DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaran SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat 1.

Pasal 17

ayat

(3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 3. Peraturan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 4. Peraturan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); ------·--- -·-----··-------·-·-·-··· ·-······-·--·-····· +r ··········-····-· ---- -···· ·············--'- � ···--···················----- � -- ··-··---···-----···· , I - 2 - MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. 3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas. 4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat .. 5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi. 6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur clan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, clan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung, clan perangkat elektronik lainnya. 9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik clan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, clan pemulihan Data. 10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu orgarusasi. ---·---··-·-·-·----·--· .. �� ------- - , .. ,, "----·---·---·--·-··1"""' ··----- ----- - ---- ----· � ----- .. ·······---··"-·------- - : I - 3 - 11. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. 12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 13. Aplikasi adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/ at.au pemerintah daerah. 14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain. 15. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. 16. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau standar yang telah ditetapkan. 17. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. 18. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. 19. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. 20. Data adalah cat.a.tan atas kumpulan fakta at.au deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, pet.a, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. 21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik Data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mi digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. ·-- � --------- �� -··-- ---------- --·-:--·-·rr··------------ � -� ----·--- - -+-- --' � -----·---------------· --···---·-- --------·-·----- ·------ ·-· - - 4 - BAB II TATA KELOLA SPBE Pasal 3
(1)Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Tata Kelola SPEE secara terpadu.
(2)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:a. Arsitektur SPBE; b. Peta Rencana SPBE; c. rencana dan anggaran SPEE; d. Proses Bisnis; e. Data dan Informasi; f. Infrastruktur SPBE; g. Aplikasi SPEE; h. Keamanan SPBE; dan 1. Layanan SPBE.

Pasal 4

(1)Arsitektur SPEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data clan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat domain arsitektur.
(3)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat: a. domain arsitektur Proses Bisnis; b. domain arsitektur Data dan Informasi; c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE; d. domain arsitektur Aplikasi SPBE; e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan f. domain arsitektur Layanan SPBE.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
(5)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan sistem informasi serta berkoodinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi penataan organisasi dan tata laksana.
(7)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE nasional. ------ � - � ......- =- ,, ----·'-----"-- ·· � ···--·---·-·-· '"--------- � -- � ., ____.. .. , , .. --------- � --- ·-- .-. ,_. - .. · ·-·-····-·--'-·-"-······ ··---- . ----- � -------····•"•"""""-···-·---- --- ..-- ······· -·-- - 5 -
(8)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 'dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan instansi pusat lain, dan/ atau pemerintah daerah.

Pasal 5

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas clan fungsi pengawasan internal.
(4)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan: a. perubahan Arsitektur SPBE nasional; b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE; c. perubahan pada unsur SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)huruf c sampai dengan huruf i; d. perubahan rencana strategis kementerian/lembaga; a tau e. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
(5)Basil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

(1)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)huruf b memuat: a. Tata Kelola SPBE; b. Manajemen SPBE; c. Layanan SPBE; d. Infrastruktur SPBE; e. Aplikasi SPBE; f. Keamanan SPBE; clan g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dalam bentuk program dan/ atau kegiatan SPBE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. -·- -·--··-- � --·----·- ·---- ·--·--·- .. ·-- ··--- � --- � --- .. ·-; - --:r · _ .. _ .. ·--------·-·- . - 6 -
(4)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan sistem informasi serta berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi koordinasi penyusunan rencana strategis.
(5)Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
(6)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasal 7 ( 1) Peta Rencana SPBE se bagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengawasan internal.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berdasarkan: a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional; b. perubahan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. perubahan Arsitektur SPBE; atau d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peta Rencana SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja. ---------··--··· .. ··-------··· .. -·--- ------ � .. -- . . � .. ··- ,. ····· .. ······-·-····· ·.·-···-·-· . ·- ·r----- -- .. . -- ·--··--····-'·-·-·· __ ·-·-·--···--------···-··--- .. ---······· I, I - 7 -
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peta Rencana SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan sistem informasi.
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dapat dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
(2)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan a tau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terin tegrasi.
(3)Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penataan organisasi dan tata laksana serta berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan sistem informasi.
(4)Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dikoordinasikan dan/ atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(5)Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…