DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);
8.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN. Pasal I Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. . i Priatna 7405071999031002 Hukum dan Organisasi, AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2020 Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal II LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN PEDOMAN TATA NASKAH DINAS SISTEMATIKA BAB I JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan
1.Naskah Dinas Pengaturan a) Peraturan 1) Peraturan Menteri 2) Peraturan Sekretaris Kemenko Perekonomian b) Instruksi c) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah d) Surat Edaran
2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)
3.Naskah Dinas Penugasan a) Surat Perintah b) Surat Tugas B. Naskah Dinas Korespondensi
1.Naskah Dinas Korespondensi Internal a) Nota Dinas b) Disposisi c) Surat Undangan Intern
2.Naskah Dinas Korespondensi Eksternal a) Surat Dinas b) Surat Undangan Eksternal C. Naskah Dinas Khusus
1.Surat Perjanjian a) Perjanjian Dalam Negeri b) Perjanjian Internasional
2.Surat Kuasa
3.Berita Acara
4.Surat Keterangan
5.Surat Pengantar
6.Pengumuman D. Laporan E. Telaah Staf F. Naskah Dinas Lainnya
1.Notula
2.Sertifikat
3.Piagam G. Naskah Dinas Elektronik BAB II Pembuatan Naskah Dinas A. Prinsip B. Prosedur
1.Persetujuan Konsep dan Pembubuhan Paraf a) Pembubuhan paraf secara hierarkis b) Pembubuhan paraf koordinasi
2.Penomoran Naskah Dinas
3.Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas C. Kode Unit Kerja D. Penulisan
1.Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta a) Penggunaan Kertas b) Amplop c) Warna Tinta
2.Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung
3.Penentuan Batas/ Ruang Tepi
4.Nomor Halaman
5.Tembusan
6.Lampiran E. Penggunaan Lambang Negara, Logo Kementerian, dan Cap
1.Penggunaan Lambang Negara
2.Penggunaan Logo
3.Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerjasama
4.Penggunaan Cap BAB III PENGAMANAN NASKAH DINAS A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas B. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses
1.Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses
2.Security Printing BAB IV KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENGENDALIAN NASKAH DINAS A. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas B. Garis Kewenangan dan Penandatanganan
1.Penggunaan Garis Kewenangan
2.Penandatanganan C. Pengendalian Naskah Dinas
1.Naskah Dinas Masuk
2.Naskah Dinas Keluar

BAB I

JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan.

Pasal 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx )

Pasal 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ) Dikeluarkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD NAMA LENGKAP Nomor dan judul Peraturan Sekretaris Kemenko Batang tubuh yang berisi pasal-pasal Konsiderans Lambang garuda hitam dan nama kementerian Tempat dan tanggal pembuatan naskah dinas c) Instruksi Instruksi Menteri adalah Naskah Dinas yang memuat perintah berupa petunjuk/arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang Penetapan dan Instruksi Menteri adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan susunan: 1) Kepala Bagian kepala Instruksi terdiri dari: (a) kop Instruksi yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; (b) jenis huruf yang digunakan untuk Instruksi yaitu Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Instruksi menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12; (c) kata Instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (d) nomor Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (e) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (f) judul Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan (g) nama jabatan pejabat yang menetapkan Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. 2) Konsiderans Bagian konsiderans Instruksi memuat latar belakang penetapan instruksi dan/atau dasar hukum sebagai landasan penetapan Instruksi. 3) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Instruksi memuat substansi Instruksi. 4) Kaki Bagian kaki Instruksi ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari: (a) tempat (kota sesuai dengan alamat kementerian) dan tanggal penetapan Instruksi; (b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma; (c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Instruksi; dan (d) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. 5) Distribusi dan Tembusan Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian Instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. 6) Hal yang Perlu Diperhatikan (a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga Instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang- undangan. (b) Wewenang penetapan dan penandatanganan Instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. rl CONTOH FORMAT INSTRUKSI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) ) INSTRUKSI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ) Dalam rangka xxx xxxxxx xxxxxxx, dengan ini memberi instruksi ) Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai;

2.Nama/Jabatan Pegawai;
3.dst. ) ) Untuk : PERTAMA : xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx KEDUA : xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx KETIGA : xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dan seterusnya. ) ) Dikeluarkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD NAMA LENGKAP Tembusan:
1.................
2................. Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya instruksi Daftar pejabat yang menerima instruksi Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksikan Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital d) Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Kemenko Perekonomian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. e) Surat Edaran Surat Edaran adalah Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Dengan susunan: 1) Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri dari: (a) kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; (b) kop Surat Edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam, yang disertai nama kementerian dan nama unit kerja dengan huruf kapital secara simetris; (c) jenis huruf yang digunakan untuk Surat Edaran yaitu Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Edaran menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12; (d) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi Surat Edaran; (e) tulisan Surat Edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo kementerian, ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya secara simetris; (f) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan (g) rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri dari: (a) latar belakang tentang perlunya dibuat Surat Edaran; (b) maksud dan tujuan dibuatnya Surat Edaran; (c) ruang lingkup diberlakukannya Surat Edaran; (d) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran; (e) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan (f) penutup. 3) Kaki Bagian kaki Surat Edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari: (a) tempat dan tanggal penetapan; (b) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; (c) tanda tangan pejabat penanda tangan; (d) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf kapital; dan (e) cap kementerian. 4) Distribusi Surat Edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. }i..___ ~ I ~ I ~ I CONTOH FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) ) Yth. 1. ..........................
2...........................
3.dan seterusnya ) SURAT EDARAN NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) )
1.Latar Belakang .............................. ....................................
2.Maksud dan Tujuan ................. .............. ..........................
3.Ruang Lingkup ........... .................... ...................... ..........
4.Dasar ............. ................... ........................ ......................
5.Isi Edaran ....................... ....................... .................... ......
6.Penutup ................. ....................... .................................. ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD dan Cap NAMA LENGKAP Tembusan:
1.................
2.................
3.dan seterusnya Lambang Negara dan nama Jabatan yang telah dicetak Daftar pejabat yang menerima SE. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul SE. yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya SE. Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya SE. Memuat isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima tembusan SE. }i._______ ~ I ~ I ~ I CONTOH FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN ) ) Yth. 1. ..........................
2...........................
3.dan seterusnya ) SURAT EDARAN NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) )
1.Latar Belakang .............................. ....................................
2.Maksud dan Tujuan ................. .............. ..........................
3.Ruang Lingkup ........... .................... ...................... ..........
4.Dasar ............. ................... ........................ ......................
5.Isi Edaran ....................... ....................... .................... ......
6.Penutup ................. ....................... .................................. ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD dan Cap NAMA LENGKAP Tembusan:
1.................
2.................
3.dan seterusnya Lambang garuda hitam dan nama kementerian serta nama unit kerja yang telah dicetak Daftar pejabat yang menerima SE. Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul SE. yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya SE. Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya SE. Memuat isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Daftar pejabat yang menerima tembusan SE
2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) a) Keputusan adalah Naskah Dinas yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan dasar hukum pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1) menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal; atau 2) menetapkan/mengubah suatu hal selain status kepegawaian antara lain susunan kepanitiaan/keanggotaan/tim, pelimpahan wewenang dan peristiwa lainnya. b) Naskah Dinas Penetapan ditandatangani oleh: 1) Menteri, apabila: (a) substansi bersifat strategis; dan (b) melibatkan semua unit eselon I dan/atau Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon I atas nama menteri, apabila: (a) substansi bersifat teknis; (b) melibatkan internal unit eselon I, atau seluruh/beberapa unit eselon I lain di lingkungan Kemenko Perekonomian; dan (c) menetapkan hal dalam rangka menjalankan delegasi wewenang atau tugas ex-officio yang telah ditetapkan. 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, apabila: (a) substansi bersifat teknis; (b) melibatkan internal unit eselon II; dan (c) menetapkan hal dalam rangka menjalankan delegasi wewenang atau tugas ex-officio yang telah ditetapkan. c) Susunan 1) Kepala Bagian kepala keputusan terdiri dari (a) Kop surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; (b) Kop surat keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam, yang disertai nama kementerian dan nama unit kerja dengan huruf kapital secara simetris; (c) Jenis huruf yang digunakan untuk Surat Keputusan yaitu Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Keputusan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12; (d) Kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (e) Nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (f) Kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (g) Judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan (h) Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma. 2) Konsiderans Bagian konsiderans keputusan terdiri dari: (a) Kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan (b) Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan. 3) Diktum (a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital; (b) Isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan 4) Batang tubuh Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan perundang- undangan. Khusus untuk Naskah Dinas Penetapan yang menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal isi keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya. 5) Kaki Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari: (a) tempat dan tanggal penetapan keputusan; Salinan sesuai dengan aslinya ala Biro Hukum, Peraidangan, dan "==",,,.,,,,an Masyarakal, AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTER! KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SALINAN KEPUTUSAN MENTER! KOORDINATOR BIOANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TIM PENDUKUNG KEGIATAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN (b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma; (c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan; dan (d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar. d) Distribusi Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. Keputusan didistribusikan dalam bentuk salinan atau petikan. 1) Salinan Salinan keputusan dibuat dengan menambahkan kata “SALINAN” yang dituliskan dalam huruf kapital dan bold. Kata “SALINAN” dituliskan diantara kop surat keputusan dan judul surat keputusan. Pada salinan keputusan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan diganti dengan “ttd.” Pada bagian kaki ditambahkan pula jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang menandatangani salinan. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MENTERIKOORDINATORBIDANO PEREKONOMIAN. MUTASIJABATANPARAPEGAWAINEGER!SIPIL OJ LINGKUNOANKEMENTERIAN KOORDINATORBIDANOPEREKONOMIAN TENTANG PETIKAN KEPtrrUSAN MENTER!KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 236 TAHUN 2020 KEMENTERlAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMlAN 2) Petikan Salinan keputusan dibuat dengan menambahkan kata “PETIKAN” yang dituliskan dalam huruf kapital dan bold. Kata “PETIKAN” dituliskan diantara kop surat keputusan dan judul surat keputusan. Pada salinan keputusan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan diganti dengan “ttd.” (contoh sama seperti pada salinan). Pada bagian kaki ditambahkan pula jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang menandatangani salinan. (contoh sama seperti pada salinan). e) Hal yang perlu diperhatikan Naskah yang asli yang diparaf harus disimpan sebagai arsip. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI ) MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMAN ) ) KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXX XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMAN REPUBLIK INDONESIA, ) ) Menimbang : a. bahwa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

b.bahwa xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) Mengingat : 1. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
1. 2.xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN xxxxx xxxxx xxxx TENTANG xxxxx xxxxx xxxxx ) ) KESATU : mengangkat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx KEDUA : menugaskan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx KETIGA : xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD NAMA LENGKAP Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital o CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT KERJA ) ) KEPUTUSAN XXXXXXXXX XXXXXXXX ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NAMA JABATAN XXXX XXXXX XXXXXX, ) Menimbang : a. bahwa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx
b.xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) Mengingat : 1. xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
1. 2.xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx ) MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN xxxxx xxxxx xxxx TENTANG xxxxx xxxxx xxxxx ) ) KESATU : mengangkat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx KEDUA : menugaskan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx KETIGA : xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ) ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD NAMA LENGKAP Lambang garuda hitam beserta nama kementerian dan unit kerja yang telah dicetak Kata Keputusan dan nama jabatan pejabat yang Penomoran yang berurutan dalam satu Tahun takwin Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan Tanggal Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN SELAIN KEPUTUSAN STATUS KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) ) KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXXXXX XXXXX XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, ) Menimbang : a. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Mengingat : 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG XXXXXXX )

Pasal 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx )

Pasal 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ) Dikeluarkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN TTD NAMA LENGKAP Nomor dan judul Keputusan Menteri Koordinator Batang tubuh yang berisi pasal-pasal Konsiderans Lambang negara (emas) dan nama jabatan yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan naskah dinas o CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN SELAIN KEPUTUSAN STATUS KEPEGAWAIAN YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT KERJA ) ) KEPUTUSAN XXXXXXXXX XXXXXXXX ) NOMOR XX TAHUN XXXX ) TENTANG XXXXXX ) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NAMA JABATAN XXXX XXXXX XXXXXX, ) Menimbang : a. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Mengingat : 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG XXXXXXX )

Pasal 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx )

Pasal 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ) Ditetapkan di xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxx 20xx ) NAMA JABATAN, TTD NAMA LENGKAP Lambang garuda hitam beserta nama kementerian dan unit kerja yang telah dicetak Kata Keputusan dan nama jabatan pejabat yang Penomoran yang berurutan dalam satu Tahun takwin Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya Keputusan Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Kota sesuai dengan alamat Kementerian dan Tanggal Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital

2.Naskah Dinas Penugasan a) Surat Perintah adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah, yang memuat apa yang harus dilakukan diluar tugas pokok dan fungsi. Wewenang penandatanganan Surat Perintah adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan susunan: 1) Kepala Bagian kepala Surat Perintah terdiri dari: (a) kop Surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; (b) kata Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam disertai nama kementerian dan nama unit kerja ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (c) jenis huruf yang digunakan untuk Surat Perintah yaitu Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Perintah menggunakan jenis huruf Tahoma ukuran 12; (d) kata Surat Perintah, ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan (e) nomor, berada di bawah tulisan Surat Perintah. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari hal-hal sebagai berikut: (a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah, dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut; (b) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah, secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah; dan (c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang perintah-perintah yang harus dilaksanakan. 3) Kaki Bagian kaki Surat Perintah ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari: (a) tempat dan tanggal Surat Perintah; (b) nama jabatan pejabat yang menugasi, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; dan (c) tanda tangan pejabat yang menugasi;

(1)nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata; dan
(2)cap Kementerian. 4) Distribusi dan Tembusan (a) Surat Perintah disampaikan kepada yang mendapat perintah; dan (b) tembusan Surat Perintah disampaikan kepada unit kerja/lembaga yang terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan (a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar. (b) Jika perintah merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan. Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat peraturan/dasar ditetapkannya Surat Perintah Daftar pejabat yang menerima tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Nama pejabat dan nama lengkap ditulis CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI MENTERI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ______________________________________________________________________________ ( ( SURAT PERINTAH NOMOR xxxx/xx/xxxx/xx/xxxx ( ( ( Menimbang : a. bahwa xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
1. b.bahwa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ( Dasar : 1. Undang-undang Nomor xx Tahun xxxx tentang Xxxxx;
  1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor xx Tahun xxxx tentang Xxxxx; ( Memberi Perintah / Memberi Tugas ( Kepada : 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
  2. 2.Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
  3. 3.Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
  4. 4.dan seterusnya. ( Untuk : 1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  5. 2.xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
  6. 3.xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
  7. 4.dan seterusnya. ( ( ( Jakarta, 17 Oktober 2016 ( Nama Jabatan, ( Tanda Tangan dan Cap ( ( Nama Lengkap Tembusan:
  8. 1.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
  9. 2.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
  10. 3.dan seterusnya. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT KERJA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710 TELEPON (62-21) ………… FAKSIMILE (62-21) ……...... ______________________________________________________________________________ ( ( ( SURAT PERINTAH NOMOR xxxx/xx/xxxx/xx/xxxx ( ( ( Menimbang : a. bahwa xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. b.bahwa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ( Dasar : 1. Undang-undang Nomor xx Tahun xxxx tentang Xxxxx;
  1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor xx Tahun xxxx tentang Xxxxx; ( Memberi Perintah / Memberi Tugas ( Kepada : 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
  2. 2.Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
  3. 3.Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;
  4. 4.dan seterusnya. ( Untuk : 1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  5. 2.xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
  6. 3.xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
  7. 4.dan seterusnya. ( ( ( Jakarta, 17 Oktober 2016 ( Nama Jabatan, ( Tanda Tangan dan Cap ( ( Nama Lengkap Tembusan:
  8. 1.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
  9. 2.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
  10. 3.dan seterusnya. Lambang garuda hitam dan nama kementerian serta nma unit kerja yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat peraturan/dasar ditetapkannya Surat Perintah Daftar pejabat yang menerima tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Nama pejabat dan nama lengkap ditulis b) Surat Tugas adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi. Wewenang penandatanganan Surat Tugas adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan susunan: 1) Kepala Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari: (a) kop Surat Tugas yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, dengan nama jabatan ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; (b) kop Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam, dengan nama kementerian dan nama unit kerja ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (c) jenis huruf yang digunakan untuk Surat Tugas yaitu Bookman old style ukuran 12 dan untuk kop Surat Tugas menggunakan jenis huruf Tahoma ukuran 12; (d) kata Surat Tugas, ditulis menggunakan huruf kapital secara simetris; dan (e) nomor, berada di bawah tulisan Surat Tugas. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Tugas terdiri dari hal-hal sebagai berikut: (a) dasar pertimbangan, memuat alasan ditetapkannya Surat Tugas, dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Tugas tersebut; (b) diktum dimulai dengan kata memberi tugas, secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas, untuk surat tugas yang diberikan kepada pegawai lebih dari 5 orang disebutkan dalam lampiran; dan (c) di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan. 3) Kaki Bagian kaki Surat Tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari: (a) tempat dan tanggal Surat Tugas; (b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata, dan diakhiri dengan tanda baca koma; dan (c) tanda tangan pejabat yang menugasi;
(1)nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal kata; dan
(2)cap kementerian. 4) Distribusi dan Tembusan (a) Surat Tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas. (b) Tembusan Surat Tugas disampaikan kepada unit kerja/lembaga yang terkait. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan (a) Surat tugas tidak menggunakan konsiderans. (b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari minimal kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, dan jabatan. (c) Bentuk susunan dan penandatanganan Surat Tugas luar negeri mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku o CONTOH FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI MENTERI MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ______________________________________________________________________________ ( ( ( SURAT TUGAS NOMOR XXXX/XX/XXXX/XX/XXXX ) ) Memenuhi undangan xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx maka dengan ini menugaskan kepada Nama/ NIP : Xxxxxxxx Pangkat/Gol. : Xxxxxxxx Jabatan : xxxxxxxx (untuk satu orang pegawai) (Atau) No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan

1.Xxxxxx/xxxxxxx Xxxxx/xxxxx Xxxxxxxxxxx
2.Xxxxxx/xxxxxxx Xxxxx/xxxxx Xxxxxxxxxxx
3.dst. (untuk lebih dari satu orang pegawai) Untuk melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri kegiatan xxxxxxxxxxx di xxxxxx dengan tanggal penugasan xxxxxxx. Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada DIPA Kegiatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. (pilihan) Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. ) ) Jakarta, xx xxxxx 20xx ( Nama Jabatan, ( Tanda Tangan dan Cap ( ( Nama Lengkap Tembusan:
1.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
2.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Lambang negara danNama jabatan yang telah dicetak Penomoran yang Berurutan dalam satu tahun takwin Memuat kalimat pernyataaan dasar penetapan/ Surat Tugas Memuat pegawai yang ditugaskan untuk memenuhi permintaan sesuai dasar konsiderans Memuat substansi arahan yang ditugaskan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda- tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital o ~_l [ 1 1 I I Jl=; CONTOH FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT KERJA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710 TELEPON (62-21) ………… FAKSIMILE (62-21) ……...... ______________________________________________________________________________ ( ( SURAT TUGAS NOMOR XXXX/XX/XXXX/XX/XXXX ) ) Memenuhi undangan xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx maka dengan ini menugaskan kepada Nama/ NIP : Xxxxxxxx Pangkat/Gol. : Xxxxxxxx Jabatan : xxxxxxxx (untuk satu orang pegawai) (Atau) No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan
1.Xxxxxx/xxxxxxx Xxxxx/xxxxx Xxxxxxxxxxx
2.Xxxxxx/xxxxxxx Xxxxx/xxxxx Xxxxxxxxxxx
3.dst. (untuk lebih dari satu orang pegawai) Untuk melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri kegiatan xxxxxxxxxxx di xxxxxx dengan tanggal penugasan xxxxxxx. Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada DIPA Kegiatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. (pilihan) Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. ) ) Jakarta, xx xxxxx 20xx ( Nama Jabatan, ( Tanda Tangan dan Cap ( ( Nama Lengkap Tembusan:
1.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
2.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Lambang garuda hitam dengan nama kementerian dan nama unit kerja yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat kalimat pernyataaan dasar penetapan/ Surat Tugas Memuat pegawai yang ditugaskan untuk memenuhi permintaan sesuai dasar konsiderans Memuat substansi arahan yang ditugaskan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penanda- tanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital CONTOH FORMAT SURAT TUGAS YANG DITANDATANGANI SELAIN MENTERI DENGAN LAMPIRAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT KERJA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710 TELEPON (62-21) ………… FAKSIMILE (62-21) ……...... ______________________________________________________________________________ ( ( ( SURAT TUGAS NOMOR XXXX/XX/XXXX/XX/XXXX ) ) Memenuhi undangan xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx maka dengan ini menugaskan kepada pegawai terlampir, pada: Hari/ Tanggal : Xxxxxxxx Tempat : Xxxxxxxx Agenda : xxxxxxxx Untuk melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri kegiatan xxxxxxxxxxx. Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada DIPA Kegiatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. (pilihan) Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. ) ) Jakarta, xx xxxxx 20xx ( Nama Jabatan, ( Tanda Tangan dan Cap ( ( Nama Lengkap Tembusan:
1.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
2.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Lambang garuda hitam dengan nama kementerian dan nama unit kerja yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat kalimat pernyataan dan tanggal serta agenda kegiatan dan substansi arahan yang diperintahkan Kota sesuai alamat lembaga dan tanggal penandatangana n Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT TUGAS B. Naskah Dinas Korespondensi
1.Naskah Dinas Korespondensi Intern a) Nota Dinas Nota Dinas adalah Naskah Dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kemenko Perekonomian. Wewenang dan penandatanganan Nota Dinas dibuat oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan: 1) Kepala Bagian kepala Nota Dinas terdiri dari: (a) kop Nota Dinas terdiri dari nama kementerian dan unit kerja yang ditulis secara simetris di tengah atas; (b) kata Nota Dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (c) kata NOMOR, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (d) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik; LAMPIRAN SURAT TUGAS Nomor: xxxx/xx/xxxx/xx/xxxx DAFTAR PEGAWAI No. Nama/NIP Pangkat/Gol. Jabatan
1.Xxxxxx/xxxxxxx Xxxxx/xxxxx Xxxxxxxxxxx
2.Xxxxxx/xxxxxxx Xxxxx/xxxxx Xxxxxxxxxxx
3.dst. Jakarta, xx xxxxx xxxx ( Nama Jabatan ttd Nama Lengkap (e) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital; (f) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; (g) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan (h) jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 12, sedangkan untuk kop surat menggunakan Tahoma ukuran 12. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. 3) Kaki Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). 4) Hal yang Perlu Diperhatikan (a) Nota Dinas tidak dibubuhi cap kementerian. (b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan intern kementerian. ~4 I CONTOH FORMAT NOTA DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT ORGANISASI / UNIT KERJA ( ( ( NOTA DINAS NOMOR xxxx/xx/xxxx/xx/xxxx ( ( Yth. : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dari : Kepala Biro Perencanaan Hal : Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Tanggal : xx Oktober 2016 ( ( ( Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
1.Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2.Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
3.dan seterusnya. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. ( ( ( Tanda Tangan Nama Lengkap Tembusan :
1.Kepala Biro Umum
2.Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Nama Instansi Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat laporan, pemberitahua n, arahan, peringatan, saran, pernyataan, atau permintaan berupa catatan ringkas terhadap suatu masalah Nama lengkap ditulis dengan hurup awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas b) Disposisi Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut /tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk. CONTOH FORMAT LEMBAR DISPOSISI c) Surat Undangan Intern Surat Undangan Intern adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai Kemenko Perekonomian untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Wewenang dan penandatanganan Surat Undangan Intern ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan: Nomor Agenda : Sangat segera Penting Diterima Tanggal : Rahasia Biasa Disposisi Kepada: Petunjuk : xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Edarkan Teliti & Pendapat xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Setuju Bicarakan dengan saya xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tolak Bicarakan bersama Tindak lanjuti Siapkan bahan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Siapkan jawaban Perbaiki Untuk perhatian Diwakili/ Dihadiri xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Untuk Diketahui Koordinasikan/ Selesaikan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dampingi Laporkan Dijadwalkan Simpan Staf Ahli : xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Catatan: xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Catatan : paraf Nama LengkapNama Lengkap paraf UNIT KERJA xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1) Kepala Bagian kepala Surat Undangan Intern terdiri dari: (a) kop Surat Undangan Intern Kemenko Perekonomian terdiri dari nama kementerian dan unit kerja menggunakan huruf kapital secara simetris; (b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan Intern; (c) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; (d) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi Surat Undangan Intern (jika diperlukan); dan (e) jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 12, sedangkan untuk kop surat menggunakan Tahoma ukuran 12. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan Intern terdiri dari: (a) alinea pembuka; (b) isi Surat Undangan Intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; dan (c) alinea penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan Format Surat Undangan Intern sama dengan format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada Surat Undangan Intern dapat ditulis pada lampiran. ~ ) I h >1 CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN INTERN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT ORGANISASI / UNIT KERJA ) ) Nomor : ...../../.../../…. (Tempat), (Tgl. Bln. Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Undangan ..... Yth. ................... ........................... ........................... ) ) ................ (alinea pembuka dan alinea isi) ............. .............. ........ ........ ........................ ............................. ............................ ......... pada hari/tanggal : .............................. waktu : pukul .................... tempat : .............................. acara : .............................. ............... ..................... .......... (alinea penutup) ......... ........... ........ ....................................... ............... ............... ............ ) ) Nama Jabatan, (Tanda Tangan ) Nama Lengkap ) Tembusan:
1.................
2................
3.dst. Nama instansi dan nama unit kerja Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang dapat ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN INTERN ) Lampiran Surat ................. Nomor : ...../../.../../…. Tanggal : ...../..../ ... DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
1.................................
2.................................
3.................................
4.................................
5.................................
6.................................
7.................................
8.................................
9.................................
10.dst. Nama Jabatan, (Tanda Tangan) Nama Lengkap
2.Naskah Dinas Korespondensi Ekstern a) Surat Dinas Surat Dinas adalah naskah dinas yang menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar Kemenko Perekonomian. Wewenang penandatanganan Surat Dinas oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan: a) Kepala Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari: (a) kop Surat Dinas yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara, yang disertai nama jabatan dengan huruf kapital secara simetris; (b) kop Surat Dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam disertai nama kementerian dan nama unit kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop Surat Dinas; (d) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; (e) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; (f) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth; dan (g) jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 12, sedangkan untuk kop surat menggunakan Tahoma ukuran 12. b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup. c) Kaki Bagian kaki Surat Dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari: (a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; (b) tanda tangan pejabat; (c) nama lengkap pejabat/penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital; (d) cap kementerian, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan (e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada). d) Distribusi Surat Dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian. e) Hal yang Perlu Diperhatikan (a) Kop Surat Dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas. (b) Jika Surat Dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan jumlahnya. (c) Hal berisi pokok Surat Dinas sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. CONTOH FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH MENTERI ) MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ) ) ) Nomor : ../...../.. /… /../… (Tempat), (Tgl. Bln. Thn.) Sifat : Lampiran : Hal : Yth. ................... ........................... ........................... ) ) ................ ……….….. (alinea pembuka) ............. .............. ............ .......................... …………………. …………………….. ………………………. ................ ……. ………. .(alinea isi) ............. .............. ................. ........................ ............................. ............................ ......... ………… ............... ............... . (alinea penutup) .......................... …………. ........... ....... ....................................... ................. ............... ………… .......... …………………. ……… ) ) Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap) Nama Lengkap ) Tembusan:
1.................
2................
3.dst. Kop surat yang berupa lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Tempat dan tanggal pembuatan surat Alamat tujuan yang dapat ditulis di bagian kiri Isi surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital CONTOH FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH SELAIN MENTERI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN UNIT KERJA JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710 TELEPON (62-21) ………… FAKSIMILE (62-21) ……...... ( ( Nomor : xx/xxxx/xx/xxxx/xx/xxxx Tanggal pembuatan Sifat : Lampiran : Hal : Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ( ( Yth. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Jalan xxxxxxx xxxxxx xx Jakarta xxxxx ( ( ( Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alinea pembuka) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (alinea isi) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (alinea penutup) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. ( ( ( Nama Jabatan, ( (Tanda tangan dan Cap ( ( Nama Lengkap Tembusan:
1.Xxxxxxxx xxxxxxx
2.Xxxxxxxx xxxxxxx Kop surat berupa lambang negara dengan nama unit kementerian dan unit kerja dan alamat lengkap yang telah dicetak Tanggal , bulan, dan tahun pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di b) Surat Undangan Ekstern Surat Undangan Ekstern adalah surat dinas yang memuat undangan kepada pihak di luar Kemenko Perekonomian yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan pertemuan. Kewenangan penandatanganan Surat Undangan Ekstern oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan: 1) Kepala Bagian kepala Surat Undangan Ekstern terdiri dari: (a) kop Surat Undangan Ekstern yang ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang negara di atas nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (b) kop Surat Undangan Ekstern yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggunakan lambang garuda hitam diatas nama kementerian dan nama unit kerja yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; (c) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop Surat Undangan Ekstern; (d) tempat dan tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; (e) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi Surat Undangan Ekstern (jika diperlukan); dan (f) jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 12, sedangkan untuk kop surat menggunakan Tahoma ukuran 12. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Undangan Ekstern terdiri dari: (a) alinea pembuka; (b) isi Surat Undangan Ekstern, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara/agenda; dan (c) alinea penutup. 3) Kaki Bagian kaki Surat Undangan Ekstern terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital disertai cap kementerian. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan (a) Format Surat Undangan Ekstern sama dengan format Surat Dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada Surat Undangan Ekstern dapat ditulis pada lampiran. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN EKSTERNAL YANG DITANDATANGANI MENTERI CONTOH … MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN ( ( Nomor : xxxx/xx/xxxx/xx/xxxx Tanggal pembuatan Sifat : Lampiran : Hal : Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ( ( Yth. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Jalan xxxxxxx xxxxxx xx Jakarta xxxxx ( ( ( Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (alinea pembuka dan alinea isi) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Hari/Tanggal : xxxx, xxxxx Waktu : xxxxx xxxxxx Tempat : xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Agenda : xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (alinea penutup) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. ( ( ( Nama Jabatan, ( (Tanda tangan dan Cap ( ( Nama Lengkap Tembusan:
1.Xxxxxxxx xxxxxxx
2.Xxxxxxxx xxxxxxx Kop surat berupa lambang negara dengan nama jabatan dan alamat lengkap yang telah dicetak Tanggal , bulan, dan tahun pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di ( ( Nomor : xxxx/xx/xxxx/xx/xxxx Tanggal pembuatan Sifat : Lampiran : Hal : Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx ( ( Yth. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Jalan xxxxxxx xxxxxx xx Jakarta xxxxx ( ( ( Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (alinea pembuka dan alinea isi) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Hari/Tanggal : xxxx, xxxxx Waktu : xxxxx xxxxxx Tempat : xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Agenda : xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (alinea penutup) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. ( ( ( Nama Jabatan, ( (Tanda tangan dan Cap ( ( Nama Lengkap Tembusan:
1.Xxxxxxxx xxxxxxx
2.Xxxxxxxx xxxxxxx Kop surat berupa lambang garuda hitam dengan nama unit kementerian dan unit kerja dan alamat lengkap yang telah dicetak Tanggal , bulan, dan tahun pembuatan surat Alamat tujuan yang ditulis di Nomor : ...../..../ .../…. Tanggal : ...../..../ .../…. DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
1.................................
2.................................
3.................................
4.................................
5.................................
6.................................
7.................................
8.................................
9.................................
10.Dst. Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan cap) Nama Lengkap C. Naskah Dinas Khusus
1.Surat Perjanjian Surat Perjanjian adalah Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. a) Perjanjian Dalam Negeri Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama atau perjanjian kerja sama. Wewenang dan penandatanganan Surat Perjanjian yang dilakukan oleh Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya, dengan susunan:

(1)Kepala Bagian kepala terdiri dari: (a) Lambang negara untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diletakkan secara simetris, atau logo Kemenko Perekonomian untuk pejabat eselon I ke bawah, yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga; (b) Judul perjanjian; (c) Nomor; dan (d) Jenis huruf yang digunakan Arial ukuran 12, sedangkan untuk kop surat menggunakan Tahoma ukuran 12.
(2)Batang Tubuh Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.
(3)Kaki Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai dan cap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Hal yang Harus Diperhatikan Format Perjanjian Antar Lembaga Dalam Negeri bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. CONTOH FORMAT SURAT PERJANJIAN ANTAR LEMBAGA DALAM NEGERI UNTUK PEJABAT NEGARA ) PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA XXXXXXXXXXX DAN XXXXXXXXXX TENTANG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) NOMOR ................................ ) ) Pada hari ini, ................, tanggal ......., bulan ......., tahun .........., bertempat di ......, yang bertanda tangan di bawah ini

1............... : ..................., selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2............... : .................., selanjutnya disebut sebagai Pihak II bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang ................. yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA ..................................................................................................... ..................................................................................................... .........................

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA ..................................................................................................... ..................................................................................................... .........................

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN ..................................................................................................... ..................................................................................................... .........................

Pasal 4

PEMBIAYAAN ..................................................................................................... ..................................................................................................... ......................... Judul perjanjian (nama naskah dinas, para pihak, objek perjanjian Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat identitas pihak yang mengadakan dan menandatangani perjanjian Memuat materi perjanjian, yang ditulis dalam bentuk pasal-pasal ) ) )

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ..................................................................................................... ..................................................................................................... .........................

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…