DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Mekanisme dan Tata Kerja Sekretariat Kebijakan Satu Peta; Mengingat Menimbang MENTERIKOORDINATORBIDANGPEREKONOMIANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTERIKOORDINATORBIDANGPEREKONOMIAN NOMOR 18 TAHUN2022 TENTANG MEKANISMEDANTATAKERJA SEKRETARIATKEBIJAKANSATUPETA SALINAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini yang dimaksud dengan:

1.Kebijakan Satu Peta yang selanjutnya disingkat KSP adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.
2.Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
3.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan Iatau karakteristik objek alam, dan I atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan .keputusan, dan Iatau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
5.Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANTENTANGMEKANISMEDAN TATAKERJA SEKRETARIATKEBIJAKANSATUPETA.

4.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 899);
6.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1223); Menetapkan
6.Informasi Geospasial Tematik yang se1anjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
7.Walidata IGT adalah kementerian/Icmbaga yang memiliki .tugas dart fungsi dalam penyelenggaraan IGT tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Kelompok Kerja Nasional IGT adalah ke1ompok kerja yang dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar pemangku kepentingan.
9.Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna.
10.Sekretariat KSP adalah struktur kerja dalam Tim Percepatan KSP yang terdiri dari Sekretaris dan Wakil Sekretaris dengan beranggotakan Satuan Tugas 1, Satuan Tugas 2, dan Satuan Tugas 3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pe1aksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
11.Satuan Tugas 1 adalah struktur kerja dalam Sekretariat KSP dengan keanggotaan yang ditetapkan oleh Sekretaris KSP.
12.Satuan Tugas 2 adalah struktur kerja dalam Sekretariat KSP dengan keanggotaan yang ditetapkan oleh Sekretaris KSP.
13.Satuan Tugas 3 adalah struktur kerja dalam Sekretariat KSP dengan keanggotaan yang ditetapkan oleh Sekretaris KSP.
14.Kompilasi adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data IGT yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Ke1ompok Kerja Nasional IGT, dan Iatau Pemda untuk se1uruh wilayah Indonesia.
15.Integrasi adalah rangkaian kegiatan dalam me1akukan koreksi dan verifikasi data IGT terhadap IGD.
16.Sinkronisasi adalah rangkaian kegiatan penyelarasan IGT yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga dan/ atau Pemda
17.Rencana Aksi Percepatan Pe1aksanaan KSP yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah langkah-Iangkah .perbaikan' IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT.

Pasal 5

(1)Tahapan kegiatan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.Kompilasi;
2. b.Integrasi;
3. c.Sinkronisasi; dan
4. d.berbagi data dan IG melalui JIGN.

Pasal 4

(1)Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan percepatan pelaksanaan KSP berdasarkan Rencana Aksi.
(2)Dalam rangka pencapaian target Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat KSP melaksanakan tahapan kegiatan Rencana Aksi.
(3)Selain melaksanakan tahapan kegiatan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat KSP melakukan penyusunan rencana kerja tahunan, serta pemantauan, evaluasi, serta penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

(1)Sekretariat KSP mempunyai tugas memberikan dukungan dan fasilitasi teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP.
(2)Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretaris, Wakil Sekretaris, Satuan Tugas 1, Satuan Tugas 2, dan Satuan Tugas 3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengatur mengenai:
1. a.ruang lingkup Satuan Tugas 1, Satuan Tugas 2, dan Satuan Tugas 3 dalam Sekretariat KSP;
2. b.mekanisme dan tata kerja Sekretariat KSP;
3. c.penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat KSP;
4. d.pemantauan, evaluasi serta penyampaian hasil ,pemantauan dan evaluasi kegiatan KSP; dan
5. e.pendanaan.

Pasal 2

18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan setelah data dan IG hasil Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diserahkan oleh Ketua Satuan Tugas 1 kepada Ketua Satuan Tugas 2.
(2)Pelaksanaan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang sinkronisasi antar IGT dalam pelaksanaan percepatan KSP.
(3)Hasil pelaksanaan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas 2 kepada Sekretaris KSP.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Kompilasi dan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi IGT dalam pelaksanaan percepatan KSP.
(2)Hasil pelaksanaan Kompilasi dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa:
1. a.berita acara Kompilasi dan Integrasi; dan
2. b.data dan IG hasil Integrasi.
(3)Berita acara Kompilasi dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas 1 kepada Sekretaris KSP secara tertulis.
(4)Data dan IG hasil Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan oleh Ketua Satuan Tugas 1 kepada Ketua Satuan Tugas 2 dan Ketua Satuan Tugas 3.

Pasal 6

(1)Kompilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Integrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat
(1)huruf b dilaksanakan oleh Satuan Tugas 1.
(2)Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c dilaksanakan oleh Satuan Tugas 2.
(3)Berbagi data dan IG melalui JIGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ay~t (1) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Tugas 3.
(2)Tahapan kegiatan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)dilakukan oleh Satuan Tugas. --5- Pasal 12
(1)Penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.penyusunan rencana kerja tahunan pelaksanaan Kompilasidan Integrasi;
2. b.penyusunan rencana kerja tahunan pelaksanaan Sinkronisasi; dan
3. c.penyusunan rencana kerja tahunan pelaksanaan berbagi data dan IG melalui JIGN. Pasalll Mekanisme dan tata- kerja Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat dalam diagram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasall0
(1)Tahapan Kegiatan Rencana Aksi, penyusunan rencana kerja tahunan, serta pemantauan, evaluasi, dan -penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan mekanisme dan tata kerja Sekretariat KSP.
(2)Mekanisme dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis media elektronik.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan berbagi data dan IG melalui JIGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan setelah data dan IG hasil Integrasi -sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)diserahkan oleh Ketua Satuan Tugas 1 kepada Ketua Satuan Tugas 3.
(2)Pelaksanaan berbagi data dan IG melalui JIGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan penyebarluasan DG dan IG dalam pelaksanaan percepatan KSP.
(3)Hasil pelaksanaan berbagi data dan IG melalui JIGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas 3 kepada Sekretaris KSP.

Pasal 13

(1)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Sekretaris KSPpaling lama bulan Meipada tahun berjalan.
(2)Rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah oleh penanggung jawab rencana kerja tahunan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris KSP.
(2)Penanggung jawab penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Satuan Tugas 1 untuk penyusunan rencana kerja tahunan pelaksanaan Kompilasidan Integrasi;
2. b.Satuan Tugas 2 untuk penyusunan rencana kerja tahunan pelaksanaan Sinkronisasi; dan
3. c.Satuan Tugas 3 untuk penyusunan rencana kerja tahunan pelaksanaan berbagi data dan IG melalui JIGN.
(3)Penanggung jawab dalam penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Walidata IGT, Kelompok Kerja Nasional IGT, Kementeriarr/Lembaga terkait dan Iatau Pemda.
(4)Tahapan penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat KSPsebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
1. a.persiapan penyusunan rencana kerja tahunan;
2. b.penetapan rencana kerja tahunan; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi rencana kerja tahunan.
(5)Muatan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Sekretariat KSP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.kegiatan;
2. b.penanggung jawab kegiatan;
3. c.target kegiatan;
4. d.jangka waktu kegiatan; dan
5. e.anggaran kegiatan.
(6)Hasil penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi dan diharmonisasi sebagai satu rencana kerja tahunan Sekretariat KSP.
(7)Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)termuat dalam anggaran kegiatan tahunan masing- masing penanggung jawab rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(8)Penyusunan rencana kerja tahunan dikoordinasikan oleh Sekretaris KSPberdasarkan Rencana Aksi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…