DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, Penerima Kredit Alsintan, Calon Penerima Kredit Alsintan, Penyalur Kredit Alsintan, Forum Koordinasi Pengawasan Kredit Alsintan dan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2.Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
3.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
4.Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian.
5.Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Kredit Alsintan adalah kredit/pembiayaan investasi yang dikhususkan untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai taksi Alat dan Mesin Pertanian yang diberikan oleh Penyalur Kredit Alsintan kepada Penerima Kredit Alsintan yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
6.Penerima Kredit Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Penerima Kredit Alsintan adalah individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif, layak dan bergerak di sektor usaha Pertanian, serta memenuhi syarat yang ditetapkan.
7.Taksi Alsintan adalah kegiatan model tata kelola usaha jasa Alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan Alsintan dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelola Alsintan.
8.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9.Penyalur Kredit Alsintan adalah lembaga jasa keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat.
10.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur Kredit Alsintan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit Alsintan baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. 10a. Pertanggungan adalah kegiatan pemberian pertanggungan oleh perusahaan asuransi kredit atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit Alsintan kepada Penyalur Kredit Alsintan baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
11.Penjamin/Asuransi Kredit Alsintan adalah perusahaan Penjaminan, perusahaan asuransi kredit, atau perusahaan lain yang ditetapkan sebagai penjamin Kredit Usaha Rakyat.
12.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dibayarkan oleh Penerima Kredit Alsintan kepada Penyalur Kredit Alsintan.
13.Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur Kredit Alsintan dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima Kredit Alsintan.
14.Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian Kredit Alsintan syariah.
15.Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
16.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
17.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
19.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Penerima Kredit Alsintan terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di sektor Pertanian;
2. b.Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang berupa kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani; atau
3. c.Petani.
(2)Penerima Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara

3.Ketentuan huruf b dan huruf c Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Calon Penerima Kredit Alsintan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah dengan tujuan produktif;
b.hanya dapat menerima Kredit Alsintan satu kali; dan
c.belum pernah menerima kredit komersial kecuali:
1. 1.kredit/pembiayaan konsumtif;
2. 2.kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya dengan plafon paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. 3.pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital; dan/atau
4. 4.kredit/pembiayaan konsumtif yang dalam sistem layanan informasi keuangan dinyatakan sebagai kredit produktif yang dibuktikan dengan perjanjian kredit/pembiayaan.
5. 4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dihapus, ayat (2) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dihapus.
(2)Penyalur Kredit Alsintan harus memiliki plafon penyaluran skema KUR kecil dan tidak dalam posisi diberhentikan sementara.
(3)Dihapus.
(4)Penyalur Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan plafon Kredit Alsintan berdasarkan rencana target penyaluran yang disampaikan kepada kuasa pengguna anggaran Kredit Alsintan sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai tata cara pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Alsintan.
(5)Kuasa pengguna anggaran Kredit Alsintan menyampaikan rencana target penyaluran dari Penyalur Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penyalur Kredit Alsintan menyalurkan Kredit Alsintan berdasarkan pada basis data yang tercantum dalam SIKP.
(2)SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada basis data dari:
1. a.kementerian/lembaga teknis;
2. b.pemerintah daerah;
3. c.Penyalur Kredit Alsintan; dan
4. d.Penjamin/Asuransi Kredit Alsintan.
(3)SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

6.Judul Bagian Keempat dalam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Terhadap Kredit Alsintan dapat dilakukan Penjaminan/Pertanggungan sesuai dengan penilaian objektif risiko Penyalur Kredit Alsintan.
(2)Penjaminan/Pertanggungan Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Penyalur Kredit Alsintan dan Penjamin/Asuransi Kredit Alsintan.
(3)Besaran imbal jasa penjaminan/premi Kredit Alsintan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(4)Imbal jasa penjaminan/premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian komponen dalam Subsidi Bunga/Subsidi Marjin.

8.Judul Bagian Kelima dalam BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Setelah Pasal 13 ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Agunan pokok Kredit Alsintan berupa Alsintan yang dibiayai oleh Kredit Alsintan.
(2)Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Alsintan yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
(3)Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan dalam rangka mitigasi risiko penggunaan Alsintan.
(4)Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa alat pemantau posisi (global positioning system) dan alat pemantau waktu penggunaan (hour meter).
(5)Selain agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penyalur Kredit Alsintan dapat mensyaratkan agunan tambahan sesuai dengan penilaian objektif Penyalur Kredit Alsintan.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Kredit Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada Penerima Kredit Alsintan dengan jumlah kredit/pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2)Suku Bunga/Marjin Kredit Alsintan sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara.
(3)Penerima Kredit Alsintan dapat menyediakan uang muka untuk pembelian Alsintan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit antara Penyalur Kredit Alsintan dan Penerima Kredit Alsintan.
(4)Jangka waktu Kredit Alsintan paling lama 5 (lima) tahun, dengan grace period sesuai dengan penilaian objektif Penyalur Kredit Alsintan.
(5)Penerima Kredit Alsintan dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin Kredit Alsintan secara angsuran periodik sesuai dengan kesepakatan antara Penerima Kredit Alsintan dan Penyalur Kredit Alsintan dengan memperhatikan kebutuhan skema pembayaran.
(6)Dihapus.

11.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Penerima Kredit Alsintan yang mengalami kredit bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Alsintan.
(2)Dalam hal diperlukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kredit Alsintan dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan pertama dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur Kredit Alsintan.

12.Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penyalur Kredit Alsintan melaporkan pelaksanaan penyaluran Kredit Alsintan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara berkala setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Penyalur Kredit Alsintan melalui SIKP.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis dan/atau secara daring kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
(4)Penyampaian laporan secara tertulis dan/atau secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
1. a.pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
2. b.pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
(6)Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meminta laporan tambahan kepada Penyalur Kredit Alsintan dan/atau Penjamin/Asuransi Kredit Alsintan dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

13.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…