DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 Agustus 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun mekanisme kerja yang mengedepankan profesionalisme, keahlian dan/atau keterampilan, serta transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan silo menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Mekanisme Kerja pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen SALINAN Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

2.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG MEKANISME KERJA PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Pola Struktur Organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memuat deskripsi pola struktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pasca penyederhanaan struktur organisasi BAB III : Mekanisme Kerja, memuat rincian tahapan alur pelaksanaan Mekanisme Kerja, kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana BAB IV : Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
3.Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disingkat JPT Madya adalah Jabatan tinggi pada unit kerja yang meliputi Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, Staf Ahli, dan jabatan lain setara eselon I.
4.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disingkat PPT Madya adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JPT Madya.
5.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah Jabatan tinggi pada unit kerja yang meliputi Kepala Biro, Inspektur, Asisten Deputi, dan jabatan lain setara eselon II.
6.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PPT Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki JPT Pratama.
7.Jabatan Administrasi adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8.Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada unit kerja.
9.Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada unit kerja.
11.Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pelaksana pada unit kerja.
12.Penugasan adalah pemberian tugas kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dalam periode waktu tertentu secara individu dan/atau dalam tim kerja.

Pasal 2

Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka menghasilkan target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB II

POLA STRUKTUR ORGANISASI PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Penyederhanaan struktur organisasi dengan 2 (dua) level struktur yang telah dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana digambarkan dalam Bab I, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Tahapan pelaksanaan Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.evaluasi.
(2)Rincian tahapan pelaksanaan Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
b.penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
c.pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
d.pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
e.pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana; dan
f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 5

(1)Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada JPT Pratama.
(2)Dalam hal Pejabat Fungsional dan Pelaksana berada dalam unit kerja Jabatan Administrasi, kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrasi.
(3)Kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(4)Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penugasan dapat dilakukan atas dasar penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
(2)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan asas profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berasal dari dalam satu unit kerja JPT Pratama, lintas unit kerja JPT Pratama, lintas unit kerja JPT Madya, dan/atau lintas instansi.
(4)Dalam hal anggota tim kerja berasal dari lintas unit kerja dan/atau lintas instansi, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit kerja pemilik kinerja.

Pasal 7

(1)Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penugasan oleh JPT Pratama atau JPT Madya sebagai pemilik kinerja untuk melaksanakan tugas dalam pencapaian target kinerja tertentu.
(2)Dalam hal Penugasan lintas unit kerja dan/atau lintas instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penunjukan dilakukan melalui permohonan pelibatan kepada dan atas persetujuan atasan atau pimpinan unit kerja atau instansi dimana Pejabat Fungsional dan Pelaksana bertugas.

Pasal 8

(1)Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan Penugasan atas dasar permohonan dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang bersangkutan untuk melaksanakan kinerja tertentu.
(2)Dalam hal Penugasan lintas unit kerja dan/atau lintas instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), pengajuan sukarela dilakukan melalui persetujuan dan permintaan pimpinan unit kerja atau instansi dimana Pejabat Fungsional dan Pelaksana bertugas dan atas persetujuan pimpinan unit kerja atau instansi pemilik kinerja.

Pasal 9

Rincian Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana meliputi:
1. a.pelaksanaan tugas dalam unit JPT Pratama;
2. b.lintas unit JPT Pratama dalam satu unit JPT Madya;
3. c.lintas JPT Pratama antar unit JPT Madya; dan/atau
4. d.lintas Instansi atau Kementerian/Lembaga lainnya.
(2)Rincian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…