DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9); www.peraturan.go.id 2016, No.47
3.Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);
4.Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

Pasal 1

(1)Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melakukan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
(2)Infrastruktur prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termuat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan teknis percepatan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
(2)Dalam rangka pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melakukan:
1. a.penyusunan rencana aksi;
2. b.pengalokasian dana penyiapan;
3. c.penyiapan prastudi kelayakan; www.peraturan.go.id 2016, No.47
4. d.penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan;
5. e.perencanaan pengadaan tanah; dan/atau
6. f.pengidentifikasian perizinan dan nonperizinan, untuk infrastruktur priotitas sebagaimana termuat dalam Daftar Infrastruktur Prioritas.

Pasal 3

Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka pelaksanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2016, No.47 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 3 Desember 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2016, No.47 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS DAFTAR INFRASTRUKTUR PRIORITAS

1.JalanTol Balikpapan – Samarinda.
2.JalanTol Manado – Bitung.
3.JalanTolSerang – Panimbang.
4.JalanTol Trans Sumatera, untuk 8 (delapan) ruas:

a.Ruas Medan- Binjai.
b.Ruas Palembang – Indralaya.
c.RuasBakauheni – TerbanggiBesar.
d.RuasPekanbaru – Dumai.
e.RuasTerbanggiBesar – PematangPanggang.
f.RuasPematangPanggang – KayuAgung.
g.Ruas Palembang – TanjungApi-Api.
h.RuasKisaran – TebingTinggi.
1. 5.KeretaApiEkspresBandaraInternasionalSoekarnoHatta (SHIA).
2. 6.Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Jalur Selatan – Utara.
3. 7.KeretaApi Makassar – Parepare.
4. 8.PelabuhanUtama (Hub Internasional) Kuala Tanjung.
5. 9.PelabuhanUtama (Hub Internasional) Bitung.
6. 10.PLTA Karangkates IV & V (2x50MW).
7. 11.PLTA Kesamben (37MW).
8. 12.PLTA Lodoyo (10MW).
9. 13.Inland Waterways/Cikarang – Bekasi – Laut (CBL).
10. 14.Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan.
11. 15.Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, DepokdanBekasi.
12. 16.National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A.
13. 17.SistemPengolahanLimbah Kota Jakarta.
14. 18.SPAM Semarang Barat.
15. 19.High Voltage Direct Current (HVDC).
16. 20.Transmisi Sumatera 500 kV. www.peraturan.go.id 2016, No.47
17. 21.Central – West Java Transmission Line 500 kV.
18. 22.Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang.
19. 23.PLTU Indramayu.
20. 24.PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 8, 9, 10.
21. 25.KilangMinyakBontang.
22. 26.Refinery Development Master Plan (RDMP)/RevitalisasiKilangEksisting (Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai, Plaju).
23. 27.Pelabuhan di Jawa Barat Bagian Utara.
24. 28.KilangMinyakTuban.
25. 29.Palapa Ring Broadband.
26. 30.KeretaApi Kalimantan Timur. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN DARMIN NASUTION www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…