DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 yaitu tentang dampak reformasi birokrasi, Ruang lingkup Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 2020-2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 - 2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 884);
8.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024;
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 - 2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024 diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1)Reformasi Birokrasi Berdampak merupakan perubahan arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara lebih sederhana, cepat, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
(2)Reformasi Birokrasi Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reformasi Birokrasi General; dan
2. b.Reformasi Birokrasi Tematik.
  1. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

a.pendahuluan;
b.gambaran Birokrasi Instansi Pemerintah;
c.agenda Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
d.manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
e.penutup.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

a.pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi General di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
b.pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
1. 4.Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi 2020-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
2. 5.Lampiran II dihapus. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna NIP. 197405071999031002 Pemroses Nama Jabatan Paraf Konseptor/Legal Drafter I Ktut Hadi Priatna Kabiro Hukum & Organisasi Pemeriksa I Evita Manthovani Kabiro Perencanaan/ Plt. Kabiro Umum Pemeriksa II Mirza Sofjanhadi Mashudi Inspektur Pemeriksa III Elen Setiadi Sahli I Pemeriksa IV Susiwijono Sesmenko LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 - 2024 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 – 2024 RB menjadi salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas pembangunan nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan 3 (tiga) hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy). Tiga hal tersebut menjadi fokus Intansi Pemerintah guna mewujudkan RB Berdampak. RB Berdampak dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. RB General merupakan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan kementerian/lembaga tingkat meso. Selanjutnya yang disebut RB Tematik merupakan upaya percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait tema yang sudah ditetapkan tingkat mikro. Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Grand Design tersebut terbagi dalam 3 (tiga) periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map RB Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map RB disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berkaitan dengan pelaksanaan RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi instansi Pemerintah dalam mencapai sasaran strategisnya dengan tata kelola pemerintahan yang baik pada masing-masing unit di lingkup organisasi. Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya agar tugas dan fungsinya sebagai kementerian koordinasi dapat memberikan dampak kepada masyarakat secara langsung dalam lingkup koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) agar birokrasi mampu menunjukkan performa/kinerjanya. Road Map RB menggambarkan tahapan atau rangkaian aktivitas yang harus dilakukan beserta target yang harus dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu Road Map RB dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi. Road Map RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki prinsip dasar, meliputi:
3. 1.Jelas, Road Map harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;
4. 2.Ringkas, Road Map harus disajikan secara ringkas dan padat sesuai format yang ditentukan;
5. 3.Terukur, kegiatan utama, indikator kegiatan utama, target, kondisi eksisting harus dapat diukur;
6. 4.Dinamis, Road Map dapat mengakomodasi umpan balik dan perbaikan- perbaikan yang diperlukan; dan
7. 5.Komitmen, Road Map harus merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Road Map RB dijadikan sebagai acuan dalam melakukan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk mengetahui kondisi eksisting pencapaian RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dapat dilihat pada hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: Tabel 2.1 Capaian Nilai Reformasi Birokrasi 2020-2022 Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kondisi eksisting pada Tabel 2.1 bahwa RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari tahun 2020-2022 telah menunjukkan peningkatan nilai. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil. Namun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih perlu memperhatikan fokus RB tidak hanya pada upaya yang dilakukan namun dampak yang diberikan. Upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan terkait pembangunan nasional, daya saing nasional, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator 2020 2021 2022 Komponen Pengungkit (A) 1 Pemenuhan 20,00 16,96 16,98 17,18 2 Hasil Antara Area Perubahan 10,00 5,95 6,59 6,35 3 Reform 30,00 22,11 22,15 22,32 60,00 45,02 45,72 45,85 Komponen Hasil (B) 1 Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 10,00 7,81 7,84 7,98 2 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,4 8,85 9,00 3 Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 8,62 8,75 8,94 4 Kinerja Organisasi 10,00 6,78 6,79 6,86 40,00 31,61 32,23 32,78 100,00 76,63 77,95 78,63 Total Komponen Pengungkit Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2022 Nilai Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi (A+B) BobotKomponen PenilaianNo tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman Road Map RB 2020- 2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap pembangunan nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalaham khas birokrasi Indonesia. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Setelah melihat adanya capaian kondisi eksisting dan tujuan dari Road Map RB 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencoba menganalisis gap capaian terkini dari aspek tujuan dan sasaran dengan rencana strategis 2020-2024 sebagai berikut: No Tujuan RB 2020-2024 Indikator Tujuan Target Road Map RB Nasional 2024 Target Renstra 2024 Kondisi Eksisting (Capaian 2022) 1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik Capaian Indeks RB 100% 81 78,63 Capaian Indikator Kinerja Pembanguan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi) Angka Kemiskinan: Menurun Pertumbuhan Investasi: Meningkat Angka Kemiskinan: 6,0 - 7,0 % (2020-2024) Pertumbuhan Investasi: 35.212,4 - 35.455,6 Triliun Rupiah (2020-2024) Angka Kemiskinan: 9,54% Pertumbuhan Investasi: 1.207 Triliun Rupiah Capaian tiga Indikator Daya Saing Global (CPI, EGDI) CPI: Meningkat EGDI: Meningkat CPI: N/A EGDI: N/A CPI: 34/100 EGDI: 0,7/1 Tabel 2.2 Analisis Gap Tujuan dan Target Road Map RB Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 Sumber: PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 dan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 No Sasaran Strategis RB 2020-2024 Indikator Sasaran Strategis Target Road Map RB Nasional 2024 Target Renstra 2024 Kondisi Eksisting (Capaian 2022) 1 Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel Indeks SPBE 100% Kementerian / lembaga Baik 3 dari 4 2,6 dari 4 Capaian Akuntabilitas Kinerja 100% Kementerian / lembaga minimal baik 80 71,1 Capaian Akuntabilitas Keuangan 100% Kementerian / lembaga WTP dengan tingkat tindak lanjut 80% 4 Indeks (Skala 4 - WTP) WTP 2 Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional Nilai Survei Employer Branding 7,66% N/A 56,1 Nilai Survei Indeks BerAKHLAK 67,14% N/A 54,8 Nilai Survei Penilaian Integritas Nilai rata- rata kementerian meningkat N/A 82,64 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Nilai rata- rata kementerian meningkat 3 dari 4 3,66 Tabel 2.3 Analisis Gap Sasaran Strategis dan Target Road Map RB Nasional dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 Sumber: PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 dan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional. Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map RB 2020- 2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam Gambar 3.1 berikut: Gambar 3.1 Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB Sumber: Kementerian PANRB 3.1.1. Tujuan Reformasi Birokrasi Tujuan pelaksanaan RB yang terdapat pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, tujuan pelaksanaan RB adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada pembangunan nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Tewujudnya pelaksanaan RB juga diharapkan dapat mendorong tercapainya misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan bekepribadian berlandaskan gotong-royong. 3.1.2. Sasaran Reformasi Birokrasi Sasaran pelaksanaan RB sebelum adanya penajaman pada Road Map RB 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Setelah adanya penajaman Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi 2 (dua) aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang lnstansional IMeningkatnya Kualltas Tata Keio� dan Hasil Penanganan Tema yang Dlplllh) Capaian Kinerja RB Tematik Nasional IMenlngkatnya Kualltas Tata Kelola dan Hasil Pada 4 Tema Prloritas RB Tematlk) �Pwt,p/iolllfldex E-Gov.......,Dffl/Opl>l,1t lnde, -�""""'E.a,. ol n,iw 8""'1fus J •SASARAN RB TEMATIK Nilai Survel Penilaian lnlegritas Nilai Employer Branding lndeks BerAKHLAK Nllai Survel Kepuasan Masyarakal Budaya Birokrasi BerAKHlAK dengan ASN yang Profesional •SASARAN RB GENERAL INDIKATOR OUTCOME lndeillRelorma,jBllol<rfll TUJUAN RB: "BIROOIASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN BERDAYASAING MENDORONG PEMBANGUNAN NASIONA!.dan PElAYANAN PUBUK" INDIKATDR IMPACT -...-Pww,gkllln - ....... �"9'111NII, �Pnxl.tllalamNeg,ri, + indeks SPBE Capaian Akunlabililas Kinerja Capaian Akuntabilitas Keuangan Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, llncah, Dan Kolaboratif Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB BARU - . . . 3SASARAN RB Birokrasl yang Kapabol: • lndeks Kelembagaan • lndeks SPBE • lndnk Profett0nahta1 ASH 8 AREA PERUBAHAN lnd1k1tor Impact • Ea� of oa.ng Business • Govem�nt Percepf)()(l l�x • C-Otrupt,on PtruptlOfl lndei • Trust Barometer Birokras, yang Borslh dan Akuntabel· • IPAK • Nqo SAKIP • Opr,1 BPK SASARAN PROGRAM & PROGRAM & KEGIATAN MIKRO KEGIATAN MESO SU.1111 RB 1: I SU.1111 Pnlgrlm t _, -2 _, ........ ..._ ..._ • • • •KegllllnllHo !<..-, ICatilllo !<..-, S....n RB 2: 4 Snllll1 Prognm -· -· -· ,_ ........ ........ • • • •Kogiltln lltoo K..-, !<..-, K..-, S....n RB l: 2 S....n Progrlm -1 -· Progtlffl ..._ • • •Kogiltln lltoo K..-, !<..-, E I KEBUAKAN PERCEPATAN Kegl111n Ullm1 RENCANA AKSI TEMATIK menpan.go.id merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut:
8. 1.Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek hard element. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk melaksanakan strategi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan ini dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
9. 2.Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi. 3.2. Perencanaan RB General Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintahan sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital, kebijakan birokrasi digital yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran Road Map RB Nasional setelah penajaman, pelaksanaan RB General harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan yang bersifat mandatory. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penetapan pada form identifikasi prioritas kegiatan utama dan form target kegiatan utama untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan RB di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dapat dilihat pada Tabel berikut: 3.2.1. Penetapan Prioritas Kegiatan Utama FORM IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Mandat RB General Nasional Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah) (Skala 1-10) Waktu (Mendesak) (Skala 1-10) Skala Prioritas (Total Skor) Koordinator A. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 1 Kualitas Rencana Aksi 10 6 8 24 Biro Hukum dan Organisasi 2 Implementasi Rencana Aksi 10 6 8 24 Biro Hukum dan Organisasi B. Capaian Implementasi Kebijakan Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintah Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif 1 Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transfor masi organisasi berbasis kinerja dan agile Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 10 2 2 14 Biro Hukum dan Organisasi 2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 10 5 8 23 Biro Hukum dan Organisasi/ Biro Umum 3 Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP 10 4 1 15 Inspektorat 4 Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 10 5 1 16 Inspektorat 5 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi Nilai SAKIP 10 3 7 20 Biro Perencanaan 6 Indeks Perencanaan Pembangunan 10 N/A N/A N/A Biro Perencanaan 7 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE 10 N/A N/A N/A Biro Perencanaan 8 Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip 10 7 10 27 Biro Umum 9 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 10 5 5 20 Biro Umum 10 Indeks Pengelolaan Aset 10 8 10 28 Biro Umum 11 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) 10 2 1 13 Inspektorat 12 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik Indeks Kualitas Kebijakan Publik 10 7 7 24 Biro Perencanaan FORM IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Mandat RB General Nasional Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah) (Skala 1-10) Waktu (Mendesak) (Skala 1-10) Skala Prioritas (Total Skor) Koordinator 13 Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Indeks Reformasi Hukum 10 2 1 13 Biro Hukum dan Organisasi 14 Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 10 8 5 23 Biro Perencanaan 15 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan 10 7 10 27 Biro Umum Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional 16 Penguatan Sistem Merit Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional,Tingkat Implementas Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK) 10 3 3 16 Biro Umum/Biro Hukum dan Organisasi 17 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Indeks Pelayanan Publik (Integritas IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI) 10 6 7 23 Biro Hukum dan Organisasi/ Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan C. Capaian Sasaran Strategis Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif 1 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Indeks SPBE 10 8 8 26 Biro Perencanaan 2 Capaian Prioritas Nasional (Capaian Akuntabilitas Kinerja) 10 N/A N/A N/A Biro Perencanaan 3 Capaian IKU (Capaian Akuntabilitas Kinerja) 10 6 7 23 Biro Perencanaan 4 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Opini BPK (Capaian Akuntabilitas Keuangan) 10 5 5 20 Biro Umum/ Inspektorat 5 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (Capaian Akuntabilitas Keuangan) 10 2 4 16 Biro Umum/ Inspektorat FORM IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Mandat RB General Nasional Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah) (Skala 1-10) Waktu (Mendesak) (Skala 1-10) Skala Prioritas (Total Skor) Koordinator Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional 6 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi Nilai Survei Penilaian Integritas 10 3 8 21 Inspektorat 7 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 10 2 2 14 Biro Komunikasi dan Layanan Persidangan 8 Pelaksanaan Core Values ASN Indeks BerAkhlak 10 4 4 18 Biro Hukum dan Organisasi Tabel 3.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama FORM TARGET KEGIATAN UTAMA No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Bobot Baseline

(2022)Target Tahunan Unit / Satuan Kerja Pelaksana 2023 2024 Koordinator Pelaksana A. Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 10 1 Rencana Aksi Pembangunan RB General 80% 85% 90% Biro Hukum dan Organisasi Seluruh Unit Kerja 2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General 80% 85% 90% Biro Hukum dan Organisasi Seluruh Unit Kerja B. Capaian Implementasi Kebijakan 40 Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintah Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif 28 1 Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transfor masi organisasi berbasis kinerja dan agile Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 100% 100% 100% Biro Hukum dan Organisasi Seluruh Unit Kerja 2 Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN Tingkat Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai 70% 90% 100% Biro Hukum dan Organisasi /Biro Umum Seluruh Unit Kerja 3 Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP 3,472 3,8 3,9 Inspektorat Seluruh Unit Kerja 4 Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI 3 3 4 Inspektorat Seluruh Unit Kerja FORM TARGET KEGIATAN UTAMA No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Bobot Baseline
(2022)Target Tahunan Unit / Satuan Kerja Pelaksana 2023 2024 Koordinator Pelaksana 5 Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi Nilai SAKIP 71,1 72 74 Biro Perencanaan Seluruh Unit Kerja 6 Indeks Perencanaan Pembangunan N/A Baik Baik Biro Perencanaan Seluruh Unit Kerja 7 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE N/A Baik Baik Biro Perencanaan Seluruh Unit Kerja 8 Pelaksanaan Arsip Digital Tingkat Digitalisasi Arsip 86,02 88 90 Biro Umum Seluruh Unit Kerja 9 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 94,78 90 90 Biro Umum/Biro Perencanaan Seluruh Unit Kerja 10 Indeks Pengelolaan Aset 3,43 3,5 3 s.d 4 Biro Umum Seluruh Unit Kerja 11 Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) 62,50% 70% 75% Inspektorat Inspektorat 12 Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik Indeks Kualitas Kebijakan Publik 47,07 70 80 Biro Perencanaan Seluruh Unit Kerja 13 Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Indeks Reformasi Hukum N/A 70 72 Biro Hukum dan Organisasi Seluruh Unit Kerja 14 Pelaksanaan Data Statistik Sektoral Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral N/A 2,8 3 Biro Perencanaan Seluruh Unit Kerja 15 Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan 23,92 55 80 Biro Umum Seluruh Unit Kerja Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional 12 16 Penguatan Sistem Merit Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional,Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK) 0,85 0,85 0,86 Biro Hukum dan Organisasi/ Biro Umum Seluruh Unit Kerja 17 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Indeks Pelayanan Publik (Integritas IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI 3,91 3,3 4 Biro Hukum dan Organisasi /Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan Seluruh Unit Kerja FORM TARGET KEGIATAN UTAMA No Kegiatan Utama Indikator Kegiatan Utama Bobot Baseline
(2022)Target Tahunan Unit / Satuan Kerja Pelaksana 2023 2024 Koordinator Pelaksana C. Capaian Sasaran Strategis 50 Sasaran 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif 26 1 Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional Indeks SPBE 2,6 3,41 3,45 Biro Perencanaan Seluruh Unit Kerja 2 Capaian Prioritas Nasional (K/L) (Capaian Akuntabilitas Kinerja N/A 100% 100% Biro Perencanaan Seluruh Unit Kerja 3 Capaian IKU (Capaian Akuntabilitas Kinerja) N/A 100% 100% Biro Perencanaan 4 Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Opini Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan) WTP WTP WTP Inspektorat/ Biro Umum Seluruh Unit Kerja 5 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) (Capaian Akuntabilitas Keuangan) 80% 85% 90% Inspektorat/ Biro Umum Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional 12 6 Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi Nilai Survei Penilaian Integritas 82,64 83 83,5 Inspektorat Seluruh Unit Kerja 7 Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 3,66 3,8 3,8 Biro Komunikasi Informasi dan Layanan Persidangan Seluruh Unit Kerja 8 Pelaksanaan Core Values ASN Indeks BerAKHLAK 54,8 60 65 Biro Hukum dan Organisasi Seluruh Unit Kerja Tabel 3.2 Penetapan Target Kegiatan Utama Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 3.2.3 Penetapan Tema dan Target RB Tematik Pelaksanaan RB yang berdampak dilakukan melalui berbagai strategi penyelesaian masalah pada isu tingkat hulu yang muncul di dalam birokrasi maupun hilir yang muncul di tengah masyarakat. Konsep kebijakan RB Tematik merupakan upaya dalam menjawab isu tingkat hilir yaitu percepatan pembangunan nasional. Ruang lingkup pelaksanaan RB Tematik hingga tahun 2024 ditetapkan melalui 4 (empat) tema RB Tematik, yaitu:

1.Pengentasan Kemiskinan Pelaksanaan RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan dengan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2.Peningkatan Investasi Peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan omnibus law dan meningkatkan indeks daya saing (competitiveness index). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
3.Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan diarahkan berfokus pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, terutama penanganan stunting.
4.Percepatan Prioritas Aktual Presiden Perbaikan dan penguatan tata kelola melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Kesesuaian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi dasar pertimbangan awal yang dilakukan dalam memilih tema pelaksanaan RB Tematik. Sejalan dengan 4 (empat) tema RB Tematik pada Road Map RB Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan identifikasi terhadap seluruh tema tersebut berdasarkan 5 (lima) indikator pengukuran yang tertuang pada Tabel Form Penetapan Tema, sebagai berikut: FORM PENETAPAN TEMA No Tema Kondisi Eksisting Target Kesesuaian Prioritas RPJMN Keparahan Masalah Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat Potensi yang dimiliki Percepatan Kinerja Nilai Total Skala 1-10 (1 = sangat tidak sesuai…..10 = sangat sesuai) 1 Pengentasan Kemiskinan 9,54% Dalam rangka mendukung pencapaian target kemiskinan ekstrem 2023 1,04% dan kemiskinan (RKP) 2023 7,5 - 8,5% di bawah lingkup Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 10 9 10 8 8 45 2 Peningkatan Investasi Rp. 1.207 Triliun Untuk mendorong capaian target Rp 1.400 Triliun dari lingkup Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 10 8 8 5 7 38 3 Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan Stunting) 21,60% Untuk mendorong ketercapaian tingkat stunting 14% pada 2024, maka target tahun 2023 diproyeksikan sebesar 19% 10 8 8 3 3 32 4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - Untuk mendorong ketercapaian 40% realisasi belanja pengadaan barang/jasa Kementerian bagi Produk Dalam Negeri 10 10 10 2 8 40 5 Pengendalian Inflasi 5,51% Dalam rangka mendukung pencapaian target 3%±1% di bawah lingkup Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 10 10 10 8 8 46 Tabel 3.3 Form Penetapan Tema Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa dari 5 (lima) Tema RB Tematik, secara total nilai tertinggi pada tema pengendalian inflasi sebesar 46 dikarenakan faktor dampak penanganan inflasi perlu memperkuat koordinasi kebijakan untuk dapat menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya yang ditempuh adalah memperkuat sinergi kebijakan dari Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melaksanakan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi tahun 2022-2024 sehingga dapat mendorong Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap dalam sasaran 2023. Kedua, tema pengentasan kemiskinan sebesar 45 dikarenakan sebagaimana urgensi prioritas program Presiden yang termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka upaya untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan mendekati 0% pada tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan identifikasi anggaran dan realisasi program pemberdayaan yaitu tagging anggaran kemiskinan dan telah memiliki dashboard pemetaan program pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan bagi program lintas sektor dan/atau kementerian/lembaga. Ketiga adalah tema peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dengan total nilai 40, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang mengatur mengenai kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahwa Produk dalam negeri yang memiliki nilai penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40% wajib digunakan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Selanjutnya tema peningkatan investasi sebesar 38, dikarenakan prospek perekonomian khususnya pada implementasi perizinan usaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). Kemudian dengan nilai total sebesar 32, tema digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penerapan stunting di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendorong target sebesar 19% di tahun 2023 dan 14% di tahun 2024. Adapun tingkat instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/ pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional, dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:
1.menetapkan Road Map RB;
2.menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
3.mengelola pelaksanaan rencana aksi;
4.monitoring dan Evaluasi RB; serta
5.menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukkan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada implementasinya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini untuk dapat memastikan bahwa program-program meso dan mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal (Strategic Transformation Unit (STU)). Struktur STU bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli. STU bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan. 4.2 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Ruang lingkup monitoring dan evaluasi terbagi menjadi 2 (dua) level, yakni di tingkat nasional (RB Nasional) dan di tingkat instansi (RB Instansional). Adapun monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik output (keluaran) maupun outcome (hasil). Monitoring dan evaluasi di tingkat nasional dilakukan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), di tingkat instansi dilakukan oleh leading institution dan UPRBN. Evaluasi RB diperlukan untuk memastikan pelaksanaan RB didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, evaluasi berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu:
1.ketetapan desain program, kegiatan, dan aksi RB yang dilaksanakan;
2.keberhasilan pencapaian sasaran; serta
3.dampak/manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan. Untuk memastikan ketiga hal tersebut, evaluasi perlu dilakukan secara simultan sejak tahap perencanaan, monitoring, pelaporan, hingga penetapan umpan balik tindak lanjut untuk perencanaan berikutnya. Gambar 4.1 Proses Monitoring dan Evaluasi RB Sumber: Kementerian PANRB Proses Pembangunan RB lnstans, Pemenntah Pelakasanaan Rencana Aks! •Mon,tormg dan Evaluasi Pelaksanaan (on qomq) Soron don rekomendasi untuk menyempurnokon Rencono Aksl Evaluasi pasca pelaksanaan (Ex-post) Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Eksternal Evaluasi Ex-ante Tahap Perencanaan Evaluasi dilakukan untuk memastikan Rood Mop dan Rencana Aksl RB berlsl upaya reform yang dianggap penting dan mendesak untuk dllaksanakan Tahap Pelaksanaan Evaluasi dilakukan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan upaya reform dlbandlngkan dengan rencana yang telah dlrumuskan dalam Rood Mop RB dan Rencana Aksl RB Evaluasi Ex-post Tahap Pasca Pelaksanaan Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil/dampak pelaksanaan reform baik bagl Internal organlsasl maupun bagl masyarakay dan stakeholder Evaluasi Internal Evaluasi Eksternal Terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Ruang lingkup Evaluasi Internal adalah pada evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) dan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going). Adapun Evaluasi Eksternal dilakukan untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan RB (ex-post). 4.2.1 Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Keluaran dari Evaluasi Internal adalah catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi instansi dalam hal ini ialah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan agar kualitas RB mengalami peningkatan serta berdampak pada perbaikan internal dan kinerja organisasi. Evaluasi Internal dilakukan pada saat perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi RB, dengan tujuan:

a.Tujuan evaluasi tahap perencanaan (ex-ante) adalah:
1. 1.memastikan road map dan rencana aksi RB kementerian memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB; dan
2. 2.memastikan road map dan rencana aksi RB kementerian berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan kementerian.
b.Tujuan evaluasi tahap pelaksanaan (on-going) adalah:
1. 1.memastikan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam road map dan rencana aksi berjalan sesuai dengan maksud; dan
2. 2.memberikan saran dan rekomendasi dalam menghadapi kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan RB kementerian. 4.2.2 Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi Evaluasi Eksternal RB adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional dengan tujuan mendapatkan gambaran objektif perkembangan dan dampak RB kementerian jika dibandingkan dengan sasaran dan tujuan RB. Dalam siklus evaluasi, evaluasi eksternal adalah evaluasi pasca pelaksanaan rencana aksi yang berfokus pada capaian berbagai indikator pada RB General dan RB Tematik. Keluaran (output) dari Evaluasi Eksternal RB adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) RB kementerian yang di dalamnya memuat besaran indeks RB kementerian serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan RB kementerian. Secara umum, tujuan evaluasi eksternal sebagai berikut:
3. 1.mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak RB kementerian;
4. 2.memberikan rekomendasi berupa upaya-upaya yang perlu dilakukan kementerian untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran. Upaya-upaya tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana aksi tahun berikutnya; dan
5. 3.menyusun profil perkembangan implementasi RB kementerian secara nasional. Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Maka dari itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan adanya penajaman Road Map RB pun berkolaborasi dan bersinergi bersama dengan seluruh elemen untuk menjawab perubahan pada isu hulu dan hilir serta penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, I Ktut Hadi Priatna NIP. 197405071999031002

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…