DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Bidang Usaha yang merupakan Kegiatan Utama di www.peraturan.go.id 2016, No.1851 Kawasan Ekonomi Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
6.Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); www.peraturan.go.id 2016, No.1851 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Pasal 1

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan bidang usaha yang merupakan kegiatan utama di Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.

Pasal 2

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan:

a.Kawasan Ekonomi Khusus Bitung;
b.Kawasan Ekonomi Khusus Morotai; dan
c.Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 3

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.1851 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2016 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.1851 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAFTAR BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS NO KAWASAN EKONOMI KHUSUS BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA 1 Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Industri Pengolahan Kelapa Sawit
3.Industri Pengolahan Karet
4.Logistik
5.Pariwisata 2 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Pariwisata 3 Kawasan Ekonomi Khusus Palu
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Industri Pengolahan Nikel dan Biji Besi
3.Industri Pengolahan Kakao
4.Industri Rumput Laut
5.Industri Pengolahan Rotan
6.Logistik 4 Kawasan Ekonomi Khusus Bitung
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Industri Pengolahan Kelapa
3.Industri Pengolahan Perikanan
4.Industri Farmasi
5.Logistik www.peraturan.go.id 2016, No.1851 NO KAWASAN EKONOMI KHUSUS BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA 5 Kawasan Ekonomi Khusus Morotai
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Industri Pengolahan Perikanan
3.Pariwisata
4.Logistik 6 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Logistik
3.Industri Pengolahan Kelapa Sawit
4.Industri Pengolahan Karet
5.Industri Petrokimia
6.Industri Energi 7 Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Pariwisata 8 Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Industri Pengolahan Kelapa Sawit
3.Industri Pengolahan Kayu
4.Logistik 9 Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Pariwisata 10 Kawasan Ekonomi Khusus Sorong
1.Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan
2.Industri Pengolahan Nikel
3.Industri Pengolahan Kelapa Sawit
4.Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Sagu)
5.Logistik MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, ttd DARMIN NASUTION www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…