DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan diatur sampai dengan tingkat eselon III dan eselon IV sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja Dan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1885); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1885) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pimpinan Unit Kerja menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja untuk tahun anggaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen anggaran disahkan dan diterima.
(2)Indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja.
(3)Perjanjian Kinerja untuk Tingkat Eselon III dan Eselon IV ditetapkan dengan menurunkan Indikator Kinerja Utama pada masing-masing unit kerja.
(4)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (3) dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal :
1. a.terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. b.perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran yang meliputi (program, kegiatan dan alokasi anggaran); atau
3. c.perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
  1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pengumpulan Data Kinerja Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mengumpulkan data dari unit kerja bawah secara lengkap atau didukung dengan data mentahnya yang kemudian dikumpulkan di unit kerja atasnya (metode bottom up).
(2)Pengumpulan dan penyampaian Data Kinerja pada masing-masing Unit Kerja dikoordinasikan dan dilakukan oleh KPIs Manager.
(3)Periode penyampaian Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan triwulanan/3 (tiga) bulan sekali paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Data Kinerja dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber utama, yaitu:
1. a.sumber data internal; dan
2. b.sumber data eksternal.
(2)Sumber data internal berasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari data yang dimiliki/terkumpul dengan sendirinya di setiap Unit Kerja ataupun sebagai bagian dari sistem informasi yang diterapkan pada Unit Kerja.
(3)Sumber data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari luar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik data primer maupun data sekunder.
(4)Data Kinerja mengutamakan dari sumber internal untuk meminimalkan kebutuhan biaya.
(5)Data kinerja dari sumber eksternal diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh instansi pemerintah lain atau organisasi berbadan hukum yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan.
(6)Dalam hal pengumpulan Data Kinerja memerlukan proses survei lapangan atau survei wawancara, dilakukan melalui metode survei dan metode analisis data yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
(7)Data Kinerja yang dikumpulkan dari sumber utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi untuk memastikan kecukupan, keakuratan, dan kebenarannya.
(8)Data Kinerja yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditabulasikan ke dalam Laporan Capaian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

4.Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. DARMIN NASUTION No. Pemroses Nama Jabatan Paraf 1 Konseptor Dandy Yudha F Kabag Fasilitasi Penguatan Kinerja 2 Legal Drafter Mulyadi Kabag Hukum 3 Pemeriksa I Andie Megantara Karo Perencanaan 4 Pemeriksa II I Ktut Hadi Priatna Karo Hukum, Persidangan dan Humas 5 Pemeriksa III Susiwijono Sesmenko LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TATACARA PELAPORAN DATA KINERJA Tahapan/Kegiatan Pelaksana / PIC Penjelasan
1.Penyampaian Laporan capaian kinerja Eselon III ke bawah. Masing-masing Pegawai dan Atasan Langsung Pelaporan Kinerja Pejabat Eselon III ke bawah dilakukan melalui pelaporan realisasi capaian kinerja bulanan dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
2.Penyampaian Laporan capaian kinerja Eselon II Masing-masing Eselon II Masing-masing Eselon II membuat dan menyampaikan Laporan Capaian Kinerja kepada KPIs Manager di unit kerjanya.
3.Kompilasi Laporan capaian kinerja Eselon II KPIs Manager KPIs Manager melakukan kompilasi Laporan Capaian Kinerja semua Eselon II di unit kerjanya masing-masing
4.Laporan capaian kinerja Eselon II KPIs Manager KPIs Manager Deputi menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Eselon II kepada : - Deputi sebagai laporan - Kepala Biro Perencanaan untuk dikompilasi dengan Unit Kerja lainnya.
5.Penyampaian Laporan capaian kinerja Eselon I Deputi / Penanggung Jawab Entitas Akuntabilitas Kinerja Eselon I KPIs Manager Deputi sebagai koordinator dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Capaian Kinerja Deputi kepada Menteri melalui Sekretaris Menko Perekonomian
6.Kompilasi Laporan capaian kinerja Eselon I Biro Perencanaan Biro Perencanaan sebagai koordinator kompilasi Laporan Capaian Kinerja Eselon I.
7.Laporan capaian kinerja Kementerian Sekretaris Kementerian Koordinator Sekretaris Kementerian Koordinator menerbitkan laporan capaian kinerja. LAPORAN CAPAIAN KINERJA Unit Kerja : ................................ Periode: Triwulan I/II/III/IV Tahun 20XX Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan ....... Tahun ...... Kinerja Anggaran Kinerja Fisik Pagu (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Persentase Realisasi Anggaran (%) Target Triwulan I/II/III/IV Realisasi Triwulan I/II/III/IV Capaian Kinerja (%) Kemajuan Capaian Indikator Kinerja (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Petunjuk pengisian: Kolom (1) : Diisi sasaran kinerja yang ditetapkan. Kolom (2) : Diisi dengan indikator kinerja yang merupakan ukuran tercapainya sasaran yang diukur tersebut pada kolom 1. Kolom (3) : Diisi dengan dengan satuan ukuran dari indikator kinerja, misalnya: jumlah rekomendasi yang terimplementasi. Kolom (4) : Diisi dengan target tahunan indikator kinerja, misalnya 10 paket rekomendasi. Kolom (5) : Diisi dengan jumlah pagu anggaran atas indikator kinerja. Kolom (6) : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran atas indikator kinerja sampai dengan periode pelaporan dengan menggunakan data realisasi anggaran berdasarkan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kolom (7) : Diisi dengan persentase realisasi anggaran, berupa pagu dibagi realisasi sampai dengan periode pelaporan. Kolom (8) : Diisi dengan target kuantitatif (angka) capaian fisik atas indikator kinerja yang ditetapkan untuk periode pelaporan, misalnya dari 10 Paket Rekomendasi, target pada Triwulan I adalah sejumlah 4 Paket Rekomendasi. Kolom (9) : Diisi dengan realisasi fisik dari hasil kerja secara kuantitatif (berupa angka), misalnya pada Triwulan I telah dihasilkan 3 Paket Rekomendasi. Kolom (10) : Diisi dengan nilai capaian kinerja pada periode/triwulan yang bersangkutan. Perhitungan kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada masing-masing periode pelaporan, sesuai dengan jenis indikator kinerja sebagaimana penjelasan lampiran Peraturan ini. Kolom (11) : Diisi dengan persentase (%) penyelesaian atau pencapaian target tahunan atas indikator kinerja yang ditetapkan. Misalnya dari target 10 paket rekomendasi yang akan dicapai pada tahun tersebut, pada triwulan I telah dihasilkan 3 paket rekomendasi, maka dapat dihitung progress pencapaian target tahunan adalah sebesar 30%. Perhitungan kemajuan capaian indikator kinerja juga dapat dilakukan dengan pendekatan lainnya, misalnya jumlah kegiatan, dan sebagainya. MEKANISME PERHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI Capaian Kinerja Organisasi dikenal dengan istilah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai keseluruhan capaian sasaran unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

1.Capaian IKU
2.Nilai Sasaran Strategis (NSS) Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini: Gambar 1 Proses Penghitungan NKO Secara sederhana, formula perhitungan NKO adalah sebagai berikut:
1.Capaian IKU : Realisasi / Target (setelah polarisasi dikonversi menjadi maxsimize)
2.NSS : ∑ (Capaian IKU)
1.Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a) Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%. b) Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maksimal, agar sebanding dengan yang lainnya. c) Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU. d) IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Hijau Kuning Merah Indeks Capaian ≥ 100% 80% ≤ Indeks Capaian < 100% Indeks Capaian< 80% Nilai Sasaran Strategis (NSS) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Capaian IKU POLARISASI IKU Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu:

(1)Polarisasi Maksimal Pada polarisasi maksimal kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah: Contoh: Persentase Pertumbuhan Ekonomi
(2)Polarisasi Minimal Pada polarisasi minimal, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah: Contoh: Persentase Jumlah Temuan Pemeriksaan
(3)Polarisasi Stabil Pada polarisasi stabil, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau Semakin Stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Contoh: Persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah: Contoh 1: Realisasi < Target IKU “Persentase jam pelatihan Pegawai” memiliki target 5% sedangkan realisasinya adalah 4%. Indeks capaian IKU dihitung sebagai berikut: Contoh 2: Realisasi > Target IKU “Persentase jam pelatihan Pegawai” target tahun 2018 adalah 5% sedangkan realisasinya adalah 5,25%, maka: Indeks capaian IKU dihitung sebagai berikut: Ca = 5,25%/5% x 100% = 105% Cn = 100 – (105 – 100) = 95

2.Nilai Sasaran Strategis (NSS) NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis. Status capaian Sasaran Strategis yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh NSS. Status Sasaran Strategis ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Hijau Kuning Merah NSS ≥ 100% 80% ≤ NSS < 100% NSS < 80%
3.Nilai Kinerja Organisasi (NKO) NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai Sasaran Strategis. Status capaian NKO yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh NKO tersebut. Status NKO ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut: Hijau Kuning Merah NKO ≥ 100% 80% ≤ NKO < 100% NKO < 80% MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ttd. DARMIN NASUTION

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…