DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, perlu upaya pencegahan dan pemberantasan secara menyeluruh;
b.bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan secara optimal serta melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024, perlu pengaturan terhadap pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika di Menimbang MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERATURANMENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHANDAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAANDAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKADAN PREKURSOR NARKOTIKADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN SALINAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator 1n1 yang dimaksud dengan:

1.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menye babkan penurunan atau perubahan PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. BIDANG DAN MENTER! KOORDINATOR TENTANG PENCEGAHAN PERATURAN PEREKONOMIAN MEMUTUSKAN:
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223);
1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64); BidangKoordinatorKementerianLingkungan Perekonomian; Menetapkan Mengingat

Pasal 2

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

3.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/ a tau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
4.Penyalahgunaan Narkotika yang selanjutnya disebut penyalahgunaan adalah pemakaian obat-obatan atau zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar tanpa hak atau melawan hukum.
5.Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6.Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Pasal 5

(1)Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
1. b.lokakarya;
2. c.workshop; dan
3. d.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan Prekursor Narkotika.
(3)Pelaksanaan deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c melalui kegiatan pelaksanaan tes urine terhadap seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
1. a.seminar;

Pasal 4

(1)Penyebaran informasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media elektronik dan non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikoordinasikan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Pelaksanaan Sosialisasi tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:

Pasal 3

Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a.Penyebaran informasi bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui media elektronik dan non elektronik;
b.Pelaksanaan Sosialisasi tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
c.Pelaksanaan deteksi dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. rnengarnpanyekan tentang bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Perekonornian;
c.rnelaksanakan pernuatan topik anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalarn salah satu rnateri pada pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara;
d.rnengooordinasikan penyelenggaraan tes unne bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian;
e.rnemilih dan merekomendasikan Kader Anti Narkoba di lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Perekonornian kepada Menteri Koordinator rnelalui Sekretaris Kernenterian Koordinator Bidang Perekonornian:
f.rnelakukan pengawasan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
g.menyusun laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas pelaksanaan Pencegahan dan pernberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Kernenterian Koordinator Bidang Perekonornian secara berkala kepada Presiden rnelalui Kepala Badan Narkotika Nasional. aktifsertadasarinformasib. mernberikan Prekursor Narkotika sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 2 dapat rnernbentuk Satuan Tugas.

(2)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnernpunyai tugas:
1. a.rnelaksanakan internalisasi/ sosialisasi/kegiatan sejenis tentang bahaya narkoba dan penyebaran informasi tentang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Pasal 6

(1)Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menemukan atau menduga adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian wajib melaporkan kepada pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan secara berjenjang.
(2)Pimpinan unit kerja menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaporkan kepada Satuan Tugas.
(3)Dalam hal diduga adanya penyalahgunaan Narkotika se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Satuan Tugas mewajibkan pegawai yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk.
(4)Dalam hal diduga adanya Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satuan Tugas melaporkan pegawai yang bersangkutan kepada pihak yang berwenang.
(3)Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tugas dan susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonornian. I Ktut Hadi Priatna NIP 197405071999031002 AIRLANGGAHARTARTO ttd. MENTER!KOORDINATORBIDANGPEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 9

a.anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
b.sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pendanaan Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika clan Prekursor Narkotika bersumber dari:

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 12 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020