DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 338

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kelompok Substansi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN KELOMPOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Pasal 1

Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b.pelaksanaan analisis dan harmonisasi serta pengembangan kajian kebijakan di bidang perekonomian;
c.pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
d.pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
e.pelaksanaan fasilitasi penguatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan terdiri atas:

a.kelompok substansi program dan anggaran;
b.kelompok substansi analisis kebijakan;
c.kelompok substansi pengelolaan data dan sistem informasi; dan
d.kelompok substansi fasilitasi penguatan kinerja.

Pasal 3

Kelompok substansi program dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, dan penyelarasan, serta pemantauan dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4

Kelompok substansi program dan anggaran terdiri atas:

a.subkelompok substansi penyusunan program dan anggaran I;
b.subkelompok substansi penyusunan program dan anggaran II; dan
c.subkelompok substansi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 5

(1)Subkelompok substansi penyusunan program dan anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, penyelarasan program dan anggaran, penyusunan anggaran di Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Staf Ahli, dan Inspektorat.
(2)Subkelompok substansi penyusunan program dan anggaran II mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, penyelarasan program dan anggaran, penyusunan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.
(3)Subkelompok substansi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Kelompok substansi analisis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam menyiapkan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan pengembangan kajian kebijakan di bidang perekonomian yang bersifat strategis, serta pengelolaan jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 7

Kelompok substansi analisis kebijakan terdiri atas:

a.subkelompok substansi analisis kebijakan dan harmonisasi kebijakan;
b.subkelompok substansi pengembangan kajian kebijakan; dan
c.subkelompok substansi administrasi jabatan fungsional analis kebijakan.

Pasal 8

(1)Subkelompok substansi analisis kebijakan dan harmonisasi kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian yang bersifat strategis serta penyiapan bahan masukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator.
(2)Subkelompok substansi pengembangan kajian kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan monitoring dan pengkajian efektivitas kebijakan di bidang perekonomian.
(3)Subkelompok substansi administrasi jabatan fungsional analis kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam melakukan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, dukungan tim penilai angka kredit, dan pengembangan sumber daya jabatan fungsional analis kebijakan.

Pasal 9

Kelompok substansi pengelolaan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data di bidang perekonomian, serta pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 10

Kelompok substansi pengelolaan data dan sistem informasi terdiri atas:

a.subkelompok substansi pengumpulan data;
b.subkelompok substansi pengolahan dan penyajian data; dan
c.subkelompok substansi sistem informasi.

Pasal 11

(1)Subkelompok substansi pengumpulan data mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengumpulan data di bidang perekonomian.
(2)Subkelompok substansi pengolahan dan penyajian data mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengolahan dan penyajian data di bidang perekonomian.
(3)Subkelompok substansi sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Isi peraturan

Teks338PDFHirarki

Memuat teks peraturan…