DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768); www.peraturan.go.id 2017, No.1796
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU PENGGUNA BARANG DALAM RANGKA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

Pasal 1

Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dan atas nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

a.menandatangani surat permohonan persetujuan penetapan status penggunaan, pengalihan status, penggunaan sementara, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pemusnahan atau penghapusan BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; www.peraturan.go.id 2017, No.1796
b.menandatangani surat persetujuan penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
c.menandatangani surat keputusan penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN.

Pasal 2

(1)Daftar rincian pelimpahan sebagian wewenang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menandatangani surat permohonan persetujuan penetapan status penggunaan, pengalihan status, penggunaan sementara, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(2)daftar pejabat yang berwenang mengusulkan penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMN dalam rangka pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

(1)Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat melakukan penetapan status penggunaan, pengalihan status, penggunaan sementara, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusan BMN, setelah mendapatkan persetujuan dari instansi www.peraturan.go.id 2017, No.1796 yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Biro Umum, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan/atau Kepala Bagian Pengelolaan BMN, Kepala Bagian Hukum dan Umum Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat mengajukan permohonan penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 4

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pelaksanaan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.1796 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd DARMIN NASUTION Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id 2017, No.1796 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…