DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; www.peraturan.go.id 2017, No.1634 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

(1)Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang selanjutnya disingkat TPIN sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
(2)Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
2. b.Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
3. a.Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

(1)Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2017, No.1634
1. a.melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. b.melakukan langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan untuk perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
3. c.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.
(2)Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
1. a.kelompok kerja; dan
2. b.sekretariat.
(3)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Kelompok Kerja Pusat; dan
2. b.Kelompok Kerja Daerah.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat wajib menerapkan:

a.sistem akuntabilitas kinerja; dan
b.prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 4

(1)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua; dan
3. c.anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas teknis substansi. www.peraturan.go.id 2017, No.1634

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.kepala;
2. b.wakil kepala; dan
3. c.anggota, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas yang kedudukannya secara administratif berada di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pasal 6

(1)Sekretariat menyampaikan:
1. a.data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan Sekretariat;
2. b.rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional; dan
3. c.kajian dan analisis pelaksanaan pengendalian inflasi nasional, kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat dapat menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (Standart Operational Procedure) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat. www.peraturan.go.id 2017, No.1634

Pasal 7

Kelompok kerja menyampaikan:

a.data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan masing- masing Kelompok Kerja;
b.laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan masing- masing Kelompok Kerja;
c.rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja; dan
d.kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional masing-masing Kelompok Kerja, kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Kepala Sekretariat.

Pasal 8

(1)Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
1. a.rapat koordinasi nasional;
2. b.rapat koodinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
3. c.rapat koordinasi pusat dan daerah;
4. d.rapat koordinasi satu provinsi;
5. e.rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
6. f.rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah. www.peraturan.go.id 2017, No.1634

Pasal 9

(1)Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Presiden yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pejabat tertentu, serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu oleh Ketua, dan/atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
(3)Rapat koordinasi nasional dapat bersifat terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ataupun tertutup yang terbatas pada beberapa peserta rapat saja sesuai dengan arahan Ketua dan/atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
(4)Dalam hal Presiden berhalangan, rapat koordinasi nasional dipimpin oleh Wakil Presiden, Ketua atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat sesuai tata urutan struktur Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
(5)Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
(6)Penjadwalan rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 10

(1)Keputusan rapat koordinasi nasional dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi dari pimpinan rapat.
(2)Terhadap setiap rapat koordinasi nasional, Sekretariat menyusun risalah rapat dan pendokumentasian rapat.
(3)Risalah rapat disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Sekretariat. www.peraturan.go.id 2017, No.1634
(4)Salinan risalah rapat yang telah lengkap disampaikan Kepala Sekretariat kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…