DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lentang Tata Cara Penyusunan, Pemutakhiran, dan Penetapan Peta lndikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang; Mengingat Menimbang MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIOANG PEREKONOMTAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENT ANG TATA CARA PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENETAPAN PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG SALINAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Dalam Peraturan Menteri Koordinator mi yang dimaksud dengan:

1.Ketidaksesuaian adalah kondisi tumpang tindih terkait batas daerah, rencana tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, hak pengelolaan, garis pantai, rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/ atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.
2.Peta Indikatif Tum pang Tindih Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PITTI adalah peta hasil identifikasi Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri.
3.Data adalah data geospasial dan data nongeospasial.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan .,:, kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
5.Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 1

PEREKONOMIAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENETAPAN PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH PEMANFMTAN RUANG. BI DANG MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOORDINATOR

4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681); Menetapkan mi.

(3)Pengumpulan Data pembentuk PITII sebagaimana dimaksud ayat ( 1) juga disertai dengan Data pendukung lainnya.
(4)Data pe nd ukurig lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkaitan dengan Ketidaksesuaian;
3. c.berita acara pengumpulan dan verifikasi Data pembentuk PITII; dan
4. d.data pendukung lainnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator
(2)Data pembentuk PITII sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit tercantum dalam lampiran yang merupakan . bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

· (1) Pengumpulan Data pembentuk PITII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Ketidaksesuaian. Peraturan Menteri Kcordinator ini mengatur mengenai tata cara penyusunan, pemutakhiran, dan penetapan PITII melalui tahapan:

a.pengumpulan Data pembentuk PITII;
b.penyusunan PTTIT Ketidaksesuaian;
c.penetapan PITII Ketidaksesuaian; dan .,:..
d.pemutakhiran PITII Ketidaksesuaian.

Pasal 4

( 1) Penyusunan PITII Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan berdasarkan Data pembentuk PITTI yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)Pehyusunan PITTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.verifikasi Data pembentuk PIITI; dan
2. b.identifikasi Ketidaksesuaian.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pemeriksaan keabsahan, keakuratan, kelengkapan, dan muatan Data pembentuk PIITI.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam berita acara.
(5)Identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Ketidaksesuaian dan permasalahan batas daerah;
2. b.Ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan;
3. c.Ketidaksesuaian garis pantai dengan hak atas tanah, hak pengelolaan, dan/atau perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut; dan
(5)Data pembentuk PITTI dan Data pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kepada Menteri secara langsung dan/ atau tidak langsung melalui daring dalam format digital.
(6)Data pembentuk PITII dan Data pendukung lainnya yang disampaikan oleh kementerian/lembaga clan pemerintah daerah kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)memenuhi standar ketentuan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan informasi geospasial.

Pasal 6

( 1) Usulan Ketidaksesuaian yang belum termuat dalam PITII Ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disampaikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah kepada Menteri.

(2)Usulan Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Data pembentuk PITII clan telaah Ketidaksesuaian.

Pasal 5

Pemutakhiran PITII Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan berdasarkan:

a.usulan Ketidaksesuaian yang belum termuat dalam PITII Ketidaksesuaian yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9); dan
b.hasil perbaikan Data pembentuk PITII Ketidaksesuaian.
d.ketidaksesuaian antara rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antarwilayah, dan atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi dengan perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut.

(6)Berdasarkan identifikasi · Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat melakukan perubahan daftar Data pembentuk PITII yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(7)Hasil identifikasi Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat hasil telaah Ketidaksesuaian dan peta Ketidaksesuaian.
(8)Hasil telaah Ketidaksesuaian dan peta Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam PITII Ketidaksesuaian.
(9)PITII Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator·ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator ini dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan/ a tau
b.sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

( 1).

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat perbaikan Data pembentuk PITII Ketidaksesuaian sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, perbaikan Data pembentuk PITII Ketidaksesuaian disampaikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah kepada Menteri.
(2)Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan PITII Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemutakhiran PITII Ketidaksesuaian Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran PITII Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)Usulan Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi.
(4)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dilakukan pemutakhiran PITII Ketidaksesuaian yang ditetapkan oleh Menteri.
(5)Ketentuan pemutakhiran PITII Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 510 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta padatanggal 18 Mei 2021 AIRLANGGA HARTARTO ..... ttd . MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021 pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar NO. NAMADATA PENANGGUNG JAWAB

1.Informasi Geospasial Dasar (Garis Pantai), skala 1:50.000 Sadan Informasi Geospasial
2.Peta Batas Laut Negara, skala 1: 1.000.000 Kementerian Luar Negeri
3.Peta Batas Darat Negara, skala 1:25.000 Kementerian Luar Negeri
4.Peta Batas Wilayah Administrasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Laut Kementerian Dalam Negeri Provinsi, skala 1 :250.000 - 1:25.000
5.Peta Batas Administrasi Provinsi, Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota, Kementerian Dalam Negeri skala 1:50.000
6.Peta Batas Administrasi Desa/Kelurahan, skala 1: 10.000 Kementerian Dalam Negeri
7.Peta Penunjukkan Kawasan Hutan, skala 1:250.000 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8.Peta Penetapan Kawasan Hutan, skala 1: 100.000 - 1:50.000 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan A. DAFTAR DATAPEMBENTUK PITT! KETIDAKSESUAIAN LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENT ANG TATA CARA PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN, DAN PENETAPAN PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH PEMANFAATAN RUANG-..:,. -.:, NO. NAMADATA PENANGGUNG JAWAB
10.Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hu tan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000
11.Peta Perhutanan Sosial (Hu tan Desa, Hu tan Kemasyarakatan, Hu tan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan), minimal pada skala 1 :50.000
12.Peta Iridikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, skala Kerncnterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ..,. 1:50.000
13.Peta RTRW Provinsi, skala 1: 250.000 - Kernen terian Agraria dan Tata Ruang/ Bad an · Pertanahan Nasional - Kementerian Kelautan dan Perikanan
14.Peta RTRW Kabupaten, skala 1 :50.000 dan RTRW Kata, skala 1 :25.000 Kernen terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
15.Peta Hak Guna Usaha (HGU), minimal pada skala 1:50.000 Kernen terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
16.Peta Hak Pengelolaan (HPL), minimal pada skala 1:50.000 Kernen terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
17.Peta Hak Guna Bangunan (HGB), minimal pada skala 1 : 50.000 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
18.Peta Penggunaan dan Kepemilikan Tanah (Hak Milik), skala 1:5.000 Kernen terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
19.Peta Hak Pakai, skala 1 :5.000 Kementerian A gr aria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional NO. NAMADATA PENANGGUNG JAWAB
20.Peta Hak Ulayat, minimal skala 1:50.000 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
21.Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, skala 1:5.000 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
22.Peta Rencana Tata Ruang Laut, skala 1: 1.000.000 Kementerian Kelautan dan Perikanan
23.Peta Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, minimal skala 1 :500.000 Kementerian Kelautan dan Perikanan
24.Peta RZWP3K Provinsi, skala 1 :250.000 Kementerian Kelautan dan Perikanan
25.Peta Sebaran Pulau-Pulau Kecil Terluar, skala 1 :50.000 Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.Peta Rencana Zonasi Kawasan Nasional Tertentu, skala 1 :50.000 Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.Peta Wilayah Adat di Perairan Laut, skala 1 :50.000 Kementerian Kelautan dan Perikanan
28.Peta Izin Lokasi/ Perizinan Berusaha Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kementerian Kelautan dan Perikanan Pulau Kecil dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, skala 1:50.000 -
29.Peta Izin Lokasi/Perizinan Berusaha di Laut dan Peta Perizinan terkait Kementerian Kelautan dan Perikanan Kegiatan yang Pemanfaatan Ruang di Laut, skala 1:50.000
30.Peta Izin Usaha/Peta Perizinan Berusaha Pertambangan, skala 1:50.000 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
31.Peta Wilayah Kerja Migas, skala 1 :50.000 Kernen terian Energi dan Sumber Daya Mineral
32.Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi, skala 1 :50.000 Kementerian Desa, Pem bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
33.Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi, Skala 1 :50.000 Kernen terian Desa, Pembangunan Dae rah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. NAMADATA PENANGGUNG JAWAB
1.Peta Penutup Lahan, skala 1 :50.000 Badan Informasi Geospasial
2.Peta Pelepasan Kawasan Hutan, skala 1:50.000 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan -
3.Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hu tan (IPPKH) / Peta Persetujuan Penggunaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kawasan Hutan (PPKH), skala 1 :50.000
4.Peta Tata Batas Area Kerja Izin Pemanfaatan Hu tan (IUPHHK-HA/ HT/ RE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan skala 1 :50.000
5.Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), minimal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan skala 1 :50.000
6.Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, skala 1: 1.000.000 Kementerian A gr aria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional B. DAFTAR DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN NO. NAMADATA PENANGGUNG JAWAB
34.Peta Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal pad a ska la Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1:50.000
35.Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Rencana Kawasan Industri, skala Kementerian Perindustrian 1: 50.000
36.Peta Tutu pan Kelapa Sawit Indonesia, skala 1 :50.000 Kernen terian Pertanian
37.Peta Izin Usaha/Peta Perizinan Berusaha Perkebunan, skala·.11:50.000 Kernen terian Pertanian 71999031002 AIRLANGGA HARTARTO Salinan sesuai dengan aslinya pa a · o Hukum dan Organisasi, ttd. MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NO. NAMADATA PENANGGUNG JAWAB
7.Peta Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan, skala 1 :500.000 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
8.Peta Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, skala 1 :500.000 sarnpai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan 1:5.000 Pertanahan Nasional
9.Peta RTR KSN, skala 1:250.000-1:5.000 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional -~· - Kementerian Kelautan dan Perikanan
10.Peta lzin Lokasi dan Peta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, minimal Kernen terian Agraria dan Tata Ruang/ Badan skala 1 : 50. 000 Pertanahan Nasional
11.Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), skala 1:5.000 Kementerian Agr aria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
12.Peta Proyek Strategis Nasional (PSN), skala 1 :50.000 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…