanan arsip dinamis. 02 Alih Media Arsip Naskah yang berkaitan dengan alih media arsip. 03 Pengelolaan Arsip Vital Naskah yang berkaitan dengan kegiatan seleksi, perlindungan, dan pemulihan. 04 Pemindahan Arsip Naskah yang berkaitan dengan pemindahan arsip. 05 Pemusnahan Arsip Naskah yang berkaitan dengan pemusnahan arsip. 06 Penyerahan Arsip Naskah yang berkaitan dengan Penyerahan arsip. 07 Pembinaan dan Konsultasi Kearsipan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan konsultasi kearsipan. 04 Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan Naskah yang berkaitan tentang kegiatan monitoring/ pengawasan dan evaluasi sistem kearsipan yang diterapkan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 05 Keprotokolan 01 Upacara/Acara Kedinasan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan, dan apel. 02 Agenda Pimpinan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan. 03 Kunjungan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam negeri dan luar negeri Menteri. 04 Sambutan/Pidato Naskah yang berkaitan dengan administrasi dan penyiapan sambutan/pidato meliputi bahan sambutan/pidato Presiden di Bidang Perekonomian termasuk sambutan/pidato Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/pejabat pimpinan tinggi madya serta bahan paparan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 06 Tata Usaha 01 Tata Usaha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus -15- Naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus. PB PENGADAAN BARANG/JASA 01 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan pengadaan barang/jasa meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 01 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Naskah yang berkaitan dengan perencanaan pengadaan barang/jasa. 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 03 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa. 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik. 03 Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Naskah yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan meliputi antara lain pelatihan, uji kompetensi, dan kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa. 04 Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan advokasi di bidang pelaksanaan dan sistem informasi pengadaan barang/jasa. BM BARANG MILIK NEGARA (BMN) 01 Perencanaan Kebutuhan BMN Naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan analisis kebutuhan peralatan BMN. 02 Pengelolaan BMN 01 Pengelolaan Barang Habis Pakai Naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengelolaan barang habis pakai. 02 Pengelolaan Barang Bergerak/Barang Inventaris Naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengelolaan barang bergerak/barang inventaris. 03 Pengelolaan Tanah dan Bangunan Naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengelolaan tanah dan bangunan. 04 Pengelolaan Aset Tak Berwujud Naskah yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan aset tak berwujud antara lain software. 05 Pejabat Pengguna BMN Naskah yang terkait dengan proses penetapan Kuasa Pengguna BMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 06 Pembukuan BMN -16- Naskah yang berkaitan dengan proses pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan BMN dan penyusunan daftar barang penggunan/daftar Barang Kuasa Pengguna dan daftar BMN. 07 Inventarisasi BMN Naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 08 Pergudangan Naskah yang berkaitan dengan pergudangan, meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dari gudang. 09 Penggunaan Naskah yang berkaitan dengan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 10 Pemanfaatan Naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. 11 Pengamanan dan Pemeliharaan BMN Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengamanan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, termasuk pelaporan kerusakan, dan pemeliharaan/perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan server/hosting, dan perbaikan kendaraan dinas. 12 Penilaian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 13 Pemindahtanganan Naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 14 Pemusnahan Naskah yang berkaitan dengan proses pengusulan pemusnahan, persetujuan, dan pelaksanaan pemusnahan BMN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 15 Penghapusan BMN Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan BMN mulai dari persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan, sampai dengan pelaporan. 16 Laporan BMN Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan BMN yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. 04 Pengawasan dan Pengendalian BMN Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian BMN. 05 Penatausahaan Barang Persediaan -17- 01 Distribusi Barang Persediaan Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian barang persediaan. 02 Laporan Barang Persediaan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Barang Persediaan yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. 03 Standar Harga Barang Persediaan Naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pembuatan standar harga barang persediaan. KU ADMINISTRASI KEUANGAN 01 Pelaksanaan Anggaran 01 Pejabat Pengelola Keuangan Naskah yang berkaitan dengan pejabat pengelola keuangan berupa penetapan: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kuasa pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf pengelola keuangan. 02 Pengeluaran Anggaran/Belanja Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran anggaran/belanja, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), termasuk naskah terkait petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 03 Penggajian dan Tunjangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai berupa daftar gaji pegawai, kartu gaji, dan bukti pembayarannya serta tunjangan pegawai. 04 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan. 02 Pengelolaan Perbendaharaan 01 Pajak Naskah yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran pajak. 02 Pembukuan Anggaran Naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan, termasuk Rekening Koran Bank, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas Laporan Pendapatan Negara, dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran, Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. 03 Rekening Pemerintah Naskah yang berkaitan dengan rekening pemerintah. 04 Verifikasi Anggaran -18- Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran. 05 Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri Naskah Dinas yang berkaitan dengan pinjaman/bantuan/ hibah dari luar negeri. 03 Ketatausahaan Keuangan Naskah yang berkaitan dengan dengan kegiatan permintaan dan penerbitan Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) serta permohonan pinjaman. 04 Laporan Keuangan 01 Laporan Keuangan Triwulanan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan triwulanan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CALK. 02 Laporan Keuangan Semesteran Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CALK. 03 Laporan Keuangan Tahunan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CALK. 04 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan SAI. 05 Pertanggungjawaban Keuangan Negara 01 Laporan Hasil Pemeriksaan Naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan tindak lanjutnya. 02 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara Naskah yang berkaitan dengan proses tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. KP KEPEGAWAIAN Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan perencanaan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, dan pelaksanaan penerapan disiplin dan kesejahteraan pegawai. 01 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara. 01 Perencanaan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Naskah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara. 02 Formasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana Naskah yang berkaitan dengan penyusunan formasi jabatan fungsional dan pelaksana. 02 Pengadaan dan Penempatan Aparatur Sipil Negara 01 Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara -19- Naskah yang berkaitan dengan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk PPPK. 02 Penetapan Pengumuman Kelulusan Naskah yang berkaitan dengan penetapan pengumuman kelulusan. 03 Berkas Lamaran yang Tidak Diterima Naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima. 04 Nota Usul Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan. 03 Seleksi Terbuka Jabatan Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pejabat mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan. 04 Mutasi Pegawai 01 Alih Tugas Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Naskah yang berkaitan dengan KGB. 04 Usulan Peninjauan Masa Kerja Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji. 05 Mutasi Keluarga Naskah yang berkaitan dengan usulan dan penetapan penyesuaian tunjangan Keluarga termasuk proses pengurusan surat izin pernikahan/perceraian. 06 Promosi Naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan. 07 Rotasi Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas. 08 Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Naskah yang berkaitan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat. 05 Pengangkatan dan Pemberhentian 01 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural. 02 Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional. 03 Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan pelaksana. -20- 06 Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh) 01 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan yang belum diisi secara definitif. 02 Pelaksana Harian (Plh) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, cuti, sakit, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan). 07 Pengembangan Karir Pegawai 01 Kompetensi Pegawai Naskah yang berkaitan dengan kompetensi pegawai termasuk penilaian kompetensi pegawai dan ujian kompetensi/Assesment test. 02 Pemetaan/talent mapping pegawai Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/talent mapping pegawai. 03 Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai. 04 Ujian Dinas Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai. 05 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah yang berkaitan dengan pelatihan penjejangan. 06 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/Kursus Naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/kursus. 07 Tugas Belajar Naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar. 08 Angka Kredit Naskah yang berkaitan dengan penilaian dan penetapan angka kredit. 08 Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) 01 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja Naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja ASN dan standar kerja. 02 Standar Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Naskah yang berkaitan dengan usul dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. 03 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN, analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN dan Teknis penilaian kinerja ASN. 04 Hasil Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja Pegawai ASN dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN -21- Naskah yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja pegawai ASN dan standar kinerja jabatan pegawai ASN. 09 Kode Etik, Kode Perilaku, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 01 Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Naskah yang berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku pegawai. 02 Disiplin Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai berupa daftar hadir pegawai, rekapitulasi daftar hadir, laporan disiplin pegawai, surat keterangan ketidakhadiran/hadir dan pulang tidak pada waktunya, dan pemantauan disiplin pegawai lainnya. 03 Pemberhentian Pegawai dengan Hormat Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, penyederhanaan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan rohani. 04 Pemberhentian Pegawai dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan, dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 05 Pemberhentian Pegawai Sementara Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian sementara pegawai. 06 Pensiun ASN Naskah yang berkaitan dengan administrasi pensiun pegawai ASN, perekaman dan pemeliharaan data pensiun, penetapan pensiun ASN, penetapan pertimbangan teknis pensiun ASN. 10 Bantuan Hukum Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum pegawai. 11 Status dan Kedudukan Pegawai 01 Status dan Kedudukan Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian. 02 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan keberatan pegawai. 03 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian termasuk pengajuan keberatan pegawai serta bantuan/advokasi hukum bagi pegawai. 12 Sistem Informasi Kepegawaian 01 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan database kepegawaian ASN, penyelesaian permasalahan data -22- kepegawaian, penyajian informasi kepegawaian ASN dan non ASN dan pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik. 02 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik Naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian fisik. 03 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik Naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian elektronik. 13 Administrasi Pegawai 01 Data/Keterangan Pegawai Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai. 02 Cuti Naskah yang berkaitan dengan cuti pegawai. 03 Kartu Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai. 04 Kartu Istri/Kartu Suami Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu). 05 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah yang berkaitan dengan KP4. 06 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Naskah yang berkaitan dengan LHKPN dan LHKASN. 07 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Naskah yang berkaitan dengan penyusunan DUK. 14 Kesejahteraan Pegawai 01 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai. 02 Bantuan Sosial Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah. 03 Konsultasi dan Pembinaan Mental Pegawai Naskah yang berkaitan dengan konsultasi pegawai dan bimbingan mental pegawai termasuk didalamnya kegiatan keagamaan dan capacity building. 04 Medical record Naskah yang berkaitan dengan medical record pegawai. 05 Olahraga/Kesenian/Rekreasi Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga/kesenian/rekreasi. 06 Fasilitas Pegawai Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas pegawai. 07 Tabungan Pensiun (Taspen) -23- Naskah yang berkaitan dengan pembuatan kartu dan layanan Taspen. 08 Tabungan Perumahan (Bapetarum) Naskah yang berkaitan dengan layanan Tabungan Perumahan. 09 Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan seperti piagam/tanda jasa (Bintang Satyalencana dan sejenisnya). 10 Administrasi Pakaian Dinas Naskah yang berkaitan dengan administrasi pakaian dinas. 15 Organisasi Non Kedinasan 01 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 02 Dharma Wanita Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 03 Koperasi Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koperasi. 17 Pengarusutamaan Gender Naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pengarusutamaan gender. 18 Berkas Perseorangan Naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai mulai lamaran sampai dengan pensiun pegawai. PW PENGAWASAN 01 Perencanaan Kebijakan Pengawasan 01 Perencanaan Pengawasan Naskah yang berkaitan dengan rencana pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai dengan pemantauan rencana, dan program pengawasan. 02 Kerjasama Pengawasan Naskah yang berkaitan dengan penyusunan sampai dengan penetapan kerjasama pengawasan. 02 Audit/Pemeriksaa Naskah yang berkaitan dengan audit/pemeriksaan mulai dari penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat- menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 01 Audit Kinerja Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja yang meliputi audit kepegawaian, audit pengelolaan keuangan negara, audit pengelolaan BMN, dan audit LAKIP. 02 Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Khusus Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus. 03 Probity Audit Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. 04 Audit atas Aspek Keuangan Tertentu -24- Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit atas aspek keuangan tertentu. 05 Audit (TIK) Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 03 Reviu Naskah yang berkaitan dengan reviu, mulai dari penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 01 Reviu Laporan Keuangan Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan. 02 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RKA-KL dan reviu revisi RKA-KL. 03 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa. 04 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RK-BMN. 05 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 04 Evaluasi Naskah yang berkaitan dengan evaluasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 01 Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Eselon I Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I. 02 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi PMPRB. 03 Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP. 04 Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian kapabilitas APIP. 05 Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI) Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian ZI. 06 Evaluasi Terpisah Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi terpisah. 05 Pemantauan -25- Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan. 01 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara. 02 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Eksternal Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara. 03 Pengaduan Masyarakat Naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 04 Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah yang berkaitan dengan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 06 Pengawasan Lainnya 01 Pedoman Pengawasan Internal Naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman terkait kegiatan pengawasan sampai dengan penetapan, bimbingan teknis, maupun sosialisasinya. 02 Pembinaan Komitmen Anti Korupsi Naskah yang berkaitan dengan Pembinaan komitmen anti korupsi antara lain meliputi, pencanangan/penguatan Zona Integritas (ZI), program dan kegiatan wilayah bebas dari korupsi (WBK), penilaian dan penetapan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sosialisasi anti korupsi, kampanye anti korupsi, penerapan sistem peringatan dini (early warning system) penetapan pejabat anti korupsi dan sebagainya. 03 Whistleblowing System Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, penerapan serta penguatan Whistleblowing System di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 04 Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI kepada unit kerja. 05 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). 06 Pengelolaan Gratifikasi Naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi. 07 Forum Pengawasan Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan forum pengawasan. 08 SP4N LAPOR -26- Naskah yang berkaitan dengan penanganan pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR. 09 Manajemen Risiko Naskah yang berkaitan dengan manajemen risiko Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai dari penyusunan matriks manajemen risiko hingga monitoring dan evaluasi. 10 Telaah Sejawat Naskah yang berkaitan dengan kegiatan APIP dalam rangka penjaminan dan pengembangan mutu instansi (dinilai/menilai APIP K/L lain). 11 Peran Konsultansi Naskah yang berkaitan dengan konsultansi/pendampingan. -27- FUNGSI SUBSTANTIF BUM Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang BUMN. 01 Superholding Naskah yang berkaitan dengan Daya Anagata Nusantara (Danantara). 02 BUMN di bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Industri Energi, Minyak, dan Gas termasuk hilirisasi. 03 BUMN di bidang Industri Farmasi dan Kesehatan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Industri Farmasi dan Kesehatan termasuk hilirisasi. 04 BUMN di bidang Industri Manufaktur Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Industri Manufaktur termasuk hilirisasi. 05 BUMN di bidang Industri Mineral dan Batubara Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Industri Mineral dan Batubara termasuk hilirisasi. 06 BUMN di bidang Industri Agro Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Industri Agro termasuk hilirisasi. 07 BUMN di bidang Jasa Infrastruktur Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Jasa Infrastruktur. 08 BUMN di bidang Jasa Logistik Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Jasa Logistik. 09 BUMN di bidang Jasa Keuangan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Jasa Keuangan. 10 BUMN di bidang Usaha Bisnis Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Usaha Bisnis. 11 BUMN di bidang Jasa Pariwisata Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Jasa Pariwisata. 12 BUMN di bidang Jasa Telekomunikasi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Jasa Telekomunikasi. 13 BUMN di bidang Industri Pupuk -28- Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Usaha BUMN Industri Pupuk termasuk hilirisasi. KSE KERJA SAMA EKONOMI 01 Kerja Sama Ekonomi Asia Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia. 01 Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Tengah. 02 Kerja Sama Ekonomi Asia Timur Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Timur. 03 Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Tenggara. 04 Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Selatan. 02 Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah. 01 Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa Barat. 02 Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur. 03 Kerja Sama Ekonomi Afrika Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Afrika. 04 Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Timur Tengah. 03 Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik. 01 Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika Utara. 02 Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan. 03 Kerja Sama Ekonomi Australia Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Australia. 04 Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania -29- Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama ekonomi New Zealand dan Oceania. 04 Kerja Sama Ekonomi Regional Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi regional. 01 Kerja Sama Ekonomi APEC Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi pada Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) atau Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik. 02 Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Sub Regional. 03 Kerja Sama Ekonomi Internal ASEAN Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internal Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. 04 Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi Mitra Wicara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) atau Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. 05 Kerja Sama Ekonomi CPTPP Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi pada Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) atau Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik. 05 Kerja Sama Ekonomi Multilateral Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi multilateral. 01 Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral. 02 Kerja Sama Lembaga Pembiayaan Internasional Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama lembaga pembiayaan internasional. 03 Kerja Sama Perdagangan dan Industri Multilateral Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerjasama perdagangan dan industri multilateral. 04 Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kerja sama pembangunan berkelanjutan. 06 Kerja Sama Ekonomi Internasional Tematik Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi internasional tematik. 07 Kerja Sama Ekonomi Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dalam negeri. -30- INV INVESTASI 01 Kebijakan K/L di Bidang Investasi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan investasi mulai proses perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementeriaan/Lembaga yang terkait isu di bidang investasi. 02 Percepatan Investasi Naskah yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan perizinan berusaha. 01 Kemudahan dan Insentif Investasi Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kemudahan dan insentif investasi. 02 Perluasan dan Promosi Investasi Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perluasan dan promosi investasi. 03 Investasi Strategis Naskah yang berkaitan dengan investasi strategis meliputi perencanaan dan analisis, promosi dan fasilitasi investasi serta pemantauan dan evaluasi. EKM EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN 01 Fiskal Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang fiskal. 01 Penerimaan Pajak Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penerimaan perpajakan. 02 Penerimaan Negara Bukan Pajak Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang negara bukan pajak. 03 Pengeluaran Negara Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengeluaran negara. 04 Pembiayaan Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pembiayaan. 05 Insentif Fiskal Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang insentif fiskal. 06 Analisis Kebijakan Fiskal Naskah yang berkaitan dengan analisis kebijakan fiskal. 02 Moneter, Neraca Pembayaran, dan Sektor Eksternal Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang moneter, neraca pembayaran, dan sektor eksternal. 01 Stabilitas Moneter Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang stabilitas moneter. 02 Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran. -31- 03 Neraca Pembayaran Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang neraca pembayaran. 04 Posisi Investasi Internasional Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang posisi investasi internasional. 05 Stabilitas Harga Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengendalian inflasi dan stabilitas harga. 06 Transaksi Berjalan Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang transaksi berjalan. 07 Transaksi Finansial dan Modal Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang transaksi finansial dan modal. 03 Perekonomian Daerah dan Sektor Riil Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil. 01 Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang ekonomi kawasan barat Indonesia. 02 Ekonomi Kawasan Timur Indonesia Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang ekonomi kawasan timur Indonesia. 03 Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil Barang Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan sektor riil barang. 04 Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil Jasa Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan sektor riil jasa. 05 Kebijakan Ekonomi Daerah Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perekonomian daerah. 06 Pengembangan Ekonomi Daerah Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan perekonomian daerah. 04 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan serta pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional. 01 Pasar Modal Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pasar modal. 02 Asuransi dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perasuransian dan lembaga keuangan bukan bank. 03 Perbankan Umum Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perbankan umum. 04 Perbankan Syariah -32- Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perbankan syariah. 05 Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pembiayaan UMKM dan sektor lainnya. 06 Analisis Kebijakan dan Pengembangan Perbankan Naskah yang berkaitan dengan analisis kebijakan dan pengembangan perbankan. 05 Literasi dan Keuangan Inklusif Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang literasi dan keuangan inklusif. 01 Kebijakan Literasi dan Keuangan Inklusif Naskah yang berkaitan dengan kebijakan literasi dan keuangan inklusif. 02 Pengembangan Literasi dan Keuangan Inklusif Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan literasi dan keuangan inklusif. 06 Pertumbuhan Ekonomi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pertumbuhan ekonomi. 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencapaian Target Pertumbuhan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi pencapaian target pertumbuhan. 02 Evaluasi Pencapaian Target Pertumbuhan Naskah yang berkaitan dengan evaluasi pencapaian target pertumbuhan. PED PERNIAGAAN DAN EKONOMI DIGITAL 01 Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga. 01 Perdagangan Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri. 02 Penggunaan Produk Dalam Negeri Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang penggunaan produk dalam negeri. 03 Persaingan Usaha Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang persaingan usaha. 04 Perlindungan Konsumen Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. 05 Tertib Niaga Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang tertib niaga. 02 Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional -33- Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional. 01 Peningkatan Ekspor Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan ekspor, pengembangan produk dan pasar ekspor. 02 Fasilitasi Perdagangan Internasional Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan Internasional. 03 Fasilitasi dan Pengendalian Impor Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang fasilitasi dan pengendalian impor. 03 Pengembangan Logistik Nasional Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan logistik nasional. 01 Kelembagaan Logistik Nasional Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kelembagaan, perizinan dan informasi rantai pasok. 02 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik. 03 Pengembangan Penyedia Jasa Logistik Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan penyedia jasa logistik. 04 Pengembangan Ekonomi Digital Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi digital. 01 Infrastruktur Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang infrastruktur ekonomi digital. 02 Sumber Daya Manusia Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang sumber daya manusia ekonomi digital. 03 Iklim Usaha dan Keamanan Siber Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang iklim dan usaha keamanan siber ekonomi digital. 04 Riset, Inovasi, dan Pengembangan Usaha Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang riset, inovasi, dan pengembangan usaha ekonomi digital. 05 Pendanaan dan Investasi Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pendanaan dan investasi ekonomi digital. 06 Kebijakan dan Regulasi Naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi ekonomi digital. ESD ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 01 Minyak dan Gas Bumi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang minyak dan gas bumi. -34- 01 Hulu Minyak dan Gas Bumi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hulu minyak dan gas bumi. 02 Hilir Minyak dan Gas Bumi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hilir minyak dan gas bumi. 02 Mineral dan Batubara 01 Hulu Mineral dan Batubara Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hulu mineral dan batubara. 02 Hilir Mineral dan Batubara Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hilir mineral dan batubara. 03 Ketenagalistrikan dan Geologi 01 Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan. 02 Kebijakan Pengembangan Geologi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang geologi. 04 Transisi Energi 01 Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang energi baru dan terbarukan. 02 Kebijakan Konservasi Energi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang konservasi energi. 03 Kebijakan Dekarbonisasi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pemantauan/tindaklanjut kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang dekarbonisasi. PIN PENGEMBANGAN INDUSTRI 01 Industri Agro Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Agro termasuk kebijakan industri dan hilirisasi hasil hutan dan perkebunan, industri makanan, hasil laut, dan perikanan, dan industri minuman dan tembakau. 02 Industri Kimia dan Farmasi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Kimia. 03 Industri Farmasi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Farmasi. 04 Industri Pengolahan Bahan Galian Non Logam -35- Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Bahan Galian Non Logam. 05 Industri Tekstil dan Produk Tekstil Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Tekstil dan Produk Tekstil. 06 Industri Alas Kaki Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Alas Kaki. 07 Industri Logam Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Logam. 08 Industri Mesin Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Mesin. 09 Industri Alat Transportasi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Alat Transportasi. 10 Industri Elektronika Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri Elektronika. 11 Industri Aneka Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang Industri aneka. 12 Industri Berorientasi Ekspor Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri berorientasi ekspor. 13 Industri Substitusi Impor Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang substitusi impor. 14 Kawasan Industri Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang kawasan industri. KTN KETENAGAKERJAAN Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagakerjaan. 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan kapasitas tenaga kerja. 02 Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang penempatan tenaga dan perluasan kesempatan kerja. 03 Hubungan Industrial dan Pengawasan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan. 04 Jaminan Sosial dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) -36- Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja. PKE PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI DAN PROYEK STRATEGIS 01 Pengembangan Kawasan Ekonomi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan Kawasan ekonomi. 01 Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 02 Kawasan Strategis Lainnya Naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pengembangan kawasan strategis lainnya. 02 Proyek Strategis Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang proyek strategis. 03 Alternatif Pembiayaan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang alternatif pembiayaan. PPW PENGEMBANGAN PARIWISATA 01 Program Peningkatan Aksesibilitas, Konektivitas dan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang program peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan tata kelola destinasi pariwisata. 02 Kebijakan Penguatan Ekosistem Pariwisata Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan ekosistem pariwisata. 03 Kebijakan Pembiayaan Pengembangan Pariwisata Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pembiayaan pengembangan pariwisata. PK PENUGASAN KHUSUS KPE Kebijakan Pemerataan Ekonomi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kebijakan pemerataan ekonomi. PKLN Pinjaman Komersial Luar Negeri Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait pinjaman komersial luar negeri. TPID Tim Pengendalian Inflasi Daerah Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi daerah. CPOPC Council of Palm Oil Producing Countries -37- Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan Council of Palm Oil Producing Countries. PKE Paket Kebijakan Ekonomi Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait paket kebijakan ekonomi. EoDB Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan kemudahan berusaha termasuk Online Single Submission (OSS). KPPIP Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. KEK Kawasan Ekonomi Khusus Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kawasan ekonomi khusus. EkUm Ekonomi Umat Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait ekonomi umat. CK Cipta Kerja Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait cipta kerja. P2DD Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. KUR Kredit Usaha Rakyat Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kredit usaha rakyat. KIPK Kredit Industri Padat Karya Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan Kredit Industri Padat Karya. KUA Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian. KPP Kredit Program Perumahan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan Kredit Program Perumahan. KUB Kegiatan Usaha Bullion Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan kegiatan usaha bullion. -38- BPDP Pengelolaan Dana Perkebunan Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan kelapa sawit berkelanjutan. PL Penugasan Khusus Lainnya Naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait penugasan khusus lainnya. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna NIP. 197405071999031002
Membuka PDF…