DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menimbang

Q. bahwa dalarn rangka membangun integriras Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di kalangan Aparatur Sipil Negara Kcmenterian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu mengatur Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pcrekonornian;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Penyarnpaian Mengingat Menimbang MENTERI KOORDINATOR SIDANG PEREKONOMIAN REPUSLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURANMENTERI KOORDINATOR SIDANG PEREKONOMIAN REPUSLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYAMPAIANLAPORANHARTA KEKAYAAN APARATURSIPIL NEGARA DI L1NGKUNGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SALINAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PENYAMPAIANLAPORANHARTAKEKAYAANAPARATURSIPIL NEGARA 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOOROINATOR BIOANGPEREKONOMIAN. INDONESIAREPUBLIKPEREKONOMIAN KOOROINATOR BIDANG TENTANG MEMUTUSKAN: MENTERIPERATURAN

2.Undang-Undang Nornor 31 Tahun 1999 tentang Pembcrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200] teruang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apararur Sipil Negara (Lernbaran Negara Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 ientang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2015 Nomor 9);
5.Peraturan Presiden Repuhlik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi Kementerian Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6.Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
7.Peraturan Mentcri Koordinator Bidang Pcrekonomian Nornor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Koordinator Bidang Pcrckonornian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tenlang Perubahan Atas Peraturan Memeri Koordinator Bidang Perekonomian Nornor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Menetapkan Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

a.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pad a Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
b.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan discrahi tugas dalam suatu jabatan pernerintah atau diserahi rugas negara lainnya dan digaji berdasarkan pcraturan perundang- undangan.
c.Harta Kekayaan adalah haria berida yang dimiliki oleh Pegawai ASN di Lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Pcrckonomian bcserta istrij suarni dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bcrgcrak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah mernangku jabatannya.
d.Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Ncgara yang selanjutnya disebut LHKASN, adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pcrekonomian beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditctapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
e.Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan yang selanjutnya discbui SIHARKAadalah aplikasi bcrbasis situs web yang digunakan dalarn penyampaian I"HKASNPcgawai ASN
f.Unit Pengelola Kepegawaian adalah unit yang menyelenggarakan urusan kepegawaian di Lingkungan Kementcrian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 1

, - J - Pasal 5 Dalam peJaksanaankoordinasi PenyampaianLHKASNPegawai ASN, lnspektorat mempunyai rugas:

a.melakukan monitoring terhadap kepatuhan pcnyampaian LHKASNoleh PegawaiASN;

Pasal 4

Penyampaian LHKASN Pegawai ASN dikoordinasikan oleh Inspekiorat.

Pasal 3

(1)Pengisian dan penyampaian LHKASN scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melalui situs web SIHARKAyang dikelola oleh Kernenterian Pcndayagunaan Aparatur Negaradan ReformasiBirokrasi.
(2)Inspektorat akan bertindak sebagai administrator aplikasi SJHARKA pada implementasi LHKASN di Lingkungan KernenterianKoordinator Bidang Perekonomian.
(3)LHKASNdisampaikan paling lambat:
1. a.1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, dan promosi;
2. b.1 (satu) bulan setelah berhenti daJamjabatan; atau
3. c.setiap tahun pada tanggal 31 Maret atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal I Januari sarnpai dengan 31 Desembertahun scbelumnya.

Pasal 2

(I) Pegawaiyang wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN adalah seluruh pejabat Eselon3 dan Eselon4, kecuali yang telah memiliki kewajiban melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan dari Komisi PemberantasanKorupsi.

(2)Penerapan LHKASN akan dikenakan secara bertahap kepada seluruh PegawaiASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomianberdasarkan Kepuiusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setiap pejabat/ pegawai di lingkungan fnspektorat yang memiliki akses data LHKASNyang melakukan pelanggaran membocorkan informasi rentang Harta Kekayaan Pegawai ASN dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PasaJ 8 Pimpinan masing-masing unit kerja Eselon I, sccara berjenjang mcmberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pegawai ASN yang lalai atau belum menyampaikan LHKASNsesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). PasaJ 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, mekanisme, implementasi pernantauan dan evaluasi LHKASNditctapkan dengan Peraturan Sckretaris Kementerian Koordinaior Bidang Perekonomian.

Pasal 6

b.melakukan koordinasi dengan Unit Perigelola Kepegawaian dalam hal terdapat mutasi, promosi, dan pcmberhentian dalam jabatan;
c.rnelakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
d.melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN jika vcrifikasi yang dilakukan sebagaimana yang dirnaksud pada huruf c rnengindikasikan adanya ketidakwajaran:
e.melakukan perneriksaan dengan tujuan tcrtcntu jika hasil klarifikasi sebagaimana dirnaksud pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
f.menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan rugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonornian dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. AIRLANGGAHARTARTO ttd. MENTER! KOORDINATORBIDANG PEREKOI\OMIAK Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2020 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 10

Seluruh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menyampaikan LHKASN selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…