DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Data dan Informasi dan Infrastruktur SPBE.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terkait Kebijakan Manajemen Data, Sistem Penghubung Layanan, dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 2 -
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019- 2024;
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 3 -

Pasal 10

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau yang diperoleh dari pihak luar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pengguna SPBE.
(2)Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus memenuhi kriteria:
1. a.berdasarkan prinsip satu data Indonesia;
2. b.berbagi pakai data dan informasi;
3. c.memenuhi standar interoperabilitas data dan informasi;
4. d.mudah diakses; dan
5. e.selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian.
(3)Unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas kualitas Data, keakuratan Data, dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan dalam penyelenggaraan SPBE dan selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah berdasarkan:
1. a.tujuan dan cakupan;
2. b.penyediaan akses Data dan Informasi; dan
3. c.pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 4 -
  1. 3.Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Jaringan Intra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
2. b.Sistem Penghubung Layanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(3)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan data dan sistem informasi.
(4)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b wajib digunakan oleh seluruh unit kerja dalam penyelenggaraan interoperabilitas Data SPBE.
(4a)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(5)Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(6)Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan sesuai dengan:
1. a.standar perangkat;
2. b.standar interoperabilitas;
3. c.standar keamanan sistem informasi; dan
4. d.standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA - 5 - Pasal II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Aktut Hadi Priatna NIP. 197405071999031002

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…