DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5.Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
6.Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang selanjutnya disebut Kemenko Perekonomian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian.

Pasal 2

(1)Klasifikasi Arsip di Kemenko Perekonomian merupakan acuan bagi unit organisasi di lingkungan Kemenko Perekonomian dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis.
(2)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kode yang terdiri atas huruf dan angka dan selanjutnya disebut Kode Klasifikasi Arsip.
(3)Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pemisah Arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan Arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain.
(4)Kode Klasifikasi Arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan diberikan pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar dari lingkungan Kemenko Perekonomian.

Pasal 3

Susunan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kemenko Perekonomian mengikuti sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Kemenko Perekonomian, yaitu:

a.klasifikasi fasilitatif; dan
b.klasifikasi substantif.

Pasal 4

(1)Klasifikasi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang tugas dan fungsi Kemenko Perekonomian seperti pengorganisasian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum, keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan.
(2)Klasifikasi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dari Kemenko Perekonomian yang secara operasional substantif mempunyai kepentingan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Kode Klasifikasi Arsip baik klasifikasi fasilitatif maupun klasifikasi substantif dapat terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

a.pokok masalah;
b.sub masalah; dan
c.sub-sub masalah.

Pasal 6

(1)Pokok masalah merupakan masalah utama yang terdapat pada klasifikasi diberi kode huruf yang mengandung arti singkatan penyebutan pokok masalah.
(2)Sub masalah merupakan bagian dari pokok masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 1 (satu), 2 (dua), dan seterusnya.
(3)Sub-sub masalah merupakan bagian dari sub masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 1 (satu), 2 (dua), dan seterusnya yang diawali dengan kode angka di depannya sesuai dengan kode sub masalah.

Pasal 7

Pemberian Kode Klasifikasi Arsip pada setiap naskah dinas, ditulis dengan susunan sebagai berikut:

a.kode huruf untuk pengenal pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode;
b.kode angka untuk sub masalah ditempatkan pada bagian kedua;
c.kode angka sub-sub masalah ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode; dan
d.tanda titik (.) ditulis sebagai pemisah antar unsur, sehingga penulisan Kode Klasifikasi Arsip menjadi pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah.

Pasal 8

Rincian lengkap Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kemenko Perekonomian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. DARMIN NASUTION LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN FUNGSI FASILITATIF PR PERENCANAAN 1 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Master Plan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 3 Rencana Strategis (Renstra) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). 4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Naskah-naskah terkait penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. 2 Perencanaan Kinerja dan Anggaran 1 Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kemenko Perekonomian mulai dari pengumpulan bahan, pemrosesan dan penetapan Pagu Indikatif, Pagu Definitif Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 2 Rencana Kinerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 3 Inisiatif Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Program dan Anggaran berdasar Inisiatif Baru. 3 Penetapan Kinerja 1 Menteri Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2 Pimpinan Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja pimpinan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 4 Revisi Dokumen Anggaran 1 Revisi Dokumen Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran. 2 Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT). 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya APBNP. AK AKUNTABILITAS KINERJA 1 Perencanaan Kinerja 1 Penyusunan Indikator Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan indikator kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian. 2 Penetapan Perjanjian Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan Perencanaan Kinerja antara pimpinan dan bawahan (Menteri, Eselon I, dan Eselon II). 3 Penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Taget Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Aksi di lingkungan Kemenko Perekonomian. 2 Pengelolaan dan Pengukuran Kinerja 1 Pengumpulan Data Capaian Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data capaian kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengukuran capaian kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian. 3 Pengembangan Manajemen Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan manajemen kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian. 3 Pelaporan Kinerja 1 Laporan Capaian Kinerja Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan kinerja periode bulanan, triwulan, dan semesteran di lingkungan Kemenko Perekonomian. 2 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan pada unit Menteri, Eselon I, dan Eselon II di lingkungan Kemenko Perekonomian. 3 Laporan Insidental/ Capaian Kinerja Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan publikasi data kinerja dari perencanaan kinerja sampai pada laporan kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian. 4 Evaluasi Kinerja 1 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pedoman dan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian. 2 Laporan Hasil Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Hasil Evaluasi Kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian. 3 Pemanfaatan Hasil Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja di lingkungan Kemenko Perekonomian untuk mendorong peningkatan perbaikan penerapan manajemen kinerja yang lebih berorientasi hasil. EP EVALUASI DAN PELAPORAN 1 Pemantauan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pelaksanaan program-program di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai dari penyusunan rencana kegiatan pemantauan sampai pelaksanaan. 2 Evaluasi Program 1 Evaluasi Program Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program unit kerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. 2 Evaluasi Program Kemenko Perekonomian Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan seluruh program Kemenko Perekonomian mulai dari perencanan sampai dengan pelaksanaan. 3 Laporan 1 Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja seperti laporan harian, laporan mingguan, bulanan, triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. 2 Laporan Khusus/Laporan Insidental Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: pidato Presiden dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3 Laporan Perkembangan (Progress Report) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun). OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 1 Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi 2 Uraian Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan uraian tugas masing-masing unit kerja, jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum 3 Penataan Instrumen Jabatan 1 Analisis Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana. 2 Analisis Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan data beban kerja jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana. 3 Standar Kompetensi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana. 4 Peta Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan peta jabatan. 5 Evaluasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi faktor jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana. 4 Penataan Tata Laksana 1 Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses analisis penyusunan dan evaluasi proses bisnis. 2 Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi Pemerintahan. 3 Monitoring dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP Administrasi Pemerintahan. 4 Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen atau Pedoman Ketatalaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan instrumen atau pedoman kerja (Fasilitasi Ketatalaksanaan). 5 Manajemen Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kemajuan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di Kemenko Perekonomian termasuk penetapan Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian. DI DATA DAN SISTEM INFORMASI 1 Pengelolaan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data kinerja instansi mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan penyajian data. 2 Sistem Informasi 1 Rencana strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi meliputi penyusunan dan penetapan rencana strategis (master plan) pembangunan manajemen sistem informasi. 2 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen arsitektur dan implementasi aplikasi (e-office, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan lain-lain) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta infrastrukturnya termasuk pengelolaan website. 3 Perekaman dan Pemutakhiran Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data. 4 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan migrasi. 5 Dokumen Hosting Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hosting. 6 Layanan Back Up Data Digital Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan Back Up Data Digital. PS PERPUSTAKAAN 1 Pengadaan Bahan Pustaka 1 Pembelian Bahan Pustaka Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui pembelian mulai dari penyusunan daftar pemesanan buku, pengajuan usulan sampai dengan pembelian termasuk berita acara serah terima buku. 2 Hibah Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui hibah. 3 Sumbangan Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan dari instansi lain. 4 Kerjasama Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga lain. 2 Pengolahan Bahan Pustaka 1 Inventarisasi Naskah-naskah terkait proses penginputan data bahan pustaka ke buku induk, katalogisasi, penyusunan data bibliografi, penentuan abstrak dan labelisasi bahan pustaka. 2 Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka Naskah-naskah terkait kegiatan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka. 3 Stock Opname Naskah-naskah terkait kegiatan stock opname. 4 Penyiangan Naskah-naskah terkait kegiatan penyiangan bahan pustaka. 3 Layanan Perpustakaan 1 Sirkulasi Bahan Pustaka Naskah-naskah terkait sirkulasi bahan pustaka meliputi peminjaman bahan pustaka, layanan rujukan, dan literasi informasi termasuk penyusunan kartu buku. 2 Keanggotaan Perpustakaan Naskah-naskah terkait dengan keanggotaan perpustakaan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberhentian. PH PRODUK HUKUM 1 Program Legislasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan program legislasi yang dilakukan di lingkungan Kemenko Perekonomian 2 Produk Hukum 1 Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur mulai dari persiapan, analisis, penyusunan, pengoordinasian, perumusan, dan pembahasan sampai dengan pengesahan. 2 Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), sejak awal proses sampai dengan penandatanganan. 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah ditetapkan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sudah ditetapkan. 4 Instruksi/ Surat Edaran Eselon I atau Eselon II Naskah-naskah yang berkaitan dengan Instruksi/ Surat Edaran Eselon I atau Eselon II di lingkungan Kemenko Perekonomian. 5 Surat Perintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Perintah di lingkungan Kemenko Perekonomian. 3 Perjanjian Kerjasama 1 Perjanjian Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian Kerjasama Dalam Negeri yang dilakukan Kemenko Perekonomian mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penanda tanganan perjanjian kerjasama. 2 Perjanjian Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian Kerjasama Luar Negeri yang dilakukan Kemenko Perekonomian mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama. 4 Dokumentasi dan PublikasiProduk Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan dan kegiatan publikasi produk hukum seperti kegiatan sosialisasi produk hukum dan penyebarluasan produk/instrumen hukum kepada lembaga, masyarakat, dan/atau perorangan. 5 Telaah Produk Hukum/Perjanjian/Akta Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan produk hukum di lingkungan Kemenko Perekonomian termasuk telaah perjanjian dan akta dan penelaahan produk hukum di Bidang Perekonomian. 6 Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan fasilitasi pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. 7 Advokasi Hukum 1 Advokasi Hukum Kasus Perdata Naskah-naskah terkait dengan bantuan hukum kasus perdata yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. 2 Advokasi Hukum Kasus Pidana Naskah-naskah terkait dengan bantuan hukum kasus pidana yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. 3 Advokasi Hukum Kasus Tata Usaha Negara Naskah-naskah terkait dengan bantuan hukum kasus Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. SD PERSIDANGAN 1 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 1 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri) Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 2 Rapat Terbatas Tingkat Menteri (Ratas Tingkat Menteri) Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Terbatas Tingkat Menteri, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 3 Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 2 Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 3 Rapat Internal Staf 1 Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 2 Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kemenko Perekonomian. Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kemenko Perekonomian, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. HM KEHUMASAN 1 Peliputan dan Dokumentasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti foto, video, rekaman suara, dan multimedia. 2 Penyajian Informasi 1 Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan publikasi/ penyebarluasan informasi antara lain poster, buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan isi website. 2 Penerbitan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan bulletin/majalah/jurnal/surat kabar/naskah sumber/karya ilmiah dan popular serta kegiatan lain semacamnya mulai dari perencanaan sampai penyebaran. 3 Pers/Media Massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah penerangan yang dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain semacamnya berupa wawancara dan konferensi pers/press release dari pemberitaan lain. 3 Keterbukaan Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk didalamnya kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 4 Hubungan Antar Lembaga 1 Lembaga Negara Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Kementerian/Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah. 2 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat. 3 Perusahaan Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perusahaan. 4 Perguruan Tinggi/Sekolah Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/sekolah. 5 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan dan/atau forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. 6 Siaran Pers/ Konferensi Pers/ Pers Release Naskah-naskah yang berkaitan dengan tentang Siaran Pers/ Konferensi Pers/ Pers Release di lingkungan Kemenko Perekonomian. 5 Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan 1 Penghargaan/tanda kenang-kenangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda penghargaan dan kenang-kenangan kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara yang memiliki jasa prestasi besar. 2 Ucapan duka/terima kasih/permohonan maaf Naskah-naskah yang berkaitan dengan ucapan (terima kasih, bela sungkawa, atau permohonan maaf) kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara. 6 Dokumen Hosting Naskah-naskah yang terkait dengan pengelolaan web Kemenko Perekonomian. 7 Dengar Pendapat/Hearing DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Dengar pendapat/Hearing dengan DPR. TU KETATAUSAHAAN 1 Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan. 1 Pengurusan Surat Masuk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk. 2 Pengurusan Surat Keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar. 2 Penggandaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan Kemenko Perekonomian. 3 Permintaan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan ijin perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kemenko Perekonomian. 4 Kearsipan Naskah-naskah yang terkait dengan pengelolaan kearsipan di lingkungan Kemenko Perekonomian. 1 Penyusunan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan meliputi kode klasifikasi, jadwal retensi arsip, sistem keamanan, dan akses arsip termasuk pedoman dan petunjuk teknis kearsipan. 2 Pemindahan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan arsip. 3 Pemusnahan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemusnahan arsip. 4 Penyerahan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyerahan arsip. 5 Pembinaan dan Konsultasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan konsultasi kearsipan. 5 Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan monitoring/pengawasan dan evaluasi sistem kearsipan yang diterapkan di lingkungan Kemenko Perekonomian. 6 Keprotokolan 1 Upacara/Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, dan upacara serah terima jabatan. 2 Agenda Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan antara lain agenda rapat pimpinan dan jadwal kegiatan pimpinan dan sebagainya. 3 Kunjungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam negeri dan luar negeri Menteri. 4 Sambutan/Pidato Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi dan penyiapan sambutan/pidato meliputi bahan sambutan/ pidato Presiden di Bidang Perekonomian termasuk sambutan/pidato Menteri Koordinator Bidang Perekonomian/pejabat pimpinan tinggi madya serta bahan paparan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 7 Tata Usaha 1 Tata Usaha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 2 Tata Usaha Sekretaris Kemenko Perekonomian Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Sekretaris Kemenko Perekonomian. 3 Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus KP KEPEGAWAIAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan perencanaan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, dan pelaksanaan penerapan disiplin dan kesejahteraan pegawai. 1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara termasuk dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 2 Perencanaan Pertimbangan Formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan pertimbangan penetapan formasi Aparatur Sipil Negara. 3 Penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara. 4 Standardisasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan standardidasi Jabatan antara lain Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan dan Klasifikasi Jabatan. 2 Formasi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai, mulai dari pengadaan bahan untuk penyusunan rencana formasi, termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan sampai dengan persetujuan formasi. 3 Pengadaan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil 1 Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 2 Penetapan Pengumuman Kelulusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan pengumuman kelulusan. 3 Berkas Lamaran yang tidak diterima Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas lamaran yang tidak diterima. 4 Nota Usul Pengangkatan Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan. 4 Seleksi Terbuka Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pejabat mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan. 5 Mutasi Pegawai 1 Alih Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas pegawai Kemenko Perekonomian, seperti pindah antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, dan pegawai yang diperbantukan ke instansi lain dan pemindahan sementara termasuk rotasi antar unit dalam rangka pemantapan tugas. 2 Kenaikan Pangkat/Golongan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil Kemenko Perekonomian. 3 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 4 Usulan Peninjauan Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji. 5 Mutasi Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan penetapan penyesuaian tunjangan Keluarga termasuk proses pengurusan surat izin pernikahan/perceraian. 6 Promosi Naskah-naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan. 7 Rotasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas. 8 Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat, termasuk di dalamnya pembentukan tim, usulan promosi jabatan, perencanaan, pengumpulan dan penyusunan bahan, penyelenggaraan dan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 6 Pengangkatan dan Pemberhentian 1 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural mulai dari usul sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 2 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu mulai dari usul, penilaian angka kredit sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 3 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional umum mulai dari usul sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 7 Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh) 1 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan yang belum diisi secara definitif. 2 Pelaksana Harian (Plh) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, cuti, sakit, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan). 8 Pengembangan Karier Pegawai 1 Kompetensi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi pegawai sampai dengan penilaian kompetensi pegawai termasuk ujian kompetensi/ Assestment test. 2 Pemetaan/talent mapping pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/talent mapping pegawai. 3 Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai. 4 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai. 5 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan penjejangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV. 6 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/ Kursus Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/kursus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. 7 Tugas Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan tugas belajar dan laporan berkala pelaksanaan tugas belajar. 8 Izin Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan izin belajar dan laporan berkala pelaksanaan izin belajar. 9 Angka Kredit Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar usul penetapan angka kredit dan penilaian daftar usul penetapan angka kredit 9 Kinerja 1 Hasil Penilaian Kinerja dan standar kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan standar penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara, Standar kinerja jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. 2 Standar Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilai Prestasi Kerja Pegawai. 3 Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan database penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara, analisis sistem informasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan Teknis penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara. 4 Hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan standar kinerja jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara dan standar kinerja jabatan pegawai Aparatur Sipil Negara. 10 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun Aparatur Sipil Negara 1 Kode Etik Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kode etik pegawai. 2 Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai berupa daftar hadir pegawai, rekapitulasi daftar hadir, laporan disiplin pegawai, dan surat keterangan ketidakhadiran/hadir dan pulang tidak pada waktunya. Termasuk naskah-naskah tentang seluruh proses pemberian hukuman disiplin mulai dari dugaan pelanggaran, berita acara sampai dengan penetapan Keputusan oleh pejabat berwenang. 3 Pemberhentian Pegawai dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, penyederhanaan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan rohani mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian. 4 Pemberhentian Pegawai Tidak Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan, dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mulai dari pengajuan permohonan sampai dikeluarkannya Keputusan pemberhentian. 5 Pemberhentian Pegawai Sementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian sementara pegawai. 6 Pensiun Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pensiun pegawai Aparatur Sipil Negara, perekaman dan pemeliharaan data pensiun, penetapan pensiun Aparatur Sipil Negara, penetapan pertimbangan teknis pensiun Aparatur Sipil Negara. 11 Bantuan Hukum Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum pegawai. 12 Status dan kedudukan pegawai 1 Status dan kedudukan pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian. 2 Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan keberatan pegawai. 3 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/ sengketa kepegawaian mulai dari proses pengajuan sampai dengan penetapan termasuk pengajuan keberatan pegawai serta bantuan/advokasi hukum bagi pegawai. 13 Sistem Informasi Kepegawaian 1 Pengolahan data dan informasi kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan database kepegawaian Aparatur Sipil Negara, penyelesaian permasalahan data kepegawaian, penyajian informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara dan pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik. 2 Pengembangan Sistem pengelolaan arsip kepegawaian fisik Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian fisik. 3 Pengembangan Sistem pengelolaan arsip kepegawaian elektronik Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian elektronik 14 Administrasi Pegawai 1 Data/Keterangan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai. 2 Cuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti pegawai yang meliputi cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara mulai usul sampai dengan penetapan. 3 Kartu Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai. 4 Kartu Istri/Kartu Suami Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu). 5 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah-naskah yang berkaitan dengan KP4. 6 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN. 7 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan DUK. 15 Kesejahteraan Pegawai 1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti penyelenggaraan poliklinik, pemeriksaan kesehatan pegawai, peningkatan wawasan kesehatan serta pengurusan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 2 Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk didalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya. 3 Konsultasi dan Pembinaan Mental Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan konsultasi pegawai dan bimbingan mental pegawai termasuk didalamnya kegiatan keagamaan dan capacity building. 4 Medical record Naskah-naskah yang berkaitan dengan medical record pegawai. 5 Olahraga/Kesenian/Rekreasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga/kesenian/rekreasi. 6 Fasilitas Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas pegawai seperti pakaian dinas, ruang menyusui, penitipan anak, perumahan, transportasi antar jemput pegawai, dan fasilitas lainnya. 7 Tabungan Pensiun (Taspen) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan kartu dan layanan Taspen. 8 Tabungan Perumahan (Bapetarum) Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan Tabungan Perumahan. 9 Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan berupa piagam/tanda jasa (Bintang Satyalencana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan dan penyerahan. 16 Organisasi Non Kedinasan 1 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia Kemenko Perekonomian. 2 Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Kemenko Perekonomian. 3 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koperasi. 17 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan PPNPN mulai dari usulan dari unit kerja, pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan penerimaan, penempatan, pendataan serta pembinaannya. 18 Pengarusutamaan Gender Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan. BM BARANG MILIK NEGARA 1 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan analisis kebutuhan peralatan Barang Milik Negara dari tiap unit kerja. 2 Pengadaan Barang dan Jasa 1 Pengadaan Barang habis pakai Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengadaan barang habis pakai. 2 Pengadaan Barang Bergerak/Barang inventaris Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengadaan barang bergerak/barang inventaris. 3 Pengadaan Tanah dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kegiatan pengadaan tanah dan bangunan. 4 Pengadaan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pengadaan jasa. 5 Pengadaan Software Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi pengadaan jasa. 3 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 1 Pejabat Pengguna BMN Naskah-naskah yang terkait dengan proses penetapan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Kemenko Perekonomian. 2 Pembukuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara dan penyusunan daftar barang penggunan/daftar Barang Kuasa Pengguna dan daftar Barang Milik Negara. 3 Inventarisasi Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Perekonomian. 4 Pergudangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pergudangan, meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dari gudang. 5 Penggunaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Perekonomian. 6 Pemanfaatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Perekonomian. yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. 7 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengamanan Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Perekonomian. yang meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, termasuk pelaporan kerusakan, dan pemeliharaan/perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan server/hosting, dan perbaikan kendaraan dinas. 8 Penilaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Perekonomian. 9 Pemindahtanganan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Perekonomian. 10 Pemusnahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengusulan pemusnahan, persetujuan, dan pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Perekonomian. 11 Penghapusan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang mulai dari persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan, sampai dengan pelaporan termasuk berita acaranya. 12 Laporan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. 4 Pengawasan dan Pengendalian Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kemenko Perekonomian. 5 Penataausahaan Barang Persediaan 1 Pengadaan Barang Persediaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang persediaan, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima. 2 Distribusi Barang Persediaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendistribusian Barang persediaan. 3 Laporan Barang Persediaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Barang Persediaan yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. 4 Standar Harga Barang Persediaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan pembuatan standar harga barang persediaan. 6 Pengawasan dan Pengendalian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara mulai dari pemantauan penggunaan, pengamanan, penertiban aset, pelaporan pengawasan, sampai dengan pengendalian Barang Milik Negara. RT RUMAH TANGGA 1 Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Gedung dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan gedung, auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, dan wisma. 2 Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas termasuk kendaraan dinas yang dilaksanakan dengan sewa, termasuk daftar biaya bahan bakar kendaraan dinas. 3 Instalasi/jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan sarana instalasi air/ listrik/telekomunikasi, Local Area Network (LAN), penerangan, dan peralatan kantor lainnya. 2 Keamanan dan Ketertiban Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor, termasuk pengelolaan parkir. 3 Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan rapat dan urusan dalam seperti permintaan pelayanan, proses pelayanan rapat, konsumsi rapat termasuk pertanggungjawabannya. 4 Pertamanan dan Kebersihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengelolaan kebersihan gedung dan taman. KU ADMINISTRASI KEUANGAN 1 Pelaksanaan Anggaran 1 Pejabat Pengelola Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pejabat pengelola keuangan berupa penetapan: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kuasa pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf pengelola keuangan. 2 Pengeluaran Anggaran/Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran anggaran/belanja, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), termasuk naskah-naskah terkait petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3 Penggajian dan Tunjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai berupa daftar gaji pegawai, kartu gaji, dan bukti pembayarannya serta tunjangan pegawai. 4 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan. 2 Pengelolaan Perbendaharaan 1 Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran pajak. 2 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan, termasuk Rekening Koran Bank, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas Laporan Pendapatan Negara, dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran, Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta Laporan Pertanggungjawaban Bendahara. 3 Rekening Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekening pemerintah. 4 Verifikasi Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yan berkaitan dengan pengujian/peneltiankebenaranpertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran. 5 Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri Naskah Dinas yang berkaitan dengan pinjaman/bantuan/ hibah dari luar negeri. 3 Ketatausahaan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan kegiatan permintaan dan penerbitan Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) serta permohonan pinjaman. 4 Laporan Keuangan 1 Laporan Keuangan Bulanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan bulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 2 Laporan Keuangan Triwulanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan triwulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 3 Laporan Keuangan Semesteran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 4 Laporan Keuangan Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 5 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Akuntasi Instansi (SAI). 5 Pertanggungjawaban Keuangan Negara 1 Laporan Hasil Pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan tindak lanjutnya. 2 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. PW PENGAWASAN 1 Perencanaan Kebijakan Pengawasan 1 Perencanaan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai dengan pemantauan rencana, dan program pengawasan. 2 Kerjasama Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama pengawasan mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan kerjasama pengawasan. 2 Audit/Pemeriksaan 1 Audit Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja yang meliputi audit kepegawaian, audit pengelolaan keuangan negara, audit pengelolaan Barang Milik Negara, dan audit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 2 Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 3 Probity Audit Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 3 Reviu 1 Reviu Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 2 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- K/L) atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RKA-KL dan reviu revisi RKA-KL yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 3 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 4 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RK-BMN yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat- menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 5 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemenko Perekonomian Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu LAKIP Kemenko Perekonomian yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 4 Evaluasi 1 Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Eselon I Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 2 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi PMPRB mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 3 Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 4 Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian kapabilitas APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 5 Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian ZI mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 5 Pemantauan 1 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan. 2 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan. 3 Pengaduan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kemenko Perekonomian. 4 Pemantauan Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan disiplin pegawai di lingkungan Kemenko Perekonomian. 6 Pengawasan Lainnya 1 Pedoman Pengawasan Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman terkait kegiatan pengawasan sampai dengan penetapan, bimbingan teknis, maupun sosialisasinya. 2 Pembinaan Komitmen Anti Korupsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan komitmen anti korupsi antara lain meliputi, pencanangan/penguatan Zona Integritas (ZI), program dan kegiatan wilayah bebas dari korupsi (WBK), penilaian dan penetapan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sosialisasi anti korupsi, kampanye anti korupsi, penerapan sistem peringatan dini (early warning system) penetapan pejabat anti korupsi dan sebagainya. 3 Whistleblowing System Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, penerapan serta penguatan Whistleblowing System di lingkungan Kemenko Perekonomian. 4 Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI kepada unit kerja. 5 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja terbaik, satuan pelaksana pengendalian intern, Pembina SPIP terbaik, pemantauan dan pelaporan, dan sebagainya. 6 Pengelolaan Gratifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengadministrasian, tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi, penghargaan, dan saksi serta pelaporan. 7 Forum Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan forum pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi. FUNGSI SUBTANTIF EK EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN 1 Fiskal Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembangunan kapasitas fiskal negara, pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan investasi pembangunan kapasitas fiskal negara, dan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penguatan investasi sumber domestik. 1 Penerimaan Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penerimaan perpajakan. 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang negara bukan pajak. 3 Pengeluaran Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengeluaran negara. 4 Pembiayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pembiayaan. 2 Moneter dan Neraca Pembayaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter dan neraca pembayaran 1 Stabilitas Moneter Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang stabilitas moneter. 2 Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. 3 Neraca Pembayaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang neraca pembayaran. 4 Posisi Investasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang posisi investasi internasional. 3 Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil. 1 Ekonomi Kawasan Barat Indonesia Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi kawasan barat Indonesia. 2 Ekonomi Kawasan Timur Indonesia Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi kawasan timur Indonesia. 3 Sektor Riil Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ekonomi kawasan sektor riil barang. 4 Sektor Riil Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang sektor riil jasa. 4 Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan serta menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan penguatan keuangan berbasis nasional. 1 Pasar Modal Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pasar modal. 2 Lembaga Keuangan Bukan Bank Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang lembaga keuangan bukan bank. 3 Perbankan Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perbankan umum. 4 Perbankan Syariah Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perbankan syariah. 5 Badan Usaha Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara. 1 Usaha Agro dan Industri Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang usaha agro dan industri strategis. 2 Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang usaha energi, logistik, dan perhubungan. 3 Usaha Jasa Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang usaha jasa keuangan. 4 Usaha Jasa Non Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang usaha jasa non keuangan. TAN PANGAN DAN PERTANIAN 1 Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang pangan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan stabilitas harga pangan. 1 Produksi dan Distribusi Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang produksi dan distribusi pangan. 2 Konsumsi dan Cadangan Pangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang konsumsi dan cadangan pangan. 2 Peternakan dan Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peternakan dan perikanan, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang peternakan dan perikanan. 1 Peternakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peternakan. 2 Perikanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perikanan. 3 Perkebunan dan Hortikultura Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perkebunan dan hortikultura, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan dan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan komoditi orientasi ekspor di bidang perkebunan dan hortikultura. 1 Perkebunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perkebunan. 2 Hortikultura Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang hortikultura. 4 Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan pertanian, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan ketersediaan sarana prasarana pangan dan pertanian. 1 Prasarana Pangan dan Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang prasarana pangan dan pertanian. 2 Sarana Pangan dan Pertanian Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang sarana pangan dan pertanian. 5 Agribisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang agribisnis, dan menyiapkan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan petani. 1 Pembiayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pembiayaan. 2 Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kelembagaan. ENG PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Produktivitas Energi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produktivitas energi, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan produktivitas energi. 1 Produktivitas Hulu Energi Konvensional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang produktivitas hulu energi konvesional. 2 Produktivitas Hilir Energi Konvensional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang produktivitas hilir energi konvensional. 3 Produktivitas Hulu Energi Non Konvensional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang produktivitas hulu energi non konvensional. 4 Produktivitas Hilir Energi Non Konvensioal Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang produktivitas hilir energi non konvensional. 2 Infrastruktur Energi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur energi. 1 Eksplorasi, Produksi, dan Transmisi Energi Konvensional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang eksplorasi, produksi, dan transmisi energi konvensional. 2 Pengolahan dan Distribusi Energi Konvensional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengolahan dan distribusi energi konvensional. 3 Eksplorasi, Produksi, dan Transmisi Energi Non Konvensional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang eksplorasi, produksi, dan transmisi energi non konvensional. 4 Pengolahan dan Distribusi Energi Non Konvensional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengolahan dan distribusi energi non konvensional. 3 Industri Ekstraktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri ekstraktif, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan tata kelola industri ekstraktif. 1 Industri Ekstraktif Energi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang industri ekstraktif energi. 2 Industri Ekstraktif Mineral Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang industri ekstraktif mineral. 4 Tata Kelola Kehutanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata kelola kehutanan, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam. 1 Hasil Hutan Kayu Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang hasil hutan kayu. 2 Hasil Hutan Non Kayu Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang hasil hutan non kayu. 3 Penggunaan Kawasan Hutan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan. 4 Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Hutan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan. 5 Pelestarian Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup. 1 Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di pencegahan kerusakan lingkungan hidup. 2 Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pemulihan kerusakan lingkungan hidup. 3 Mitigasi Perubahan Iklim Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang mitigasi perubahan iklim. 4 Adaptasi Perubahan Iklim Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim. KWU EKONOMI KREATIF, KEWIRAUSAHAAN DAN DAYA SAING KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi kreatif. 1 Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan produk kreatif berbasis seni dan budaya. 2 Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Seni dan Budaya Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis seni dan budaya. 3 Pengembangan Produk Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan produk kreatif berbasis media, desain, dan iptek. 4 Perlindungan dan Pemasaran Produk Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perlindungan dan pemasaran produk kreatif berbasis media, desain, dan iptek. 2 Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing ekonomi kawasan serta menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang industri pengolahan dan sarana pendukung Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. 1 Promosi Potensi Bahan Baku Lokal Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang promosi potensi bahan baku lokal. 2 Fasilitasi Peningkatan Nilai Tambah Potensi Ekonomi Kawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi peningkatan nilai tambah potensi ekonomi kawasan. 3 Perencanaan dan Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan dan kerjasama pengembangan ekonomi kawasan. 4 Optimalisasi Pengembangan Sarana Pendukung Ekonomi Kawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang optimalisasi pengembangan sarana pendukung ekonomi kawasan. 3 Pengembangan Kewirausahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kewirausahaan, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan wirausaha baru berbasis teknologi. 1 Penyelesaian Permasalahan Pengembangan Wirausaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penyelesaian permasalahan pengembangan wirausaha. 2 Pengembangan Peluang dan Pasar Wirausaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan peluang dan pasar wirausaha. 3 Penempaan dan Pembibitan Wirausaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penempatan dan pembibitan wirausaha. 4 Inkubator Wirausaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang inkubator wirausaha. 4 Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Naskah-nakah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. 1 Penguatan Kelembagaan dan Penyelesaian Permasalahan Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penguatan kelembagaan dan penyelesaian permasalahan koperasi. 2 Pengembangan Usaha Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan usaha koperasi. 3 Peningkatan Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan skala usaha mikro, kecil, dan menengah. 4 Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah. 5 Ketenagakerjaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketenagakerjaan, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang penciptaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu dan pemberdayaan buruh. 1 Pengembangan Peluang Kerja dan Lembaga Peningkatan Kapasitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan peluang kerja dan lembaga peningkatan kapasitas. 2 Sertifikasi Kompetensi dan Kerja Sama Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang sertifikasi kompetensi dan kerja sama Internasional. 3 Pengembangan Lembaga Mediasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan lembaga mediasi. 4 Peningkatan Kerja Sama Tenaga Kerja dan Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan kerja sama tenaga kerja dan perusahaan. PI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI 1 Pengembangan Investasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan investasi, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan terpadu satu pintu. 1 Kemudahan dan Insentif Investasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kemudahan dan insentif investasi. 2 Perluasan dan Promosi Investasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perluasan dan promosi investasi. 2 Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional, dan menyiapkan koordinasi dan ... sinkronisasi perumusan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional. 1 Peningkatan Ekspor Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor. 2 Fasilitasi Perdagangan Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang fasilitasi perdagangan Internasional. 3 Pengendalian Impor Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengendalian ekspor. 3 Pengembangan Logistik Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang pengembangan logistik nasional, dan menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan konektivitas nasional. 1 Kelembagaan Logistik Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kelembagaan rantai pasok. 2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik. 3 Pengembangan Penyedia Jasa Logistik Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan penyedia jasa logistik. 4 Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha serta menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar tradisonal. 1 Pembinaan dan Penataan Pasar Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pembinaan dan penataan pasar. 2 Penggunaan Produk Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penggunaan produk dalam negeri. 3 Persaingan Usaha Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang persaingan usaha. 4 Perlindungan Konsumen Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perlindungan konsumen. 5 Pengembangan Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri. 1 Pengembangan Industri Padat Karya Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan industry padat karya. 2 Pengembangan Teknologi Industri Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan teknologi industri. IPW INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 1 Infrastruktur Sumber Daya Air Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan dan penyediaan infrastruktur sumber daya air. 1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. 2 Pendayagunaan Sumber Daya Air Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pendayagunaan sumber daya air. 2 Telematika dan Utilitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang telematika dan utilitas. 1 Telematika Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang telematika. 2 Utilitas Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang utilitas. 3 Sistem Transportasi Multimoda Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang infrastruktur dan sistem transportasi multimoda. 1 Sistem Transportasi Jalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang sistem transportasi jalan. 2 Sistem Transportasi Non Jalan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang sistem transportasi non jalan. 4 Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan kawasan strategis ekonomi. 1 Penataan Ruang Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang penataan ruang. 2 Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan kawasan strategis ekonomi. 3 Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun 5 Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta menyiapkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penyediaan perumahan dan permukiman, pengadaan tanah dan pembiayaan infrastruktur. 1 Perumahan dan Pertanahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang perumahan dan pertanahan. 2 Pembiayaan Infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur. KSI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL 1 Kerja Sama Ekonomi Asia Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Asia. 1 Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Tengah. 2 Kerja Sama Ekonomi Asia Timur Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Timur. 3 Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Tenggara. 4 Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Asia Selatan. 2 Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Eropa, Afrika dan Timur Tengah. 1 Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa Barat. 2 Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur. 3 Kerja Sama Ekonomi Afrika Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Afrika. 4 Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Timur Tengah. 3 Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi bilateral dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik. 1 Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika Utara. 2 Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan. 3 Kerja Sama Ekonomi Australia Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Australia. 4 Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi New Zealand dan Oceania. 4 Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberdayaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional. 1 Kerja Sama Ekonomi APEC Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi APEC. 2 Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Sub Regional. 3 Kerja Sama Ekonomi ASEAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi ASEAN. 4 Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi Mitra Wicara ASEAN. 5 Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral dan pembiayaan. 1 Kerja Sama Ekonomi Multilateral PBB Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi multilateral PBB. 2 Kerja Sama Ekonomi Multilateral Non PBB Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama ekonomi multilateral non PBB. 3 Kerja Sama Pembiayaan Pembangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama pembiayaan pembangunan. 4 Kerja Sama Pembiayaan Perubahan Iklim Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang kerjasama pembiayaan perubahan iklim. KPE Kebijakan Pemerataan Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kebijakan pemerataan ekonomi. SNKI Strategi Nasional Keuangan Inklusif Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait strategi nasional keuangan inklusif. PKLN Pinjaman Komersial Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait pinjaman komersial luar negeri. KUR Kredit Usaha Rakyat Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kredit usaha rakyat. TPID Tim Pengendalian Inflasi Daerah Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi daerah. CPOPC Council of Palm Oil Producing Countries Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan Council of Palm Oil Producing Countries. eCom Ekonomi Digital (e-commerce) Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait ekonomi digital. Vok Vokasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait vokasi. PKE Paket Kebijakan Ekonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait paket kebijakan ekonomi. EoDB Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan kemudahan berusaha termasuk Online Single Submission (OSS). OMP Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kebijakan satu peta. PPIP Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur prioritas. KEK Kawasan Ekonomi Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait kawasan ekonomi khusus. KEIN Komite Ekonomi dan Industri Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait Komite Ekonomi dan Industri Nasional. EITI Inisiasi Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiatives) Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait inisiasi transparansi industri ekstraktif. EKUM Ekonomi Umat Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait ekonomi umat. RA Reforma Agraria Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait reforma agraria. PK Penugasan Khusus Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terkait penugasan khusus lainnya. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. DARMIN NASUTION

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…