DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria perubahan daftar proyek strategis nasional, tata cara penyampaian usulan verifikasi dan penilaian suatu proyek strategis nasional, tata cara penyampaian usulan verifikasi dan penilaian perubahan suatu proyek strategis nasional, penetapan perubahan daftar proyek strategis nasional, pemantauan dan evaluasi daftar proyek staretgi nasional, pelaporan suatu proyek strategi nasional dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan, dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional; MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA, PERATURANMENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TATACARAPENYAMPAIAN USULAN,VERIFIKASI, EVALUASI,PENETAPAN, PEMANTAUAN,DAN PELAPORANPERUBAHANDAFTARPROYEK STRATEGIS NASIONAL DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA SALINAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang rnelakukan usaha darr/atau kegiatan pada bidang tertentu. 3. Penanggung Jawab Proyek Kerja sarna yang selanjutnya disingkat PJPK adalah rnenteri/kepala lernbaga negara, gubernur, bupati/wali kota, atau badan usaha milik negara Zbadan usaha milik daerah sebagai penyedia dan Zatau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah kornite yang dibentuk untuk rnernpercepat penyediaan infrastruktur prioritas. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, EVALUASI, PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEKSTRATEGISNASIONAL. tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 6. Peraturan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904); 8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); Menetapkan Pasa13

(1)Perubahan daftar Proyek Strategis Nasional memiliki kriteria bersifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2)Kriteria bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit terdiri atas: a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; b. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; c. memperhatikan rencana tata ruang; d. membutuhkan dukungan pemerintah dan Zatau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur kerja sama pemerintah dan swasta; dan Zatau e. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan/ atau keamanan nasional.
(3)Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasionaf /daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah.
(4)Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b terdiri atas: BABII KRITERIA PERUBAHAN DAFTAR PROYEKSTRATEGIS NASIONAL Pasa12 Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri Koordinator ini meliputi:a. kriteria perubahan daftar Proyek Strategis Nasional; b. tata cara penyampaian usulan, verifikasi, dan penilaian suatu Proyek Strategis Nasional; c. tata cara penyampaian usulan, verifikasi, dan penilaian perubahan suatu Proyek Strategis Nasional; d. penetapan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional; e. pemantauan dan evaluasi daftar Proyek Strategis Nasional; dan f. pelaporan suatu Proyek Strategis Nasional. 5. Menteri adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian di bidang perekonomian selaku ketua komite yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan infrastruktur prioritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Tim Pelaksana KPPIP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Usulan suatu Proyek Strategis Nasional disampaikan kepada Menteri secara tertulis oleh:a. PJPK; darr/atau b. Badan Usaha.
(2)Penyampaian usulan suatu Proyek Strategis Nasional kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyertakan dokumen: a. surat rekomendasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan dari menterij'kepala lembaga sesuai dengan kewenangannya; b. rencana pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; c. kajian Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; d. rencana aksi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan e. peta lokasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan.
(3)Surat rekomendasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan dari menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a paling sedikit memuat:a. nama Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; b. nama PJPK atau Badan Usaha pengusul; c. lokasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; danj atau d. ringkasan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan. Usulan Suatu Proyek Strategis Nasional BABIII TATACARAPENYAMPAIAN USULAN, VERIFlKASI,DAN PENILAIAN SUATUPROYEKSTRATEGISNASIONAL a. infrastruktur yang saling mendukung atau saling melengkapi dengan inftrastruktur lainnya; darr/ atau b. intrastruktur yang memperhatikan persebaran an tar wilayah.
(5)Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan/ atau keamanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d paling sedikit terdiri atas:a. infrastruktur yang selaras, memenuhi kaidah pengelolaan, atau mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup; b. infrastruktur memiliki dampak peningkatan produk domestik bruto; c. infrastruktur memiliki dampak peningkatan lapangan kerja; d. infrastruktur mendukung atau melengkapi pusat kegiatan ekonomi disekitarnya; e. infrastruktur yang mendukung kedaulatan wilayah; dan Zatau f. infrastruktur yang mendukung keamanan nasional. BABIV TATACARAPENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN PERUBAHAN SUATUPROYEKSTRATEGISNASIONAL Pasa15
(1)Berdasarkan dokumen usulan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), Menteri menugaskan Tim Pelaksana KPPIP untuk melakukan verifikasi dan penilaian.
(2)Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasa13.
(3)Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha, darr/atau pihak lainnya dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Tim Pelaksana menyampaikan usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.
(5)Ketentuan teknis mengenai tata cara verifikasi dan penilaian atas usulan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan peraturan Ketua Tim Pelaksana KPPIP.
(4)Rencana pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b memuat:a. sumber pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; b. skema pembiayaan Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; c. nilai investasi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan; dan/ atau d. nilai kebutuhan pengadaan tanah.
(5)Kajian Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c paling sedikit memuat:a. kajian pendahuluan; b. kajian rencana induk; c. kajian rencana strategis; d. kajian perencanaan pengadaan tanah; dan / atau e. kajian prastudi kelayakan.
(6)Rencana aksi Proyek Strategis Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Pasa17
(1)Berdasarkan usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional yang disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(1), KPPIP melakukan verifikasi dan penilaian.
(2)Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan verifikasi dan penilaian berdasarkan kriteria Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan dengan melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Zatau pihak lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan denganupaya percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Tim Pelaksana menyampaikan usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri.
(5)Ketentuan teknis mengenai tata cara verifikasi dan penilaian atas usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan peraturan Ketua Tim Pelaksana KPPIP. Suatu Proyek Strategis Nasional Pasal 6
(1)Suatu Proyek Strategis Nasional dapat diubah berdasarkan usulan yang disampaikan secara tertulis oleh PJPK dany atau Badan Usaha kepada Menteri.
(2)Usulan perubahan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: a. perubahan nomenklatur suatu Proyek Strategis Nasional; b. perubahan lingkup suatu Proyek Strategis Nasional; dan Zatau c. penghapusan dari daftar Proyek Strategis Nasional.
(3)Usulan perubahan nomenklatur suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a disertai dengan alasan perubahan.
(4)Usulan perubahan lingkup suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b disertai dengan kajian perubahan lingkup proyek.
(5)Usulan penghapusan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam hal:a. proyek dimaksud telah selesai dan tidak memerlukanlagi fasilitas Proyek Strategis Nasional; darr/ atau b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Proyek Strategis Nasional. Suatu Proyek Strategis Nasional Pasal 12
(1)KPPIPmelakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daftar Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan dengan melibatkan kementerian I lembaga, pemerintah daerah, dan/ atau pihak lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdapat permasalahan, KPPIP melakukan fasilitasi penyelesaian BABVI PEMANTAUAN DANEVALUASI DAFTAR PROYEKSTRATEGIS NASIONAL

Pasal 11

(1)PJPK dan Zatau Badan Usaha melaksanakan suatu Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan dalam peraturan Menteri sesuai dengan dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
(2)Dalam rangka percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Pelaksana KPPIP dapat menerbitkan surat keterangan Proyek Strategis Nasional kepada PJPK darr/ atau Badan Usaha. Pasall0 Berdasarkan persetujuan terkait perubahan daftar Proyek Strategis Nasional, Menteri menugaskan Tim Pelaksana KPPIP untuk menyusun peraturan Menteri mengenai perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Proyek Strategis Nasional dan pembentukan peraturan perundang- undangan. Pasa19 Dalam hal terdapat penambahan dan Zatau perubahan suatu Proyek Strategis Nasional berdasarkan arahan Presiden selain yang disampaikan secara tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Pelaksana menyampaikan kepada PJPK dan/ atau Badan Usaha untuk melengkapi dokumen usulan penambahan dan Zatau perubahan daftar Proyek Strategis Nasional kepada Menteri. Pasa18
(1)Usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Zatau Pasal 7 ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
(2)Penyampaian usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disertai dengan hasil verifikasi dan evaluasi. BABV PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PROYEKSTRATEGIS NASIONAL Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku: a. seluruh dokumen yang telah ada dan kegiatan yang telahdilaksanakan dalam pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional dinyatakan tetap sah dan berlaku serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini. b. permohonan usulan suatu Proyek Strategis Nasional dan usulan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional yang telah diajukan namun belum ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional dilakukan proses dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator ini. BABVIII
(3)(2)

Pasal 13

PJPK dan zatau Badan Usaha wajib menyampaikan laporan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu- waktu diperlukan.Laporan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)paling sedikit memuat:a. perkembangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b. kendala atau tantangan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; c. dukungan atau tindak lanjut yang dibutuhkan; dan d. informasi pihak yang terkait. Laporan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(1)BABVII PELAPORAN SUATUPROYEKSTRATEGIS NASIONAL permasalahan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional antara PJPK darr/atau Badan Usaha dengan kementerian /Iembaga, pemerintah daerah, dan/ atau pihak lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi berkaitan dengan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(3)Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPPIP dapat memberikan rekomendasi:a. percepatan pelaksanaan suatu Proyek Strategis Nasional; b. perubahan nomenklatur suatu Proyek Strategis Nasional; c. perubahan lingkup suatu Proyek Strategis Nasional; darr/atau d. penghapusan dari daftar perubahan Proyek Strategis Nasional. sesuai dengan aslinya Hukum dan Organisasi, AIRLANGGAHARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA,Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2024 Pasal 15 Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (RpMliar) :(RpMliar) :(RpM!i~1 :{RpMliiil1 :(RpMfiilr) : {RpMliar} : Nilai Investasi {TotaO APBN loanAPBNMumi BUMN/D BUMNyang tertibat Penyertaan Modal NegaraBUMN/D sebagai Shareholder Swasta PMDNPMA (penjelasan detail apabila proyekterbagi menjadi beberapa faie, dan : dilakukan dengan skema berbedal Keterangan {APBN/BUMNlKPBU/Swasta} A.PROFILUMUMPROYEK !! i ! l 1 I r T i ! NamaProyekSektorProject OvinerPengusulProyekKementerian Pembina I PJpi( Lokasi Proyek PulauProvinsiKab/Kota Skema Pernbiayaan 1. Tabel Profil Umum Suatu Proyek Strategis Nasional Yang Diusulkan RencanaAksi Usulan ProyekStrategis Nasional *Kop fnst(fl1Silpengusul Lembar Isian Profil Proyek*periodeSEKRETARIATKOMITE PERCEPATAN PENYEDIAANINFRASTRUKTUR PRiORITAS {KPPIP} NAMAPROYEK A. CONTOH FORMAT RENCANA AKSI SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL LAM PI RANPERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2024TENTANGTATA CARA PENYAMPAIAN USULAN, VERIFIKASI, EVALUASI, PENETAPAN, PEMANTAUAN, DAN PELAPORAN PERUBAHANDAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL RENCANA TAHAPAN PELAKSANAAN PROYEK ISO STRATEGfS TARGET STAKEHOLDER NO NAMA KEGIATAN STATUS SAAT INI YANG PENY.ELESAIAN DILAPORKAN (Bulan- Tahun) YANG TERLIBAT 3. Contoh Tabel Rencana Tahapan Pelaksanaan Suatu Proyek Strategis Nasional Yang Diusulkan (penjelmn terKai! Jwmsitenaga ketja) Keterangan Oampak terhadap Tenaga Kerja tokal Org ~~ ~ {penje!asan lenih detaH terKait!)ampa~ PDWPDR&} Keterangan (%)(%)(RpMliar) : Ketayakan Proyek EIRRProyekFIRRProyekDampak terhadap FOB/PDF (apablla rele.'an){Penjelasan terkait lingkllil pw~k yang lang sung dikerjakan olehproject OW!'lef) l.ingkup proyek (RpMliar) : Oleh Investor/Kerjasama (penjelasan terKai! lingkup pil>}l?k yang langsllng dikt.rjakan olen projeci ow ne() l.ingkup proyek (RpMliar} : (3j:Xlbifa reltvan) (~{%} Ekuitasloan Detaillnvestasi Oleh project owner B. RINCIAN INFORMASI PROYEK STRATEGIS NASIONAL Sttuktur Proyek 2. Contoh Tabel Rincian Informasi Suatu Proyek Strategis Nasional Yang Diusulkan AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, Detaillsu yang dilaporkan Tindak laojut yans dibutuhkan ,----------------,-------, ____J PemanskuKepenting.an f...1'<!1:!':!!' TelkInl1.ProgrMsfisik (.. ,,'%)

2.Progress Pengad.un Tanatl{...%} 3. TaMpaI1PfO)'ek .0#" Sl<l(u$l<lMn~\r~ g.'\$i~ t>O$iV ~i, l~~~1 pi)ny,'lI¢'$~i;.~1'i ~¢~I\ 6, HMIl$.~~iItI~)$t.*"i dan 'W~'i3ga Kt~lli\l 1. ProgrO" Pmizim.m Y$ll19dipall'iu,' n 1.etmI & .. K~myU ---------[ 1. P1PK "}, BJd"o lJi.llha ). I!'W~~(X 4, 'Tli!nitnt S, t<tf)d~n (1J111:1,I1;; Pf(1)"l~'" d~mfliiif'i $'~"'fI~~ f'HtN" (~nt(lh A08 .• Wfij, B. CONTOH FORMAT LAPORAN SUATU PROYEK STRATEGIS NASIONAL STATUS .rNVEST ASI NILAIINVESTASJ T.ARGETMULAI TARGET SELESAI NO lINGKUP PROYEK (project owner / KEGIATAN REALISASI REAlISASI investor) (Rp Miliar) (Bulan-Tahun) {Bulan-Tahun) 4. Contoh Tabel Rencana Realisasi Investasi Suatu Proyek Strategis Nasional Yang Diusulkan RENCANA REALISASIINVESTASI PROYEK

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…