DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yaitu tentang , IGT yang sudah dilakukan kompilasi dan integrasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini tetap disimpan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899);
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf D.1 angka 8; huruf D.2 angka 5; huruf D.3 angka 28, dan angka 31; dan huruf E.2 angka 9, angka 10, dan angka 11 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
2.Ketentuan huruf B angka 1; huruf D.1 angka 7, angka 9, dan angka 11; huruf D.2 angka 4; huruf D.3 angka 6, angka 12, angka 19, angka 26, angka 27, dan angka 40; huruf E.1 angka 22, dan angka 23; dan huruf E.3 angka 19, angka 27, dan angka 41 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, IGT yang sudah dilakukan kompilasi dan integrasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri Koordinator ini tetap disimpan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899).
2.Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 152 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA RENCANA AKSI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT A. PENETAPAN MEKANISME DAN TATA KERJA PELAKSANAAN PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA
1.Penetapan Walidata IGT Penetapan Walidata IGT pada Kementerian/ Lembaga Keputusan Penetapan Walidata IGT Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait
2.Penetapan Kelompok Kerja Nasional (POKJA) IGT Penetapan POKJA IGT Keputusan Penetapan POKJA IGT Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait
3.Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Peraturan mengenai Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Tim PKSP Bulan Agustus (B08) 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1.Sekretariat Kabinet;
2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3.Kantor Staf Presiden;
4.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5.Badan Informasi Geospasial
4.Penetapan Mekanisme dan Tata Kerja Pembuatan IGT Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT Mekanisme dan Tata Kerja pembuatan IGT Bulan Agustus (B08) 2021 Walidata IGT Badan Informasi Geospasial
5.Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme dan Tata Kerja Kegiatan Kompilasi dan Integrasi Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait
6.Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Peta Batas Kecamatan dan Kelurahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bulan Agustus (B08) 2021 Kementerian Dalam Negeri Kementerian dan Lembaga terkait NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7.Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Menyusun Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Mekanisme Tata Kerja dan Berbagi Pakai Data dan IG Kebijakan Satu Peta Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial Kementerian dan Lembaga terkait B. PERWUJUDAN IGD
1.Perwujudan Peta Dasar Mewujudkan tersedianya Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Peta RBI Skala 1:5.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Desember (B12) 2024 Badan Informasi Geospasial
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Peta RBI skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Mei (B05) 2021 dengan dukungan Peta Laut Indonesia Badan Informasi Geospasial Peta RBI skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan Oktober (B10) 2022 dengan dukungan Peta Laut Indonesia Badan Informasi Geospasial NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Penyediaan Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Wilayah Indonesia (CSRST) Tersedianya Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi Resolusi minimal 1,5 m Seluruh wilayah Indonesia yang belum tersedia CSRST Bulan Juni (B06) 2024 Pemutakhiran CSRST di setiap wilayah prioritas Badan Riset dan Inovasi Nasional
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5.Badan Informasi Geospasial;
6.Pemerintah Provinsi; dan
7.Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyediaan Data Geospasial Dasar Tersedianya Data Geospasial Dasar untuk Mendukung Penyediaan Peta RBI skala 1:5.000 Seluruh wilayah Indonesia (B12) 2024- 2029
1.Badan Informasi Geospasial;
2.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Kementerian Pertahanan; dan
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT C. PEMUTAKHIRAN IGD
1.Pemutakhiran Peta Dasar Memutakhirkan Peta RBI Peta RBI skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia (34 Provinsi) Bulan September (B09) 2024 Badan Informasi Geospasial
1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
3.Badan Riset dan Inovasi Nasional. D. PERWUJUDAN IGT D.1 Perwujudan IGT Status
1.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum skala 1:50.000
1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:

a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Keuangan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Pertanian;
6. 5.Kementerian Perindusitrian;
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. 9.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 10.Badan Informasi Geospasial;
12. 11.Pemerintah Provinsi; dan
13. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. 2.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Zona Nilai Tanah minimal skala 1: 10.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Keuangan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Pertanian;
6. 5.Kementerian Perindustrian;
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. 9.Kementerian Perhubungan;
11. 10.Badan Informasi Geospasial;
12. 11.Pemerintah Provinsi; dan
13. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. 3.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Penguasaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik) skala 1:5.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Pertanian;
4. 3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. 7.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 4.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik BUMN minimal skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Keuangan;
3. 3.Kementerian Dalam Negeri;
4. 4.Kementerian Pertanian;
5. 5.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
4. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 9.Kementerian Perhubungan;
6. 10.Badan Informasi Geospasial;
7. 11.Pemerintah Provinsi; dan
8. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. 5.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi skala 1:250.000 - 1: 25.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Bulan September (B09) 2021 tersedia peta kerja indikatif Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Provinsi; Kementerian Dalam Negeri
1. 1.Sekretariat Kabinet;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 3.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 4.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 5.Kementerian Luar Negeri;
6. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran setiap Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12).
2. 7.Badan Informasi Geospasial;
3. 8.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. 9.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
5. 10.Direktorat Topografi, Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat; dan
6. 11.Pemerintah Provinsi.
7. 6.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Migas dan Minerba Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi Indonesia skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Dalam Negeri;
4. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. 7.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 2.Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08) 2021, Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun.
9. 8.Pemerintah Provinsi; dan
10. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. 7.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut skala 1:50.000
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Luar Negeri;
7. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. 7.Kementerian Pertahanan;
9. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
10. 9.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 10.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. 11.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. 12.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. 13.Sekretariat Kabinet;
15. 14.Badan Informasi Geospasial; dan
16. 15.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
17. 8.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Wilayah Adat Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat di Perairan Laut skala 1:50.000
18. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. 6.Kementerian Pertahanan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Perhubungan;
10. 9.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. 10.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. 11.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. 12.Sekretariat Kabinet;
14. 13.Badan Informasi Geospasial; dan
15. 14.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
16. 9.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya Di Bawah Pengawasan Pabean skala 1:50.000
17. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Keuangan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Perdagangan;
5. 4.Kementerian Perindustrian;
6. 5.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
7. 6.Badan Informasi Geospasial;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 10.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Pertanahan Peta Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah minimal skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Keuangan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Keuangan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Perindustrian;
8. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. 10.Kementerian Perhubungan;
12. 11.Badan Informasi Geospasial;
13. 12.Pemerintah Provinsi; dan
14. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. 11.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan skala 1:50.000
16. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Pertanian;
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 9.Kementerian Pertahanan;
11. 10.Badan Informasi Geospasial; dan
12. 11.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
13. 12.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru skala 1:250.000
14. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Pertanian;
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
10. 9.Badan Informasi Geospasial. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 13.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021 Integrasi.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
6. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. 6.Kementerian Pertanian;
8. 7.Badan Informasi Geospasial; dan
9. 8.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
10. 14.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK- HA/HT/RE) skala 1:50.000/ Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Hutan (Perizinan Berusaha) skala 1:50.000
5. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap tahun.
6. 5.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
7. 6.Kementerian Pertanian;
8. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. 8.Badan Informasi Geospasial; dan
10. 9.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
11. 15.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan skala 1:50.000
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 16.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Hak Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000/ Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 17.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kehutanan Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 18.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 4.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
2. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
3. 6.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
4. 19.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000
5. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) 2021 dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Badan Informasi Geospasial; dan
8. 7.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 20.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan Peta Perizinan Berusaha di Bidang Perkebunan skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Badan Informasi Geospasial;
8. 7.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. 8.Pemerintah Provinsi; dan
10. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. 21.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000
12. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Perindustrian
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 4.Kementerian Perdagangan;
5. 5.Badan Koordinasi Penanaman Modal; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
7. 6.Pemerintah Provinsi; dan
8. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. 22.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Badan Informasi Geospasial;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 23.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 24.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Kawasan Khusus Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000
6. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perindustrian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. 6.Kementerian Perdagangan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 9.Badan Koordinasi Penanaman Modal;
11. 10.Pemerintah Provinsi; dan
12. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. 25.Perwujudan IGT Status Mewujudkan IGT Proyek Strategis Peta Proyek Strategis Nasional (PSN) skala 1:50.000
14. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 5.Kementerian Perhubungan;
7. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
8. 7.Kementerian Perindustrian;
9. 8.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. 10.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 11.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
13. 12.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. 13.Pemerintah Provinsi; dan
15. 14.Pemerintah Kabupaten/Kota. D.2 Perwujudan IGT Perencanaan Ruang
16. 1.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Recana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan skala 1:500.000
17. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Pemerintah Provinsi; dan
8. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 2.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) skala 1:5.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. 4.Badan Informasi Geospasial;
6. 5.Pemerintah Provinsi; dan
7. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. 3.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah skala 1:500.000 - 1:50.000
9. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Kementerian Dalam Negeri;
5. 5.Kementerian Luar Negeri; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru.
7. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Perhubungan;
10. 9.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
11. 10.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. 11.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. 12.Sekretariat Kabinet;
14. 13.Badan Informasi Geospasial; dan
15. 14.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
16. 4.Perwujudan IGT Perencanaan Ruang Mewujudkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) skala 1:50.000
17. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Luar Negeri;
7. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. 7.Kementerian Pertahanan;
9. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
10. 9.Kementerian Perhubungan;
11. 10.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
12. 11.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13. 12.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. 13.Sekretariat Kabinet;
15. 14.Badan Informasi Geospasial; dan
16. 15.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. D.3 Perwujudan IGT Potensi
17. 1.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Neraca Penatagunaan Tanah skala 1: 50.000
18. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Pemerintah Provinsi; dan
7. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 2.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi minimal skala 1:5.000
9. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 5.Kementerian Pertanian
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Perindustrian;
10. 9.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. 10.Badan Informasi Geospasial;
12. 11.Pemerintah Provinsi; dan
13. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. 3.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Kawasan Gudang BUMN skala 1:50.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Perdagangan;
6. 5.Kementerian Pertanian;
7. 6.Kementerian Perindustrian; dan
8. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. 4.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000 IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Kementerian Dalam Negeri;
5. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. 7.Badan Informasi Geospasial;
8. 8.Pemerintah Provinsi; dan
9. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 5.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kerentanan Likuifaksi skala 1:100.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 3.Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun: Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
3. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. 3.Kementerian Dalam Negeri;
6. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. 6.Badan Informasi Geospasial;
9. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. 8.Pemerintah Provinsi; dan
11. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
a.2021: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten;
b.2022: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat;
c.2023: Bengkulu, Jambi, dan Lampung;
d.2024: Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
1. 6.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Patahan Aktif Indonesia skala 1:1.000.000 dan 1:100.000
2. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 4.Badan Informasi Geospasial;
5. 5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
7. 3.Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a.2021: Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera;
b.2022: Kalimantan;
c.2023: Sulawesi;
d.2024: Papua.
1. 6.Pemerintah Provinsi; dan
2. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. 7.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LPG skala 1:50.000
4. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. 6.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 7.Kementerian Perdagangan; dan
9. 8.Kementerian Perhubungan.
10. 8.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. 6.Kementerian Perindustrian;
8. 7.Kementerian Perdagangan; dan
9. 8.Kementerian Perhubungan.
10. 9.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kerentanan Pesisir skala 1:250.000 - 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. 3.Badan Riset dan Inovasi Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 4.Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika;
3. 5.Badan Informasi Geospasial;
4. 6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
5. 7.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
6. 10.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Pembudidayaan Ikan skala 1:50.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. 3.Badan Informasi Geospasial; dan
5. 4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
6. 11.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) skala 1:50.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Perhubungan;
4. 3.Badan Informasi Geospasial;
5. 4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
6. 5.Pemerintah Provinsi.
7. 12.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. 3.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. 4.Badan Informasi Geospasial; dan
6. 5.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. 13.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Garam skala 1:25.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Perindustrian;
5. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Badan Pusat Statistik;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 14.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasilitas Sosial Fasilitas Umum (Fasos Fasum) dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Akses Layanan Keuangan skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. 1.Kementerian Keuangan;
3. 2.Kementerian Perdagangan;
4. 3.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
5. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. 5.Bank Indonesia;
7. 6.Badan Pusat Statistik;
8. 7.Otoritas Jasa Keuangan; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 15.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Erosi skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan September (B09) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
8. 7.Badan Informasi Geospasial.
9. 16.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Kritis skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan September (B09) 2022; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2022.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 6.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
5. 7.Badan Informasi Geospasial.
6. 17.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Desember (B12) 2021;
b.Integrasi Bulan Maret (B03) 2022.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. 7.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. 9.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. 10.Badan Informasi Geospasial;
12. 11.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
13. 12.Pemerintah Provinsi; dan
14. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
15. 18.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Mangrove Nasional skala 1:50.000 - 1:25.000
16. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. 7.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
9. 8.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 19.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) minimal skala 1:250.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan September (B09) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. 7.Kementerian Pertanian;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
11. 10.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
12. 11.Pemerintah Provinsi; dan
13. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. 20.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
7. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. 8.Kementerian Perhubungan;
10. 9.Badan Informasi Geospasial;
11. 10.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
12. 11.Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
13. 12.Badan Riset dan Inovasi Nasional. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
14. 21.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Rawa skala 1:5.000
15. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun;
2. 3.Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a.2021 : Kalimantan dan Sumatera;
b.2022 : Papua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Pertanian;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 6.Badan Informasi Geospasial;
7. 7.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. 8.Pemerintah Provinsi; dan
9. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 22.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Tambak skala 1:5.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 3.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun;
2. 3.Target Pemutakhiran cakupan wilayah tahun:
a.2021: Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan;
b.2022: Sumatera.
1. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. 7.Badan Informasi Geospasial;
5. 8.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. 9.Pemerintah Provinsi; dan
7. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. 23.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Neraca Sumber Daya Air skala 1:50.000
9. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Kementerian Pertanian
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 24.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lokasi Danau, Situ dan Embung skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Dalam Negeri;
6. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. 6.Kementerian Pertanian;
8. 7.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 25.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Kawasan Permukiman Kumuh skala 1:5.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Kementerian Dalam Negeri;
7. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
8. 7.Kementerian Kesehatan;
9. 26.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Gudang dan Pusat Distribusi skala 1:50.000
10. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perdagangan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Perindustrian;
5. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. 5.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. 6.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 27.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Pasar Rakyat skala 1:50.000 – 1:5.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perdagangan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. 5.Kementerian Perindustrian;
7. 6.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. 7.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. 8.Badan Informasi Geospasial;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
12. 28.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Alur Pelayaran Laut skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. 4.Badan Informasi Geospasial; dan
6. 5.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
7. 29.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. 3.Badan Informasi Geospasial;
5. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
6. 5.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
7. 30.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Ruang Udara skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perhubungan
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. 3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. 4.Kementerian Pertahanan; dan
6. 5.Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
7. 31.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Potensi Sumber Daya dan Lingkungan Peta Cetak Sawah Indonesia skala 1:5.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 32.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Pertanian Tanaman Pangan skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Perdagangan;
6. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. 7.Badan Informasi Geospasial;
9. 8.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. 9.Pemerintah Provinsi; dan
11. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. 33.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:50.000
13. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Pertanian
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 5.Badan Informasi Geospasial;
3. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. 7.Pemerintah Provinsi; dan
5. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. 34.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. 5.Badan Informasi Geospasial;
7. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. 7.Pemerintah Provinsi; dan
9. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. 35.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Peternakan skala 1:50.000
11. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021; Kementerian Pertanian
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. 2.Kementerian Dalam Negeri;
3. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
2. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
3. 5.Badan Informasi Geospasial;
4. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. 7.Pemerintah Provinsi; dan
6. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. 36.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Rawan Banjir skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Badan Informasi Geospasial
2. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 2.Kementerian Dalam Negeri;
4. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. 6.Badan Informasi Geospasial;
8. 7.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. 8.Badan Nasional Penanggulangan Bencana; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
10. 9.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
11. 10.Pemerintah Provinsi; dan
12. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. 37.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Seismisitas Gempa Bumi skala 1:50.000 - 1:25.000
14. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
2. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 2.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
4. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. 4.Badan Informasi Geospasial; dan
6. 5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. 38.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Terumbu Karang skala 1:50.000
8. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan Desember (B12) 2021. Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. 2.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. 3.Pemerintah Provinsi; dan
4. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
5. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun.
6. 39.Perwujudan IGT Potensi Mewujudkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Objek Vital Nasional skala 1:50.000
7. 1.IGT yang tersedia saat ini untuk seluruh wilayah Indonesia:
a.Kompilasi Bulan Agustus (B08) 2021;
b.Integrasi Bulan September (B09) 2021.
1. 2.Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kepolisian Negara (POLRI)
2. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. 2.Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. 3.Kementerian Dalam Negeri;
5. 4.Kementerian Sekretariat Negara;
6. 5.Sekretariat Kabinet;
7. 6.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
8. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
9. 8.Kementerian Perindustrian;
10. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. 10.Kementerian Perhubungan;
12. 11.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
13. 12.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
14. 13.Badan Intelijen Negara; dan
15. 14.Badan Informasi Geospasial. E. PEMUTAKHIRAN IGT E.1 Pemuktahiran IGT Status
16. 1.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Guna Usaha (HGU), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
17. 1.Kementerian Pertanian;
18. 2.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
19. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
21. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
23. 7.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
24. 8.Pemerintah Provinsi; dan
25. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
26. 2.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Pengelolaan (HPL), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
27. 1.Kementerian Pertanian;
28. 2.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
31. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
32. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
33. 7.Badan Informasi Geospasial;
34. 8.Pemerintah Provinsi; dan
35. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
36. 3.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Guna Bangunan (HGB) minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
37. 1.Kementerian Dalam Negeri;
38. 2.Kementerian Perindustrian,
39. 3.Kementerian Pertanian;
40. 4.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
41. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
42. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
43. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
44. 8.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
45. 9.Badan Informasi Geospasial;
46. 10.Pemerintah Provinsi; dan
47. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota.
48. 4.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Pertanahan Peta Hak Ulayat, minimal skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
49. 1.Kementerian Dalam Negeri;
50. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
51. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
52. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
53. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
54. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
55. 7.Badan Informasi Geospasial;
56. 8.Pemerintah Provinsi; dan
57. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
58. 5.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Perizinan Lokasi dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Peta Izin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
59. 1.Kementerian Dalam Negeri;
60. 2.Kementerian Pertanian;
61. 3.Kementerian Perindustrian;
62. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
63. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
64. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
65. 7.Kementerian Perhubungan
66. 8.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
67. 9.Badan Informasi Geospasial;
68. 10.Pemerintah Provinsi; dan
69. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
70. 6.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000 Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Dalam Negeri
71. 1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
72. 2.Kementerian Luar Negeri;
73. 3.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
74. 4.Badan Informasi Geospasial;
75. 5.Direktorat Topografi,Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat;
76. 6.Pemerintah Provinsi; dan
77. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
78. 7.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Administrasi Desa/Desa Adat dan Peta Batas Administrasi Kelurahan minimal skala 1:10.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun: Desa: 2021: 10 Provinsi; 2022: 12 Provinsi; 2023: 11 Provinsi. Kelurahan: 2021: 5 Provinsi; 2022: 13 Provinsi; 2023: 15 Provinsi. Kementerian Dalam Negeri
79. 1.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
80. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
81. 3.Badan Informasi Geospasial;
82. 4.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
83. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
84. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
85. 7.Direktorat Topografi,Tentara Nasional Indonesia- Angkatan Darat;
86. 8.Pemerintah Provinsi; dan
87. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
88. 8.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
89. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
90. 2.Kementerian Dalam Negeri;
91. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
92. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
93. 5.Kementerian Pertanian;
94. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
95. 7.Kementerian Perhubungan;
96. 8.Badan Informasi Geospasial;
97. 9.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
98. 10.Pemerintah Provinsi; dan
99. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
100. 9.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
101. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
102. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
103. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
104. 4.Kementerian Pertanian;
105. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
106. 6.Kementerian Perhubungan;
107. 7.Badan Informasi Geospasial;
108. 8.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
109. 9.Pemerintah Provinsi; dan
110. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
111. 10.Pemutakhiran IGT Status Memutakhiran IGT Migas dan Minerba Peta Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
112. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
113. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
114. 3.Kementerian Dalam Negeri;
115. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
116. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
117. 6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
118. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
119. 8.Kementerian Perhubungan;
120. 9.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
121. 10.Badan Informasi Geospasial;
122. 11.Komisi Pemberantasan Korupsi;
123. 12.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
124. 13.Pemerintah Provinsi; dan
125. 14.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
126. 11.Pemutakhiran IGT Status Memutakhiran IGT Migas dan Minerba Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
127. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
128. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
129. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
130. 4.Kementerian Dalam Negeri;
131. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
132. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
133. 7.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
134. 8.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
135. 9.Badan Informasi Geospasial;
136. 10.Pemerintah Provinsi; dan
137. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
138. 12.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/penetapan baru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
139. 1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
140. 2.Kementerian Perdagangan;
141. 3.Kementerian Perindustrian;
142. 4.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
143. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
144. 6.Kementerian Dalam Negeri;
145. 7.Badan Koordinasi Penanaman Modal;
146. 8.Badan Informasi Geospasial;
147. 9.Pemerintah Provinsi; dan
148. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
149. 13.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap ada perubahan/penetapan baru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
150. 1.Kementerian Dalam Negeri;
151. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
152. 3.Kementerian Perdagangan;
153. 4.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
154. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
155. 6.Badan Koordinasi Penanaman Modal;
156. 7.Badan Informasi Geospasial;
157. 8.Pemerintah Provinsi; dan
158. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
159. 14.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
160. 1.Kementerian Dalam Negeri;
161. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
162. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
163. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
164. 5.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
165. 6.Kementerian Pertanian;
166. 7.Kementerian Perindustrian;
167. 8.Kementerian Kelautan dan Perikanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
168. 9.Badan Informasi Geospasial;
169. 10.Pemerintah Provinsi; dan
170. 11.Pemerintah Kabupaten/Kota.
171. 15.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Darat Negara skala 1: 25.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhitaran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru Kementerian Luar Negeri
172. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
173. 2.Kementerian Dalam Negeri;
174. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
175. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
176. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
177. 6.Kementerian Pertahanan;
178. 7.Direktorat Topografi,Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat;
179. 8.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
180. 9.Pemerintah Provinsi; dan
181. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
182. 16.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Batas Wilayah Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada kesepakatan/ penetapan baru Kementerian Luar Negeri
183. 1.Kementerian Pertahanan;
184. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
185. 3.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
186. 4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
187. 5.Badan Informasi Geospasial.
188. 17.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Penetapan Kawasan Hutan pada skala 1:100.000 - 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Maret (B03), Bulan Agustus (B08), Bulan September (B09) dan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
189. 1.Kementerian Dalam Negeri;
190. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
191. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
192. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
193. 5.Badan Informasi Geospasial;
194. 6.Pemerintah Provinsi; dan
195. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
196. 18.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000/ Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
197. 1.Kementerian Dalam Negeri;
198. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
199. 3.Badan Informasi Geospasial; dan
200. 4.Pemerintah Provinsi.
201. 19.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000/Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
202. 1.Kementerian Dalam Negeri;
203. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
204. 3.Kementerian Pertanian;
205. 4.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
206. 5.Badan Informasi Geospasial;
207. 6.Pemerintah Provinsi; dan
208. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
209. 20.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada sakala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
210. 1.Kementerian Dalam Negeri;
211. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
212. 3.Badan Informasi Geospasial;
213. 4.Pemerintah Provinsi; dan
214. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
215. 21.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Hutan Adat, Minimal pada skala 1:50.000/ Peta Penetapan Hutan Adat minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
216. 1.Kementerian Dalam Negeri;
217. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
218. 3.Kementerian Pertanian;
219. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
220. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
221. 6.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
222. 7.Badan Informasi Geospasial;
223. 8.Pemerintah Provinsi; dan
224. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
225. 22.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Kawasan Hutan skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Desember (B12) setiap tahun atau setiap ada penetapan baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
226. 1.Kementerian Dalam Negeri;
227. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
228. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
229. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
230. 5.Kementerian Pertanian;
231. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
232. 7.Badan Informasi Geospasial;
233. 8.Pemerintah Provinsi; dan
234. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
235. 23.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan minimal skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
236. 1.Sekretariat Kabinet;
237. 2.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
238. 3.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
239. 4.Kementerian Dalam Negeri;
240. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
241. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
242. 7.Badan Informasi Geospasial;
243. 8.Pemerintah Provinsi; dan
244. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
245. 24.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perindustrian
246. 1.Kementerian Dalam Negeri;
247. 2.Kementerian Pertanian;
248. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
249. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
250. 5.Badan Informasi Geospasial;
251. 6.Pemerintah Provinsi; dan
252. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota
253. 25.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Kawasan Cagar Budaya skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
254. 1.Kementerian Dalam Negeri;
255. 2.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
256. 3.Kementerian Pertahanan;
257. 4.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
258. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
259. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
260. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
261. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
262. 9.Kementerian Pertanian;
263. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
264. 11.Pemerintah Provinsi; dan
265. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
266. 26.Pemutakhiran IGT Status Memutakhirkan IGT Kawasan Khusus Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
267. 1.Kementerian Dalam Negeri;
268. 2.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
269. 3.Kementerian Pertahanan;
270. 4.Kementerian Perindustrian;
271. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
272. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
273. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
274. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
275. 9.Kementerian Pertanian;
276. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
277. 11.Pemerintah Provinsi; dan
278. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. E.2 Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang
279. 1.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Nasional (RTRWN) skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
280. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
281. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
282. 3.Kementerian Dalam Negeri;
283. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
284. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
285. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
286. 7.Kementerian Perhubungan;
287. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
288. 9.Kementerian Pertanian;
289. 10.Badan Informasi Geospasial;
290. 11.Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
291. 12.Pemerintah Provinsi.
292. 2.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Provinsi skala 1:250.000 Seluruh Wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
293. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
294. 2.Kementerian Dalam Negeri;
295. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
296. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
297. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
298. 6.Kementerian Perhubungan;
299. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
300. 8.Kementerian Pertanian;
301. 9.Badan Informasi Geospasial;
302. 10.Badan Riset dan Inovasi Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
303. 11.Pemerintah Provinsi; dan
304. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota.
305. 3.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan RTRW Kota skala 1:25.000 Seluruh Wilayah Indonesia Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
306. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
307. 2.Kementerian Dalam Negeri;
308. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
309. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
310. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
311. 6.Kementerian Perhubungan;
312. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
313. 8.Kementerian Pertanian;
314. 9.Badan Informasi Geospasial;
315. 10.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
316. 11.Pemerintah Provinsi; dan
317. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
318. 4.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RTR KSN 1:250.000 - 1:5.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
319. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
320. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
321. 3.Kementerian Dalam Negeri;
322. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
323. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
324. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
325. 7.Kementerian Perhubungan;
326. 8.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
327. 9.Kementerian Pertanian;
328. 10.Badan Informasi Geospasial;
329. 11.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
330. 12.Pemerintah Provinsi; dan
331. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
332. 5.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap 5 tahun (setiap ada perubahan/ penetapan baru). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
333. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
334. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
335. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
336. 4.Kementerian Pertanian;
337. 5.Kementerian Perhubungan;
338. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
339. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
340. 8.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
341. 9.Kementerian Perindustrian;
342. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
343. 11.Kementerian Kesehatan;
344. 12.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
345. 13.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
346. 14.Pemerintah Provinsi; dan
347. 15.Pemerintah Kabupaten/Kota.
348. 6.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta RKP skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
349. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
350. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
351. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
352. 4.Kementerian Pertanian;
353. 5.Kementerian Perhubungan;
354. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
355. 7.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
356. 8.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
357. 9.Kementerian Perindustrian;
358. 10.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
359. 11.Kementerian Kesehatan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
360. 12.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
361. 13.Badan Informasi Geospasial;
362. 14.Pemerintah Provinsi; dan
363. 15.Pemerintah Kabupaten/Kota.
364. 7.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Kawasan Wilayah Pertahanan Negara skala 1:1.000.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran setiap ada perubahan/ penetapan baru. Kementerian Pertahanan
365. 1.Kementerian Dalam Negeri;
366. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
367. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
368. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
369. 5.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
370. 6.Badan Informasi Geospasial;
371. 7.Pemerintah Provinsi; dan
372. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
373. 8.Pemutakhiran IGT Perencanaan Ruang Memutakhirkan IGT Perencanaan Ruang Peta Rinci Wilayah Pertahanan Negara skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertahanan
374. 1.Kementerian Koordinator Pertahanan dan Keamanan;
375. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
376. 3.Kementerian Dalam Negeri;
377. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
378. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
379. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
380. 7.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
381. 8.Badan Informasi Geospasial;
382. 9.Pemerintah Provinsi; dan
383. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota. E.3 Pemutakhiran IGT Potensi
384. 1.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Penggunaan Tanah minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
385. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
386. 2.Kementerian Pertanian;
387. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
388. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
389. 5.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
390. 6.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
391. 7.Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
392. 8.Pemerintah Provinsi;
393. 2.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Baku Sawah Nasional skala minimal 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
394. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
395. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
396. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
397. 4.Kementerian Pertanian;
398. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
399. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
400. 3.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
401. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
402. 2.Kementerian Dalam Negeri;
403. 3.Kementerian Perindustrian;
404. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
405. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
406. 6.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
407. 7.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
408. 8.Kementerian Perhubungan; dan
409. 9.Pemerintah Provinsi.
410. 4.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Jaringan Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
411. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
412. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
413. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
414. 4.Kementerian Dalam Negeri;
415. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
416. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
417. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
418. 8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
419. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
420. 10.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
421. 11.Badan Informasi Geospasial;
422. 12.Pemerintah Provinsi; dan
423. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
424. 5.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Gardu Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
425. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
426. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
427. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
428. 4.Kementerian Dalam Negeri;
429. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
430. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
431. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
432. 8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
433. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
434. 10.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
435. 11.Badan Informasi Geospasial;
436. 12.Pemerintah Provinsi; dan
437. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
438. 6.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
439. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
440. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
441. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
442. 4.Kementerian Dalam Negeri;
443. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
444. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
445. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
446. 8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
447. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
448. 10.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
449. 11.Badan Informasi Geospasial;
450. 12.Pemerintah Provinsi; dan
451. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
452. 7.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
453. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
454. 2.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
455. 3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
456. 4.Kementerian Dalam Negeri;
457. 5.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
458. 6.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
459. 7.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
460. 8.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
461. 9.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
462. 10.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
463. 11.Badan Informasi Geospasial;
464. 12.Pemerintah Provinsi; dan
465. 13.Pemerintah Kabupaten/Kota.
466. 8.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Geologi skala 1:100.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
467. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
468. 2.Kementerian Dalam Negeri;
469. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
470. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
471. 5.Badan Informasi Geospasial;
472. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
473. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
474. 8.Pemerintah Provinsi; dan
475. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
476. 9.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Hidrogeologi skala 1:100.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada perubahan baru. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
477. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
478. 2.Kementerian Dalam Negeri; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
479. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
480. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
481. 5.Badan Informasi Geospasial;
482. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
483. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
484. 8.Pemerintah Provinsi; dan
485. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
486. 10.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
487. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
488. 2.Kementerian Dalam Negeri;
489. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
490. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
491. 5.Kementerian Perhubungan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
492. 6.Badan Informasi Geospasial;
493. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
494. 8.Pemerintah Provinsi; dan
495. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
496. 11.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
497. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
498. 2.Kementerian Dalam Negeri;
499. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
500. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
501. 5.Kementerian Perhubungan;
502. 6.Badan Informasi Geospasial;
503. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
504. 8.Pemerintah Provinsi; dan
505. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
506. 12.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
507. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
508. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
509. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
510. 4.Kementerian Perhubungan;
511. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
512. 6.Badan Informasi Geospasial;
513. 7.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
514. 8.Pemerintah Provinsi; dan
515. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
516. 13.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kebencanaan Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
517. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
518. 2.Kementerian Dalam Negeri;
519. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
520. 4.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
521. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
522. 6.Kementerian Perhubungan;
523. 7.Badan Informasi Geospasial;
524. 8.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
525. 9.Pemerintah Provinsi; dan
526. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
527. 14.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber daya Lingkungan Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
528. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
529. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
530. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
531. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
532. 5.Badan Informasi Geospasial;
533. 6.Pemerintah Provinsi; dan NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
534. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
535. 15.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Mineral Skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
536. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
537. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
538. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
539. 4.Kementerian Perindustrian;
540. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
541. 6.Badan Informasi Geospasial;
542. 7.Badan Tenaga Nuklir;
543. 8.Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
544. 9.Pemerintah Provinsi; dan
545. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota.
546. 16.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Batubara skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
547. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
548. 2.Kementerian Keuangan;
549. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
550. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
551. 5.Kementerian Perindustrian;
552. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
553. 7.Badan Informasi Geospasial;
554. 8.Pemerintah Provinsi; dan
555. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
556. 17.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Migas dan Minerba Peta Sumber Daya Panas Bumi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) setiap tahun. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
557. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
558. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
559. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
560. 4.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
561. 5.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
562. 6.Badan Informasi Geospasial;
563. 7.Pemerintah Provinsi; dan
564. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
565. 18.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Jaringan Serat Optik skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Komunikasi dan Informatika
566. 1.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
567. 2.Kementerian Perhubungan;
568. 3.Badan Keamanan Laut; dan
569. 4.Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
570. 19.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Wilayah Penangkapan Ikan skala 1:250.000/Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
571. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
572. 2.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
573. 3.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
574. 4.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
575. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
576. 6.Pemerintah Provinsi. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Republik Indonesia (WPPNRI) skala 1:250.000
577. 20.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan
578. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
579. 2.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
580. 3.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
581. 4.Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
582. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
583. 6.Pemerintah Provinsi.
584. 21.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan
585. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
586. 2.Kementerian Perhubungan;
587. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
588. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
589. 5.Badan Informasi Geospasial;
590. 6.Pemerintah Provinsi; dan NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
591. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
592. 22.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada penetapan baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan
593. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
594. 2.Kementerian Dalam Negeri;
595. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
596. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
597. 5.Kementerian Pertanian;
598. 6.Badan Informasi Geospasial;
599. 7.Pemerintah Provinsi; dan
600. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
601. 23.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Kehutanan Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
602. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
603. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
604. 3.Badan Informasi Geospasial;
605. 4.Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
606. 5.Pemerintah Provinsi. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
607. 24.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 (Klasifikasi DAS) Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
608. 1.Kementerian Dalam Negeri;
609. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
610. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
611. 4.Kementerian Pertanian;
612. 5.Badan Informasi Geospasial;
613. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
614. 7.Pemerintah Provinsi; dan
615. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
616. 25.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan September (B09) setiap tahun: 2021: 30 Kawasan TWA 2022: 50 Kawasan TWA 2023: 50 Kawasan TWA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
617. 1.Kementerian Dalam Negeri;
618. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
619. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
620. 4.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
621. 5.Badan Informasi Geospasial;
622. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
623. 7.Pemerintah Provinsi;
624. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
625. 26.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
626. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
627. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
628. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
629. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
630. 5.Badan Informasi Geospasial;
631. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
632. 7.Pemerintah Provinsi; dan
633. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
634. 27.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Rusun skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
635. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
636. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
637. 3.Badan Informasi Geospasial;
638. 4.Pemerintah Provinsi; dan NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
639. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
640. 28.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Jalan Nasional Tol dan Jalan Nasional Non Tol, dan Peta Jalan Provinsi Peta Jalan Kabupaten/Kota skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
641. 1.Kementerian/Lembaga terkait;
642. 2.Pemerintah Provinsi; dan
643. 3.Pemerintah Kabupaten/Kota.
644. 29.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
645. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
646. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
647. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
648. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
649. 5.Kementerian Kesehatan;
650. 6.Badan Informasi Geospasial;
651. 7.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
652. 8.Pemerintah Provinsi; dan
653. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
654. 30.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Lokasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
655. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
656. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
657. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
658. 4.Pemerintah Provinsi; dan
659. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
660. 31.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
661. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
662. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
663. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
664. 4.Pemerintah Provinsi; dan
665. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
666. 32.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Lingkungan Peta Air Tanah skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
667. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
668. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
669. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
670. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
671. 5.Kementerian Pertanian;
672. 6.Badan Informasi Geospasial;
673. 7.Badan Pusat Statistik;
674. 8.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
675. 9.Pemerintah Provinsi; dan
676. 10.Pemerintah Kabupaten/Kota
677. 33.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:5.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
678. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
679. 2.Kementerian Pertanian;
680. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
681. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
682. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
683. 6.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
684. 7.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
685. 8.Pemerintah Provinsi; dan
686. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
687. 34.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Bendungan Eksisting dan Peta Sebaran Lokasi Bendungan Rencana skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun: 2021: 4 bendungan 2022: 6 bendungan 2023: 5 bendungan 2024: 5 bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
688. 1.Kementerian Pertanian;
689. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
690. 3.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
691. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
692. 5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
693. 6.Pemerintah Provinsi; dan
694. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
695. 35.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Fasos Fasum dan Utilitas Peta Sebaran Lokasi Sabo DAM skala 1: 50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada pembangunan baru. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
696. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
697. 2.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
698. 3.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
699. 4.Pemerintah Provinsi; dan
700. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
701. 36.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap 10 tahun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
702. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
703. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
704. 3.Kementerian Pertanian;
705. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
706. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
707. 6.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
708. 7.Badan Informasi Geospasial;
709. 8.Pemerintah Provinsi; dan
710. 9.Pemerintah Kabupaten/Kota.
711. 37.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
712. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
713. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
714. 3.Kementerian Dalam Negeri;
715. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
716. 5.Kementerian Perindustrian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
717. 6.Badan Informasi Geospasial;
718. 7.Pemerintah Provinsi; dan
719. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
720. 38.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
721. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
722. 2.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
723. 3.Kementerian Dalam Negeri;
724. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
725. 5.Kementerian Perindustrian;
726. 6.Badan Informasi Geospasial;
727. 7.Pemerintah Provinsi; dan
728. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
729. 39.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
730. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
731. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
732. 3.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
733. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
734. 5.Kementerian Perindustrian;
735. 6.Badan Informasi Geospasial;
736. 7.Pemerintah Provinsi; dan
737. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota.
738. 40.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
739. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
740. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
741. 3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
742. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
743. 5.Badan Informasi Geospasial;
744. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
745. 7.Pemerintah Provinsi; dan
746. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
747. 41.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Transportasi dan Logistik Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Kementerian Perhubungan
748. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
749. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
750. 3.Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
751. 4.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
752. 5.Badan Informasi Geospasial;
753. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
754. 7.Pemerintah Provinsi; dan
755. 8.Pemerintah Kabupaten/Kota
756. 42.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
757. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
758. 2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
759. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
760. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
761. 5.Badan Informasi Geospasial;
762. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
763. 7.Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
764. 43.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Tanah Semi- Detail skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
765. 1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
766. 2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
767. 3.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
768. 4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
769. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
770. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
771. 44.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun. Kementerian Pertanian
772. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
773. 2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
774. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
775. 4.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
776. 5.Badan Riset dan Inovasi Nasional;
777. 6.Pemerintah Provinsi; dan
778. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
779. 45.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Sistem Lahan (Morfologi) dan Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Badan Informasi Geospasial
780. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
781. 2.Kementerian Pertanian;
782. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
783. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
784. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
785. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
786. 46.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Badan Informasi Geospasial
787. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
788. 2.Kementerian Pertanian;
789. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
790. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
791. 5.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
792. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
793. 47.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Desa (Sosial-Ekonomi), minimal pada skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap ada sensus baru. Badan Pusat Statistik
794. 1.Kementerian/ Lembaga terkait;
795. 2.Pemerintah Provinsi; dan
796. 3.Pemerintah Kabupaten/Kota.
797. 48.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
798. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
799. 2.Kementerian Pertanian;
800. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
801. 4.Badan Informasi Geospasial; dan
802. 5.Badan Riset dan Inovasi Nasional.
803. 49.Pemutakhiran IGT Potensi Memutakhirkan IGT Sumber Daya dan Lingkungan Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:50.000 Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Agustus (B08) dan Bulan Desember (B12) Setiap tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
804. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
805. 2.Kementerian Pertanian; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
806. 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
807. 4.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
808. 5.Badan Informasi Geospasial; dan
809. 6.Badan Riset dan Inovasi Nasional. F. Infrastruktur Informasi Geospasial
810. 1.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal Sosialisasi Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
811. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
812. 2.Kementerian Dalam Negeri;
813. 3.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
814. 4.Badan Standardisasi Nasional; dan
815. 5.Pemerintah Provinsi.
816. 2.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Sosialisasi Spesifikasi Produk Data, Metadata dan Informasi Kualitas IG Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
817. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
818. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
819. 3.Kementerian Dalam Negeri;
820. 4.Kantor Staf Presiden;
821. 5.Sekretariat Kabinet; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
822. 6.Pemerintah Provinsi; dan
823. 7.Pemerintah Kabupaten/Kota.
824. 3.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal KSP Tersediannya Katalog IG akses terbatas maupun publik dalam Geoportal PKSP (Penghubung Simpul Jaringan) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
825. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
826. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
827. 3.Kementerian Dalam Negeri;
828. 4.Pemerintah Provinsi; dan
829. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota.
830. 4.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Ketersediaan Katalog IGD untuk mendukung KSP dalam Geoportal Simpul Jaringan Badan Informasi Geospasial berbasis Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
831. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
832. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
833. 3.Kementerian Dalam Negeri;
834. 4.Sekretariat Kabinet;
835. 5.Pemerintah Provinsi; dan
836. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
837. 5.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersediannya standar berbagi data melalui Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
838. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
839. 2.Kementerian Dalam Negeri;
840. 3.Pemerintah Provinsi; dan
841. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota.
842. 6.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya Katalog berbagi data di Geoportal KSP (Penghubung Simpul Jaringan) melalui Geospatial Open Linked Data (GOLD) Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
843. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
844. 2.Kementerian Dalam Negeri;
845. 3.Pemerintah Provinsi; dan
846. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota.
847. 7.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
848. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
849. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
850. 3.Kementerian Dalam Negeri;
851. 4.Pemerintah Provinsi; dan
852. 5.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
853. 8.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Sosialisasi skema integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Agustus (B08) 2021 Badan Informasi Geospasial
854. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
855. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
856. 3.Kementerian Dalam Negeri;
857. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
858. 5.Pemerintah Provinsi; dan
859. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
860. 9.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Penyiapan integrasi sistem JIGN dan sistem pengambilan keputusan (decision support system) Bulan September (B09) 2021 Badan Informasi Geospasial
861. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
862. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
863. 3.Kementerian Dalam Negeri;
864. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
865. 5.Pemerintah Provinsi; dan
866. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
867. 10.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya fungsi geoportal KSP (Penghubung simpul Jaringan) sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan (decision support system) Bulan Desember (B12) 2022 Badan Informasi Geospasial
868. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
869. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
870. 3.Kementerian Dalam Negeri;
871. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
872. 5.Pemerintah Provinsi; dan
873. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
874. 11.Penyerbarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT melalui skema Content Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
875. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
876. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
877. 3.Kementerian Dalam Negeri;
878. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
879. 5.Pemerintah Provinsi; dan
880. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
881. 12.Penyerbarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT melalui skema Content Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 1 lokasi Bulan Desember (B12) 2021 Badan Informasi Geospasial
882. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
883. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
884. 3.Kementerian Dalam Negeri;
885. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
886. 5.Pemerintah Provinsi; dan
887. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota.
888. 13.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT KSP melalui replika Conten Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 2 lokasi Bulan Desember (B12) 2023 Badan Informasi Geospasial
889. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
890. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
891. 3.Kementerian Dalam Negeri;
892. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
893. 5.Pemerintah Provinsi; dan
894. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
895. 14.Penyebarluasan Data IG Peningkatan Fungsi dan Kapasitas Geoportal PKSP Tersedianya IGT KSP melalui replika Conten Delivery Network (CDN) dalam pusat data terdistribusi 3 lokasi Bulan Desember (B12) 2024 Badan Informasi Geospasial
896. 1.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
897. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
898. 3.Kementerian Dalam Negeri;
899. 4.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
900. 5.Pemerintah Provinsi; dan
901. 6.Pemerintah Kabupaten/Kota
902. 15.Penyusunan Grand Design Pembangunan Pusat Data Nasional Penyusunan Grand Design Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional Dokumen Kajian Grand Design Produk PKSP dalam Pusat Data Nasional Bulan Desember (B12) 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
903. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
904. 2.Kementerian Komunikasi dan Informatika;
905. 3.Kementerian Keuangan;
906. 4.Kementerian Dalam Negeri;
907. 5.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
908. 6.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
909. 7.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
910. 8.Kantor Staf Presiden;
911. 9.Sekretariat Kabinet; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
912. 10.Badan Informasi Geospasial; dan
913. 11.Badan Sandi dan Siber Negara. G. SINKRONISASI IGT
914. 1.Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Identifikasi Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih antar IGT (PITTI) Seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Bulan Desember (B12) setiap tahun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
915. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
916. 2.Kementerian Dalam Negeri;
917. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
918. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
919. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
920. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
921. 7.Kementerian Pertanian;
922. 8.Kementerian Perindustrian;
923. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
924. 10.Badan Informasi Geospasial; NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
925. 11.Pemerintah Provinsi; dan
926. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021: 10 Provinsi Tahun 2022: 14 Provinsi Tahun 2023: 10 Provinsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
927. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
928. 2.Kementerian Dalam Negeri;
929. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
930. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
931. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
932. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
933. 7.Kementerian Pertanian;
934. 8.Kementerian Perindustrian;
935. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
936. 10.Badan Informasi Geospasial;
937. 11.Pemerintah Provinsi; dan
938. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Rencana Aksi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Seluruh wilayah Indonesia Bulan Desember (B12) setiap tahun Tahun 2021: 10 Provinsi Tahun 2022: 14 Provinsi Tahun 2023: 10 Provinsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
939. 1.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
940. 2.Kementerian Dalam Negeri;
941. 3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
942. 4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
943. 5.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral;
944. 6.Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
945. 7.Kementerian Pertanian;
946. 8.Kementerian Perindustrian;
947. 9.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
948. 10.Badan Informasi Geospasial;
949. 11.Pemerintah Provinsi;dan
950. 12.Pemerintah Kabupaten/Kota. NO. PROGRAM KEGIATAN KELUARAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT
951. 2.Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kepada Presiden RI Penyusunan Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Bulan Agustus (B08) 2021; Bulan Desember (B12) 2021; Bulan Juni (B06) 2022; Bulan Desember (B12) 2022; Bulan Juni (B06) 2023; Bulan Desember (B12) 2023; Bulan Juni (B06) 2024; Bulan Desember (B12) 2024; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
952. 1.Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
953. 2.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
954. 3.Kantor Staf Presiden;
955. 4.Sekretariat Kabinet; dan
956. 5.Badan Informasi Geospasial. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2021