DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien, perlu menerapkan manajemen risiko dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat Menimbang MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SALINAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator im yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
2.Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
3.Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultansi, penerapan konteks, mitigasi Risiko, serta pemantauan dan reviu. MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGPEREKONOMIAN. 9);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; tentang Negara
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Menetapkan menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
10.Selera Risiko adalah LevelRisiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen untuk mencapai sasaran organisasi.
11.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
12.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Perekonomian, yang dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
13.Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. yangmatriksadalahRisikoAnalisis9. Matriks
4.Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karateristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
5.Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
6.Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
7.Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
8.LevelRisiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Pasa14 Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

a.berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
b.terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Manfaat Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

a.berkurangnya kejutan (surprises) terhadap Risiko;
b.meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja;
c.meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
d.meningkatnya reputasi organisasi;
e.meningkatnya rasa am an bagi pemimpin dan seluruh pegawai;
f.meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola orgarusasi; dan
g.meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Pasa12 Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertujuan untuk:
a.meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi;
b.mewujudkan manajemen yang proaktif dan antisipatif;
c.memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
d.meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
e.meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
f.meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
g.meningkatkan ketahanan organisasi. BABII TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 6

(1)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.

Pasal 5

(1)Setiap pemimpin dan pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
(2)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
1. a.pengembangan budaya sadar Risiko;
2. b.pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
3. c.penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko. BABIII PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
4. c.bagian dari pengambilan keputusan;
5. d.mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
6. e.sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
7. f.didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
8. g.disesuaikan dengan keadaan organisasi;
9. h.memperhatikan faktor manusia dan budaya;
  1. 1.transparan dan inklusif; J. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
10. k.perbaikan terus-merierus. Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Koordinasi Perekonomian; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  1. 1.Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kernenterian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. 2.Deputi Bidang Ketua Pelaksana Harian Anggota BidangKoordinatorMenteriKetua Pasal 8
(1)Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:

Pasal 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a.Komite Eksekutif;
b.Komite Pelaksana;
c.UPR; dan
d.Inspektorat.

(3)Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
1. a.komitmen pimpman untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
2. b.komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
3. c.penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
4. d.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  1. 10.Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kemaritiman,danEkonomi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. 7.Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. 8.Staf Ahli Bidang Hubungan Ekonomi dan Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  4. 9.Staf Ahli Bidang Hubungan KoordinasiBidang6. Deputi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Bidang Koordinasi5. Deputi Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  5. 4.Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Energi, Sumber dan Lingkungan Pengelolaan Daya Alam, Bidang Koordinasi3. Deputi
  6. 2.Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; BidangKoordinator Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  7. 1.Kepala Biro Umum, KementerianAnggota Perencanaan,BiroKepalaSekretaris Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Ketua Pasa19
(1)Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
(2)Tugas dan tanggung jawab Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
2. b.menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko Kementerian, an tara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan dan kebijakan Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Eksekutif Manajemen Risiko. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nasional,SaingDaya

11.Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus;

(2)Tugas dan tanggungjawab Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.menyusun kebijakan penerapan Manajemen Risiko Kementerian;
2. b.menyusun petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. c.memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4. d.memantau penyusunan profil Risiko dan rencana penanganan Risiko unit; NasionalDewan10. Sekretaris Kementerian Bidang Ekonomi Asia, Koordinator Perekonomian; Perekonomian;
  1. 7.Asisten Deputi Pengembangan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. 8.Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. 9.Asisten Deputi Kerja Sama BidangKoordinator Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  4. 4.Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  5. 5.Asisten Deputi Produktivitas Energi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  6. 6.Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kementerian Fiskal,Deputi3. Asisten

Pasal 10

(1)UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
1. a.UPR tingkat Kementerian;
2. b.UPR tingkat Unit Eselon I; dan
3. c.UPR tingkat Unit Eselon II.
(2)UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
1. a.pemilik Risiko, meliputi Menteri Koordinator bidang Perekonomian untuk tingkat kementerian dan pimpinan unit masing-masing untuk tingkat UPR lainnya yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan
2. b.pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu pelaksanaan harian koordinator Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada unit yang bersangkutan.
(3)Tugas dan tanggung jawab pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
1. a.menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
2. b.melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga level Menteri Koordinator bidang Perekonomian; dan
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit.
(4)Tugas dan tanggung jawab pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. a.mendukung penyusunan konsep profil dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit;
2. b.mendukung penyusunan laporan pengelolaan Risiko dan menyampaikannya kepada pemilik Risiko;
3. e.memantau pelaksanaan rencana penanganan Risiko unit; dan
4. f.memantau tindak lanjut hasil reviu dan/ atau audit Manajemen Risiko.

Pasal 11

(1)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai auditor internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.melakukan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman Penerapan Manajemen Risiko
2. c.mendukung penyelarasan Manajemen Risiko antara unit kerja level yang lebih tinggi dan unit kerja level yang lebih rendah;
3. d.menyusun konsep rencana kontinjensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi kepada pemilik Risiko;
4. e.memfasili tasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko pada unit masing-masing;
5. f.memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai di unit dalam pengelolaan Risiko; dan
6. g.menatausahakan dokumen Proses Manajemen Risiko unit.
(5)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tiap tingkat UPR meliputi:
1. a.pengelola Risiko Kementerian disebut Manajer Risiko Pusat yang dijalankan oleh Kepala Biro Perencanaan;
2. b.Pengelolaan Risiko Unit Eselon I disebut Manajer Risiko Unit yang dijalankan oleh Asisten Deputi yang membawahi Bidang Program dan Tata Kelola; dan
3. c.Pengelolaan Risiko Unit Eselon II disebut Sub Manajer Risiko yang dijalankan oleh Kepala Bidang Program dan Tata Kelola pada Deputi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 12

(1)Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut:
1. a.komunikasi dan konsultasi;
2. b.penetapan konteks;
3. c.penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi Risiko;
4. d.penanganan Risiko; dan
5. e.pemantauan dan reviu.
(2)Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
(3)Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
(4)Tahapan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
(5)Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. yang ditetapkan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
1. b.melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
2. c.melaksanakan tugas lainnya terkait dengan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko. DARMIN NASUTION ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2019

Pasal 13

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. BABIV PENUTUP FrosE's Jvla.najelllen. H.lSlko . . .. . Penanganan risiko Evaluasi risiko Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterkaitan an tar tahapan Proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut: A. Proses Manajemen Risiko PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN BIDANGKOORDINATOR PEREKONOMIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN REPUBLIK BIDANG MENTERI LAMPlRAN PERATURAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Penetapan konteks bertujuan untuk memahami dan menetapkan lingkungan dan batasan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko pada masing-masing UPR.

1.Tahapan penetapan konteks meliputi:

a.Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko 1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait. 2) Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
b.Menetapkan sasaran organisasi Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya.
c.Menetapkan struktur UPR Struktur UPR mengacu pada struktur organisasi yang berlaku di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
d.Mengindentifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder di masing-masing unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut.
c.Penetapan Konteks Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga terdapat kesamaan persepsi pada seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk komunikasi dan konsultasi an tara lain:
1. 1.rapat berkala;
2. 2.rapat insidental;
3. 3.focused group discussion; dan
4. 4.forum pengelola risiko. B. Komunikasi dan Konsultasi Risiko yang disebabkan oleh: 1) Ketidakcukupan darr/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; danl atau 2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Risiko operasional kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi. Risiko reputasi Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara. Risiko fraud Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi. Risiko legal Risiko yang disebabkan orgarusasi atau pihak eksternal tidak memenuhi dan Zatau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. kepatuhan Risiko kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal orgarnsasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. Risiko Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan Kategori Risiko Definisi
e.Mengindentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait ldentifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
f.Menetapkan Kategori Risiko Kategori Risiko diperlukan untuk menjarrun agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meliputi: Tingkat Kriteria Kemungkinan kemungkinan Persentase Jumlah frekuensi kemungkinan keungkinan terjadinya terjadinya dalam dalam 1 periode 1 periode Hampir tidak X< 5% Sangatjarang: kurang dari 2 terjadi (1) kali dalam 1 tahun Jarang 5% < x$; 10% Jarang: 2 kali s.d. 5 kali terjadi (2) dalam 1 tahun Kadang 10% < X$; 20% Cukup sering: 6 kali s.d. 9 terjadi (3) kali dalam 1 tahun Sering terjadi 20% < x s 50% Sering: 10 kali s.d. 12 leali

(4)dalam 1 tahun Hampir pasti X> 50% Sangat sering: lebih dari 12 terjadi (5) kali dalam 1 tahun Perekonomian meliputi: BidangKoordinatorKernenterianLingkungan menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Terdapat dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatany tran saksi Zunit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun. c) Tingkat kriteria kemungkinan terjadinya Risiko di PerekonomianBidangKoordinatorKementerian
1. g.Menetapkan Kriteria Risiko Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko rnencakup kriteria kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Kriteria Kemungkinan Risiko (likelihood) a) Kriteria kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (probability), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari,minggu, bulan, tahun), atau dengan expert judgement. b) Penentuan peluang terjadinya Risiko di Lingkungan d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh UPR dengan pertimbangan sebagai berikut:
(1)Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
(2)Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan. 2) Kriteria Dampak (consequences) Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi, sebagai berikut: a) Area dampak yang terdapat di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah meliputi:
(1)Beban keuangan negara Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan/ atau barang. Dampak risiko beban keuangan negara disebabkan oleh fraud dan non fraud yang diukur dengan: (a) Fraud Pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak. (b) Nonfraud Pengukuran dampak berdasarkan persentase dari dana/ aset yang dikelola oleh UPR terse but.
(2)Penurunan reputasi Dampak risiko berupa rusaknya citra/ nama baik /wibawa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
(3)Penurunan kinerja Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya. b) Tingkat Kriteria Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai berikut: 'l:l
(1)::s ;A: ~ z
(1)ttl>; (1) ~ (1) ~~ (1q § 0" ::s e;
(1)§ (1q § )l) )l) § tJ :;0 S
(1)'0 '0 C ~ ~ :;; ~ r-t- )l) }:)Ul ;::! ..... ~ ~ ~ ~ 0.. ~ ~ ~ tI:l tI:l ~ §
(1)tl) (1) Ul Ul (1) ::1 Ul ::1 ...... I-' ::1 >-3 ...... ..... tl) (1) ...... (1) (t> ::s Ul ::s tl) ::s ::s (1q r+ rt r+ ~I-' (1) (t> (1) '"i Ul >; >; )l) ..... ..... ..... rt )l) ..- § §::s ...... • 0 >-3 Ul Ul ~ >-3 0 ..... § r+ (1) ..... 0.. ~ '0 ::l I-' ~(1t:l (1) (1t:l '0 )l)
(1)>; ~ (1) Wr+ ::r' o )l) >; ~ 0 ~ ..... I-' ..... a' ....... a ...__... ao ~. 0.. )l) ::l..... ..... ~ (t> § ....... ::n>; IVUl ~ >< § • 0 0 o: Ul ~ >-3 >-' 0 ~. r+ (1) ..... >-' ~ '0 ::s '0 s::~ (1) (1t:l (1) '0(t> '"i ~ >;
(1)..... ::::r o )l) ::1 '"i ::l 0 ~ r+ 0....... ..... ::1 >; 0.. ....... )l) ..... -
(1)§ ....... tv>; --Ul /\ >< 1/\ • '0 0 >-3 Ul ::s '"0 (t> ~ ..... >; I-' ::s0 (1) (1) Ul (1t:l ::1 ::1 '0 s:: crq ..... ~ e?- )l) 0" ..... (1) 0 )l)rt ....... '"i c,..... (1) r+....., >; 8 (t> &. ..... >; 0..rt :::.: ~ S )l) r+ 8 § /\ 0J >< '0
(1)~0.. 1/\ ~. I-' • '0 I-' >< ~ ~ ~ ~..... 0.. 8 ::s '"0
(1)'0 /\ '0 '0 '0 '0 W::s >; r+ § )l) (t> (t> (1) :;0 I-' I-' I-' I-' .....
(1)crq s s >; 0 0 crq '1 Ul )l) '"d 0 s:: ::sUl a' ..... 8 0 0::s r+ ....... ..... )l) ..... (1) I-' c, ..... ::n~ ....., :::.: c, ....... c,>; 0 ~ ..... ~en ::s p.. ..... ~ e; ~..... ..... /\ r-t- §0 ~ ..... )l) c, r+ ~ r+ ::s Ul ::1 § >< c ~ )l) ..... r+ 1/\ 1/\ ~e?- o (1) 1/\ )l) ::s 0.. I-' >< >< e p;. 0 /\ /\ • >< >< >< >< Ul Ul ~ >-3 V IV IV IV W § r+ (1) ..... ..... ~ '0 ::s ..... :;0 :::0 :::0 ~ao (1) (1t:l 0 '"d '0 '0 W p:J
(1)'"'I :r;" ..... §rt ::Y o Pl 'U I-' I-' I-' ::n '"'I 0 ~ rt (b 0 0 s:: ~ ao - >; 0 §
(1)0.. )l) c... ..... ~ ::s (1) 8 c ....... ....... rt § C ..... p.. >; ~ rt e; Ul §. Ul ~ r+ ~ ~ ('b ll> tj S '"d ~ trJ rJJ >-3........ ........ ,..... . ::l ~ p_) rt • • >-3,_. -o ~ >-3 1/\ rJJ ...... 'ij ~ >-3 ,..... . ~ ('b ('b ,...... ('b ~ ('b ('b ,...... 0.. ::l '"d ::l ~ 0" ::l 'ij ::l ~§ {]'Q ~ {]'Q - ('b § {]'Q ~ (JQ ~ p_) ~ rJJ rJJ ~ ~ ~ en § ~ i";'" ~ § p_) -(/) rt e?. rJJ rt ...... ,..... . ::l § ::l § - (JQ ~ p_) co p_) ::l,...... -± Ul ::n i";'" /\ § ~ W (/) '"0 >-3 •('b ('b ..... "":3Ul 0- ::l ::l ..- co ...... '0 ~ ('b (JQ (/) ~ ('b ('b ..... - (JQ ~ tv ::l(/) (/) ~ ~ e?. en § ::l 'ij (JQ s::~ ~ p_) (JQ ~ e?. rt p_) ~ p_) ~ ..... ::l /\ § (/) p_) ::l p_) (;J p_) i";'" -± ...... 0 ::l § '"1 ~ tv ,_. ('b ~ ll> Ul ~ '"d (/) t:3 ~
(1)1/\ 0"'/\ § p_)
(1)~ tn W (/) 1/\ § § Ul ~ • • • • >-3(/) ;:l 'l:l - W ...... '"0 i";'" >-3 (/) (/) i";'" >-3 S ;:l 'l:l ..... 0 (1) (l) (/) ~ (l) (l) ,...... ('b e+ (l) ,...... (l) (1) ::l (/) (JQ S ~ ::l '"0 ::l 0.. ~ 'ij ::l p_) (JQ S s:: ~ ,...... p_) e:. /\ § (JQ ~ (JQ §
(1)~ (/) ~ e:. rt 0"' p_) ~ ~ (l) '"1 (/) r+ 0"' 0 p_),...... (l) § p_) p_) ::r o p_) p_) ,...... (1) 0.. r+-. (/) (JQ -. (1)'"1 ~ ~ r-t- 0 ~ rt ,_. '"1 0.. ,...... - ::l § 0 ,...... '"1 0.. ...... 0: ~ rt ll> S ,...... p_) ll> p_) ~ p_) § 1/\ (/) (l) § e?. § rt S
(1)'i S ..- '"00" (/) W
(1)W (1) (1) - ~0.. tv rJJ 0..,...... ~ ,...... p_) Ul p_) • • • S ::l 'l:l 1/\ (/) ,_. '"0 i";'" >-3 '"1 (/) i";'" >-3 en(1) (1) (1) <%
(1)('b ,...... (1) rt (1) ,...... ...... ll> {]'Q S W 0"' ::l '"d ::l ::l ~ '0 ::l {]'Q(/) p_) -
(1)§ {]'Q ~ {]'Q 0.. (1) {]'Q ::l(/) rt 0" (/) (/) ~ p_) ~ ~
(1)'"1 ~ ,...... p_) ,......
(1)i";'" ~ § p_) ::r' 0 p_) ::n...., '"1 e:.. (/) ...... 0 ~ ...... i";'" 0 0.. -. ;:l § ...... § ..... rt p_) tv p_) 0..~ p_) p_) e?. S § -± Ul
(1)§'"1 ~
(1)(/) 0.. /\ -..... p_) ~ • • S ::l 'l:l ~ ,_. W
(1)('b ~ ,...... (l) (]'Q S ~ '§0.. p_) e:. § w..... 0"' ..... § Il> ;t- Il> ::n-. ('b -. § i";'"'"1 ~ (]'Q..... § rt ~S p_) 1/\ Il> § :2j(/) tv(/) P- Ut~ ..... 'l:1 (Ii ::l ;::t> C ""12 (Ii ~ ::l 0 § 8 ~ '0 ::l ~ (Ii ..:l. ~ tr:l tr:l ....., rJl so ..... ...... ...... ::l ....... ~ ~c, § .....,v :;0 1/\ rJl .....(Ii (Ii P. \.0 e.. -+:> 0' ~ U1 - (Ii~ ..... rJl rJl W rJl ~ ~ - 0 ~ ..... e.. ...... <§ rJl - ..... ~ w .....~ -+:> (;, ::n ~ ::l /\ § (Ii ..:l. ~p) \.0 :;0 0 (Ii ~ ~ ~ 0 ..... ..... /\ rJl ::l ~ ~ to 0 ..... ""1 /\ t:3 \.0 ~ - U1 ~ ::l0 (Ii ..:l. p) ....., • 00 :;0 w ....... '"0 ~ ....., s· 0 (Ii Ui" ~ (Ii ..... ~ (Ii ::l ~ ~ e:- ~ ::l 'g 0 ..... e.. /\ § CJQ ~ 0 ~ /\ p) ~ p) P. r+- to p) § rJl ~ (Ii o, ~ ~ ~ r-t- '"1 -+:> ::1 § ~ 8 /\ rJl - ..... p) r+-\.0 1/\ so W '"0 ~ (Ii0 0' ~ ~ ::l w (Ii0 (Ii rJl ..:l. tV e;~ U1 • '"" :;0 rJl ....... '"0 ~ ....., o: CJl (Ii 1/\ ~ (Ii ..... .....(Ii (Ii ::l CJQ ~ e.. t» 0' ::l 'g CJQ ::l ..... (Ii § CJQ ~ ..... rJl - /\ ~ rJl rJl ~ p) ~ ::n~ ~ ~ § tn >;"' rJl § § ..... ~ ;:lA ~ tV ~00 ~ ~ U1 ~ 0 ::l ~ (Ii /\0 ..:l. p) ~ •/\ :;0 ~ ....., ..... ::l W (Ii - ....... '"0 ::l ~ 1-" '"" rJl ~ (l) (l) 1-" CJQ e:.. ::1 r-t-Ul ~ ::l '"0 (Ii rJl ::s WCJQ .....::$2 ..... e.. § c '"1 0 _. § rJl CJQ ~ ::s ::::n 0 p) ~ p) ::srJl Sl) § to ~ ~ ~ ~ CJQ _. ~ ::s § rJl § ~~ ~ O· 1/\ ::s Cii ::1 e:- c,(Ii tV § W. U1Sl)1

1.Menetapkan Selera Risiko 1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kematangan terjadinya risiko dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko. 1 - 4Sangat Rendah (1) 5 - 8Rendah (2) 9 - 14Sedang (3) 15 - 19Tinggi (4) 20 - 25Sangat Tinggi (5) Besaran RisikoTingkat Risiko Signifikan Sangat Signifikan Minor Moderat SignifikanTidak 54321 Tingkat dampak Hampir Tidak Terjadi Jarang Terjadi Kadang Terjadi Sering Terjadi c 4ro .S ..'t: M c 3;:::l E Q) ..'t: .j...J cd 2 ..'t: M C E= 1 5 Hampir Pasti Terjadi Risiko Matriks Analisis

h.Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko 1) Kombinasi an tara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan menunjukan besaran risiko. 2) Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Ana lisis Risiko untuk menentukan Level Risiko. 3) Tingkat kemungkinan terjadinya Risiko, tingkat dampak, dan Tingkat Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan. 4) Matriks Analisis Risiko dan Tingkat Risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tabel berikut:
1. 2.Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam Forrnulir Konteks Manajemen Risiko sebagai berikut: ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya. (c) Selera Risiko sebagaimana pada huruf (a) dan (b) digambarkan sebagai berikut: Matriks Analisis Tingkat dampak Risiko 1 2 3 4 5 5x5 Tidak Minor Moderat Signifikan Sangat Signifikan Signifikan 5 Hampir 5 10 15 Pasti CIJ cO Terjadi .~J) .<;:: .§ c 4 Sering 4 8 12 -0 cO c b.O :.g Terjadi t: cO b.O >. C 3 Kadang 3 6 9 12 15 0 :l ..:x: E Terjadi ·en Q) &..:x: .... ell cO 2 Jarang 2 4 6 8 10 v ..:x: I... b.O -< c Terjadi E= 1 Hampir 1 2 3 4 5 Tidak Terjadi Area Penerimaan Risiko 2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko. (b) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi haru
2. 7.Selera Risiko <disi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan ini >
3. 6.Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko <disi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan ini > n eria amp, Level Dampak Area Dampak Risiko 1 Tidal< Signifikan <dilsi berdasarkan Kriteria Dampak 2 Minor pada unit organisasi tersebut 3 Moderat berdasarkan ketentuan dalam 4 Signifikan Peraturan ini> 5 Sangat Signifikan B Krit . D ak ntena ernungi man Level Kemungkinan 1 Hampir Tidak Terjadi <diIsi berdasarkan kriteria 2 Jarang Terjadi kemungkinan pada unit organisasi 3 Kadang-kadang Terjadi tersebut berdasarkan ketentuan 4 Signifikan dalam Peraturan ini> 5 Sangat Signifikan
4. 5.Kriteria Risiko A K' . k ki tar eraturan yang ter rut No. Peraturan terkait Amanat Peraturan yang terkait Unit
5. 1.<isi dengan nama sasaran> <isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit terse but> dst. k'p4. Daf Daftar pemangku kepentingan (stakeholder) No. Stakeholder Hubunzan
l.<isi dengan nama <isi dengan hubungan an tara unit stakeholders> denzan stakeholders tersebut> dst. 3.
1. 2.Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko Tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian /Deputi/ Asisten Deputi Pemilik Risiko Koordinator Risiko asaran rgarnsasi No. Oaftar sasaran Keteran gan
l.<isi dengan nama sasaran> <isi dengan penjelasan singkat tentang sasaran tersebut> dst.
1. 1.S 0 :<isi dengan nama UPR> :<isi dengan tugas dan fungsi UPR> :<isi dengan tahun penerapan Profil Risiko> Unit Organisasi Ruang Lingkup penerapan Periode Penerapan Formulir Konteks Manajemen Risiko
2. 1.Identifikasi Risiko, bertujuan untuk menentukan dan menetapkan semua Risiko yang berpotensi menyebabkan tidak tercapainya sasaran organisasi.
a.Tahapan identifikasi risiko meliputi: 1) Identifikasi Risiko dan rencana penanganan Risiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (top-down). Profil Risiko pada Unit Eselon I dan Unit Eselon II mencakup Risiko yang diturunkan dari tingkat di atasnya. 2) Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan tahapan sebagai berikut: a) memahami sasaran organisasi; b) mengindentifikasi kejadian Risiko (risk event); c) mencari penyebab; d) menentukan dampak; dan e) menentukan Kategori Risiko. 3) Identifikasi Risiko berdasarkan input dari konsep profil Risiko UPR pada tingkat dibawahnya (bottom-up). UPR dapat mengusulkan agar suatu Risiko dinaikkan menjadi Risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila: a) Risiko terse but memerlukan koordinasi antar UPR setingkat; dan j' atau b) Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut.
b.Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko sebagai berikut: D. Penilaian Risiko A A ..... ..... (/) (/) ..... ..... p.p.

(1)(1) ::l ::l ()q()q § § rt ::l b-~ § ~ '0 c::: (b '"0 ;:l :;0
(1)V'"1 ~ '0 § '"0 '"1 0 e :::0..... (/) ~ ~ 0 0 v ... a = '""" .... .... ~ ... 0 ::J - ~ go (;) I:S "'a (D ,... II) ~ (II .... ~ 0 '" CJ1 ~ -lZ ~ ~. ~ ~ :z .., 0 0 ~ 0 f!? a::> .., ~ s ~~5 ~ ~~ ~:? rtJ S» 03 ...... _. ~ :l :J ...... (/). -l ~ 3 ~.~ ..... "'O a.O'Q c_. .s. 0 Pl Iii E. "" e!. ~ ~ tv ~ i=: ::> " Pl Pl w. ::> ., 0- ld·l?, 2 " ~·UI 0 "" ~.;!o ::> til C' ~~ 0 .. ""::> 3 ~ ~. OQ ~ 0 ~ -l;>:; ;>:;" "C ~~ "rt S· §Pl 3l (1Q(1Q rJl [p ~ 0 ;;0;- r> :3 c ::J (1Q ;;0;- 5 Pl ? -l e ::2 ::J (1Q :>;" ~ o S 'tl r -l (1? g. (1Q :>;" ~ 3l rJl ~ 0 Tingkat Kemungkinan tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi tingkat dampak Risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. membandingkan nilai estimasi kemungkinan dengan Kriteria kemungkinan Risiko. 3) Mengestimasi tingkat dampak Risiko a) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada dengan Risiko ditentukanRisiko

2.Analisis Risiko, bertujuan untuk menentukan Tingkat Risiko.

a.Tahapan analisis risiko meliputi: 1) Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan a) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Tingkat Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi tingkat kemungkinan terjadinya Risiko atau Tingkat Dampak. b) Sistem pengendalian internal dapat berupa Standard Operating Procedure (SOP), pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut. 2) Mengestimasi tingkat kemungkinan Risiko a) Estimasi tingkat kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko terse but. Estimasi Juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. b) Tingkat kemungkinan
1. 3.Evaluasi Risiko, bertujuan untuk rnengarnbil keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya penanganan Risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas penanganannya.
a.Tahapan evaluasi Risiko rneliputi: 1) Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan: a) Besaran Risiko tertinggi rnendapat prioritas paling tinggi. b) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang rnerniliki besaran Risiko yang sarna rnaka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area darnpak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Darnpak. c) Apabila rnasih terdapat lebih dari satu Risiko yang rnerniliki besaran dan area darnpak yang sarna rnaka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori Risiko. d) Apabila rnasih terdapat lebih dari satu Risiko yang merniliki besaran, area darnpak, dan kategori yang sarna rnaka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan penilaian pernilik Risiko. 2) Menentukan Risiko utarna a) Risiko yang berada di luar area penenrnaan Risiko dan perlu ditangani, baik risiko yang rnerupakan hasil penurunan dari UPR di atasnya rnaupun risiko lainnya, disebut dengan Risiko utama. Jika Tingkat Risiko berada rnernbandingkan nilai estirnasi darnpak Risiko dengan Kriteria Darnpak Risiko. 4) Menentukan besaran Risiko dan Tingkat Risiko a) Besaran Risiko dan Tingkat Risiko ditentukan dengan rnengornbinasikan tingkat kernungkinan dan tingkat darnpak Risiko dengan rnenggunakan rurnusan dalarn Matriks Analisis Risiko. b) Berdasarkan pernetaan Risiko tersebut, diperoleh tingkat Risiko yang rneliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1).
b.Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Forrnulir Profil dan Peta Risiko. denganditentukanRisiko darnpakb) Tingkat pada area penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut tidak perlu ditangani. b) Setiap Risiko utama memiliki suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran Risiko yang disebut Indikator Risiko Utama (IRU). 3) Menetapkan IRU Penyusunan IRU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a) Analisis penyebab antara dan akar masalah Risiko

(1)Untuk memprediksi munculnya suatu kejadian Risiko, perlu diidentifikasi berbagai penyebab yang berpotensi menimbulkan kejadian Risiko. Berdasarkan penyebab Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan analisis untuk mendapatkan urutan kejadian yang menyebabkan Risiko terjadi (chain of event).
(2)Urutan kejadian penyebab Risiko dimulai dari kejadian penyebab antara sampai dengan akar masalah. Penyebab antara merupakan kejadian yang berpotensi menimbulkan suatu penyebab Risiko yang bermula dari munculnya suatu akar masalah. b) Memilih IRU
(1)IRU dapat ditetapkan dari penyebab antara atau akar masalah. Setiap penyebab antara atau akar masalah memiliki 1 (satu) IRU. Apabila setiap penyebab antara atau akar masalah memiliki lebih dari 1 (satu) opsi IRU, maka dilakukan pemilihan IRU berdasarkan indikator yang paling dini memberikan informasi kemungkinan terjadinya Risiko.
(2)Pemilihan IRU mempertimbangkan hal sebagai berikut: (a) Indikator dapat memberikan informasi yang signifikan terhadap kejadian Risiko secara dini. (b) Indikator dapat diukur dan tersedia datal informasi yang relevan. (c) Manfaat informasi yang diperoleh lebih tinggi dari biaya pengukurannya. St.atuskunillgllilai aktual IRU berada di antara batasaman dan batas ata~Batasaman Balas alas IRU )'llIIgIIany a ~ !!.ill.31.!ili!!!. " pengetahuan dan pertinbangan profesional oleh UPR.
(2)Berdasarkan batasan yang ada, IRU dapat dibedakan atas: (a) IRU yang hanya memiliki batas atas.

1.IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin rendah.
11.Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut: berdasarkandikembangkanyangkuantitatif (b) Batas atas Merupakan nilai maksimal yang dapat diterima atas indikator tersebut. (c) Batas bawah Merupakan nilai minimal yang dapat diterima atas indikator tersebut. Penetapan batasan IRU berdasarkan karakteristik IRU dan Risikonya dengan mempertimbangkan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi. Batasan tersebut bersifat batas aman. menunjukkan bahwa indikator terse but masih dalam kondisi normal. Seluruh IRU harus memiliki dandiharapkanyangnilaiMerupakan c) Menentukan batasan nilai IRU

(1)Setiap IRU mernpunyai batasan nilai sesuai karakteristiknya, batasan 111.1 digunakan untuk menentukan status kemungkinan terjadinya Risiko sesuai nilai aktual IRU. Batasan IRU terdiri dari: (a) Batas aman terjadinya Risiko sedang. (c) Status merah menunjukan kemungkinan terjadinya Risiko tinggi.
1. b.Tahapan evaluasi risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko. kemungkinanmenunjukankuning(b) Status
(3)Status IRU memberikan informasi kemungkinan terjadinya Risiko sebagai berikut: (a) Status hijau menunjukan kemungkinan terjadinya risiko rendah. Batasbawah • Batas al]13!1 Batas~ Balas atas (c) IRU yang memiliki batas atas dan batas bawah.

1.IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang berada pada ren tang nilai terten tu dalam batas aman
11.Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut: Batas bawah BatasJ!!lli!.!! IRU yang han:yamemiliki !llit!!i~ ,t, ; (b) IRU yang hanya memiliki batas bawah
1.IRU tersebut diharapkan memiliki nilai aktual yang semakin tinggi.
11.Penentuan status IRU digambarkan sebagai berikut E. Penanganan Risiko Penanganan Risiko bertujuan untuk menurunkan tingkat Risiko.
1.Tahapan penanganan risiko meliputi:

a.Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan. Opsi penanganan Risiko dapat berupa: 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kontrol internal UPR. 2) Menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi. 3) Mengalihkan Risiko yaitu penanganan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab danj atau dampaknya, ke instansij entitas lainnya. Opsi ini diam bil dalam hal: a) pihak lain memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami Tingkat Risiko atas kegiatan tersebut; b) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;dan c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko. 4) Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubahjmenghilangkan sasaran dan z atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila: a) upaya penurunan Tingkat Risiko diluar kemampuan orgamsasr; b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko. 5) Merierima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila: a) upaya penurunan Tingkat Risiko di luar kemampuan organisasi; b) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan c) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik Risiko. Opsi penanganan risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mnegurangi kemungkinan terjadinya Risiko.
b.Menyusun rencana aksi penanganan Risiko 1) Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risiko terdiri atas rencana aksi penanganan Risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang di tetapkan pada unit organisasi tersebut. 2) Rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan Risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan Tingkat Risiko maka diperlukan penetapan rencana aksi penanganan Risiko yang baru. Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. 3) Rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut: a) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih; b) output yang diharapkan atas kegiatan terse but; c) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan; d) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan e) penanggungjawab yang berisi unit yang bertanggungjawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko. 4) Penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan darr/ atau dampak dim asukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya proyek.
c.Menetapkan tingkat Risiko residual harapan Tingkat Risiko residual harapan merupakan target tingkat Risiko apabila penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan tingkat Risiko residual harapan mempertimbangkan perubahan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak.
d.Menjalankan rencana aksi penanganan Risiko Pelaksanaan rencana penanganan Risiko dituangkan serta capaian target output kegiatan tersebut.
e.Memantau Risiko tersisa setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat Risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya.
1. 2.Tahapan proses penangangan Risiko dituangkan pada Formulir Penanganan Risiko sebagai berikut: i9 (/J ~ o v 1\ 1\ 0..0.. c: :::: C/) C/) ~. 1-". Q.. r-t- ,..... :;;OS'_'·~1\ ,_.. ::s ..... Q.. (/J C1Q .... ,_..'0 ~ C1Q :=: 8" ~ ~ § g;. ~ r-t-""" 'A1 !A"" (1) ,_. • ...... 1\ ~":~. S ::s g 0- g;. ~ C C1Q C1Q ,_.. 8" § JJ [ § §: I ~ C/) ..... ~~ +- ~ 0 :;;0 (0 (/J ,_.. g- e:. :r: e; .§ § o ~ r-t- '0 C r-t- ""C:1

(1)~ ~ § 0 gl. fJQ '0 8' § gl. C1Q § 1\ 0-,_.. ,_.. UJ o ,_.. '0 Q.. (/J (0 ,_.. ::s C1Q § :;;o'd ,_.. (1) Q.. UJ ~ >5. ~ ~ ,_..0 ~ :::-: ~ (1q ~ § § C1Q § >-jQ.. ~ ,_.. (1) 1\ . ~ 0- UJ N'" ,_.. ,_.. "" (1q ,_.. 8" [ § gl. ~
(1)r-t-
(1)'"1 § C1Q § :;;0
(1)::s o § ~ ""C:1
(1)~ § C1Q § § ~------------------------------------+-------~ F. Pemantauan dan Reviu Pemantauan dan reviu bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi organisasi dalam mencapau sasarannya serta penyempurnaan sistem Manajemen Risiko.

1.Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:

a.Pemantauan berkelanjutan (on-going monitoring) 1) UPR secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam: a) konteks organisasi; b) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas Risiko; dan c) sistem pengendalian intern dan penanganan Risiko. Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi. 2) Perubahan besaran Risiko atau Tingkat Risiko dipantau melalui tren Risiko. Tren Risiko dilihat berdasarkan perubahan status IRU dari periode sebelumnya yang terdiri dari tiga kategori, yaitu: a) Tetap, status IRU sarna dengan periode sebelumnya; b) Naik, status IRU meningkat dari periode sebelumnya (dari hijau ke kuning, dari kuning ke merah, dan hijau ke merah); dan c) Turun, status IRUmenurun dari periode sebelumnya (dari kuning ke hijau, dari merah ke kuning, dan merah ke hijau). Jika status IRU kuning atau merah, maka perlu dievaluasi kembali efektivitas penanganan Risiko yang telah dilaksanakan.
b.Pemantau an berkala 1) Pemantauan berkala dilakukan secara semesteran yaitu pada bulan Juli dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan semesteran dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko. 2) Laporan Pemantauan Semesteran dan tahunan dituangkan dalarn format sebagai berikut: A e,_. .... til_. 1\ (\ p_.p_. 1-'- ....... """,",,0 1-'0 r:/l r:/l~ ........ if; r+ 2- r:/l (\ :z: p_. -. ~: PI ..... o C r+ '0 C r+ 'l:l c:::: ~ (lI ~"""1..... ..... '"0 0 r-t-

(1)o, 0 ~ (lI """1..... (JQ,_. '"0

2.(lI § § ~ .....

(1)Ul """1 IJ) tr:l IJ) (/J (D> '0 ..... ~ § rt-..... <!..... r+ p:J rJ) 'l:l (t) ~ § C10 /\ /\ § ..... ..... Ul Ul § ..... ..... p.. c,
(1)(1) ~ ~ C10 C10 "fj § § 0 1"1 r+ ~ 8 ~ S s:: -c .... ~ p:J 1"1 c::: -'0 II' (t) 'l:l "0 ~ :;0 0 (t) V 1"1 """1 II' p:J ::s '0 § ~ tv(1) 8 en 'l:l """1 II' 0 ::s ;:tl r+,_. II' ~ s:: II'(/J ::s..... ~ ~0 v II' I:t = ::s II' ::s 't:! ~ C. 0- '< 't:! A C1> .., ~ § ~ ;:1. §: -0... a 0 ...po (1Q :l. s0; E. po (1Q S" ::1.0;. ::;. v
1. e.Pi~ 'Jl 'Jl '0 (b 'Jl0 .., 'Jl 0 C /\ 0- C? 8! ~. 3' '0 3' (l) 'Jl !:l ~P. 'Jl (l) CfJ (1Q § ~ .., ~ § 0 0 c- o -l ::l s~ 1\ ::l ;>;: (1Q 3~e: :>;" po r- c ~. ... ?il c po ~. 29. s ~ 5a. ~ -l CfJ ::l.1{ ~. ~ tJ ~ 0 ~. 0 ~ ~ Ulr- sao; (l) 0-'0 III CJ" § ~~. -l ~ po- ;0 c a -l 31. ~0-3'" ~.;>;: :>;" s S'~. c, 0 r- eelS ~: ;0 ~Ill ~. (b CfJ ~.~ '0 ~ ~ -l 0;_. ("D ~ en t.JJ tJ c S::s§5:c ~ r- v ~ ~ §. e!. :r: OQ CfJ '< ::r e; ~ c ~ ~. -l .§ § ~.(1Q - ;0 ~ -l ::l ::l '0 .., '0 /\ ;>;: (1Q III 3' (l) (l) P. :>;" P. CfJ·::l ~::l -. po I- III ",.§ ~ 0;. ... j:';'" M- _. 61. ~o C 20"o-Ill~ (l) -l CfJ ~::;.,:::'0 ~ .., a tJ 0 ... ~3,...§po ~~§ C1> CfJ l- t::>;"~ ~~~ C ~~~ §'~ -l eo. ;0 , p. C? '0 '0 III /\ (l) C1> C1> '0 0- !:l (/J ::l ::l ~ §:(1Q ~ ::i" c -l§ 0 (1Q 2 ~ .., 0- :>;" ::l C1> ~ ~ cr ::l ~. § (l),... III .., 3'c ::l .... 0- (/J ~ ::r ::l (l) III ~v e; .., CfJ ;:J 0- e; 0 III (1Q III III'0 :>;" ,... '0 :>;" § ~ ~ ~ § 0- 61. '0 '0 III /\ 0(l) C1> (l) '0 e: C1> ::l (/J !:l ::l ~ <:(1Q ~ :l" c iii. Pi gj 0 ... ~ (1Q C f!!.:><" ;J> P- III ;:J -- ~. § c::f ;>;::>;" § (l) (l),... ... 'JlC 0- (l) ~ :r: ::l (t PJ 2.e; .., CfJ ~ ::l p. e; ~ (1Q III III :>;" Pi '0 :>;" (1Q § III ~ § §,... c c::f '0 ;0 (l) (l) (l) ::l. ::l :><" :>;" § 0 :;0 c S (l) S (1Q (l) :>;" § = 0 '< 0- SIII PJ (b ~. ::l '0 P. PJ(l) ~..., o· 0- C1> to '"0 ~(1) (1) Tingkat rt- rt- p:J (lI Kemungkinan ::r:: """1 p:J § ~ (/J C10..... §PJ ,__. tv W -+> (Jl ..... '"0...... '1..... (lI ~ ~ ...,C/1 ;:t> § 0::l::r: ::r: e:. C10 ..., ~ c, ~ C/) ~ 00· § B '0 2; PJ (1) '0 00· § C10::j. 0- ::1. ..... ::u ~PJ PJ >; ::l ::l ::l '0 00· p:J (1q (1q (1q PJ ~ r+ ..... ..... s C/1 0 ~(1) (1) c. .:1. .:1. .:1. (lI 9: PJ 9: 8 ~ c ~ C10 ~ .... ~ § ..., 0 ~ .... ~ C10 ~ p:J r+ 0 S '0 5 >-3 >-3..... :::0::l OQ ~~ PJ .... ..... ~ t::J C10 Sll ~ a IJ) '0 rt- PJ ~;>;"" (/J .... ~ 0 4) Jumlah Koordinator Risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan Risiko minimal 50% dari seluruh koordinator Risiko.
2. c.Reviu Pelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu: 1) Reviu Implementasi Manajemen Risiko Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Sekretariat Manajemen Risiko. 2) Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yaitu Kementerian, Unit Eselon I, dan Unit Eselon II. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat. No Tingkat Periode Peserta Rapat Penanggung pemantauan Jawab
  1. 1.Kernenterian Semesteran Menteri Sekretariat Koordinator Manajemen dan Pejabat Risiko Eselon I
  2. 2.Eselon I Semesteran Masing- Koordinator rriasmg Risiko UPR Pimpin an Unit Eselon I Eselon I dan Pejabat Eselon II
  3. 3.Eselon II Semesteran Masing- Koordinator masmg Risiko UPR Pimpinan Unit Eselon II Eselon II dan Pejabat Eselon III 3) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di Lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana tabel berikut: <...tempat ... ,... tanggal penetapan ...> Ditetapkan Oleh: <TID Pemilik Risiko> <Jabatan Pemilik Risiko> Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit. ..<disi dengan nama UPR>, saya menyatakan:
  4. 1.Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko.
  5. 2.Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
  6. 3.Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.
  7. 4.Untuk mengingatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin. TAHUN... <diisi dengan tahun penerapan profil Risiko> ... <isi dengan nama UPR> KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
3. d.Audit Manajemen Risiko Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen risiko di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.
  1. 2.Dokumen Manajemen Risiko
4. a.Piagam Manajemen Risiko 1) Dokumen ini merupakan penyataan pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir Konteks Manajemen Risiko, Formulir Profil dan Peta Risiko, dan Formulir Penanganan Risiko. 2) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut: Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan ubungan Masyarakat, \ '\ ~ ~ ~'~\l \~r~_ ~ .." ~ ~ "" / /' I EtB:{ Hadi Priatna Ni'p' i~q 405071999031002 DARMINNASUTION ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIKINDONESIA, Tingkat Periode Keterangan Kementerian • Laporan Piagam Laporan disampaikan oleh Manajemen Risiko : Sekretariat Manajemen 31 Januari Risiko kepada Inspektorat Eselon I • Laporan Laporan disampaikan oleh pemantauan Koordinator UPR Unit semesteran dan eselon I Kepada Sekretariat tahunan Manajemen Risiko dengan tembusan Inspektorat Eselon II Laporan disampaikan oleh Koordinator UPR Unit Eselon II kepada Pimpinan Unit Eselon I sebagaimana tabel berikut: RisikoManajemendokumenpenyampmanc. Mekanisme
5. b.Laporan Manajemen Risiko 1) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko. 2) Bentuk laporan Manajemen Risiko berupa laporan pemantauan yang terdiri atas laporan pemantauan semesteran (Formulir Laporan Pemantauan Semesteran) dan laporan pemantauan tahunan (Formulir Laporan Pemantauan Tahunan).

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…