DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Permenko Perekonomian ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya. Yang dimaksud dengan Kredit Industri Padat Karya adalah kredit/pembiayaan investasi atau kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang produktif di industri padat karya. Sedangkan Penyalur Kredit Industri Padat Karya adalah lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur kredit usaha rakyat. Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya bertujuan untuk: a) mendukung revitalisasi Mesin dan/atau Peralatan Produksi industri padat karya; b) meningkatkan produktivitas dan daya saing industri padat karya di pasar domestik dan/atau internasional; c) meningkatkan kapasitas usaha di sektor industri padat karya; d) mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja; e) mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan/atau f) memberdayakan pelaku usaha yang bergerak di sektor industri padat karya. Kredit Industri Padat Karya dapat digunakan untuk keperluan: a) pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru bagi Kredit Industri Padat Karya dengan jenis kredit/pembiayaan investasi; atau b) pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru dan pembiayaan modal kerja bagi Kredit Industri Padat Karya dengan jenis kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja dengan komposisi yang ditentukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada tanggal 24 Desember 2024, perlu dibentuk skema kredit/pembiayaan bersubsidi untuk pembelian mesin dan/atau peralatan produksi baru demi meningkatkan produktivitas pelaku usaha industri padat karya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Industri Padat Karya adalah kredit/pembiayaan investasi atau kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja kepada debitur individu/perseorangan atau badan usaha yang produktif di industri padat karya.
2.Penyalur Kredit Industri Padat Karya adalah lembaga keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur kredit usaha rakyat.
3.Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.
4.Koperasi adalah koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian.
5.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur Kredit Industri Padat Karya atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit Industri Padat Karya baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
6.Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit Industri Padat Karya kepada Penyalur Kredit Industri Padat Karya baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
7.Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan sebagai penjamin kredit usaha rakyat.
8.Penerima Kredit Industri Padat Karya adalah individu/perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha produktif di sektor industri padat karya tertentu yang menjadi debitur Kredit Industri Padat Karya tertentu.
9.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dibayarkan oleh Penerima Kredit Industri Padat Karya kepada Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
10.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur Kredit Industri Padat Karya dan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima Kredit Industri Padat Karya.
11.Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah berupa imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian Kredit Industri Padat Karya syariah.
12.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
13.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
14.Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
15.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup, yang terdiri atas skema-skema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.Mesin dan/atau Peralatan Produksi adalah sarana teknis yang digunakan dalam mendukung proses produksi industri padat karya.

BAB II

PELAKSANAAN KREDIT INDUSTRI PADAT KARYA

Pasal 2

Pelaksanaan Kredit Industri Padat Karya bertujuan untuk:

a.mendukung revitalisasi Mesin dan/atau Peralatan Produksi industri padat karya;
b.meningkatkan produktivitas dan daya saing industri padat karya di pasar domestik dan/atau internasional;
c.meningkatkan kapasitas usaha di sektor industri padat karya;
d.mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja;
e.mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan/atau
f.memberdayakan pelaku usaha yang bergerak di sektor industri padat karya.

Pasal 3

(1)Kredit Industri Padat Karya dapat digunakan untuk keperluan:
1. a.pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru bagi Kredit Industri Padat Karya dengan jenis kredit/pembiayaan investasi; atau
2. b.pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru dan pembiayaan modal kerja bagi Kredit Industri Padat Karya dengan jenis kredit/pembiayaan investasi yang dikombinasikan dengan kredit/pembiayaan modal kerja dengan komposisi yang ditentukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur.
(2)Kredit Industri Padat Karya untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembelian bersumber dari dana calon Penerima Kredit Industri Padat Karya.
(3)Selain digunakan untuk pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kredit Industri Padat Karya dapat digunakan secara bersamaan untuk pembiayaan ulang pembelian Mesin dan/atau Peralatan Produksi yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun berdasarkan kebijakan Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
(4)Mesin dan/atau Peralatan Produksi yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dibuktikan dengan faktur pembelian pertama.

Pasal 4

(1)Calon Penerima Kredit Industri Padat Karya terdiri atas individu/perseorangan atau badan usaha yang bergerak di industri padat karya tertentu.
(2)Industri padat karya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
1. a.pakaian jadi;
2. b.tekstil;
3. c.furnitur;
4. d.kulit, barang dari kulit, dan alas kaki;
5. e.makanan dan minuman; dan/atau
6. f.mainan anak.
(3)Calon Penerima Kredit Industri Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki usaha produktif dan layak;
2. b.memiliki nomor pokok wajib pajak;
3. c.memiliki NIB;
4. d.menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
5. e.menjalankan usaha paling singkat 2 (dua) tahun di bidang industri padat karya;
6. f.memiliki jumlah tenaga kerja paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan terakhir secara berturut-turut sesuai hasil validasi Penyalur Kredit Industri Padat Karya;
7. g.tidak terdapat informasi negatif yang dibuktikan dengan hasil trade checking, community checking, dan/atau bank checking; dan
8. h.tidak sedang menerima kredit usaha program pemerintah lainnya secara bersamaan.

Pasal 5

(1)Calon Penerima Kredit Industri Padat Karya dapat sedang menerima kredit/pembiayaan komersial dengan kolektibilitas lancar dan berdasarkan hasil penilaian objektif Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
(2)Kredit/pembiayaan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kredit/pembiayaan investasi harus memenuhi ketentuan memiliki sisa baki debet paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pokok kredit/pembiayaan.
(3)Calon Penerima Kredit Industri Padat Karya hanya dapat menerima Kredit Industri Padat Karya 1 (satu) kali.

Pasal 6

(1)Penyalur Kredit Industri Padat Karya merupakan penyalur KUR yang memiliki plafon penyaluran skema KUR kecil dan tidak dalam posisi diberhentikan sementara.
(2)Penyalur Kredit Industri Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan plafon Kredit Industri Padat Karya kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 7

Pendanaan untuk penyaluran Kredit Industri Padat Karya bersumber dari dana Lembaga Keuangan atau Koperasi Penyalur Kredit Industri Padat Karya

Pasal 8

Penyalur Kredit Industri Padat Karya melakukan pemeriksaan calon Penerima Kredit Industri Padat Karya melalui SLIK.

Pasal 9

(1)Penyalur Kredit Industri Padat Karya menyalurkan Kredit Industri Padat Karya berdasarkan data calon Penerima Kredit Industri Padat Karya yang tercantum dalam SIKP.
(2)SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada data dari:
1. a.kementerian/lembaga;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.Penyalur Kredit Industri Padat Karya; dan
4. d.Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya.
(3)SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 10

(1)Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya melakukan Penjaminan/Pertanggungan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Penyalur Kredit Industri Padat Karya.
(2)Penjaminan/Pertanggungan Kredit Industri Padat Karya bersifat:
1. a.opsional dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan sesuai atau lebih besar;
2. b.wajib dalam hal nilai total agunan pokok dan agunan tambahan kurang dari 100% (seratus persen), dari jumlah kredit yang diajukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai imbal jasa Penjaminan/premi Kredit Industri Padat Karya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(4)Mekanisme Penjaminan/Pertanggungan dilaksanakan berdasarkan profil risiko sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Penyalur Kredit Industri Padat Karya dan Penjamin/Asuransi Kredit Industri Padat Karya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…